PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

indexPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS
DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,perlu ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.01.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya.
2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

 

3. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2
(1) Menteri berdasarkan Undang-Undang berwenang melakukan pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3
Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. akta pendirian beserta Keputusan Menteri mengenai pengesahan Perseroan Terbatas;
b. akta perubahan anggaran dasar beserta Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas; dan/atau
c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Pasal 4
(1) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak penandatanganan Keputusan Menteri mengenai pendirian atau perubahan anggaran dasar Perseroan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan, harus menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri bukti tanda lunas pembayaran biaya pengumuman dan pencetakannya dari Perseroan yang bersangkutan.

Pasal 5
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam waktu paling lambat 11 (sebelas) hari terhitung sejak penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengumumkan dokumen tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 6
(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan membubuhan nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Penomoran Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan nomor urut sebagai lanjutan dari nomor Tambahan Berita Negara RI sebelumnya.

(3) Nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan urutan penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(4) Nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dicatat dalam buku agenda Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia.

Pasal 7
(1) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mencetak Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam rangkap 5 (lima).

(2) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
b. Notaris yang bersangkutan; dan
c. Direksi Perseroan yang bersangkutan.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tambahan Berita Negara Republik Indonesia juga disampaikan
kepada perusahaan percetakan guna dicetak ulang sebagai dokumen resmi.

(4) Atas permintaan Perseroan yang bersangkutan, pencetakan ulang dokumen resmi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8
Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan
dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan percetakan.

Pasal 9
(1) Biaya pengumuman diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas penerimaan
negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(2) Biaya pencetakan naskah Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibebankan kepada perseroan yang bersangkutan.

Pasal 10
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tetap dilaksanakan sampai ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menetapkan biaya pengumuman.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALA

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s