NOTA PEMBELAAN/PLEIDOI
PENASEHAT HUKUM
Dalam Perkara Pidana No. 744/Pid.B/2015/PN.DPK.

ATAS NAMA TERDAKWA-TERDAKWA

TERDAKWA I : SAEP BIN (ALM) DAMIRI

TERDAKWA III : MAULANA HAQQI BIN MAHMUD

TERDAKWA V : JUJUN JUNAEDI BIN M. YUSUF

TERDAKWA VII : HERIS RISYANTO BIN (ALM) SUWANDA

TERDAKWA IX : APIP SUTEKNO BIN (ALM) SUWANDA

DISAMPAIKAN OLEH

SYUKNI TUMI PENGATA, S.H.
Advokat & Penasehat Hukum

LEMBAGA BANTUAN HUKUM
SYUKNI TUMI PENGATA

Kantor : Depok Town Square, Lantai UG, Blok US. 7 No. 9, Jalan Margonda Raya 1, Kota Depok

Mempermaklumkan dengan segala hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SYUKNI TUMI PENGATA, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syukni Tumi Pengata, beralamat di Depok Town Square, Lantai UG, Blok US. 7 No. 9, Jalan Margonda Raya No. 1, Kota Depok.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 Januari 2016 No. 11/SK/Pid/2016/PN.DPK, perkenankan kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa-terdakwa :

TERDAKWA I
1.
Nama
Saep Bin (Alm) Damiri

2.
Tempat/Tanggal Lahir
Sukabumi, 03 Maret 1968

3.
Jenis Kelamin
Laki-laki

4.
Pekerjaan
Buruh

5.
Agama
Islam

6.
Kewarganegaraan
Indonesia

7.
Alamat
Kampung Cipanengah, RT. 09/03, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Lengkong, Sukabumi, Propinsi Jawa Barat

TERDAKWA III
1.
Nama
Maulana Haqqi Bin Mahmud

2.
Tempat/Tanggal Lahir
Subang, 03 Juli 1974

3.
Jenis Kelamin
Laki-laki

4.
Pekerjaan
Buruh

5.
Agama
Islam

6.
Kewarganegaraan
Indonesia

7.
Alamat
Jalan Johar, RT. 03/03, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat

TERDAKWA V
1.
Nama
Jujun Junaedi Bin M. Yusuf

2.
Tempat/Tanggal Lahir
Sukabumi, 01 Juli 1970

3.
Jenis Kelamin
Laki-laki

4.
Pekerjaan
Petani

5.
Agama
Islam

6.
Kewarganegaraan
Indonesia

7.
Alamat
Kampung Cipanengah, RT. 09/03, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Lengkong, Sukabumi, Propinsi Jawa Barat

TERDAKWA VII
1.
Nama
Heris Risyanto Bin (Alm) Suwanda

2.
Tempat/Tanggal Lahir
Sukabumi, 08 September 1974

3.
Jenis Kelamin
Laki-laki

4.
Pekerjaan
Wiraswasta

5.
Agama
Islam

6.
Kewarganegaraan
Indonesia

7.
Alamat
Kampung Nungku, RT. 012/05, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Lengkong, Sukabumi, Propinsi Jawa Barat

TERDAKWA IX
1.
Nama
Apip Sutekno Bin (Alm) Suwanda

2.
Tempat/Tanggal Lahir
Sukabumi, 10 Februari 1978

3.
Jenis Kelamin
Laki-laki

4.
Pekerjaan
Karyawan Swasta

5.
Agama
Islam

6.
Kewarganegaraan
Indonesia

7.
Alamat
Kampung Nungku, RT. 013/05, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Lengkong, Sukabumi, Propinsi Jawa Barat

Dengan ini perkenankan kami selaku Penasehat Hukum dalam perkara ini menjalankan hak kami untuk menyampaikan pembelaan (Pleidoi) atas Surat Tuntutan (Requisitoir) saudara Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Majelis Hakim Yang Mulia,
Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati :

Bahwa surat tuntutan (Requisitoir) Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan pada persidangan Pengadilan Negeri Depok tanggal 02 Februari 2016 yang terbuka untuk umum, dimana Terdakwa-terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, maka pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa-terdakwa menyampaikan Pleidoi sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental kepada kita semua dan pada akhirnya kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa-terdakwa dapat menyusun dan membacakan Pleidoi ini.

Majelis Hakim Yang Mulia,
Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati :

Pertama-tama izinkanlah kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa-terdakwa memulai Pleidoi ini dengan kata-kata mutiara sebagai berikut :
“Kebenaran adalah mulia dan pasti menang sekalipun suatu ketika tiada orang yang mempedulikannya
Karena memang itulah dedikasi kami selaku Penasehat Hukum dalam menangani perkara ini.

Majelis Hakim Yang Mulia,
Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati :

Setelah kami mengikuti dan mengetahui hasil pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa-terdakwa dalam perkara In Casu, kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa-terdakwa wajib mengemukakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang masuk akal dan apa yang tidak masuk akal. Karena dengan demikianlah kebenaran baru dapat terungkap dalam persidangan yang terhormat ini.

Dalam menegakkan hukum, tujuan kita bersama baik Majelis Hakim Yang Mulia, Penuntut Umum serta kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa adalah sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran yang sejati dalam perkara In Casu (Materiil Waarheid), bukan hanya sekedar mencari alat bukti yang dapat menghukum Terdakwa-terdakwa belaka. Hal inilah sesungguhnya yang diminta oleh hukum dan didambakan oleh Terdakwa-terdakwa, keluarga Terdakwa-terdakwa maupun oleh masyarakat luas. Kebenaran sejati itu hanya dapat ditemui dan ditegakkan dalam suatu proses peradilan yang jujur dan adil. Jika tidak demikian, bukan kebenaran sejati yang akan kita peroleh, melainkan potongan-potongan dari kebenaran dan jika dari potongan-potongan kebenaran itu ditarik suatu kesimpulan apalagi dijadikan dasar untuk memutus perkara ini, maka hasilnya akan lebih kejam dari seluruh kebohongan yang ada.

Majelis Hakim Yang Mulia,
Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati :

Sebelum kami Penasehat Hukum dari Terdakwa-terdakwa mengungkapkan masalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Setelah mendengar dan mempelajari surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum, maka kami selaku Penasehat hukum Terdakwa-terdakwa merasa perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, asal muasal terjadinya kasus yang menyeret Terdakwa-terdakwa dalam perkara In Casu adalah suruhan KARSA (DPO) sebagai Mandor PT. Hutama Karya kepada Terdakwa-terdakwa sebagai buruh-buruh/karyawan yang bekerja di bawah arahan, pengawasan dan perintah KARSA (DPO) sebagai Mandor PT. Hutama Karya, sehingga terjadinya peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut kami adanya ketidakjelasan pengertian dan status yang diperankan oleh Terdakwa-terdakwa dimata Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, bahkan dalam Surat Tuntutannya Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak membahas tentang kedudukan KARSA (DPO) sebagai Mandor PT. Hutama Karya sama sekali sebagai Pejabat/Penguasa yang berwenang yang menyuruh Terdakwa-terdakwa pada peristiwa pidana, yang kami elaborasi di bawah ini :
KARSA (DPO) sebagai Mandor PT. Hutama Karya menyuruh Terdakwa-terdakwa untuk kerja lembur;
KARSA (DPO) sebagai Mandor PT. Hutama Karya menyuruh Terdakwa-terdakwa untuk bekerja mengumpulkan besi-besi;
KARSA (DPO) sebagai Mandor PT. Hutama Karya menyuruh Terdakwa-terdakwa untuk bekerja mengangkat dan memasukkan besi-besi ke dalam mobil pick up;
KARSA (DPO) sebagai Mandor PT. Hutama Karya menyuruh Terdakwa III (Maulana Haqqi) membawa besi-besi tersebut keluar lokasi Proyek Pembangunan Tol Cijago PT. Hutama Karya;

Untuk itu perlu kiranya kami sampaikan dalam pembelaan (Pleidoi) ini, antara lain :
Bahwa, Terdakwa-terdakwa adalah buruh-buruh/karyawan PT. Hutama Karya dalam Proyek Pembangunan Tol Cijago, Jalan Pipa Gas Pertamina, RT. 03, RW. 09, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok;
Bahwa, Terdakwa-terdakwa belum lama bekerja sebagai buruh-buruh/karyawan PT. Hutama Karya dalam Proyek Pembangunan Tol Cijago, Jalan Pipa Gas Pertamina, RT. 03, RW. 09, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok. Diantaranya :
Terdakwa I Saep Bin (Alm) Damiri, baru bekerja 7 (tujuh) hari dalam Proyek Pembangunan Tol Cijago;
Terdakwa V Jujun Junaedi Bin M. Yusuf, baru bekerja 7 (tujuh) hari dalam Proyek Pembangunan Tol Cijago;
Terdakwa VII Heris Risyanto Bin (Alm) Suwanda, baru bekerja 1 (satu) hari dalam Proyek Pembangunan Tol Cijago;
Bahwa, semua tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dalam konteks perkara ini tiada lain ……. (mengenai penerapan pasal 48 KUHP dan pasal 51 KUHP) ………….. dari pada pemenuhan tugas dan kewajiban (task vervulling en dienst vervulling) Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional (YLPN) dalam rangka menjalan hak dan kewajiban YLPN sebagai badan hukum (pendukung hak dan kewajiban), sehingga Terdakwa telah didakwa dan diadili dalam kapasitasnya (qualitate qua) sebagai organ yang menjalankan hak dan kewajiban YLPN sebagai badan hukum (recht persoon).

Menurut definisi yang diterima umum, Yayasan dalam prakteknya didirikan dengan akta notaris atas dasar pernyataan sepihak dari satu atau beberapa orang untuk memisahkan sebahagian dari kekayaannya untuk tujuan yang tidak mencari laba dengan menyebutkan bagaimana kekayaan yang telah dipisahkan itu akan dikelola. Pernyataannya mana mengandung konsekwensi yuridis bahwa kekayaan yang telah dipisahkan itu tidak boleh dimiliki kembali (toeigening) oleh para pendiri. Akta Notaris memuat anggaran dasar yayasan, sehingga ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar itu merupakan ketentuan yang mengikat Yayasan serta pengurusnya dan seterusnya (Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. halaman 165 s/d 166).
Bahwa berdasarkan definisi yayasan tersebut tegas dan jelas pendiri tidak dapat menguasai lagi harta yang dipisahkan tersebut apa lagi diwariskan dalam bentuk apapun kepada ahliwarisnya). Bahwa sebagai pembanding dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Rachmat Soemitro tersebut juga dapat kami kemukakan pendapat dari Prof. Scholten:

Yayasan adal;ah suatu Badan Hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan yang tertentu dengan memberikan petunjuk bagaimana kekayaan itu harus diurus dan digunakan (Scholten Vertegraw en rechtperson hal 194).
Bahwa dengan perkataan lain untuk mendirtikan yayasan diperlukan syarat materil dan syarat formil yaitu sebagai berikut:

Syarat Materil

Harus ada suatu pemisahan kekayaan.
Suatu tujuan tertentu.
Suatu organisasi.

Syarat Formilnya dengan suatu Akta otentik

Bahwa dalam adanya Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional (YLPN) ternyata telah pula memenuhi syarat-syarat tersebut dan bahkan segala asset serta kekayaan saat ini merupakan dan diperoleh dari hasil harta yang dipisahkan tersebut (pasal 4 Akta Pendirian YLPN), oleh karenanya terbukti tidak ada harta yang diperoleh secara batil dan illegal. Jika ada yang penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus yang menjalankan yayasan, maka itu sepenuhnya harus dibuktikan dengan hasil auditur dan pelapornya adalah masyarakat, pemerintah bukan orang-orang yang meanamakan dirinya selaku ahli waris dari pendiri dan atau ahli waris dari pengurus. Jadi secara hukum terbukti laporan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris Muchtar Isa adalah keliru dan tidak berdasar apalagi untuk kepentinngan pribadi mereka.

Sangat bertolak belakang dengan Badan Hukum yang berorientasi keuntungan seperti Perseroan Terbatas, maka Yayasan adalah Badan Hukum nirlaba (non profit motif) dan sejak lahir sebuah Yayasan sudah langsung menjadi domein publik (public property).

Bahwa kekayaan yang dimungkinkan untuk diwariskan kepada ahliwaris hanyalah kekayaan yang secara hukum keperdataan telah dibuktikan merupakan milik pribadi pihak yang mewariskan.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa-terdakwa menjalankan suruhan dari KARSA (DPO) sebagai Mandor PT. Hutama Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51 KUHP :
1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Bahwa, apa yang didakwakan dan pasal yang dinyatakan Jaksa Penuntut Umum sebagai terbukti telah Terdakwa-terdakwa langgar itu adalah semata-mata merupakan kewajiban Terdakwa-terdakwa selaku buruh-buruh/karyawan PT. Hutama Karya dalam Proyek Pembangunan Tol Cijago, Jalan Pipa Gas Pertamina, RT. 03, RW. 09, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok. Dalam rangka menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh KARSA (DPO) sebagai Mandor PT. Hutama Karya. Jadi secara hukum apa yang dilakukan Terdakwa-terdakwa adalah konform dengan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, dalam hal ini adalah Mandor PT. Hutama Karya. Oleh sebab itu yuridis tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan Terdakwa-terdakwa, apalagi perbuatan terlarang pidana seperti yang dituduhkan pada diri Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa, fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain keterangan dari para saksi, dapat ditarik beberapa kesimpulan yuridis sebagai berikut :

Bahwa Muchtar Isa selama Isa hidupnya setidak-tidaknya sejak berdirinya AKBP sebagai cikal bakal YLPN adalah punya status selaku sekretaris merangkap bendahara YLPN (mohon dilihat keterangan saksi Sabaruddin Isa, Fitri, Syafri, Amaruddin, Syahnarki dan lainnya juga tertuang pada Akta pendirian YLPN dan perobahannya).

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian juga ditemukan bahwa YLPN adalah membawahi 2 (dua) buah Perguruan Tinggi yaitu AKBP dan STIE-KBP.

Bahwa dari keterazngan saksi-saksi yang mengaku sebagai ahli waris dari Muchtar Isa tidak ada satupun dapat memberikan secara pasti sumber dana dari Deposito, tabungan dan lainnya yang mereka klaim sebagai haknya, melainkan mereka menduga-duga dengan alasan Muchtar Isa adalah Pegawai, pengurus lain lain dan sebagainya;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berasal dari Pegawai dan Pengurus YLPN dan Petugas Bank terbukti pula bahwa sumber dana yang ada pada Bank-bank mereka adalah berasal dari uang SPP yang disetorkan oleh Mahasiswa, setelah itu baru dialirkan menjadiu Deposito, tabungan dan lainnya atas nama Muchtar Isa;

Bahwa dari Keterangan Saksi Fitri, Sabaruddin Isa dan Terdakwa terbukti pula brankas beserta isinya dipersidangan dan terakhir sebelum disita oleh Penyidik POLDA Sumbar justeru berada dalam pengawasan dari orang yang menbgaku sebagai ahli waris Muchtar Isa bahkan juga aterungkap telah dirusak dan isinya entah kemana;

Bahwa dipersidangan tidak ada satu bukti dan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa telah memisahkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahkan dipersidangan terbukti bahwa uang itu justeru dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan opaerasional YLPN yang membawahi 2 (dua) Perguruan Tinggi yang dinaunginya yaitu AKBP dan STIE-KBP (Mohon dismpulkan secara yuridis point ini)

Bahwa, dengan dibuktikannya adanya suruhan dari penguasa yang berwenang yakni KARSA (DPO) sebagai Mandor PT. Hutama Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 KUHP, dapatlah disimpulkan bahwa secara jujur dan benar untuk kelurusan hukum (rektifikatif) tidak ada sedikitpun terbukti bahwa Terdakwa-terdakwa telah melakukan dan melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana telah didakwakan dan dinyatakan terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya.

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut di atas adalah sangat tidak yuridik untuk mempersalahkan Terdakwa-terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dinyatakan terbukti dalam Surat Tuntutan bertanggal 02 Februari 2016.

Majelis Hakim Yang Mulia,
Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati :

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah kami uraikan di atas, telah cukup dasar bagi kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan TERDAKWA I Saep Bin (Alm) Damiri, TERDAKWA III Maulana Haqqi Bin Mahmud, TERDAKWA V Jujun Junaedi Bin M. Yusuf, TERDAKWA VII Heris Risyanto Bin (Alm) Suwanda dan TERDAKWA IX Apip Sutekno Bin (Alm) Suwanda tidak dapat dipidana melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, karenanya mohon melepaskan Terdakwa-terdakwa dari segala dakwaan (ontslag van alle recht vervolging);

Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat TERDAKWA I Saep Bin (Alm) Damiri, TERDAKWA III Maulana Haqqi Bin Mahmud, TERDAKWA V Jujun Junaedi Bin M. Yusuf, TERDAKWA VII Heris Risyanto Bin (Alm) Suwanda, dan TERDAKWA IX Apip Sutekno Bin (Alm) Suwanda kepada keadaan semula;

Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Untuk menutup Pleidoi ini, izinkanlah kami mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW Menghukum dalam keraguan adalah dosa dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan IN DUBIO PRO REO adalah Jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan”, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia akan sependapat dengan kami.

Depok, 09 Februari 2016

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
TERDAKWA I Saep Bin (Alm) Damiri, TERDAKWA III Maulana Haqqi Bin Mahmud, TERDAKWA V Jujun Junaedi Bin M. Yusuf, TERDAKWA VII Heris Risyanto Bin (Alm) Suwanda, dan TERDAKWA IX Apip Sutekno Bin (Alm) Suwanda
Penasehat Hukumnya,

_____________________________
SYUKNI TUMI PENGATA, S.H. with Nyda

View on Path

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s