Standar Profesi Hukum HKHPM – (Khusus) Materi Uji Tuntas Pada Penawaran Umum / Initial Public Offering

341 Materi Uji Tuntas Pada Penawaran Umum

[15] Materi Uji Tuntas dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan adalah sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bapepam IX.A.12.

[16] Materi Uji Tuntas dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perusahaan meliputi:

a. Anggaran dasar Perusahaan

a.1.  Pemeriksaan terhadap anggaran dasar meliputi antara lain:

(i) akta pendirian Perusahaan;

(ii)  seluruh perubahan anggaran dasar.

a.2.  Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai anggaran dasar adalah:

(i) kegiatan usaha Perusahaan;

(ii)  ketentuan mengenai pengangkatan direksi dan komisaris; dan

(iii)  pengaturan dan tata cara mengenai pelaksanaan rapat-rapat umum baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa dan apakah putusan RUPS telah diambil sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

b. Notulen rapat

b.1.  Pemeriksaan terhadap notulen rapat meliputi antara lain:

(i)  notulen Rapat Direksi;

(ii)  notulen Rapat Komisaris; dan

(iii)  notulen Rapat Umum Pemegang Saham.

b.2.  Notulen rapat sebagaimana tersebut pada huruf b.1. adalah notulen rapat yang diselenggarakan dalam lima tahun terakhir, dengan memperhatikan jangka waktu penyimpanan dokumen oleh Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.3.  Khusus untuk notulen rapat yang berhubungan dengan perubahan ketentuan anggaran dasar dan pengalihan saham, diperlukan pemeriksaan sejak pendirian Perusahaan.

c.  Saham dan permodalan

c.1.  Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai saham adalah:

(i)  jenis saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dan hak-hak yang melekat pada masing-masing jenis saham tersebut.

(ii)  sejarah kepemilikan saham Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas, serta apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.2.  Hal yang perlu diperiksa mengenai permodalan adalah:

(i)  sejarah permodalan Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas,

(ii)  apabila terdapat perubahan dalam permodalan, apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.3.  Pemeriksaan atas saham dan permodalan dapat dilakukan dengan melihat Buku Daftar Saham dan Buku Daftar Khusus dari Perusahaan.

d.  Direksi dan dewan komisaris

d.1.  Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai direksi dan dewan komisaris:

(i)  susunan direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat;

(ii) identitas diri.

d.2.  Konsultan Hukum wajib memperoleh surat pernyataan masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan mengenai apakah masing-masing dari mereka terlibat atau tidak dalam perkara pidana, perdata, kepailitan, pajak, perburuhan, arbitrase atau perkara lainnya„

e. Ijin dan persetujuan

e.1.  Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai ijin dan persetujuan:

(i) jenis;

(ii) jangka waktu;

(iii)  instansi yang menerbitkan;

(iv) pemegang ijin;

(v)  hak, kewajiban, dan larangan;

(vi) sanksi; dan

(vii) pentaatan.

e.2.  Konsultan Hukum wajib melakukan pemeriksaan atas ijin dan persetujuan material yang berhubungan dengan kegiatan usaha, kepemilikan aset tertentu, dan pengelolaan lingkungan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar Perusahaan dapat melakukan kegiatan usahanya atau memiliki, menguasai, menempati, dan menggunakan aset yang dimiliki. Banyaknya jenis ijin dan persetujuan yang harus dilihat disesuaikan dengan kegiatan usaha Perusahaan,

f. Aset

f.1.  Pemeriksaan atas aset meliputi aset bergerak dan tidak bergerak.

f.2.  Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai aset:

(i)  status kepemilikan atau penguasaan atas aset;

(ii)  sengketa atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan, apabila ada;

dan

(iii)  pembebanan atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan.

g. Asuransi

g.1.  Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai asuransi:

(i) penanggung;

(ii) jenis asuransi;

(iii)  resiko yang ditanggung;

(iv)  obyek yang diasuransikan;

(v) jumlah pertanggungan;

(vi)  jangka waktu asuransi; dan

(vii)  klausula bank, bila ada.

g.2.  Konsultan Hukum wajib memperoleh pernyataan dari direksi mengenai apakah seluruh aset material Perusahaan telah diasuransikan dan apakah jumlah pertanggungan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan~.

h. Ketenagakerjaan

Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai ketenagakerjaan:

(i)  bukti pendaftaran tenaga kerja perusahaan;

(ii)  Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau peraturan perusahaan;

(iii)  penggunaan tenaga kerja asing;

(iv)  jaminan sosial karyawan dan keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);

(v)  program dana pensiun untuk karyawan;

(vi)  pemenuhan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR); dan

(vii)  izin-izin khusus di bidang ketenagakerjaan (misalnya untuk mempekerjakan karyawan di malam hari).

i.  Perjanjian-perjanjian material yang mengikat Perusahaan, termasuk perjanjian yang mengandung unsur benturan kepentingan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan.

Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai perjanjian tersebut adalah:

(i)  pihak dalam perjanjian;

(ii) obyek perjanjian;

(iii) nilai perjanjian;

(iv)  hak dan kewajiban para pihak;

(v)  pembatasan-pembatasan bagi para pihak sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan;

(vi) klausula pengakhiran;

(vii)  keadaan cidera janji; dan

(viii) pentaatan.

j.  Pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Perusahaan

j.1.  Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan atas perkara, sengketa Iainnya atau klaim yang mungkin timbul yang melibatkan Perusahaan dan secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perusahaan.

j.2.  Konsultan Hukum wajib memperoleh surat pernyataan dari direksi apakah Perusahaan terlibat perkara di muka pengadilan, pengadilan niaga, arbitrase, pajak atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan.

k.  Laporan keuangan dan management letter.

Sebagai sumber informasi tambahan, Konsultan Hukum wajib mempelajari laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit beserta management letter yang telah dikeluarkan oleh auditor terkait untuk lima tahun terakhir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s