PUTUSAN Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

garuda-indonesia
PUTUSAN Nomor 5/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1]     Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2]     1. Nama        : Andi Akbar Fitriyadi
Pekerjaan   : Swasta
Alamat       : Jalan Bali Matraman RT 13/RW 10 Manggarai
Selatan Tebet, Jakarta Selatan
sebagai    Pemohon I;
2.    Nama        :  Nadya Masykuria
Pekerjaan   :  Ibu rumah tangga/orang tua murid
Alamat      : Jalan Menteng Atas Selatan I/38 RT 04 RW 12
Menteng Atas, Setia Budi, Jakarta Selatan
sebagai     Pemohon II;
3.    Nama       :  Milang Tauhida
Pekerjaan   :  Karyawati/orang tua murid
Alamat      : Jalan Setia Budi VII Nomor 1 RT 05/RW 03 Setia
Budi, Jakarta Selatan
sebagai     Pemohon III;
4.    Nama        : Jumono
Pekerjaan   :  Swasta/orangtua murid
Alamat : Jalan Rawamangun Muka Barat D-5, RT 09 RW 12, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
sebagai    Pemohon IV;

5.    Nama        :  Lodewijk F. Paat
Pekerjaan   :  Dosen Universitas Negeri Jakarta
Alamat       : Jalan Kunci Nomor 7, RT 12 RW 02, Kelurahan Kayu
Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
sebagai     Pemohon V;
6.    Nama        :  Bambang Wisudo
Pekerjaan   : Swasta
Alamat       : Villa Pamulang Mas Blok D-7/12 A RT 002/RW 006
Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan
sebagai     Pemohon VI;
7.    Nama        :  Febri Hendri Antoni Arif
Pekerjaan   : Swasta
Alamat     : Jalan Kalibata Timur RT 09 RW 08 Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan
sebagai     Pemohon VII;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Desember 2011 memberi kuasa kepada Alvon Kurnia Palma, S.H.; Emerson Yuntho, S.H.; Wahyu Wagiman, S.H.; Febri Diansyah, S.H.; Wahyudi Djafar, S.H.; Donal Fariz, S.H.; Iki Dulagin, S.H., M.H.; Fatilda Hasibuan, S.H.; Sulistiono, S.H.; Zainal Abidin, S.H.; Tandiono Bawor Purbaya, S.H.; Abdul Kadir Wokanubun, S.H.; Agustinus Carlo Lumbanraja, S.H.; Ikhana Indah Barnasaputri, S.H.; dan Andi Muttaqien, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Pembela Hukum Publik, yang tergabung dalam Tim Advokasi “Anti Komersialisasi Pendidikan”, memilih domisili hukum di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur IV D Nomor 6 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai    para Pemohon;

[1.3]     Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Pemerintah; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan ahli para Pemohon dan Pemerintah serta saksi para Pemohon dan Pemerintah;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat bertanggal 28 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Desember 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 9/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 11 Januari 2011 dengan Nomor 5/PUU-IX/2012, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 10 Februari 2012, pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN
Penindasan selalu memberikan pelajaran dan trauma bagi korbannya. Ungkapan inilah yang mendasari para pendiri bangsa Indonesia, ketika pertama kali bangsa Indonesia berhasil menjebol kerangkeng penjajahan. Karenanya, ungkapan-ungkapan bernuansakan ideologi pembebasan menjadi sebuah pijakan yang kuat. Dorongan untuk bebas dan merdeka ini kemudian tercermin pada UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukan negara Indonesia. Semangat anti penindasan dan kolonialisme dalam konstitusi itu kemudian membebankan kewajiban kepada negara untuk memenuhi seluruh hak-hak rakyatnya. Secara jelas dan tegas Pembukaan UUD 1945 menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/

Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Salah satu kewajiban yang dibebankan kepada negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam upaya Negara “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pendidikan menjadi proses penting dalam regenerasi bangsa guna menciptakan sumber daya manusia yang tangguh untuk melanjutkan keberlangsungan dan tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Sebab itu, penyelenggaraan pendidikan tidak bisa lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan. Pengutamaan factor manusia dalam proses pendidikan tersebut diharapkan mempunyai implikasi bagi pengembangan kehidupan masyarakat baik secara sosial, kultural, ekonomi, ideologi dan sebagainya.
Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, manusia bukan hanya sekadar hidup (to live) tetapi juga bereksistensi (to exist), sehingga memiliki kebebasan dalam memilih dan melakukan tindakan. Oleh karenanya, menghasilkan manusia yang merdeka, pendidikan harus menjadi bagian dari proses pembebasan dan pemberdayaan.
Pengembangan wacana manusia yang merdeka adalah ideal dari pendidikan sesungguhnya. Wacana ini mesti menjadi acuan dalam mengembangkan pendidikan yang bervisi pemberdayaan. Sudah menjadi semacam postulat bahwa wahana yang paling strategis bagi pengembangan manusia yang mempunyai mentalitas merdeka dan empowered adalah pendidikan.
Secara umum, tujuan pendidikan adalah membangun manusia seutuhnya. Beberapa tokoh besar dunia pernah mengutarakan tujuan pendidikan dalam berbagai kajiannya. Plato dalam bukunya Republik menyatakan, “Tujuan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara. Karena itu pendidikan dan politik tidak bisa dipisah-pisahkan. Selanjutnya sarana untuk mencapai rakyat adil dan bahagia (kebahagiaan setinggi-tingginya bagi jumlah orang sebanyak-banyaknya) ialah pendidikan”.

Pakar lain yang juga mengkaji masalah tujuan pendidikan adalah Kohnstamm, yang menyatakan, “Tujuan pendidikan ialah membantu seseorang yang tengah berusaha memanusiakan diri sendiri guna mencapai ketentraman bathin yang paling dalam, tanpa mengganggu atau membebani dirinya”.

Sementara tokoh besar pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menyatakan, “Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya”. Permasalahannya kemudian adalah, amanat, pesan dan tugas yang dibebankan kepada Negara sebagaimana ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut diingkari di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau dikenal juga dengan UU Sisdiknas, khususnya Pasal 50 ayat (3) (bukti P-23), yang mana di dalam UU Sisdiknas ini konsep pendidikan nasional disimpangi dan berbeda dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menyebutkan, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.
Dalam rangka merealisasikan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, Pemerintah cq Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (bukti P-1). Dalam peraturan tersebut definisi pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya standar pendidikan negara maju. Tujuan diselenggarakannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya.
Tujuan diselenggarakannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) ini secara jelas bertentangan dengan falsafah pendidikan nasional, yang mana pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab harus selalu berdasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.    Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2.    Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3.    Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”;
4.    Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitutison). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
5.    Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Pembukaan, Pasal 28C ayat (1); Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3),, dan Pasal 36 UUD 1945. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
1.    Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
2.    Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian, memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam UUD 1945;
3.    Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara yang peduli terhadap pendidikan nasional dan pemenuhan hak warga negera indonesia atas pendidikan yang layak dan berkualitas, serta merupakan individu-individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pendidikan nasional berdasarkan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945. Sehingga pengajuan pengujian Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas terhadap Pembukaan, Pasal 28C ayat (1); Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat
(2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 UUD
1945 harus dipandang sebagai perwujudan upaya seorang warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun upaya

mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penegakkan nilai-nilai konstitusionalisme;
4.    Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”;
5.    Bahwa para Pemohon yang terdiri adalah perorangan warga negara Indonesia, dibuktikan dari kartu tanda penduduk (bukti P-7). Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur di Pasal 51 ayat (1) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah terpenuhi;
6.    Bahwa, para Pemohon menyadari untuk membuktikan terpenuhinya legal standing harus dijelaskan hubungan kausalitas (causal verband) dan potensi kerugian konstitusional yang nyata akibat keberadaan atau diberlakukannya sebuah bagian dari Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Pembukaan, Pasal 28C ayat (1); Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1.    adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2.    bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
3.    bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4.    adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
5.    adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

6.    bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut;
“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995). (Halaman 59).
8.    Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia adalah para pembayar pajak (bukti P-8). Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan secara langsung atas berlakunya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang diuji. Pemohon III hingga Pemohon VI juga concern dalam melakukan advokasi bidang pendidikan, yang terdiri dari:

1)    Pemohon I yaitu Andi Akbar Fitriyadi, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai swasta. Pemohon adalah orang tua dari Al Zufaryaskur Akbar. Pemohon merupakan orang tua yang pernah mendaftarkan anaknya pada sekolah RSBI yaitu SDN Menteng 02 RSBI Jakarta Selatan (bukti P-9);
2)    Pemohon II yaitu Nadia Masykuria, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pemohon adalah orang tua dari Nabilah, Uzair Adli, dan Naurah Hanani. Pemohon merupakan orang orang tua yang anaknya bersekolah di RSBI. Anak pertama Pemohon yaitu Nabilah adalah murid kelas 8 SMPN RSBI 1 Jakarta. Anak kedua, Uzair Adli adalah murid kelas 4 SDN Menteng 02 RSBI Jakarta, dan anak ketiga dari Pemohon yaitu Naurah Hanani adalah murid kelas 2 SDN Menteng 02 RSBI Jakarta (bukti P-10);
3)    Pemohon III yaitu Milang Tauhida, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai karyawati. Pemohon adalah orang tua dari Muhammad Aufa Athallah dan Muhammad Adil Berjuang. Pemohon

merupakan orang tua yang anaknya bersekolah di RSBI. Anak pertama Pemohon yaitu Muhammad Aufa Athallah adalah murid kelas 9 SMPN 1 RSBI Jakarta dan Muhammad Adil Berjuang adalah adalah murid kelas 8
SMPN 1 RSBI Jakarta (bukti P-11);
4)    Pemohon IV yaitu Jumono, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai karyawan swasta dan juga orang tua siswa. Selain aktif dan menjabat sebagai Sekretaris Aliansi Orang Tua Murid Peduli Pendidikan Indonesia (APPI), Pemohon juga concern melakukan kampanye dan pemantuan pelaksanaan penerimaan siswa baru dan praktek korupsi yang terjadi di sekolah dengan tujuan agar sistem pendidikan nasional dapat berjalan dengan baik (bukti P-12);
5)    Pemohon V yaitu Lodewijk F Paat, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (sebelumnya bernama Institut Kejuruan Ilmu Pendidikan Jakarta). Pemohon juga aktif di Koalisi Pendidikan yang melakukan kajian dan pemantauan terhadap kebijakan pendidikan nasional (bukti P-13);
6)    Pemohon VI yaitu Bambang Wisudo, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja aktivis pendidikan dan pendiri Sekolah Tanpa Batas. Pemohon merupakan individu yang aktif dalam melakukan advokasi bidang pendidikan dalam ranah jurnalistik atau diskusi-diskusi formal, dan juga melalui tulisan-tulisan ilmiah dan di media massa;
7)    Pemohon VII yaitu Febri Hendri Antoni Arif, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch dengan jabatan Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik. Pemohon merupakan individu yang aktif dalam melakukan advokasi bidang pendidikan baik melalui pelatihan, pemantauan, pendampingan dan/atau melalui diskusi-diskusi formal, dan juga melalui tulisan-tulisan ilmiah dan di media massa (bukti P-14);
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III merupakan korban atas berlakunya ketentuan dalam RSBI dan BI serta Pemohon III sampai dengan Pemohon VII merupakan individu-individu yang concern dengan kepentingan pendidikan nasional. Oleh sebab itu jelas bahwa kepentingan konstitusional para Pemohon telah dirugikan

dengan keberadaan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena bertentangan dengan Pembukaan, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10.    Bahwa selain itu, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII juga merupakan pembayar pajak (tax payer) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (vide bukti P-8). Para Pemohon sebagai tax payer menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan keberadaan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian syarat legal standing sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2009 telah terpenuhi oleh para Pemohon;
11.    Bahwa selanjutnya, para Pemohon ingin menjelaskan tentang kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional akibat pemberlakuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena bertentangan dengan Pembukaan, Pasal 28C ayat (1); Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1) Bahwa Pemohon I yaitu Andi Akbar Fitriyadi sebagai warga negara dan orang tua dari Al Zufaryaskur Akbar telah dirugikan hak konstitusionalnya karena meskipun tinggal hanya berjarak kurang lebih dari 500 meter dari Sekolah Dasar Negeri Menteng 02 (SDN Menteng 02 ) RSBI Jakarta yang berada di Jalan Tegal Nomor 10 Jakarta pusat dan menerapkan “Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional” namun tidak dapat bersekolah di sekolah tersebut karena berasal dari keluarga sederhana dan tidak mampu membayar biaya pendaftaran, biaya pendidikan, biaya lain yang ditetapkan oleh pihak sekolah tersebut. Bahwa Pemohon pada 25 Mei 2010 atau periode pendidikan 2010/2011 pernah menyerahkan formulir pendaftaran (Nomor 127/MO2/2010) (vide bukti P-10) atas nama anak dari Pemohon I kepada SDN RSBI 02 Menteng Jakarta. Pada saat penyerahan formulir pendaftaran, Bagian Petugas Penerimaan Siswa Baru SDN 02 RSBI Menteng Jakarta menjelaskan kepada Pemohon II mengenai sekolah SDN

02 RSBI Menteng. Inti dari penjelasan itu adalah bahwa apabila bersekolah di SDN 02 RSBI Menteng akan mengikuti banyak kegiatan di mana kegiatan ini sebagian dibiayai dari orang tua murid. Dengan kata lain bahwa sekolah membutuhkan biaya untuk kegiatan peningkatan mutu dan lain sebagainya yang dipungut dari orang tua murid. Karena alasan kemampuan finansial Pemohon yang hanya pekerja biasa, tentu pungutan-pungutan itu memberatkan. Akhirnya dengan sangat terpaksa Pemohon mengurungkan niat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut;
2)    Bahwa Pemohon II yaitu Nadia Maskuria sebagai warga negara Indonesia dan orang tua dari Nabilah (Siswa SMPN 1 RSBI Jakarta) , Uzair Adli, dan Naurah Hanani (siswa SDN 02 RSBI Menteng) yang telah dirugikan hak konstitusionalnya karena tingginya biaya pendidikan di Sekolah yang menerapkan “Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional”. Bahwa Pemohon dan anak dari Pemohon, yaitu Nabilah (Siswa SMPN 1 RSBI Jakarta) merupakan korban dari kebijakan pihak sekolah SMPN 1 RSBI Jakarta yang memungut Sumbangan Rutin Bulanan (SRB) sebesar Rp 600.000,-dan Sumbangan Peserta Didik Baru (SPDB) Rp 7.000.000,-. Adanya kebijakan sumbangan tersebut tidak pernah disampaikan atau ada pemberitahuan dari pihak Sekolah kepada Pemohon maupun orang tua lainnya. Kebijakan tentang sumbangan baru disampaikan 2 (dua) bulan setelah anak Pemohon bersekolah. Upaya yang dilakukan Pemohon untuk mengajukan keberatan dan keringanan membayar sumbangan hingga saat ini juga tidak dipenuhi oleh Pihak Sekolah SMPN 1 RSBI Jakarta. Biaya atau sumbangan pendidikan di sekolah RSBI yang dinilai memberatkan Pemohon diterapkan di sekolah anak Pemohon yaitu Uzair Adli, dan Naurah Hanani yang bersekolah di SDN 02 RSBI Menteng;
3)    Bahwa Pemohon III yaitu Milang Tauhida sebagai warga negara Indonesia dan orang tua dari Muhammad Aufa Athallah dan Muhammad Adil Berjuang yang telah dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya perlakukan diskriminatif atau kastanisasi yang diterima anaknya yang bersekolah di SMPN 1 RSBI Jakarta yang menerapkan “Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional”. Bahwa anak pertama Pemohon yaitu Muhammad Aufa Athallah, siswa kelas 9 SMP 1 RSBI Jakarta, meskipun bersekolah berlabel di RSBI, namun faktanya pihak sekolah membagi

kelas menjadi kelas reguler maupun kelas RSBI. Perlakuan yang diterima oleh kelas reguler seringkali berbeda dengan kelas RSBI. Anak Pemohon yang berada kelas reguler seringkali mengeluhkan air conditioner (AC) yang sering mati, penempatan guru yang kurang berkualitas dan tidak memberikan semangat bagi murid-muridnya. Hal ini berbeda dengan kelas RSBI yang AC selalu menyala dan diajarkan oleh guru-guru yang berkualitas. Anak kedua Pemohon, yaitu Muhammad Adil Berjuang, siswa kelas 8 SMP 1 RSBI Jakarta, masuk melalui sistem online (bukan melalui seleksi dari pihak sekolah) pada awal masuk Pemohon berharap ditempatkan pada kelas reguler namun kemudian pihak Sekolah berubah menjadi kelas RSBI. Perubahan ini berdampak pada kewajiban bagi orang tua untuk membayar Sumbangan Rutin Bulanan (SRB) dan Sumbangan Peserta Didik Baru (SPDB) yang dinilai memberatkan Pemohon. Pihak Sekolah SMP 1 RSBI Jakarta juga tidak transparan dan akuntabel memberikan kejelasan kepada Pemohon maupun orangtua siswa mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang dikumpulkan dari siswa maupun pemerintah; 4) Bahwa Pemohon IV (Jumono) dan Pemohon V (Lody F. Paat) sebelumnya pernah menjadi Pemohon dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 (Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009). Dalam putusannya Mahkamah mengakui legal standing dari Pemohon dalam perkara a quo (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11¬14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009);
12. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara yang membayar pajak kepada Negara menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan keberadaan “satuan pendidikan bertaraf internasional” yang kemudian diwujudkan dalam bentuk RSBI dan SBI karena;
a.    biaya untuk RSBI dan SBI berasal dari APBN yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan warga negara.
b.    Pemohon adalah warga negara yang setiap tahunnya membayar pajak.
c.    biaya atau bantuan yang berasal dari APBN/APBD kepada RSBI dan SBI yang besar setiap tahun diduga atau berpotensi terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dan tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan.

d.    biaya atau bantuan yang berasal dari APBN/APBD kepada RSBI dan SBI yang besar setiap tahun tidak digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pendidik dan siswa, namun untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik sekolah
e.    meskipun RSBI dan SBI menerima dana bantuan dari APBN/APBD namun pada prakteknya pihak sekolah masih memungut biaya pendaftaran, biaya gedung dan biaya pendidikan setiap bulannya kepada calon siswa maupun siswa yang belajar di sekolah tersebut;

13.    Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan hubungan hukum (causal verband) terhadap penerapan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikaitakan dengan Pembukaan, Pasal 28C ayat (1); Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14.    Bahwa jelas pemberlakuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah merugikan hak-hak para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme yang termaktub dalam UUD 1945;
ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
Falsafah dan Sistem Pendidikan di Indonesia
Istilah falsafah pendidikan nasional memang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan juga tidak dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan sebelumnya. Dengan kata lain, rumusan falsafah pendidikan nasional memang tidak ada secara tersurat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional atau produk hukum yang lainnya. Namun demikian, hal itu bukan berarti Indonesia tidak memiliki dasar pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional, karena dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di Indonesia jelas tercantum tentang: 1) rumusan tentang pendidikan dan pendidikan nasional; 2) dasar pendidikan nasional; dan 3) fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Bahkan, Indonesia juga telah merumuskan apa yang disebut sebagai sistem pendidikan nasional, serta prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagai berikut:
Bahwa, pengertian pendidikan dirumuskan sebagai berikut, “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya” (Pasal 1 butir 1 UU Sisdiknas).
Bahwa berkaitan dengan dasar pendidikan disebutkan sebagai berikut, “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Pasal 2 UU Sisdiknas).
Bahwa rumusan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dinyatakan sebagai berikut, “Pendidikan nasional berfungsi mengembankan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yag bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Pasal 3 UU Sisdiknas
Makna Dasar Pendidikan
Bahwa batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. Dari segi bahasa, pendidikan dapat diartikan perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik; dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin dan sebagainya (Poerwadarminta, 1991:150). Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Sisdiknas, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Bahwa menurut M.J. Langeveld (1999) pendidikan adalah memberi pertolongan secara sadar dan segaja kepada seorang anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju kearah kedewasaan dalam arti dapat berdiri dan bertanggung jawab susila atas segala tindakan-tindakannya menurut pilihannya sendiri. Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tumbuh anak yang antara satu dan lainnya saling berhubungan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras.
Sementara John Dewey merumuskan Education is all one growing; it has no end beyond it self, pendidikan adalah segala sesuatu bersamaan dengan pertumbuhan, pendidikan sendiri tidak punya tujuan akhir di balik dirinya. Dalam proses pertumbuhan ini anak mengembangkan diri ke tingkat yang makin sempurna atau life long education, dalam artian pendidikan berlangsung selama hidup. Pendidikan merupakan gejala insani yang fundamental dalam kehidupan manusia untuk mengatarkan anak manusia ke dunia peradaban. Juga merupakan bimbingan eksistensial manusiawi dan bimbingan otentik, supaya anak mengenali jati dirinya yang unik, mampu bertahan memiliki dan melanjutkan atau mengembangkan warisan sosial generasi terdahulu, untuk kemudian dibangun lewat akal budi dan pengalaman (Kartono, 1997:12).
Bahwa selanjutnya Noeng Muhadjir merumuskan pendidikan sebagai upaya terprogram dari pendidik membantu subyek didik berkembang ke tingkat yang normatif lebih baik dengan cara baik dalam konteks positif (Muhadjir, 1993:6). Bahwa kemudian Zamroni memberikan definisi pendidikan adalah suatu proses menanamkan dan mengembangkan pada diri peserta didik pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup agar kelak ia dapat membedakan barang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, sehingga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat akan bermakna dan berfungsi secara optimal (Zamroni, 2001:87) Bahwa dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan usaha atau proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia seutuhnya agar ia dapat melakukan peranya dalam kehidupan secara fungsional dan optimal. Dengan demikian pendidikan pada intinya menolong di tengah-tengah kehidupan manusia. Pendidikan akan dapat dirasakan manfaatnya bagi manusia.

Bahwa pendidikan pada akhirnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (bukti P-24)
Sistem Pendidikan Nasional
Bahwa pengertian sistem berasal dari bahasa Latin (systema) dan bahasa Yunani (sustema) yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat (Darmoyo, 2008). Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.
Bahwa dalam hal lembaga atau organisasi persekolahan, sistem dapat berarti elemen di sekolah yang saling berhubungan, yang melakukan kegiatan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi di dalam sekolah yang bertujuan untuk memperoleh satu kesamaan informasi, keputusan bersama, pendapat, tujuan dan sasaran dalam membangun kehidupan sekolah secara utuh dan menyeluruh. Elemen-elemen yang ada di sekolah meliputi: (1) kepala sekolah, (2) wakil kepala sekolah, (3) program keahlian, (4) bengkel atau laboratorium, (5) dewan guru, (6) wali kelas, (7) siswa, (8) orang tua siswa, (9) tata usaha, dan (10) komite sekolah. Diharapkan seluruh elemen tersebut mempunyai kesamaam informasi, keputusan, pendapat, tujuan dan sasaran dalam menjalankan sistem kehidupan di sekolah secara utuh (Darmoyo, 2008).
Bahwa oleh karenanya pengertian sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
Bahwa sebagai bangsa modern Indonesia telah menegakkan sistem (tatanan) kebangsaan dan kenegaraannya yang dijiwai, dilandasi dan dipandu oleh nilai

pandangan hidup (filsafat hidup, Weltanschauung dan Volkgeist) bangsa Indonesia. Nilai fundamental ini merupakan jiwa bangsa (jatidiri nasional, identitas dan kepribadian bangsa); sebagai perwujudan asas kerohanian bangsa. Bahwa nilai-nilai fundamental ini bagi bangsa merdeka dan berdaulat ditegakkan dan dikembangkan (dibudayakan) sebagai sistem filsafat dan atau sistem ideologi nasional.
Tegasnya, setiap bangsa senantiasa berjuang melalui pendidikan dan pembudayaan untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia (filsafat hidup, dasar negara, ideologi negara, ideologi nasional). Tiada bangsa yang berjuang tanpa dijiwai dan dilandasi nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraannya.
Bahwa oleh karenanya pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab harus selalu berdasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia.
Bahwa oleh karena pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan tingkat dan jenis pendidikan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan. Rancangan penanaman nilai budaya bangsa tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga bukan hanya dicapai penguasaan kognitif tetapi lebih penting pencapaian afektif. Lebih jauh lagi pencapaian nilai budaya sebagai landasan filosopis bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat kecerdasan dalam pemberdayaan yang seoptimal mungkin (bukti P-25)
Bahwa karenanya terdapat dua hal yang dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan nasional Indonesia. Pertama, adalah pandangan tentang manusia Indonesia. Filosofis pendidikan nasional memandang manusia Indonesia sebagai: 1) makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya; 2) sebagai makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya; dan 3) Sebagai makhluk sosial dengan segala tanggung jawab yang hidup di dalam

masyarakat yang pluralistik baik dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup dan segi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya. Kedua, pandangan filosofis pendidikan nasional di pandang sebagai pranata sosial yang selalu berinteraksi dengan kelembagaan sosial lain dalam masyarakat. Berdasarkan landasan filosofis pendidikan nasional tersebut memberikan penegasan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia hendaknya mengimplementasikan ke arah:
1.    Sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertumpu pada norma persatuan bangsa dari segi sosial, budaya, ekonomi dan memelihara keutuhan bangsa dan negara.
2.    Sistem pendidikan nasional Indonesia yang proses pendidikannya memberdayakan semua institusi pendidikan agar individu dapat menghargai perbedaan individu lain, suku, ras, agama, status sosial, ekonomi dan golongan sebagai manifestasi rasa cinta tanah air. Dalam hal ini pendidikan nasional dipandang sebagai bagian dari upaya nation character building bagi bangsa Indonesia.
3.    Sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertumpu pada norma kerakyatan dan demokrasi. Pendidikan hendaknya memberdayakan pendidik dan lembaga pendidikan untuk terbentuknya peserta didik menjadi warga yang memahami dan menerapkan prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip kerakyatan dan demokrasi harus tercermin dalam input-proses penyelenggaraan pendidikan Indonesia.
4.    Sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertumpu pada norma keadilan sosial untuk seluruh warga negara Indonesia. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan menjamin pada penghapusan bentuk diskriminatif dan menjamin terlaksananya pendidikan untuk semua warga negara tanpa kecuali.
5.    Sistem pendidikan nasional yang menjamin terwujudnya manusia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokratis, cinta tanah air dan memiliki tanggung jawab sosial yang berkeadilan. Dengan demikian Pancasila menjadi dasar yang kokoh sekaligus ruh pendidikan nasional Indonesia.

Asas-Asas Pokok Pendidikan Nasional
Bahwa asas pendidikan, berarti adalah sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Di antara asas tersebut adalah Asas Tut Wuri Handayani, Asas Belajar Sepanjang Hayat, dan asas Kemandirian dalam belajar. (bukti P-26)
Bahwa asas Tut Wuri Handayani merupakan inti dari sistem among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dwantara ini kemudian dikembangkan oleh Drs. R.M.P. Sostrokartono dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sung Sung Tulodo dan Ing Madyo Mangun Karso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas yaitu:
1.    Ing Ngarso Sung Tulodo (jika di depan memberi contoh)
2.    Ing Madyo Mangun Karso (jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat)
3.    Tut Wuri Handayani (jika di belakang memberi dorongan)

Bahwa asas belajar sepanjang hayat (life long learning) merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup (life long education). Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horisontal.
1.    dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan.
2.    dimensi horisontal dari kurikulum sekolah yaitu katerkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah.
Bahwa asas selanjutnya adalah Asas Kemandirian dalam Belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator.
Visi-Misi Pendidikan Nasional
Bahwa sesungguhnya, visi-misi sistem pendidikan nasional bangsa Indonesia adalah: (bukti P-27)

1.    Melaksanakan amanat konstitusi: ”    memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa    “;
2.    Melaksanakan visi-misi: “.         nation and character building    ” dalam
makna manusia (SDM, bangsa) yang berbudaya dan beradab, serta berkarakter luhur (bermoral) yang menjadi landasan bangsa – negara yang jaya!;
3.    Membudayakan nilai dasar negara Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa, jiwa bangsa dan jatidiri nasional sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat, sebagai identitas dan integritas bangsa dan SDM Indonesia.

Visi-misi demikian hanya terwujud melalui sistem pendidikan nasional yang dijiwai, dilandasi dan dipandu oleh sistem filsafat —termasuk filsafat pendidikan— Indonesia yakni filsafat Pancasila. Pelaksanaan pendidikan nasional senantiasa berdasarkan dan berorientasi kepada potensi natural dan kultural (sosiobudaya bangsa); dalam NKRI potensi dimaksud meliputi:
1.    Potensi natural: geografi dan semua kandungannya (sumber daya alam) termasuk geostrategis kenegaraan Indonesia: bahwa nusantara Indonesia berwatak kelautan dan agraris, di khatulistiwa yang kaya hutan alam tropis. Potensi natural ini melahirkan budaya kehidupan:

a.    Mengembangkan pertanian rakyat sebagai modal dasar (sumber daya alam/SDA) ekonomi rakyat pedesaan; (SDA pertanian).
b.    Mengembangkan SDA kelautan dengan mengembangkan SDM nelayan sebagai subyek dan bagian dari ekonomi kerakyatan (SDA kelautan), yang didukung ipteks canggih dan mantap.
c.    Meningkatkan perhatian demi kesejahteraan kaum buruh (pekerja) sebagai potensi SDM kekaryaan.
d.    Pertambangan dan kehutanan;
e.    Perdagangan.
2.    Potensi sosiokultral; terutama warisan nilai-nilai luhur budaya bangsa (filsafat Pancasila, bahasa nasional dan khasanah budaya lainnya) untuk dikembangkan dan diwariskan sebagai asas-asas normatif nasional.
3.    Pengembangan nilai-nilai peradaban: mulai filsafat, hukum, politik, sampai teknologi (iptek).

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
Dalam pengantar mengenai RSBI yang dilansir Dirjen Pendidikan Dasar (Bukti P-28), disebutkan bahwa lahirnya ide rintisan sekolah bertaraf internasional didasari oleh era globalisasi yang menuntut kemampuan daya saing yang kuat antar negara dalam teknologi, manajemen dan sumber daya manusia. Keunggulan teknologi akan menurunkan biaya produksi, meningkatkan kandungan nilai tambah, memperluas keragaman produk, dan meningkatkan mutu produk. Keunggulan manajemen pengembangan SDM dapat mempengaruhi dan menentukan bagus tidaknya kinerja bidang pendidikan. Dan keunggulan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi pada tingkat internasional, akan menjadi daya tawar tersendiri dalam era globalisasi ini.
Bahwa mengingat fakta globalisasi yang menuntut persaingan ketat itu, Pemerintah Indonesia telah membuat rencana-rencana strategis untuk bisa turut bersaing. Salah satunya adalah target strategis Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), bahwa pada tahun 2025 diharapkan mayoritas bangsa Indonesia merupakan insan cerdas komprehensif dan kompetitif (insan kamil). Bahwa visi jangka panjang tersebut, kemudian ditempuh melalui visi Kemdiknas Periode 2010 s.d 2014, yaitu: Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif, dan dijabarkan dengan kelima misi Kemdiknas yang biasa disebut “5 (lima) K”, yaitu: meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; keterjangkauan layanan pendidikan; kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan; kesetaraan memperoleh layanan pendidikan; dan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.
Bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan, sudah banyak program yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Kemdiknas, salah satunya adalah Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Program SBI ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, dan dilaksanakan oleh keempat Direktoratnya, yaitu: Direktorat Pembinaan TK dan SD, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, dan Direktorat Pembinaan SMK.
Bahwa berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional hingga September 2011 jumlah sekolah berstatus RSBI di seluruh Indonesia saat ini mencapai 1.305

sekolah. Dengan rincian Sekolah Dasar (239), Sekolah Menengah Pertama (356), Sekolah Menengah Atas (359), dan Sekolah Menengah Kejuruan (351) (bukti P-2) Bahwa secara definitif, SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi dan melaksanakan standar nasional pendidikan (SNP) yang meliputi; standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Kedelapan aspek SNP ini kemudian diperkaya, diperkuat, dikembangkan, diperdalam, dan diperluas melalui adaptasi atau adopsi standar pendidikan dari salah satu anggota organization for economic co-operation and development (OECD) dan/atau negara maju lainnya, yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, serta diyakini telah mempunyai reputasi mutu yang diakui secara internasional. Dengan demikian, diharapkan SBI mampu memberikan jaminan, bahwa baik dalam penyelenggaraan maupun hasil-hasil pendidikannya lebih tinggi standarnya daripada SNP. Penjaminan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat nasional maupun internasional melalui berbagai strategi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bahwa kedelapan SNP di atas disebut Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM). Sementara standar pendidikan dari negara anggota OECD disebut sebagai unsur x atau Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT), yang isinya merupakan pengayaan, pendalaman, penguatan dan perluasan dari delapan unsur pendidikan tersebut.
Landasan Filosofis SBI/RSBI
Selanjutnya, dalam pengantar RSBI, Dirjen Pendidikan Dasar menyatakan bahwa penyelenggaraan SBI didasari oleh filosofi eksistensialisme dan esensialisme (fungsionalisme). Eksistensialisme berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin, melalui fasilitasi yang dilaksanakan lewat proses pendidikan yang bermartabat, pro perubahan (kreatif, inovatif, dan eksperimentatif), menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Jadi, peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualisasikan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritualnya. Para peserta didik itu merupakan aset bangsa yang sangat berharga, dan merupakan salah satu faktor daya saing yang kuat, yang secara potensial mampu merespon tantangan global.

Sementara filosofi esensialisme menekankan pada pendidikan yang harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga, masyarakat, baik lokal, nasional, dan internasional. Terkait dengan tuntutan globalisasi, pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing secara internasional.
Bahwa ketika mengimplementasikan kedua filosofi itu, empat pilar pendidikan yaitu; learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be, merupakan patokan berharga bagi penyelarasan praktik-praktik penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Maksudnya, pembelajaran tidak hanya memperkenalkan pengetahuan (learning to know), tetapi juga harus bisa membangkitkan penghayatan dan mendorong penerapan nilai-nilai tersebut (learning to do) yang dilakukan secara kolaboratif (learning to live together) dan menjadi peserta didik yang percaya diri dan menghargai dirinya (learning to be). Keempat pilar ini harus ada mulai dari kurikulum, guru, proses belajar-mengajar, sarana dan prasarana, hingga sampai pada penilaiannya.
Bahwa hingga saat ini, mayoritas sekolah bertaraf internasional masih berstatus rintisan. Dan ketika masih rintisan, sekolah diharapkan dapat berupaya memenuhi SNP dan mulai merintis untuk mencapai IKKT sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah. Pencapaian pemenuhan IKKT sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah, guru, komite sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang lain.
Liberalisasi Pendidikan Dasar
Berdasarkan uraian Dirjen Pendidikan Dasar di atas, RSBI/SBI dapat dikatakan memiliki paham filsafat neoliberalisme. RSBI/SBI merupakan sebuah konsep pendidikan yang mengacu/bergantung pada OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) atau negara maju lainnya, dan OECD berpaham filsafat neoliberalisme.
Bahwa adapun paham neoliberalisme tentang negara, manusia dan pendidikan adalah sebagai berikut: menurut paham neoliberalisme, negara adalah sebuah pasar (negara berorientasi pasar), negara dilihat sebagai pencipta pasar; negara yang berorientasi pasar berbasis neoliberal mewajibkan negara untuk mengurangi pengeluaran bagi kesejahteraan bersama atau kesejahteraan umum seperti pendidikan. Menurut paham neoliberalisme, manusia adalah individu yang memiliki kerinduan dan kebutuhan yang didominasi oleh kepentingan diri sendiri dan

bermotivasi untuk bersaing. Paham ini mewajibkan negara untuk menciptakan individu yang berjiwa entrepreneurship dan bersaing bebas dalam pasar global. Dengan demikian individu yang kuat dan memiliki pengetahuan yang memadai, dialah yang menang dan menikmati fasilitas mewah. Paham ini mewajibkan negara untuk menciptakan predator-predator baru serta terorisme baru dalam masyarakat global;
Selanjutnya, menurut paham neoliberalisme, pendidikan adalah komoditas yang diperjualbelikan dalam pasar demi keuntungan uang atau status indivudu. Keterampilan yang diperoleh dalam pendidikan mencerminkan hakaket pasar. Pengetahuan dilihat hanya sebagai bentuk modal atau human capital. Pendidikan mementingkan pengetahuan sebagai modal. Sehinga muncullah kapitalisme pengetahuan. Jadi bahaya laten dari paham neoliberalisme adalah mereduksi negara, manusia, budaya, pendidikan, dan pengetahuan pada kepentingan pasar bebas.
Bahwa dalam neoliberalisme, masyarakat/manusia sama dengan pasar, demokrasi disamakan dengan pilihan konsumen, dan kepentingan umum digantikan oleh kepentingan individu. Oleh karena itu pendidikan dikelola menurut jiwa korporasi dan dikelola oleh provider asing dalam suatu pasar bebas global. Korporatisasi pendidikan berbasis neoliberal menyebabkan pendidikan berubah dari lembaga sosial menjadi lembaga industri (industriliasisasi pendidikan); dari lembaga publik ke lembaga privat (privatisasi pendidikan); dari pendekatan memanusiakan manusia secara utuh kepada pendekatan manusia sebagai komoditas global (human capital) yang didasarkan pada pasar neoliberal dan mekanisme manajerial baru. Dengan demikian lembaga pendidikan dijadikan sebagai komoditas global. Mekanisme pasar global membentuk ketidakadilan baru dalam mengakses pendidikan di negara-negara berkembang. Pada akhirnya akan membentuk hirearki dan stratifikasi kelas sosial baru berdasarkan persaingan siapa yang menang, dialah yang menang.
Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional Bertentangan Dengan Semangat Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Bahwa ketentuan tentang “satuan pendidikan yang bertaraf internasional” yang kemudian melahirkan RSBI atau SBI menyebabkan pertentangan dengan UUD 1945 terutama terkait keberadaan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Para Pemohon berpendapat

bahwa keberadaan pasal a quo telah menimbulkan pertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan konstitusional sebagai berikut;
Pasal 50 ayat ayat (3) Undang-Undang a quo selengkapnya berbunyi sebagai berikut, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional;” Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pembukaan, Pasal 28C ayat (1); Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lengkapnya berbunyi;
Pembukaan UUD 1945, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Pasal 28C ayat (1), “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;”
Pasal 28E ayat (1), “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;”

Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;”

Pasal 31 ayat (1), “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;”
Pasal 31 ayat (2), “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya;”
Pasal 31 ayat (3), “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang;”
Pasal 36, “Bahasa negara adalah bahasa indonesia”
1.    Bahwa UUD 1945 menempatkan norma pendidikan sebagai norma yang sangat tinggi. Pendidikan bahkan merupakan salah satu dari tujuan berdirinya negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya, eksistensi atau keberadaan negara Indonesia sesuai dengan tujuannya bergantung pada apakah negara ini mampu mencerdaskan kehidupan bangsa;
2.    Bahwa maksud dari mencerdaskan kehidupan bangsa tidak semata-mata memfasilitasi tersedianya sarana pendidikan saja. Namun lebih dari itu, Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan membuat suatu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali. Akses ini dapat terbuka apabila sistem yang dibangun diarahkan untuk seluruh warga negara dengan mempertimbangkan bebagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara;
3.    Bahwa UUD 1945 juga mengakui bahwa pendidikan adalah hak warga negara yang merupakan hak asasi manusia. Secara khusus UUD 1945 mengatur persoalan pendidikan ini dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pendidikan adalah hak warga negara sekaligus kewajiban negara untuk menjamin pemenuhannya. Lebih jauh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Putusan Nomor 012/PUU-III/2005 halaman 58 menegaskan bahwa ” … Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan

sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya”;
4.    Bahwa dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa pendidikan menurut UUD 1945 adalah public goods, yang terbuka dan milik publik. Artinya, pendidikan harus dapat diakses oleh semua pihak dan tidak boleh menjadi dapat dibatasi oleh pihak tertentu atau dibatasi untuk kalangan tertentu. UUD 1945 juga telah mengarahkan agar pendidikan tidak boleh menjadi komoditas yang dapat menjadi objek dalam persaingan pasar. Sebaliknya, justru UUD 1945 menekankan pentingnya peran dan fungsi negara untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan agar tercapai tujuan negara;
5.    Bahwa ketentuan Satuan pendidikan bertaraf internasional juga menyebabkan cara pandang yang keliru bahwa sesuatu yang bersifat nasional itu lebih rendah daripada “internasional” ;
6.    Bahwa Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 telah menetapkan standar pendidikan nasional yang meliputi standar: (1) isi; (2) proses (3) sarana dan prasarana; (4) tenaga pendidik; (5) sistem evaluasi ; (6) kompetensi lulusan; (7) dana dan (8) manajemen. Jika ke -8 standar ini terpenuhi maka mutu pendidikan nasional kita akan meningkat dan dapat bersaing dengan mutu pendidikan negara manapun. Bahwa tanpa diberi label “bertaraf internasional” pendidikan nasional Indonesia mutunya harus tidak kalah dengan mutu pendidikan negara lain manapun, termasuk negara maju;
7.    Bahwa Pembukaan UUD 1945 secara tegas mengamanatkan upaya mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan bangsa bukan untuk segelintir warga— yang berkemampuan finansial—melainkan untuk sebanyak mungkin warga bangsa;
8.    Bahwa pemerintah dalam menyusun ketentuan tentang satuan pendidikan bertaraf internasional – yang diwujudkan dalam bentuk RSBI dan SBI – tidak memiliki konsep yang jelas atau absurd. Pemerintah menyebutkan tujuan Program RSBI dan SBI antara lain menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) atau

negara maju lainnya. Padahal menggunakan standar kompetensi dari luar negeri belum tentu sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia dan tidak memberikan jaminan bahwa pendidikan nasional yang akan dikembangkan akan berhasil;
9.    Bahwa asumsi dasar penyelenggaran RSBI tersebut ditepis oleh Prof. Winarno Surakhmad, Guru Besar Pendidikan (2005) yang menyebutkan ukuran keberhasilan pendidikan di Indonesia ialah sejauh mana pendidikan nasional merupakan usaha yang relevan ditinjau dari amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejauh mana pendidikan mendatangkan kesejahteraan pada bangsa ini. Sejauh mana pendidikan berhasil membangun sebuah bangsa yang bermartabat, kokoh dan maju. Selama semua itu tidak tercapai, pendidikan nasional tidak bermakna apa-apa dan tidak patut dibanggakan, di peringkat manapun letaknya dalam perbandingan dengan negara manapun di dunia ini (bukti P-15);
10.    Bahwa selanjutnya dasar filosofis RSBI/SBI juga berbeda dengan dasar falsafah pendidikan nasional. RSBI/SBI didasari oleh filosofi eksistensialisme dan esensialisme (fungsionalisme). Eksistensialisme berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin, melalui fasilitasi yang dilaksanakan lewat proses pendidikan yang bermartabat, pro perubahan (kreatif, inovatif, dan eksperimentatif), menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Jadi, peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualisasikan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritualnya. Para peserta didik itu merupakan aset bangsa yang sangat berharga, dan merupakan salah satu faktor daya saing yang kuat, yang secara potensial mampu merespon tantangan global. Sementara filosofi esensialisme menekankan pada pendidikan yang harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga, masyarakat, baik lokal, nasional, dan internasional. Terkait dengan tuntutan globalisasi, pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing secara internasional.
11.    Bahwa sementara itu, pendidikan nasional dilandasi dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sebagai bangsa modern Indonesia telah menegakkan sistem (tatanan) kebangsaan dan kenegaraannya yang dijiwai, dilandasi dan dipandu oleh nilai pandangan hidup (filsafat hidup, Weltanschauung dan volkgeist) bangsa Indonesia. Nilai fundamental ini merupakan jiwa bangsa (jatidiri nasional, identitas dan kepribadian bangsa); sebagai perwujudan asas kerohanian bangsa.
12.    Bahwa nilai-nilai fundamental ini bagi bangsa merdeka dan berdaulat ditegakkan dan dikembangkan (dibudayakan) sebagai sistem filsafat dan atau sistem ideologi nasional.
13.    Tegasnya, setiap bangsa senantiasa berjuang melalui pendidikan dan pembudayaan untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia (filsafat hidup, dasar negara, ideologi negara, ideologi nasional). Tiada bangsa yang berjuang tanpa dijiwai dan dilandasi nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraannya.
14.    Bahwa dengan demikian landasan falsafah diselenggarakannya RSBI tersebut secara jelas telah bertentangan dengan semangat bangsa Indonesia sebagaimana   diamanatkan   dalam   Pembukaan   UUD   1945 terutama
”    untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional Bertentangan Dengan Kewajiban Negara Untuk Mencerdaskan kehidupan bangsa
15.    Pendidikan merupakan prasyarat bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Pengenyaman dan penikmatan hak sosial dan politik, seperti kebebasan atas

informasi, kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, hak untuk dipilih dan memilih, atau hak atas kesetaraan kesempatan atas pelayanan publik, tergantung pada sekurang-kurangnya suatu tingkat pendidikan minimum. Sejalan dengan itu, banyak hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak untuk memilih pekerjaan, hak untuk mendapatkan pembayaran yang setara untuk pekerjaan yang setara, hak untuk membentuk serikat buruh atau hak untuk mengambil bagian dalam kebudayaan, untuk menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan, hanya dapat dilaksanakan secara berarti setelah seseorang memperoleh tingkat pendidikan minimum;
16.    Pendidikan bertujuan memperkuat hak asasi manusia. Walaupun tujuan dan sasaran system pendidikan mungkin berbeda-beda menurut konteks nasional budaya, politik, agama, sejarah, namun ada kesepakatan umum yang muncul dalam hukum internasional bahwa toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan ciri utama dari masyarakat yang berpendidikan. Contohnya, negara-negara yang telah meratifikasi Kovenan EKOSOB, termasuk Indonesia, setuju bahwa “pendidikan haruslah diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia sepenuhnya serta rasa memiliki martabat dan hendaknya mengarah pada penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar’;
17.    Bahwa oleh karenanya, hendaknya pendidikan bertujuan memungkinkan setiap manusia untuk mengembangkan martabat dan kepribadiannya secara bebas, sehingga secara aktif dapat berpartisipasi dalam suatu masyarakat yang bebas dan dapat mengupayakan hidup yang toleran dan menghormati hak asasi manusia; Tujuan dan sasaran pendidikan ini diakui dan ditetapkan dalam UUD, yang mana “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Oleh karenanya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”. Hal yang sama juga dideklarasikan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Universal Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan “Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap

hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian”;
18.    Ketentuan yang lebih rinci juga dapat ditemui di dalam Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, khususnya Pasal 29 ayat (1) (bukti P-16) yang menyepakati bahwa pendidikan anak hendaknya ditujukan kepada: Pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka;

(a)    pengembangan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
(b)    pengembangan penghormatan terhadap orang tua anak, jati diri budayanya sendiri, bahasa dan nilai-nilainya sendiri terhadap nilai-nilai nasional dari negara di mana anak itu sedang bertempat tinggal, negara anak itu mungkin berasal dan terhadap peradaban-peradaban yang berbeda dengan miliknya sendiri;
(c)    Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara semua bangsa, etnis, warga negara dan kelompok agama, dan orang-orang asal pribumi;
(d)    pengembangan untuk menghargai lingkungan alam.
19.    Pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan ini berimplikasi pada adanya tanggungjawab dan kewajiban khusus negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa diskriminasi dan harus memerangi semua ketidaksetaraan yang ada dan akan muncul dalam mengakses dan mengenyam pendidikan tersebut, baik dengan cara pembuatan peraturan maupun dengan cara-cara lain;
20.    UUD 1945, UU HAM, Kovenan Ekosob dan Konvensi Hak Anak tersebut menciptakan kewajiban Negara untuk memenuhi hak atas pendidikan melalui tindakan-tindakan langsung. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Kovenan EKOSOB

dan Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak Anak, kewajiban-kewajiban ini ditentukan sebagai “kewajiban-kewajiban yang progresif”, yaitu bahwa setiap negara peserta harus berusaha untuk mengambil langkah-langkah untuk mencapai hasil yang maksimal dari sumber daya yang dimilikinya”, dengan tujuan mewujudkan pemenuhan hak yang dimaksud secara progresif. Ketentuan-ketentuan ini menetapkan beberapa hal berikut sebagai kewajiban atas hasil (obligation to result):
1.    Pendidikan dasar hendaknya bebas dan wajib bagi semua;
2.    Pendidikan lanjutan hendaknya tersedia dan terjangkau oleh semua orang, disamping itu, pendidikan yang bebas biaya dan bantuan keuangan untuk orang-orang yang membutuhkan hendaknya dilakukan secara progresif;
3.    Pendidikan tinggi hendaknya dapat dijangkau oleh semua orang berdasarkan pertimbangan kemampuannya; pendidikan yang bebas biaya hendaknya diupayakan secara progresif;
4.    Pendidikan dasar hendaknya diintensifkan pelaksanaannya bagi orang-orang yang tidak memperoleh pendidikan dasar yang lengkap;
5.    Program-program pendidikan khusus hendaknya diadakan bagi penyandang cacat;
6.    Pemberantasan buta huruf dan kebodohan.

21.    Dengan demikian, keberadaan satuan pendidikan bertaraf internasional yang diwujudkan dalam RSBI atau SBI sebagai amanat Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas telah mengakibatkan pengingkaran terhadap kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945;
Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional Menimbulkan Dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia
22.    Bahwa Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang;
23.    Bahwa frasa “satu sistem pendidikan nasional” dapat diartikan bahwa hanya ada satu sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yaitu satu sistem pendidikan nasional. Satu sistem pendidikan

nasional ini harus digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan semua satuan pendidikan di Indonesia;
24.    Bahwa keberadaan satuan pendidikan bertaraf internasional yang diwujudkan dalam RSBI atau SBI sebagai amanat Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menyebabkan terjadinya dualisme sistem pendidikan di Indonesia yaitu sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan (bertaraf) internasional;
25.    Bahwa kedua sistem pendidikan ini memiliki perbedaan setidaknya dari aspek kurikulum. Dalam pelaksanaannya sekolah bertaraf internasional berorientasi kepada kurikulum internasional dan menggunakan bahasa internasional dalam hal ini bahasa inggris sebagai bahasa pengantar. Sedangkan sekolah umum atau nasional menggunakan kurikulum nasional dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar;
26.    Bahwa dalam proses penyusunan kurikulum pendidikan suatu negara harus berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik di negara itu dan tidak mengambil kurikulum dari negara lain yang belum tentu sesuai dan dapat diterapkan di Indonesia;
27.    Bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional yang diwujudkan dalam RSBI atau SBI tidak menggunakan kurikulum nasional namun justru menggunakan kurikululum internasional. Pemerintah juga harus mengeluarkan biaya untuk membeli lisensi kurikulum dari pihak asing yang berdampak pada menambah beban biaya pendidikan. Hal ini diakui oleh Menteri Pendidikan Nasional, M, Nuh yang menyatakan salah satu penyebab biaya pendidikan di sekolah RSBI mahal karena sekolah harus membeli lisensi akreditasi dari luar negeri, misalnya dari lembaga pendidikan Cambrigde (bukti P-17). Bahkan untuk mengikuti ujian Cambridge, setiap siswa harus membayar sekitar Rp 1 juta per mata pelajaran. Ujian umumnya mencakup lima mata pelajaran. (bukti P-18);
Dampak Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
28.    Bahwa dalam Bab XIV pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas disebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional. Dengan adanya istilah “bertaraf internasional’ yang seringkali diterjemahkan sebagai “asing” atau “non Indonesia”, maka hal ini kemudian akan berdampak kepada aspek penggunaan kurikulum asing;
29.    Bahwa kurikulum menurut Nunan, 1987 didefinisikan sebagai produk yang

diajarkan, proses untuk mendapatkan materi dan metodologi, atau sebagai fase perencanaan suatu program. Sedangkan menurut Jack C. Richards, 1996, kurikulum merupakan filosofi, tujuan, desain dan implementasi suatu program (bukti P-29);
30.    Bahwa pada saat filosofi, tujuan dan desain program diimpor dari negara lain, dalam ini Negara-negara OECD, maka filosofi, tujuan dan desain program belumlah tentu sesuai dengan keadaan di Indonesia. Situasi dan kondisi Negara-negara OECD tidak akan pernah sama dengan keadaan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sementara kurikulum merupakan proses pengembangan, revisi, perawatan, dan pembaharuan yang bersifat terus menerus dan bersiklus sepanjang kurikulum itu masih ada. Dengan demikian, suatu kurikulum tidak mungkin dapat mentah-mentah digunakan tanpa proses adaptasi, apalagi tanpa melibatkan input dari guru-guru dan terutama siswa sebagai hasil proses itu sendiri;
31.    Bahwa terdapat beberapa kelemahan mendasar yang dapat diperoleh dari program SBI ini:

1)    Program ini kelihatannya tidak didahului dengan riset yang mendalam dan konsepnya lemah. Dengan menyatakan bahwa SBI = SNP + X, maka sebenarnya konsep SBI ini tidak memiliki bentuk dan arah yang jelas. Tidak jelas apa yang diperkuat, diperkaya, dikembangkan, dan diperdalam dari konsep tersebut. Jika konsep ini secara jelas menyatakan mengadopsi atau mengadaptasi standar pendidikan internasional seperti Cambridge IGCSE atau IB, maka akan lebih jelas ke mana arah dan tujuan dari program ini.
2)    Dikdasmen membuat rumusan 4 model pembinaan SBI tersebut yaitu: Model Sekolah Baru (Newly Developed), Model Pengembangan pada Sekolah yang Telah Ada (Existing School), Model Terpadu, dan Model Kemitraan.
3)    Konsep ini berangkat dari asumsi dan anggapan yang salah tentang penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan hubungannya dengan nilai TOEFL. Penggagas mengasumsikan bahwa untuk dapat mengajar “hard science” dalam pengantar bahasa Inggris maka guru harus memiliki TOEFL> 500. Padahal tidak ada hubungan antara nilai TOEFL dengan kemampuan mengajar hard science dalam bahasa Inggris. Skor

TOEFL yang tinggi belum menjamin kefasihan dan kemampuan orang dalam menyampaikan gagasan dan pengetahuannya dalam bahasa Inggris. Banyak orang yang memiliki nilai TOEFL<500 yang lebih fasih berbahasa Inggris dibandingkan dengan orang yang memiliki nilai TOEFL >500. Intinya, menjadikan nilai TOEFL sebagai patokan dan acuan keberhasilan pengajaran hard science pada sekolah bertaraf internasional adalah asumsi yang keliru. TOEFL lebih cenderung mengukur kompetensi seseorang, padahal yang dibutuhkan guru sekolah bilingual (dwi bahasa) adalah penampilannya, dan penampilan ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non-linguistic. TOEFL bukanlah ukuran kompetensi pedagogik (pendidikan).
4)    Penyusun konsep ini nampaknya juga tidak memahami bahwa tidak semua guru, terutama guru PNS bisa dijadikan fasih dan mahir berbahasa Inggris, apalagi harus mengajar dengan menggunakan bahasa Inggris meskipun orang tersebut diminta untuk tinggal dan hidup di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Sebagai contoh, bahkan masih banyak guru kita di berbagai daerah yang belum mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan fasih dan lancar dalam mengajar. Sebagian dari guru kita di negara ini masih menggunakan bahasa daerahnya dalam mengajar meskipun tinggal dan hidup di lingkungan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
5)    Dengan penekanan pada penggunaan bahasa Inggris sebagai “medium of instruction” di kelas oleh guru-guru yang baik kemampuan penguasaan materi, pedagogi, apalagi masih berjuang untuk belajar bahasa inggris jelas akan membuat proses belajar-mengajar menjadi kacau. Program ini jelas merupakan eksperimen yang berresiko tinggi yang belum pernah diteliti dan dikaji secara mendalam pengaruhnya tapi sudah dilakukan di ratusan sekolah.
6)    Kritik paling mendasar sepertinya adalah kesalahan asumsi dari penggagas sekolah ini bahwa Sekolah Bertaraf/Berstandar internasional itu harus diajarkan dalam bahasa asing (khususnya dengan menggunakan bahasa inggris) dengan menggunakan media pendidikan modern dan canggih seperti laptop, infokus, dan lain-lain. Padahal negara-negara maju

seperti Jepang, Perancis, Finlandia, Jerman, Korea, Italia, dll, tidak perlu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar jika mereka ingin menjadikan sekolah mereka sebagai sekolah yang bertaraf internasional. Sekolah kita pun sebenarnya tidak perlu harus mengajarkan materi “hard science” dalam bahasa Inggris supaya dapat dianggap bertaraf internasional. Kurikulumnyalah yang seharusnya bertaraf internasional atau dalam kata lain tidak di bawah kualitas kurikulum negara lain yang sudah maju. Jadi fokus kita adalah pada penguatan dan pembenahan kurikulumnya.
7)    Kesalahan mendasar lain adalah pendapat dan anggapan bahwa Sekolah Bertaraf/ Berstandar Internasional hanyalah bagi siswa yang memiliki standar kecerdasan tertentu. Kurikulum yang bertaraf internasional dianggap tidak bisa diterapkan pada siswa yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, apalagi di bawah rata-rata. Ini juga mengasumsikan bahwa SNP (Standar Nasional Pendidikan) hanyalah bagi mereka yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata dan di atas rata-rata.
8)    Dengan program SBI ini Depdiknas memberikan pandangan/persepsi yang keliru kepada para orang tua, siswa, dan masyarakat bahwa sekolah-sekolah yang ditunjuknya menjadi sekolah rintisan internasional tersebut adalah sekolah yang akan menjadi Sekolah Bertaraf/Berstandar Internasional dengan berbagai kelebihannya. Padahal kemungkinan tersebut tidak akan dapat dicapai atau bahkan akan menghancurkan kualitas sekolah yang ada.
32. Bahwa berdasarkan pandangan secara filosofis, apakah sebenarnya tujuan dari program SBI? Apabila yang hendak dituju adalah peningkatan kualitas pembelajaran dan output atau hasil keluaran pendidikan, maka mengadopsi (menggunakan) atau berpatokan pada sistem ujian Cambridge ataupun IB bukanlah jawaban yang efektif dan efisien. Bahkan sebenarnya menggerakkan semua potensi terbaik pendidikan di Indonesia untuk berpatokan ke sistem Cambridge adalah sebuah “pengkhianatan” dan tindakan kekeliruan terhadap tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Di negara-negara maju seperti Singapura, Australia, New Zealand, dan negara-negara maju lainnya, pemerintah negara tersebut tidak membiarkan dan mengizinkan sistem pendidikan luar ataupun internasional seperti Cambridge ataupun IB masuk

dan digunakan dalam kurikulum sekolah dan proses pembelajaran di sekolah mereka. Hanya sekolah yang benar-benar merupakan sekolah berstatus Sekolah International dengan siswa asing/luar saja yang boleh menggunakan dan menerapkan sistem pendidikan lain. Sedangkan semua sekolah harus menggunakan kurikulum dan sistem pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, karena mereka berpendapat bahwa pendidikan dirancang untuk mempersiapkan siswa agar berbakti kepada negara dan berpedoman atau berpatokan pada sistem yang dirancang untuk kepentingan bangsa dan negara mereka. (Pandangan Filsafat Pendidikan Terhadap Sekolah Bertaraf Internasional, Rahyu Swisty Sipayung (bukti P-30));
33.    Bahwa merebaknya rintisan sekolah berstandar internasional di berbagai kota di tanah air, sepertinya menjadi jawaban memuaskan atas minimnya sekolah yang berkualitas dan berstandar internasional. Dengan mengandalkan kurikulum yang konon dicoba-standarkan dengan kurikulum sekolah di beberapa negara maju semacam Amerika Serikat, Singapura, dan Australia, RSBI yang mencakup jejang SD sampai SMA mencoba menghadirkan empat perbedaan mendasar bila dibandingkan dengan sekolah “biasa”: pengajaran dengan menggunakan bahasa Inggris, kualitas input siswa yang unggul, tenaga pengajar yang mumpuni, dan infrastruktur pembelajaran yang lebih lengkap dan canggih;
34.    Bahwa terdapat satu pertanyaan mendasar menyangkut rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) yang sepertinya luput dari pengamatan banyak kalangan: apakah sebenarnya sekolah berstandar internasional itu benar-benar riil ada? Bahwa apabila memang RSBI mengklaim berpatron pada sekolah di negara dunia pertama, semestinya kita pertama-tama perlu melihat secara detail bagaimana sebenarnya “kehidupan” sekolah di negara acuan tersebut (Kompas Edisi Yogyakarta, Rabu, 18 Agustus 2010) (bukti P-31);
35.    Bahwa Australia adalah satu contoh kasus yang perlu ditengok. Sekolah-sekolah di Australia, baik itu public school (sekolah negeri) atau private school (sekolah swasta), praktis tidak pernah menyatakan diri berstandar internasional. Semua sekolah, terutama jenjang pendidikan dasar, tidak ada embel-embel internasional di namanya. Di Canberra, misalnya, hanya ada satu sekolah yang “agak berbeda”, dalam artian sekolah tersebut menyatakan diri

sebagai sekolah “bilingual” di mana bahasa Perancis dijadikan bahasa pengantar di sekolah tersebut, berbarengan dengan bahasa Inggris. Namun, sekolah tersebut juga tidak pernah menyatakan dirinya berstandar internasional. Yang umum di Australia, menyangkut terminologi internasional, adalah disematkannya sebutan internasional pada siswa non-Australia, atau acap dikenal dengan international student. Jumlah siswa internasional pun relatif tidak banyak mengingat yang masuk kategori ini adalah siswa yang bersekolah dengan biaya sendiri. Termasuk dalam golongan ini adalah anak dari mahasiswa asing yang belajar di Australia;
36.    Bahwa melihat fakta bahwa di negara maju seperti Australia yang tidak pernah mendeklarasikan sekolah-sekolahnya sebagai berstandar internasional dan model kurikulum pendidikan dasar di negara dunia pertama yang malah terkesan “lunak” dan moderat bagi para siswa, maka ada dua pertanyaan besar yang patut diajukan dari menjamurnya RSBI di Indonesia. Pertama, RSBI hanyalah semacam titik singgung antara “industralisasi” dunia pendidikan Indonesia dan mentalitas baru (baca: prestise sosial) dari orangtua murid yang umumnya kaum menengah ke atas itu;
37.    Bahwa demikian juga di Jepang, salah satu negara anggota OECD. Jepang dianggap oleh sebagian pemikir Jepang sebagai konsep yang tidak jelas. Apalagi dengan keinginan untuk mendapatkan akreditasi dari badan khusus di Jepang tentang status keinternasioanalan RSBI tersebut mendapat tanggapan yang sangat kritis karena tidak ada Badan Akreditasi Sekolah di Jepang atau lembaga akreditasi-akrediatasi-an di level pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana yang dikehendaki oleh pengelola RSBI (bukti P-32). Jepang sama sekali tidak mengenal istilah sekolah internasional maupun nasional. Menurut pandangan pakar pendidikan di Jepang, pendidikan bukanlah barang elit yang harus diberikan hanya kepada sebagian anak yang pandai saja. Tetapi pendidikan adalah sebuah hak yang harus diterima oleh semua anak dengan kualitas yang sama. Memang mereka mengakui bahwa anak yang pandai perlu difasilitasi secara lebih baik, tapi bukan dengan mendirikan sekolah berstandar internasional mengikuti standar negara lain. Seorang profesor Jepang menceritakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sama dengan kondisi Jepang di tahun 60an-70an, saat itu APK SD dan SMP di Jepang telah mencapai 95-97%, sementara APK SMA masih 50%. Yang

dilakukan pemerintah Jepang bukanlah mendirikan sekolah unggul tetapi membangun sekolah-sekolah dengan fasilitas yang sama yang bisa mendidik anak-anak tanpa ada perbedaan. Yang karenanya dapat disaksikan fasilitas sekolah Jepang hampir sama dengan kualitas yang memadai proses pembelajaran. Profesor tersebut kemudian menanyakan mengapa Indonesia tidak mencoba untuk mempersiapkan pendidikan untuk semua warganya dengan kualitas yang sama seperti halnya Jepang? Seandainya dana negara sedikit, dana itu harus dinikmati bersama oleh rakyat. Barangkali itu akan lebih baik bagi rakyat Indonesia, daripada membuat sekolah internasional;
38.    Sementara itu, bahasa pengantar RSBI yang umumnya berorientasi pada bahasa Inggris, cepat atau lambat, akan semakin menggerus bahasa lokal dan bahasa nasional kita, yang akan berujung pada memudarnya kepribadian dan karakter lokal dan nasional manusia Indonesia. “Inggrisisasi” di berbagai lembaga, Siegel (1988) dan juga Guinness (1987) telah mensinyalkan akan melunturnya keberadaan bahasa Jawa ketika proses Indonesianisasi begitu gencar dilakukan dan ketakutan Siegel dan Guinness sepertinya menjadi semakin nyata pada era kekinian. Dalam skala lebih luas, eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita juga kian terancam oleh bahasa mainstream dunia. Ketidakberdayaan bahasa lokal dan “kagagapan” bahasa nasional menjadi penanda (signifier) dari ketidakmampuan sebuah bangsa mempertahankan jati dirinya. Ironisnya, salah satu faktor yang berkontribusi menggerus bahasa lokal dan nasional itu justru ada di wilayah paling strategis: dunia pendidikan; Maka, kemudian patut dipertanyakan, apakah RSBI itu sebenarnya dilatarbelakangi tujuan mulia untuk memajukan sistem pendidikan nasional kita dan turut menunjang pembangunan nasional Indonesia atau malah dipicu oleh “inferioritas” kita sebagai bangsa yang tertinggal dengan negara lain;
39.    Bahwa oleh karenanya perenungan mendalam dan rasa keberpihakan kepada anak-anak yang dididik harus kita lakukan. Bahwa pendidikan itu adalah untuk anak-anak, agar mereka menjadi manusia dewasa dan berakhlak di lingkungannya, bukan pendidikan agar negara diakui oleh negara lain sebagai negara maju, atau agar diakui sebagai anggota OECD. Juga bukan barang jualan yang harus dijual mahal kepada rakyat. Pendidikan adalah hak rakyat yang harus dipenuhi pemerintah yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat;

40.    Bahwa keberadaan satuan pendidikan yang bertaraf internasional -selain satuan pendidikan nasional -kenyataannya tidak sejalan atau bertentangan dengan semangat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang pada intinya menekankan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional;
Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional Adalah Bentuk Baru Liberalisasi Pendidikan
41.    Bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional yang diwujudkan dalam RSBI atau SBI merupakan bentuk dari pengabaian kewajiban negara untuk membiayai sepenuhnya pendidikan dasar sebagaimana diatur Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan negara wajib membiayai pendidikan dasar;
Ketika negara mengabaikan kewajibannya membiayai sepenuhnya pendidikan dasar melalui satuan pendidikan bertaraf internasional yang diwujudkan dalam RSBI atau SBI dan membiarkan pihak Sekolah RSBI dan SBI untuk memungut biaya pendidikan kepada masyarakat, maka hal ini dapat diartikan sebagai bentuk baru liberalisasi pendidikan;
42.    Bahwa jiwa dan semangat RSBI dan SBI merupakan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan dengan membawa para pelaku penyelenggara pendidikan sebagai pelaku pasar. Pemerintah yang seharusnya menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan hanya ditempatkan menjadi fasilitator. Dengan konsep demikian, maka negara mereduksi peran dan kewajibannya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang dapat mencerdaskan seluruh bangsa yang syarat utamanya adalah seluruh warga negara tanpa terkecuali memiliki akses pendidikan. Biaya pendidikan yang mahal dan berorientasi pada modal akan menghalangi akses pendidikan untuk berbagai kalangan yang tidak mampu. Meskipun prakteknya RSBI dan SBI memberikan kuota bagi masyarakat miskin, namun ternyata “jatah” tersebut adalah untuk orang-orang miskin yang berprestasi. Bagaimana dengan warga negara yang miskin namun tidak berprestasi? Selamanya kelompok warga negara ini tidak akan mendapatkan akses pendidikan yang layak yang pada akhirnya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tidak tercapai;
43.    Bahwa pengelolaan SBI harus memenuhi standar pengelolaan yang diperkaya dengan standar pengelolaan sekolah di negara anggota OECD dan negara

maju lainnya; menerapkan system managemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000 versi terakhir; menjalin kemitraan dengan sekolah unggul di dalam dan/atau di negara maju; serta mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi tingkat nasional dan/atau internasional pada aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. Begitupun dengan izin pendiriannya yang mensyaratkan berbadan hukum pendidikan dan telah bekerjasama dengan salah satu satuan pendidikan atau lembaga pendidikan internasional;
44.    Bahwa dijadikannya sistem manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000 versi terakhir sebagai pedoman pengeloaan RSBI/SBI membuktikan bahwa RSBI/SBI ini diperlakukan sebagai suatu korporasi, bukan lagi sebagai institusi pendidikan yang memiliki misi social-kemanusiaan. Di sini jelas sekali pendidikan menjadi bagian dari komuditas yang diperdagangkan oleh karena itu pengelolaannya pun mengikuti sistem pengelolaan korporasi. Sehingga tidak heran banyak biaya yang selanjutnya dibebankan terhadap orang tua siswa;
Di sisi lain, acuan pada negara anggota OECD juga tidak jelas karena masing-masing negara seperti Jepang, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Perancis, dan sebagainya mengembangkan sistem pendidikan sendiri yang satu dan lainnya berbeda. Lalu negara anggota OECD mana yang akan menjadi kiblat pendidikan RSBI/SBI di Indonesia? Bila Amerika dan Eropa sebagai acuannya, negara-negara tersebut sekarang telah terbukti gagal dengan adanya krisis ekonomi yang mendera mereka. Apakah Indonesia akan mengikuti kegagalan mereka?;
45.    Legal policy yang merupakan implementasi dari pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas jelas sekali bertentangan dengan semangat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap warga, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Juga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 karena ternyata kata “bertaraf internasional” itu sendiri sudah menunjukkan ada dua atau lebih system pendidikan yang dikembangkan, sehingga secara mudah dapat dikatakan bahwa itu bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan penyelenggaraan dan pengusahaan satu sistem pendidikan nasional;

46.    Melihat praktek RSBI/SBI memunculkan kegelisahan bahwa sistem pendidikan tersebut akan menghancurkan sendi-sendiri kemanusiaan, kegotong-royongan, dan bahasa maupun budaya masyarakat setempat;
Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional Menimbulkan Diskriminasi dan Kastanisasi Dalam Bidang Pendidikan
47.    Bahwa UUD 1945 menunjukkan peran pendidikan yang sangat penting sehingga merupakan salah satu hak asasi dari setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi. Hal ini berarti setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak dibatasi secara diskriminatif oleh kemampuan ekonomi ataupun kedudukan sosial seseorang. Sistem pendidikan nasional hendaknya memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk mengembangkan pribadi peserta didik sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Inilah sistem pendidikan nasional yang demokratis;
48.    Bahwa citra yang melekat kepada sekolah bertaraf internasional membuat sekolah-sekolah tesebut menjadi sekolah favorit dan unggulan di setiap daerah. Oleh karenanya dinilai wajar jika sekolah selektif dalam menerima siswanya. Namun prateknya dasar seleksi yang dilakukan pihak RSBI atau SBI tidak saja memperhatikan kemampuan intelektual dari siswanya namun juga kemampuan finansial dari orang tua siswa. Hal ini karena pihak sekolah RSBI atau SBI memungut biaya tambahan seperti uang pangkal, uang gedung dan uang pendidikan bulanan kepada siswanya. Kondisi ini menyebabkan siswa dari keluarga sederhana atau tidak mampu (miskin) tidak dapat bersekolah di RSBI atau SBI meskipun memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Hanya siswa dari keluarga kaya yang memiliki kesempatan bersekolah di RSBI atau
SBI;
49.    Bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional dalam pelaksanaannya telah bertindak diskriminatif dan melanggar hak bagi warga negara Indonesia khususnya terhadap siswa dari keluarga sederhana atau tidak mampu (miskin) untuk mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya;
50.    Bahwa Hak atas pendidikan telah diuraikan dalam International Covenan Economic Social & Cultural Rights (ICESCR) di mana kovenan ini telah dirativikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenan Economic Social & Cultural Rights. Pada turunan kovenan terdapat pendapat umum (general comment) yang harus diperhatikan

oleh Negara. Negara melalui pemerintah wajib memperhatikan empat indikator yang penting terdiri dari 4 (empat): ketersediaan lembaga pendidikan, aksesibilitas, akseptibilitas, dan adaptibilitas;
Bahwa Konvensi PBB tersebut berkaitan dengan upaya penghapusan terhadap diskriminasi secara garis besar menekankan kewajiban hukum dari pemerintah terhadap hak atas pendidikan yang dapat diuraikan sebagai berikut (bukti P-19):
o Availability (ketersediaan), mengacu pada tiga macam kewajiban pemerintah yaitu: (1) pendidikan sebagai hak sipil dan politik mensyaratkan pemerintah untuk mengizinkan pendirian sekolah-sekolah yang menghargai kebebasan terhadap pendidikan dan dalam pendidikan; (2) pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi mensyaratkan pemerintah untuk menjamin pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi anak usia sekolah; dan (3) pendidikan sebagai hak budaya mensyaratkan dihargainya keragaman, khususnya hak-hak bagi kelompok minoritas dan penduduk asli ;
o Accessibility (keterjangkauan), berarti pemerintah harus menghapuskan praktik-praktik diskriminasi jender dan rasial dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara merata, dan pemerintah tidak sekedar puas dengan hanya pelarangan diskriminasi secara formal. Keterjangkauan itu berkenaan dengan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi seluruh anak usia sekolah. Hak atas pendidikan seyogianya diwujudkan secara progresif agar pendidikan wajib dan tanpa biaya dapat dilaksanakan sesegera mungkin, dan mempermudah akses untuk melanjutkan pendidikan setelah wajib belajar;
o Acceptability (keberterimaan), mempersyaratkan penjaminan minimal mengenai mutu pendidikan, misalnya persyaratan kesehatan dan keselamatan atau profesionalisme bagi guru, tetapi cakupan yang sesungguhnya jauh lebih luas dari yang dicontohkan tersebut. Penjaminan tersebut harus ditetapkan, dimonitor dan dipertegas oleh pemerintah melalui sistem pendidikan, baik pada institusi pemerintah maupun swasta. Keberterimaan dapat diperluas melalui pemberdayaan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia: penduduk asli dan mintoritas berhak memprioritaskan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa

pengantar dalam proses belajar mengajar. Sementara itu, pelarangan terhadap hukuman fisik harus dilakukan dengan mengubah metode-metode pembelajaran dan penerapan disiplin sekolah. Persepsi yang muncul tentang anak-anak sebagai subjek yang berhak atas pendidikan dan berhak dalam pendidikan telah diperluas batasannya dalam hal keberterimaannya yang mencakup isi kurikulum dan buku pelajaran, yang sekarang ini lebih dipertimbangkan dalam perspektif hak asasi manusia; o Adaptability (kebersesuaian), mempersyaratkan sekolah untuk tanggap terhadap kebutuhan setiap anak, agar tetap sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak. Hal ini mengubah pendekatan tradisional, yakni sekolah yang mengharapkan bahwa anak-anaklah yang harus dapat menyesuaikan terhadap berbagai bentuk pendidikan yang diberikan kepada mereka.   Karena   HAM   tidak  berdiri   sendiri,   kesesuaian menjamin diterapkannya hak asasi manusia dalam pendidikan dan memberdayakan HAM tersebut melalui pendidikan. Hal ini memerlukan analisis lintas sektoral atas dampak pendidikan terhadap hak asasi manusia, misalnya, memonitor tersedianya pekerjaan bagi lulusan dengan cara melakukan perencanaan terpadu antarsektor terkait; 51. Bahwa   keberadaan   satuan   pendidikan   bertaraf   internasional telah mengabaikan empat prinsip kewajiban pemerintah atas pemenuhan hak anak atas pendidikan. Pada prinsip Availability (ketersediaan), satuan pendidikan bertaraf internasional pada faktanya tidak menyediakan pendidikan tanpa biaya (gratis) bagi semua siswa termasuk yang berasal dari golongan tidak mampu. Pada prinsip Accessibility (keterjangkauan) satuan pendidikan bertaraf internasional pada faktanya tidak menjangkau seluruh siswa dengan semua latar belakang dan golongan khususnya siswa yang berasal dari golongan tidak mampu. Pada prinsip Acceptability (keberterimaan), satuan pendidikan bertaraf internasional tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam proses belajar mengajar bagi siswa yang berwarga negara Indonesia, namun justru menggunakan bahasa Inggris yang bukan bahasa ibu dari para siswa. Pada prinsip Adaptability (kebersesuaian), Kurikulum atau standar yang digunakan dalam sekolah yang menerapkan satuan pendidikan bertaraf internasional yaitu kurikulum negara maju tidak sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia;

52. Bahwa larangan adanya diskriminasi dalam bidang pendidikan juga diatur dalam Konvenan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya. Dalam Pasal 13 Kovenan Hak Hak Ekonomi Sosial Budaya menyebutkan:
1)    Negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan hendaknya diarahkan pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya, dan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan kelompok suku, etnis atau agama, dan lebih jauh kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2)    Negara-negara peserta perjanjian ini mengakui bahwa, dengan maksud hendak mencapai relasi sepenuhnya atas hak ini:

(a)    Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia bebas untuk semua orang;
(b)    Pendidikan lanjutan dalam bentuk-bentuk yang berbeda, termasuk pendidikan menengah teknis dan kejuruan harus tersedia secara umum dan mudah didapat untuk semua orang dan sarana yang sesuai, dan khususnya dengan pengenalan yang lebih maju tentang pendidikan yang bebas;
(c)    Pendidikan tinggi hendaknya secara sama dapat dimasuki oleh setiap orang, atas dasar kecakapan, dengan sarana yang memadai dan khususnya dengan pengenalan yang maju tentang pendidikan yang bebas;
(d)    Pendidikan fundamental hendaknya didorong atau diintensifkan sejauh mungkin untuk orang-orang yang tidak menerima atau menyelesaikan seluruh waktu pendidikan sekolah dasar;
(e)    Pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkatan hendaknya secara efektif diteruskan, sistem beasiswa yang sesuai hendaknya dibentuk dan kondisi sarana staf pengajar hendaknya terus diperbaiki.
3)    Negara-negara  peserta  perjanjian  ini  menghormati kebebasan orang

tua dan, bila perlu, wali yang sah, untuk memilih sekolah anak-anaknya, selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah, yang sesuai dengan standar pendidikan minimum seperti yang dibuat atau disetujui oleh negara dan untuk menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak sesuai dengan keyakinan mereka.
4) Tidak ada bagian dari pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai kebebasan perorangan dan organisasi untuk mendirikan dan mengurus lembaga pendidikan, yang sesuai dengan, ketaatan pada prinsip yang dinyatakan dalam ayat (1) pasal ini, tenang keperluan bahwa pendidikan yang diberikan pada lembaga tersebut sesuai dengan standar minimum seperti yang dibuat oleh Negara.
53.    Bahwa upaya memperoleh pendidikan yang bermutu adalah hak asasi setiap orang. Maka setiap bentuk diskriminasi terhadap warga negara termasuk dalam bidang pendidikan dapat dikategorikan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ketentuan ini secara tegas diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau disingkat UU HAM;
Pasal 12 UU HAM, “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.
Pasal 60 ayat (1) UU HAM, “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakal, dan tingkat kecerdasannya”
Pasal 1 angka 3 UU HAM, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekomomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya”
54.    Bahwa keberadaan sekolah bertaraf internasional di sekolah negeri yang diskriminatif juga bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan nasional

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyebutkan “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
55.    Bahwa keberadaan RSBI/SBI yang menciptakan penggolongan dalam aktivitas pendidikan merupakan bentuk pelanggaran hak atas pendidikan, di mana warga negara mempuyai hak sama dalam memperoleh pendidikan, sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) UU Sisdiknas: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”;
56.    Bahwa penekanan bahasa Inggris pada sekolah bertaraf internasional seperti RSBI dan SBI juga melahirkan diskriminasi berbasis bahasa dan pembagian kelas dalam sistem pendidikan. Siswa-siswa yang memiliki kemampuan bahasa Inggris akan menjadi siswa “kelas satu”, sedangkan siswa – siswa yang tidak mampu akan menjadi siswa “kelas dua”;
57.    Bahwa berdasarkan data Kemendiknas, dalam kurun waktu 2006 sampai 2010 Kemdiknas sudah mensubsidi 1.172 RSBI menjadi SBI dengan total bantuan dana sebesar kurang lebih Rp 11,2 triliun (bukti P-3). Selain dana dari Kemendiknas, RSBI dan SBI juga telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah dan dari masyarakat;
58.    Bahwa kemudian sekolah atau pendidikan bertaraf internasional menyebabkan lahirnya diskriminasi kebijakan dan pendanaan dari pemerintah. Data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebutkan Pemerintah Pusat pada tahun 2011 mengalokasikan dana RSBI/SBI mencapai Rp 289 miliar, sementara untuk sekolah standar nasional atau umum yang jumlahnya lebih banyak hanya Rp 250 miliar (bukti P-20). Hal ini dengan jelas menunjukkan pembedaan perlakuan Pemerintah dalam mengalokasi dana RSBI/SBI, karena ternyata terhadap sekolah RSBI/SBI yang jumlahnya lebih sedikit, justru diberikan bantuan dengan angka lebih besar, daripada angka bantuan terhadap terhadap sekolah reguler yang jumlah sekolahnya lebih banyak;
59.    Bahwa upaya pemerintah tetap memberikan alokasi dana atau subsidi bagi RSBI/SBI meskipun telah memiliki sekolah bagus, gedung mewah dengan sarana lengkap juga menimbulkan ketidakadilan dan perlakukan diskriminatif bagi sekolah reguler yang mengalami kerusakan dan minim sarana-prasarana.

Data Kemendiknas tahun 2011 menyebutkan dibutuhkan biaya yang besar untuk memperbaiki sekolah yang rusak hingga Rp 17,36 triliun untuk memperbaiki 187.855 atau 20,97% ruang kelas SD rusak dan 39.544 atau 20,06% ruang SMP rusak (bukti P-21);
60.    Bahwa selain membuka potensi lahirnya diskriminasi, satuan pendidikan bertaraf internasional melalui RSBI dan SBI juga menyebabkan terjadinya kastanisasi (penggolongan) dalam bidang pendidikan. Hanya siswa dari keluarga kaya atau mampu yang mendapatkan kesempatan sekolah di RSBI atau SBI (sekolah kaya atau elit). Sedangkan siswa dari keluarga sederhana atau tidak mampu (miskin) hanya memiliki kesempatan diterima di sekolah umum (sekolah miskin). Selain itu muncul pula kasta dalam sekolah seperti yaitu SBI, RSBI dan Sekolah Reguler. Bahkan dalam satu lingkungan sekolah juga muncul kasta kelas RSBI maupun kasta kelas reguler. Kastanisasi mengingatkan pada sistem kolonial yang membeda-bedakan antara pendidikan untuk bumi putera, pendidikan untuk timur asing, dan pendidikan untuk kaum penjajah;
61.    Bahwa dengan demikian satuan pendidikan bertaraf internasional telah bertentangan dengan semangat Pasal 28 huruf c dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya mengatur hak bagi warga negara untuk mendapatkan pendidikan;
Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional Berpotensi Menghilangkan Jati Diri Bangsa Indonesia Yang Berbahasa Indonesia
62.    Bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional yang diwujudkan melalui RSBI dan SBI juga berpotensi menyebabkan hilangnya jati diri bangsa dan keluar dari semangat dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
63.    Bahwa hal ini terjadi karena proses pendidikan RSBI atau SBI ditekankan kepada mata pelajaran bahasa inggris, matematika dan fisika serta penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Penggunaan bahasa

inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah yang dikelola pemerintah akan mengurangi makna bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 36 UUD 1945 yang menyebutkan “bahasa negara adalah bahasa indonesia”;
64.    Bahwa dari sudut pandang sosiolinguistik, dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, pada hakekatnya sedang menguatkan bahasa Inggris tersebut dan pada saat yang sama melemahkan bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam kelas RSBI juga bisa memperlambat pencapaian para murid. Bahasa pengantar dan karakter lulusan yang hendak dibangun dari sekolah bertaraf internasional dinilai tidak melahirkan manusia berkepribadian Indonesia;
65.    Bahwa kajian yang dilakukan Hywel Coleman konsultan pendidikan dari British Council dan pengajar di Universitas Leeds, Inggris pada tahun 2011 tentang RSBI pada intinya menyebutkan penggunaan bahasa Inggris dalam proses belajar-mengajar telah merusak kompetensi berbahasa Indonesia dari siswa. Mestinya Indonesia menyiapkan siswa berwawasan internasional dengan bangga terhadap budaya bangsanya. Bukan dengan mengubah cara penyampaian pelajaran menggunakan bahasa Inggris. Berdasarkan riset serupa di Korea dan Thailand, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah ternyata tidak efektif sehingga kemudian ditinggalkan
(bukti P-22);
66.    Bahwa bahasa Inggris memang diakui sebagai bahasa internasional dewasa ini namun hal itu tidak mengurangi kewajiban negara melalui sistem pendidikan nasional untuk memelihara, mengembangkan dan menggunakan bahasa indonesia di sekolah-sekolah. Negara maju seperti Jepang dan negara berkembang yang sedang meningkat seperti Cina dan India tetap menghormati bahasa nasionalnya. Pepatah Indonesia menyatakan: Bahasa menunjukkan bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan salah satu tugas pendidikan nasional dan kewajiban yang perlu dipertahankan demi menjaga keutuhan dan jati diri bangsa Indonesia;
67.    Bahwa penekanan bahasa inggris bagi siswa di sekolah RSBI atau SBI merupakan penghianatan terhadap sumpah pemuda tahun 1928 yang menyatakan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Selain itu dengan adanya aturan bahwa Bahasa Indonesia hanya dipergunakan sebagai pengantar untuk

beberapa mata pelajaran seperti pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan muatan local di RSBI/SBI, maka sesungguhnya keberadaan RSBI/SBI secara sengaja mengabaikan peranan Bahasa Indonesia dan bertentangan dengan Pasal 36 UUD 1945 yang menyebutkan bahasa negara adalah bahasa indonesia;
PETITUM
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materil sebagai berikut:
1.    Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon;
2.    Menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Pembukaan, Pasal 28C ayat (1); Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3.    Memerintahkan DPR dan/atau pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono;

[2.2]     Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32, sebagai berikut:
1.    Bukti P-1    :  Fotokopi    Peraturan   Menteri    Pendidikan Nasional
(Permendiknas) Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2.    Bukti P-2    :  Fotokopi berita online, “Kemdiknas Akan Evaluasi RSBI”
(http://edukasi.kompas.com/read/2011/09/23/10301788/K emdiknas AkanEvaluasi RSBI);

3. Bukti P-3

4. Bukti P-4

5. Bukti P-5

6. Bukti P-6
7.    Bukti P-7
8.    Bukti P-8
9.    Bukti P-9

10. Bukti P-10

11. Bukti P-11

12. Bukti P-12

13. Bukti P-13

Fotokopi Press Release KAKP: “Audit (investigatif) Dana Di Sekolah RSBI dan SBI” 2 Juni 2010 menerangkan dalam kurun waktu 2006 sampai 2010; Fotokopi Laporan Dugaan Kasus Korupsi Dana Block Grant RSBI di SDN 012 RSBI Rawamangun (Indonesia Corruption Watch: 2 Juni 2010);
Fotokopi berita online, “Pemerintah Perlu Segera Audit
RSBI    &    SBI”,    Okezone.com,    7    Juni 2010
ttp://kampus.okezone.com/read/2010/06/07/373/340240/p
emerintah-perlu-segera-audit-rsbi-sbi;
Fotokopi berita online, “50% Dana RSBI Disalahgunakan”,
okezone.com,    14    Maret 2011.
http://kampus.okezone.com/read/2011/03/14/373/434539/
50-dana- rsbi-disalahgunakan;
Fotokopi KTP para Pemohon;
Fotokopi NPWP para Pemohon;
Fotokopi Bukti pendaftaran Al Zufaryaskur Akbar (anak Pemohon I) pada sekolah RSBI yaitu SDN Menteng 02 RSBI, Jakarta Selatan;
Fotokopi Bukti sebagai siswa Nabilah (SMPN RSBI 1 Jakarta); Uzair Adli (SDN Menteng 02 RSBI Jakarta); dan Naurah Hanani (SDN Menteng 02 RSBI Jakarta) yang merupakan anak dari Pemohon II;
Fotokopi Bukti sebagai siswa: Muhammad Aufa Athallah SMPN 1 RSBI Jakarta); dan Muhammad Adil Berjuang (SMPN 1 RSBI Jakarta) yang merupakan anak dari Pemohon III;
Bukti Pemohon IV sebagai Sekretaris Aliansi Orang Tua Murid Peduli Pendidikan Indonesia (APPI). Bukti kegiatan APPI dalam kampanye dan pemantuan pelaksanaan penerimaan siswa baru dan praktek korupsi yang terjadi di sekolah;
Fotokopi Bukti Pemohon V sebagai pengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Bukti aktivitas

14. Bukti P-14

15. Bukti P-15

16. Bukti P-16

17. Bukti P-17

18. Bukti P-18

19. Bukti P-19

20. Bukti P-20

21. Bukti P-21

22. Bukti P-22

Koalisi Pendidikan dalam melakukan kajian dan pemantauan terhadap kebijakan pendidikan nasional; Fotokopi Bukti Pemohon VI sebagai staff Indonesia Corruption Watch dengan jabatan Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik, beserta tulisan-tulisan yang pernah dibuatnya;
Fotokopi Buku Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi, oleh Winarno Surakhmad, Penerbit Kompas, 2009. halaman 91;
Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child [Konvensi Tentang Hak-HakAnak, khususnya Pasal 29 ayat (1)];
Fotokopi berita online, “Pemerintah Akan Beli Lisensi Akreditasi RSBI”, Antara, 13 Juli 2010 http://www.antaranews.com/news/211620/pemerintah-akan-beli- lisensi-akreditasi-rsbi;
Fotokopi berita online, “Beli Lisensi Asing Tidak Tepat”,
Kompas,    27    Juli 2010
http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/27/10281149/Beli.
Lisensi. Asing.Tidak.Tepat;
Fotokopi Pendidikan Berbasis Hak Asasi: Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia Global (Proyek Kerja Sama antara Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak atas Pendidikan dan Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO); Penyusun: Katarina Tomasevski, Penerbit Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Bangkok, halaman 7-8;
Fotokopi berita online, “RSBI, Bikin Timpang Alokasi
Anggaran”, Kompas, 24 Maret 2011;
Fotokopi  berita online,  “Sekolah  Rusak Masih Jadi
Masalah Pelik”, Kompas, 27 Maret 2011;
Fotokopi berita online Indonesia’s ‘International Standard
Schools’: What are they for?, Hywel Coleman, Paper

presented  at  the   8th   Language   and Development Conference,      Dhaka, 23-25 June 2009 International Standard      Schools      What      are      they for http://leeds.academia.edu/HywelColeman/Papers/721002/ Indonesias International Schools What areth they for;
23.    Bukti P-23        :  Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
24.    Bukti P-24        :  Fotokopi   Paradigma   dan   Sistem   Pendidikan di
Indonesia, Drs. H. Sultani, M,si, Opini di Kabar Indonesia, 6 Maret 2010 (Penulis adalah Kandidat Doktor Ilmu Manajemen UMI Makassar). Lihat: http://www. Kabar indonesia.com/berita.php? pit = 20 & jd = Paradigma + dan +Sistem+Pendidikan+di+Indonesia&dn=20100305134030;
25.    Bukti P-25        :  Fotokopi Landasan Pendidikan Nasional, oleh Awax
Badan, Desember 2011, lihat: http://jurnalpendidikanislam. blogspot.com/2011/12/landasan- pendidikan-nasional.html;
26.    Bukti P-26        :  Fotokopi Landasan dan Asas-Asas Pendidikan serta
Penerapannya,   Hartoto,   7   Desember   2008, http://
fatamorghana.wordpress.com/2008/07/12/bab-iii-landasan-
dan-alas-asas-pendidikan-serta-penerapannya;
27.    Bukti P-27        :  Fotokopi Visi-Misi Sistem Pendidikan Nasional Untuk
Kebangkitan Indonesia Menghadapi Globalisasi -Liberalisasi dan Postmodernisme, (Wawasan Nation and Character Building), Prof. Dr. Mohammad Noor Syam, Malang, 3 April 2008. Makalah disajikan dalam Musyawarah Nasional Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus, di Kampus Universitas Negeri Malang 4 –
8 April 2008;
28.    Bukti P-28        :  Fotokopi    Pengantar    Rintisan    Sekolah Bertaraf
Internasional, website Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas http: //dikdas.kemdiknas. go.id/content/ rsbi/ pengantar/pengantar-ri.html;

29.    Bukti P-29        :  Fotokopi  Dampak RSBI/SBI, oleh Ken Sanjaya, 12
Januari 2012, lihat: http://indonesiaeducate.org/dampak-rsbi-sbi.html# comment-132;
30.    Bukti P-30        :  Fotokopi   Pandangan   Filsafat  Pendidikan Terhadap
Sekolah Bertaraf  Internasional,   oleh   Rahyu Swisty Sipayung, Kamis, 24 November 2011, lihat: http:/jpend-antropologi09.blogspot.com/2011/11/pandangan-filsafat-pendidikan-terhadap 24.html;
31.    Bukti P-31        :  Fotokopi RSBI: Rintisan Sekolah Berbasis Inferioritas?,
Yuyun Kusdianto, lihat Kompas Edisi Yogyakarta, Rabu, 18 Agustus 2010;
32.    Bukti P-32        :  Fotokopi RSBI vs sekolah Jepang, oleh Murni Ramli, 19
Agustus 2010, lihat http://www.vilila.com/2010/08/rsbi-vs-sekolah-jepang.html#ixzzlmKuOjBar;

Selain itu, para Pemohon mengajukan 9 (sembilan) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan tanggal 20 Maret 2012, tanggal 24 April 2012, tanggal 2 Mei 2012, dan tanggal 15 Mei 2012, sebagai berikut: AHLI PARA PEMOHON 1.  Prof. Winarno Surahmad
•    Yang pertama, pendidikan internasional adalah istilah yang netral. Merugikan tidak, menguntungkan juga tidak. Tetapi jika istilah ini dikaitkan dengan satu konsep yang hidup atau dengan satu sistem yang hidup, maka tidak akan menjadi netral lagi. Karena yang menjadi bersatu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada di dalam sistem;
•    Yang kedua, ada peristiwa-peristiwa atau kebijakan-kebijakan penting di dalam sistem pendidikan Indonesia yang memungkinkan orang memberikan tafsirannya berbeda-beda. Tetapi oleh karena interpretasi itu dikaitkan dengan satu sistem yang berbeda, maka timbul persoalan;
•    Rintisan pendidikan sekolah internasional atau sekolah internasional adalah konsep yang tidak ada di dunia, kecuali Indonesia saja. Konsep ini tidak pernah, tidak dikaitkan dengan konsep sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Sisdiknas memang memungkinkan orang menafsirkan semacam

itu. Tetapi, dilihat dari segi nasionalisme, maka konsep ini tidak menguntungkan berdirinya suatu sistem pendidikan yang nasional;
•    Saksi berusaha mencari apakah ada yang namanya Menteri Pendidikan Internasional? Saksi mempersoalkan, Menteri Pendidikan Internasional memikirkan adanya ujian pendidikan internasional. Jadi sebaiknya kita beserta dengan rakyat Indonesia seluruhnya memikirkan untuk sementara meniadakan atau memikirkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Departemen Pendidikan adalah suatu kekeliruan saja dijawab dari pengertian RSBI dan SBI seharusnya tidak dipersoalkan ketika Indonesia sedang sibuk-sibuknya mengembangkan apa yang disebut sistem pendidikan nasional;
•    Bahwa sistem nasional ini belum sempurna. Tetapi menyempurnakan itu dengan jalan menciptakan pendidikan internasional, itu tidaklah wajar. Sebagaimana juga terjadi di mana pun di dunia ini. Amerika yang mempunyai sistem pendidikan internasional tidak pernah mengharapkan sistem pendidikan internasional dibuat sedemikian rupa supaya sistem nasional di Amerika menjadi bagus. Sistem nasional di Amerika adalah sistem nasional yang setiap hari diperbaiki, bukan karena sistemnya adalah sistem internasional;
•    Bahwa kita merugikan diri sendiri dan dengan jalan melibatkan, atau mengaktifkan sistem pendidikan internasional pada saat ini. Terutama oleh karena standar yang digunakan oleh Departemen Pendidikan adalah misalnya OECD. OECD bagaimana pun bagusnya adalah bagus untuk OECD, tapi belum tentu bagus untuk Indonesia. Yang bagus untuk Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia yang dihasilkan oleh orang Indonesia. Bagus atau tidak bagus ditinjau dari OECD bukan masalah, tapi bagus atau tidak bagus harus ditinjau dari pendidikan nasional sendiri;
•    Bahwa sistem internasional ini unseen, itu tidak benar, atau tidak merugikan, atau tidak menguntungkan. Hanya apabila dikaitkan dengan konteks tertentu, dia akan tiba-tiba menjadi aktif;
•    Saksi mengharapkan justru kebijakan itu ditekankan kepada persoalan bahwa Aceh, Maluku, Irian, itu berhak mendapat sebagai jati dirinya. Orang Aceh, harus menjadi orang Aceh. Orang Maluku, harus menjadi orang Maluku. Tetapi pada saat yang sama, semuanya ini mempunyai kewajiban

menjadi bangsa Indonesia. Kalau kita mengusahakan kepada pendidikan yang bersifat internasional, itu akan menjadi kurang penting atau sama sekali tidak mementingkan apa-apa lagi;
•    Yang terakhir, bahasa memang satu waktu bunyi, satu waktu teknik, satu waktu adalah tanda-tanda, tapi bahasa itu selalu merupakan pikiran. Bahasa itu selalu merupakan kebudayaan. Bahasa itu selalu merupakan bangsa sendiri. Kalau itu tidak ada, maka tidak ada bangsa ini. Nah, untuk ke situ sebenarnya pengaruhnya banyak karena di Indonesia yang lebih banyak air daripada daratnya ini sekarang, sesungguhnya terdapat di sekitar 800 bahasa yang membuat orang lebih suka berbahasa daerah daripada berbahasa nasional;
•    Pendekatan-pendekatan yang sekarang ini lebih banyak kepada bahasa asing, dapat membuat bahwa pendidikan Indonesia pada saat ketika kita berbicara mengenai pendidikan sebagai hak dan tidak sebagai barang dagangan, akan menjadi lebih kurang nilainya, bahwa apa yang dirintis oleh Indonesia sekarang ini sama dengan salah satu negara di dunia ini. Ini unik sekaligus bahwa ini mungkin bukan pilihan yang terbaik untuk membina pendidikan nasional di Indonesia.
2. Sudijarto
•    Founding fathers dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, “Mencerdaskan kehidupan bangsa,” bukan asal semua orang Indonesia sekolah, tapi sekolahnya jam 09.00 sudah bubar dan yang lainnya membaca, mendengar, dan mengingat, kemudian ujian nasional, tetapi untuk transfrom Indonesian society determinism to modern reviewed to democratic. Karena pada waktu kita itu proklamasi kita itu tertinggal 400 tahun dibandingkan peradaban dunia yang dikuasai oleh Iptek pada pertengahan abad ke-20, ukurannya adalah pada waktu Isac Newton menemukan temuannya itu beliau lebih tahu dari saksi, itu abad ke-16, ITB baru berdiri 1920. Jadi dalam bayangan Soekarno-Hatta dan Founding Father mengapa merumuskan Pasal 31 ayat (2) yang mengatakan “Pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasiona,” schooling system, schooling system yang taraf sekolah di mana pun juga.
•    Dalam pandangan Founding Fathers setelah Indonesia merdeka itu sekolahnya SD-nya sama dengan Europe school, SMA sama dengan

Holand School. Jadi semua anak Indonesia harus mengikuti sekolah seperti Pasal 5 ayat (1), “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu”. Apabila dalam Pasal 50 ayat itu dikatakan, “Setiap daerah mempunyai sekolah paling tidak satu,” jika satu kabupaten satu SD, berapa anak SD yang bisa masuk? Berapa anak usia SD di sebuah kabupaten? Hanya satu SD berarti very discriminative yang bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) sendiri yang harus demokratif, itu pasal sendiri disalahkan oleh sekolah bertaraf internasional. Jika SMA mungkinlah, SMA satu kabupaten satu mungkin, tapi kalau satu kabupaten itu satu SD, anaknya siapa yang masuk SD Itu. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pandangan kami adalah domain all indonesian people rights, internationaly tidak kalah.
•    Sebagai negara kebangsaan, Founding Fathers diikuti semua negara, Inggris, Jerman, Amerika Serikat, di seluruh dunia masih ada sekolah untuk anak-anaknya mereka, ada American School, Dutch School, ada British School. Indonesia pun begitu, di Belanda ada sekolah Indonesia di Belanda, di Jepang ada sekolah Indonesia di Jepang, di Moskow ada sekolah Indonesia di Moskow, dulu. Di Mesir ada sekolah Indonesia, di Singapore ada sekolah Indonesia, bukan karena di Singapore adalah sekolah baik supaya anak Indonesa belajar suasana Indonesia belajar suasana Indonesia Build nation, build school. Kok tiba-tiba kok sekolahnya sendiri supaya bahasanya asing, supaya guru-gurunya pake model dari Cambrige Model.
•    Esensinya bahwa sekolah bertaraf internasional sebenarnya bertentangan dengan niat negara kebangsaan. Build nation, build school, to make all Indonesian people proud untuk menjadi orang Indonesia. Dalam suasana ke-Indonesiaan.
•    Mengenai negara kesejahteraan, seluruh dunia mengakui negara kesejahteraan itu sekolah tidak membayar. Tiba-tiba sekolah bertaraf internasional itu bayarnya mahal, dan diberi subsidi lebih daripada sekolah lain. Berarti by plan, itu menentang ketentuannya sendiri. Ketentuan sendiri yang ada Pasal 30 tentang wajib belajar, “Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

•    Di samping bertentangan dengan maunya Founding Fathers, mencerdasakan kehidupan bangsa, melewati sekolah yang benderang. Kalau benderang itu ada di PP 19. Yang ada lapangan olah raganya, ada laboratoriumnya, ada perpustakaannya, ruang kerja guru, ruang kerja kepala sekolah, ada kantinnya. Saksi bertanya sudah berapa persen yang punya seperti itu? Padahal Pasal 31 ayat (4) sengaja dirumuskan, “Negara memerintahkan sekurang-kurangnya untuk memenuhi kebutuhan.” Pernahkah dihitung kebutuhannya? Sudah tahu berapa kebutuhannya? Kelihatannya belum pernah dihitung. bukan salahnya Kemendiknas, tetapi salahnya DPR sana yang mengajukan anggaran. Tahunya tidak pernah dihitung, berapa sebenarnya kebutuhan supaya delapan standar itu dipenuhi betul di seluruh Indonesia? Dan kapan terpenuhi dan mulai kapan itu? Tiba-tiba uangnya untuk sekolah bertaraf internasional sekian.
•    Pasal 31 ayat (2) berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti Undang-Undang Dasar,” Pemerintah wajib membiayainya bukan membantu. Semua peraturan pemerintah termasuk PP 17 Tahun 2010 tidak pernah ada statement, Pemerintah membiayai, Pemerintah membantu. Sejak pusat sampai daerah hanya membantu. Padahal Undang-Undang mengatakan, “…wajib membiayainya.”
3.  Darmin Vinsensius
•    Bahwa konseptualisasi rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional sebagai komoditas pendidikan internasional yang standardisasi OSD atau negara maju lainnya, sesungguhnya bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena RSB, SBI hanya mencerdaskan warga negara untuk mengalihkan negara kebangsaan kesejahteraan kepada negara yang berbasis kapitalis neoliberal dan tenaga kerja ilegal untuk bersaing secara bebas pada ekonomi global kapitalisme neoliberalisme.
•    Ada enam hal bahwa konsep RSBI dan SBI bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea yang keempat, yakni:
1. RSBI, SBI mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. RSBI, SBI hanya melindungi dan menjamin anak-anak yang lolos sensor melalui

tes seleksi standardisasi, mengabaikan hak-hak setiap warga negara. RSBI, SBI justru membuka peluang kepada modal asing untuk menjaring anak-anak yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.
2.    RSBI, SBI mengabaikan kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum, sebab substansi RSBI, SBI adalah pendidikan sebagai komoditas global berbasis nilai kapitalisme neoliberal. Pendidikan sebagai barang publik atau lembaga sosial menjadi lembaga industri pasar yang kita kenal industrialisasi pendidikan, marketisasi pendidikan, dan komersialisasi pendidikan. Pendidikan dikomersialkan sebagai transaksi jaksa komersial berdasarkan makna generalisme baru seperti standardisasi. Sekali lagi RSBI, SBI mengabaikan kesejahteraan umum karena RSBI, SBI merupakan bentuk privatisasi dan marketisasi yang paling radikal pada abad ke-21 ini.
3.    RSBI, SBI, bukannya mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan hanya menimbulkan stratifikasi sosial baru karena hanya mendidik dan mengajar anak-anak yang berkualitas dan memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi. RSBI, SBI mengabaikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Doktrin RSBI, SBI adalah menyiapkan tenaga untuk masuk ke dalam perusahaan multiinternasional. RSBI adalah kampanye internasionalisasi ekonomi pasar kapitalis neoliberal.
4.    RSBI, SBI mengabaikan kemerdekaan kebebasan manusia sebagai manusia seutuhnya sebab RSBI, SBI yang berpaham kapitalis neoliberal mereduksi manusia hanya sebagai human capital. Kebebasan manusia hanya sebatas kebebasan individu untuk bersaing dan berkompetisi, sehingga menghasilkan, “Siapa yang kuat, dialah yang menang,” yang pada gilirannya adalah Darwinisme sosial. RSBI, SBI menciptakan kebebasan individual untuk memilih (free choice) berdasarkan kekuatan finansial.
5.    RSBI, SBI menciptakan ketidakadilan sosial, menghalangi setiap warga negara untuk menikmati pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Dampak dari komodifikasi pendidikan internasional dan global adalah meningkatnya ketidakadilan internasional. RSBI, SBI mengabaikan perdamaian abadi sebab RSBI, SBI lebih mementingkan persaingan,

“Siapa yang kuat, dia yang menang.” Menciptakan manusia menjadi serigala bagi yang lain, bukan homonisasi dan humanisasi. 6. RSBI, SBI menciptakan suatu negara baru yang menurut pandangan saya adalah negara neoliberalisme kapitalisme, sehingga RSBI dengan mudahnya mengacu pada OECD dan negara maju lainnya. Menurut penelitian kami, paham OECD adalah terusan atau warisan dari paham globalisasi neoliberalisme kapitalis.
•    Konstitusi mengamanatkan kepada pemerintah untuk membuat sistem pendidikan nasional, bukan hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Hanya dengan sistem seperti itu, maka warga negara Indonesia, negara Indonesia, boleh ikut ambil bagian di dalam percaturan dunia.
•    Sebagai kesimpulan, RSBI, SBI bertentangan dengan konstitusi karena RSBI, SBI menyiapkan warga negara Indonesia bukan untuk menjadi warga negara yang berkembang dan sejahtera, tetapi untuk menjadi warga negara neoliberalisme kapitalisme;
4.  Abdul Chaer
•    Pemerintah telah mendirikan lebih dari 1.000 RSBI di seluruh Indonesia. Rencananya, setelah melalui evaluasi yang dilakukan secara bertahap selama 7 tahun, maka nanti yang lulus evaluasi akan diresmikan menjadi SBI (Sekolah Bertaraf Internasional), tetapi katanya yang tidak lulus diturunkan kembali menjadi sekolah standar nasional. Jadi, berarti sekolah standar nasional lebih rendah daripada RSBI.
•    Dewasa ini meskipun SBI belum ada, tetapi di beberapa RSBI sudah dibuat kelas-kelas khusus yang disebut kelas internasional dengan mengadopsi kurikulum yang dari luar negeri. Jadi, sudah berbeda dengan yang di kelas-kelas RSBI lainnya. Selanjutnya di RSBI digunakan dua bahasa pengantar, yaitu Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia yang sudah dipraktikkan untuk mata pelajaran ilmu-ilmu sosial dan bahasa Inggris untuk mata pelajaran matematika, fisika, dan biologi.
•    Bahasa Indonesia yang kita tahu berasal dari bahasa Melayu dan yang sudah sejak berabad-abad yang lalu menjadi lingua franca di nusantara.

Jadi menjadi bahasa perhubungan, di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tiga status sekaligus, yaitu sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa persatuan, dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional disandang sejak pemunculnya kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Dan sebagai bahasa persatuan, disandang sejak adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang mengatakan bahwa menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu Bahasa Indonesia. Dan sebagai bahasa negara, disandang sejak ditetapkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bahasa persatuan, artinya Bahasa Indonesia adalah jati diri atau identitas nasional bangsa kita. Jadi kita dikenal sebagai orang Indonesia karena punya Bahasa Indonesia. Sebagai bahasa persatuan, diharapkan Bahasa Indonesia bisa mempersatukan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan sebagai bahasa negara adalah satu-satunya bahasa yang harus digunakan untuk menjalankan administrasi kenegaraan, termasuk sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan.
•    Apa perbedaan bahasa nasional dan bahasa negara? Di negara-negara yang penduduknya multietnik seperti Indonesia, memang ada persoalan bahasa nasional dan bahasa negara. Kebetulan Indonesia lebih beruntung karena bahasa negara dan bahasa nasionalnya wujudnya satu, yaitu Bahasa Indonesia. Tapi di Papua Nugini, bahasa nasionalnya Tok Pisin namanya. Bahasa nasional Tok Pisin, bahasa negaranya bahasa Inggris. Jadi, administrasi kenegaraan dijalankan dalam bahasa Inggris. Di Filipina mengakui adanya bahasa nasional, yaitu bahasa Filipino, yang bersumber dari bahasa Tagalog, salah satu bahasa daerah di Filipina. bahasa negaranya ada dua, bahasa Filipino dan bahasa Inggris. Malah sebelum tahun 1967 ditambah bahasa Spanyol. Jadi, betapa ruwetnya menjalankan administrasi negara dengan dua bahasa ini. Tetapi karena bahasa Filipino tidak pernah menjadi lingua franca dan bahasa Inggris pernah jadi lingua franca, jadi bahasa Inggris lebih dominan, lebih banyak digunakan.
•    Kita bandingkan dengan tetangga kita yang dekat, Singapore. Singapore juga mengakui punya bahasa nasional, yaitu bahasa Melayu. Tapi bahasa negaranya empat, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, dan bahasa   Inggris.   Jadi,   kalau  kita  berhubungan  dengan pemerintah

Singapore, boleh saja dalam bahasa Melayu, boleh dalam bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Mandarin karena bahasa negaranya empat.
•    Fungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, tampaknya di Indonesia tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ialah fungsinya sebagai bahasa negara, banyak rongrongan yang dihadapi bangsa Indonesia berkenaan dengan bahasa negara, apalagi zaman sekarang katanya era globalisasi. termasuk juga rongrongan dengan digunakannya bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di RSBI, meskipun tidak semua mata pelajaran.
•    Jauh sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 terbit, para pakar bahasa di Indonesia sudah sepakat, dalam seminar bahasa nasional bahwa di Indonesia ini ada tiga bahasa, Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi antarsuku bangsa. Bahasa daerah adalah alat komunikasi intrasuku. Dan bahasa asing adalah alat komunikasi antarbangsa atau alat untuk menimba ilmu, atau menggali ilmu. Jadi menimba ilmu. Hal ini tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 29. Pasal 29 ayat (1) mengatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Ayat (2) mengatakan, “Bahasa asing, termasuk Inggris boleh digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata pelajaran tertentu untuk mendapatkan kompetensi berbahasa asing itu.” Misalnya, guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris boleh mengajarkan bahasa Inggris dalam bahasa Inggris, supaya siswanya mempunyai kompetensi berbahasa Inggris, juga dengan jurusan bahasa Arab, atau bahasa Jerman, atau bahasa asing lainnya. Ayat (3) mengatakan, “Bahasa asing boleh digunakan dalam satuan pendidikan asing, yang mendidik warga negara asing. Contoh di sini mungkin di Jakarta ada International School atau juga ada Gandhis School karena siswanya semuanya orang asing. Jadi, murid-muridnya adalah orang asing.
•    Dalam teori tentang bahasa ibu dikatakan bahwa bahasa ibu adalah bahasa yang diperoleh anak sejak bayi dan bahasa ibu itu sudah dinuranikan. Artinya, sudah terekam dalam sanubarinya, sehingga tidak mungkin lupa. Malah dalam teori psikolinguistik dikatakan juga, “Sepandai-pandainya orang berbahasa kedua, tidak akan lebih baik daripada bahasa pertama.”

Jadi, bahasa pertama tidak bisa dilupakan, sehingga orang bermimpi pun dalam bahasa pertama.
•    Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 41 ayat (1) mengatakan bahwa pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Indonesia. Mengembangkan artinya melengkapi Bahasa Indonesia, sehingga menjadi bisa digunakan untuk segala ilmu pengetahuan. Misalnya dengan melengkapi kosakata, melengkapi istilah supaya bisa dipakai untuk segala ilmu pengetahuan, itu artinya mengembangkan. Membina artinya menyebabkan masyarakat Indonesia pandai berbahasa Indonesia dan di samping pandai juga mempunyai rasa cinta dan bangga memiliki Bahasa Indonesia.
•    Dengan digunakannya bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa pengantar di RSBI, hal ini bisa menghambat rasa cinta. Anak-anak memang bisa diajar untuk berbahasa Indonesia dengan baik karena mereka menginginkan nilai yang baik. Tapi mendidik mereka untuk menjadi cinta kepada Bahasa Indonesia, rasanya sulit. Apalagi saat ini masyarakat di Indonesia sudah sangat gandrung terhadap bahasa Inggris.
•    Penggunaan bahasa Inggris pada RSBI itu mempunyai dampak yang kurang baik bagi pembinaan bahasa. Mengenai bahasa Inggris sebagai mata pelajaran, bahwa bahasa Inggris memang harus dikuasai oleh anak-anak kita dengan lebih baik. Bukan alasan supaya gengsi, tapi ilmu-ilmu sekarang masih datang dalam bahasa Inggris, dalam bahasa asing, termasuk bahasa Inggris. Kalau misalnya kita sudah punya satu lembaga yang seperti dimiliki Jepang, jadi ada lembaga penerjemahan. Jadi semua buku asing datang ke Indonesia, langsung diterjemahkan, langsung diterbitkan, barangkali penguasaan bahasa asing tidak perlu lagi. Anak-anak Jepang sudah bisa belajar apa saja dalam bahasanya sendiri, tidak usah belajar bahasa asing dulu.
•    Bahwa sebetulnya yang harus dikejar bukanlah bahasa asingnya, tetapi ilmunya. Jepang, Korea, Cina adalah negara-negara yang sekarang sudah menjadi raksasa. Mereka maju bukan karena bahasa asing, tapi karena mereka menguasai ilmunya. Jadi yang penting kita harus membeli ilmu seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya kepada anak-anak kita.

•    Pertama, bahwa penggunaan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa pengantar di RSBI, pertama melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan di sekolah. Lalu juga melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
•    Kedua, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah, itu juga memberi dampak negatif terhadap upaya Pemerintah untuk membina Bahasa Indonesia, pembinaan akan terhambat karena bahasa Inggris, anak-anak pasti akan lebih bangga berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Saya pernah mendengar sendiri di salah satu TK di Kelapa Gading kata gurunya, “Kalau kamu bisa berbahasa Indonesia cuma bisa ngomong sama orang Indonesia, tapi kalau kamu bisa berbahasa Inggris bisa ngomong dengan orang asing,” Nah, ini kan penanaman rasa cinta kepada bahasa Inggris,
•    Ketiga, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 mengatakan bahwa harus diusahakan meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kapan bisa dicapai kalau di dalam negeri saja Bahasa Indonesia disia-siakan, artinya digunakan secara tidak menurut amanat konstitusi.

5.  Bagus Takwin
•    Saksi adalah Dosen di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia mengajar mata kuliah Psikologi Pendidikan, Psikologi Kepribadian, Filsafat Manusia, dan juga Metode Pengukuran Alat Ukur.
•    Pendidikan adalah hak warga negara dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Pendidikan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar, tentunya pendidikan dalam arti yang sesungguhnya, bukan pendidikan setengah-setengah, atau melebih-lebihkan, sehingga merepotkan dan mungkin membuat pembelajaran jadi berantakan. Mutu pendidikannya juga yang bagus untuk semua orang. Pemerintah, mestinya memperjuangkan kesetaraan mutu, kesamaan mutu kepada setiap orang. Kalau ada kesenjangan antara satu sekolah dengan sekolah lain, maka sekolah yang lebih jelek ditingkatkan mutunya.
•    Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional pada konsepnya, meskipun niatnya baik tapi kita susah membuktikannya, bertujuan membedakan satu

kelompok orang dari kelompok orang lainnya. Bahwa satu kelompok orang ingin dibuat lebih bagus. Entah karena dasarnya mereka lebih cerdas, entah karena mereka lebih kelihatan prestasinya dan sebagainya. Usaha itu disahkan atau bahkan dilegalkan dalam undang-undang, usaha seperti itu jelas-jelas bertentangan dengan asumsi bahwa pendidikan adalah hak warga negara dan setiap orang harusnya mendapatkan pendidikan yang mutunya baik, setara untuk semua orang.
•    Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional bertujuan menghasilkan orang dengan kualitas yang berbeda dari yang lain. Dasarnya tidak terlalu jelas dalam undang-undang maupun dalam pembahasan banyak ahli dan Pihak Pemerintah. Usaha-usaha beberapa pemimpin dunia yang terkenal kekejamannya untuk mengupayakan diciptakannya ras-ras unggul, seperti di Nazi Jerman apa pun tujuannya baik atau buruk, merupakan persoalan etis dan bisa melanggar etika. Berusaha menghasilkan manusia yang lebih unggul dari manusia yang lain.
•    Dalam literatur psikologi pendidikan kontemporer, dalam riset-risetnya ditemukan bahwa pembentukan pemikiran, perolehan pengetahuan, peningkatan kompetensi, lebih optimal terjadi melalui interaksi dan dialog antara siswa, kalau kita bicara tentang sekolah, dengan rekan-rekannya yang lebih tinggi kemampuannya dan juga dengan guru atau fasilitator yang menjadi asisten. Guru bisa membantu memfasilitasi pembelajaran, rekan-rekan siswa yang lebih pintar atau lebih banyak pengetahuannya bisa membantu rekan-rekannya yang lebih sedikit pengetahuan dan keterampilannya untuk meningkatkan kemampuan.
•    Dengan interelasi pikiran, kemudian belajar. Justru sekarang ada usaha untuk melakukan membuat kelas-kelas multi age dan multi ability, artinya orang-orang dari umur yang berbeda dijadikan satu kelas dengan kemampuan yang berbeda juga. Karena di situ terjadi interaksi yang akan saling meningkatkan, tentu design dan metode pembelajarannya harus dirancang sedemikian rupa, dirancang khusus supaya pembelajaran terjadi. Tapi kalau design-nya sudah bagus, metodenya sudah bagus kemudian dibandingkan mereka yang bergabung dengan teman-teman yang beragam kemampuannya dan mereka yang hanya belajar bersama orang-orang yang setara kemampuannya, maka yang beragam ini jauh lebih baik hasilnya.

•    Bahwa usaha untuk memfasilitasi, mendorong, dan menghasilkan orang-orang atau siswa-siswa yang lebih baik melalui satuan pendidikan bertaraf internasional justru jadi persoalan, yang dinilai mampu, entah mampu dari keuangan maupun kemampuan, dia akan jadi lebih baik tapi yang lain makin tertinggal. Justru perpaduan pembauran mereka ini yang diperlukan untuk mengangkat yang lain, yang lebih sedikit kemampuannya sehingga lebih berkembang.
•    Kemudian dari segi praktiknya, ada banyak yang mengklaim bahwa sekolah ini berhasil menerapkan standar bertaraf internasional. Banyak juga yang bilang kami tidak memungut biaya, kami menyediakan beasiswa. Kalau kita pakai penalaran induksi, mungkin dari 1.000 kasus, ada empat kasus yang berhasil sisanya tidak berhasil. Maka penalarannya sangat lemah dan itu musti dicek datanya secara lengkap, supaya kita bisa membuat kesimpulan yang lebih kuat. Tetapi problemnya dalam keseharian, dalam observasi, penelitisan, dan pembicaraan dengan orang tua, ada banyak masalah di sana. Memang sekolah bisa bilang, “Kami tidak memaksa murid ini untuk mengikuti sekolah bertaraf internasional.” Kalau untuk sekolah yang hanya membuka program bertaraf internasional, mereka juga bilang, “Kalau enggak sekolah, di sekolah kami enggak apa-apa, bisa pilih yang lain”. Tapi kita coba bayangkan kondisi psikologis dari si orang tua dan siswa, yang sudah mengantri mau masuk sekolah, betapa repot orang tua harus menyekolahkah anaknya. Sekolah biasa saja sudah mahal, apalagi sekolah dengan taraf internasional, lepas ada beasiswa atau tidak. Ini ada kekerasan yang halus, yang kalau dalam istilah Pierre Bourdieu disebut kekerasan simbolik. Kekerasan yang halus, yang membuat korban merasa dengan sukarela untuk menerimanya.

6.  Itje Chodidjah
•    mengacu kepada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan saksi sebagai warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk membantu pelaksanaan hal tersebut.
•    Sebagai seorang pendidik, ahli meyakini bahwa pekerjaan mendidik adalah memberikan kemampuan kepada umat manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya, sehingga apabila ada yang salah mereka tidak akan kembali.

Menelusuri dikembangkannya program SBI/RSBI dan menjadi bagian dari prosesnya, terutama dalam pelatihan-pelatihan guru membuat ahli semakin melihat dengan jelas bahwa kedudukan Undang-Undangnya sampai pada proses belajar mengajar di kelas mengandung kejanggalan-kejanggalan yang merugikan masyarakat pengguna pendidikan. Sebuah dokumen atau Undang-Undang terbukti tepat atau tidaknya adalah pada saat di implementasikan. Apalagi jika itu mengatur pendidikan yang langsung menyangkut kehidupan manusia, hasil dari produk hukum yang menyangkut pendidikan hanya akan terlihat setelah anak berperan dalam kehidupan luas, bukan sekedar ketika mereka lulus dari sekolah atau memenangkan berbagai kejuaraan saja.
•    Keterlambatan dalam menganalisa produk hukum yang menyangkut pendidikan anak pada usia sekolah berakibat fatal. Karena perkembangan setiap individu tidak dapat ditarik mundur untuk diperbaiki. Tujuan yang tertera pada Undang-Undang kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus diuji dari implementasi dan output yang dihasilkan dan bukan hanya sekedar pada tataran dokumen. Dalam hal ini ahli menggaris bawahi sekolah-sekolah yang mendapatkan pembiayaan langsung dari dana negara melalui RAPBN maupun RAPBD.
•    Oleh sebab itu, Undang-Undang yang menyangkut pendidikan di implementasikan sebelum Undang-Undang itu diimplementasikan secara luas, seharusnya dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang tersebut dalam scup yang kecil dan dilakukan analisa cermat tidak sekedar tambal sulam. Perlu diingat bahwa ketika berbicara SBI/RSBI ini maka berbicara secara nasional yang secara geografis disadari bahwa letak Indonesia begitu beragamnya. Sehingga yang perlu dipikirkan adalah secara nasional, bukan satu sekolah ke satu sekolah. Dalam laporan John Clegg, yaitu seorang peneliti yang dibawa oleh British Council ke Indonesia atas penelitiannya pada tahun 2007 tentang SBI disampaikan bahwa sebaiknya program SBI ini diselenggarakan terlebih dahulu dalam jumlah yang dapat dikendalikan, yaitu dalam jumlah sepuluh sekolah misalnya. Kemudian, sekolah tersebut menjadi contoh sekolah-sekolah lain yang ada disekitarnya

dan sebelumnya sekolah-sekolah tersebut harus dipantau secara ketat dalam penyelenggaraannya.
•    Sejak dikeluarkannya kebijakan SBI/RSBI, bahwa tadinya tidak ada R-nya, hanya SBI saja. Namun, kemudian di dalam praktiknya belum sampai pada titik yang memungkinkan untuk SBI, maka kemudian ada keluar R-nya, rintisan. Saat ini terdapat lebih dari 1.100 sekolah dengan predikat ini. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah sudah ada kajian cermat yang menunjukan bahwa upaya mencerdaskan kelompok kecil anak-anak yang memang sudah cerdas ini melalui sekolah SBI/RSBI benar-benar berdampak signifikan terhadap output-nya. Membicarakan apakah Undang-Undang mengenai SBI/RSBI tepat atau tidak, tidak bisa dilakukan hanya sekedar pada tataran dokumen Undang-Undangnya. Hal itu bagaikan menggambar di atas air, tetap harus dilakukan tinjauan aplikasi secara menyeluruh dan luas.
•    Perjalanan antara Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas sampai pada kegiatan di ruang kelas adalah perjalanan yang sangat berliku, menanjak, dan begitu sulitnya. Karena kita berbicara proses mendidik anak, yang tidak cukup dengan sekadar menunjukkan dokumen-dokumen saja bahwa ini sekolah sudah ter-ISO, dan sebagainya, tetapi menyangkut bagaimana proses di dalam kelas ketika guru mengajar, itu yang menjadi utama yang meningkatkan kualitas. Dan di situ saya berikan gambar kecil yang dilihat dari kacamata undang-undang maka terlihat lebih sederhana, padahal perjalanan sebenarnya tidak sesederhana itu.
•    Jika pada kesaksian sebelumnya oleh Ahli Pemerintah disampaikan bahwa RSBI tidak bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, faktanya mari kita hitung lebih banyak yang mana jumlah anak yang sudah cerdas, dan akan lebih dicerdaskan dibandingkan dengan jumlah anak yang terpaksa tidak tercerdaskan karena faktor geografis karena faktor keturunan atau kecerdasan, dan karena faktor finansial? Sehingga sebenarnya pengelompokkan tersebut menurut Ahli membuat anak-anak yang punya kesempatan untuk muncul menjadi cerdas tidak muncul.
•    Disampaikan juga bahwa RSBI adalah untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus karena kecerdasannya lebih tinggi dibanding dengan

rata-rata anak lainnya. AHli mempertanyakan, ukuran apa yang digunakan? Bagaimana dengan jumlah anak yang putus sekolah? Adakah mungkin di antara mereka terdapat anak-anak yang juga cerdas yang secara tidak langsung terbunuh kecerdasannya? Dalam pengalaman Ahli menangani anak-anak putus sekolah yang ada di jalanan, banyak sekali mereka yang cerdas dalam menghadapi hidupnya, hanya mereka memang tidak tertampung secara formal di lembaga-lembaga pendidikan.
•    Bukti bahwa penyusunan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tidak diawali dengan riset lapangan yang cermat adalah masih banyak kabupaten dan kota yang sampai saat ini belum memiliki sumber daya yang memadai untuk memulai program ini. Apakah sudah ada hitungan yang dapat memprediksi kapan seluruh kabupaten dan kota di tanah air memiliki sekolah bermutu RSBI? Apa dampaknya terhadap sekolah-sekolah di sekitarnya yang bahkan belum berstatus SSN sekali pun?
•    Paparan Bapak Wamen pada simposium SBI tahun lalu, yang mengatakan bahwa di situ ada klausul, teaching and learning of math and science and vocational subject conducted both english and bahasa Indonesia, di sekolah RSBI maupun di SBI. Kemudian pada berikutnya di laman Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan serta Penjaminan Mutu Pendidikan pada bagian program kerja yang berjudul, Program Kerja Pendidikan Guru Bertaraf Internasional Bidang MIPA, dinyatakan pada salah satu persyaratannya adalah guru mampu melaksanakan proses belajar-mengajar dalam bahasa Inggris secara efektif dengan diberikan angka TOEFL 500, ini adalah naif sekali untuk tidak tahu bahwa sekarang TOEFL itu tidak ada yang angkanya 500 karena bukti dari ETS yang menunjukkan bahwa saat ini sejak tahun 1998, nilai TOEFL yang ratus-ratusan, 600, 667, tidak ada. Karena TOEFL itu sudah berubah pada tahun 1998, kemudian menjadi online pada tahun 2005 yang skornya hanya 0-300. Dari 2005 sampai saat ini, yang ada namanya TOEFL IBT yang nilainya paling tinggi 120. Nah ini kalau kita terus menggembor-gemborkan
bahwa TOEFL 500.
•    Terdapat kejanggalan dalam sistem dan alat yang digunakan pada proses penerimaan dan evaluasi akhir. Untuk masuk ke sekolah-sekolah RSBI/SBI, siswa   harus   mengikuti   berbagai   sistem   saringan   karena apalagi

mendengarkan tadi paparan dari SMP 1 Magelang bahwa dari jumlah 100 sekian yang diterima ada sekian 500 yang mendaftar, maka otomatis yang ditarik adalah kelompok-kelompok sarinya.
•    Kesimpulan para peneliti tersebut menyampaikan bahwa penerapan bilingual di sekolah-sekolah Indonesia memerlukan pembenahan yang menyeluruh dalam unsur sumber daya pengajar dan bahan ajar. Hasil penelitian telah dibukukan melalui dua kali simposium yang membahas RSBI, utamanya menyangkut penggunaan bilingual dalam proses belajar-mengajar. Karena bahasa Inggris menjadi icon di sekolah-sekolah SBI/RSBI, maka kemampuan guru dalam menggunakan bahasa Inggris untuk mengajar terutama Matematika dan IPA menjadi penting. Pengembangan materi ajar dalam dua bahasa juga tidak dapat dielakan. Namun kenyataannya sampai saat ini kompetensi guru Bahasa Inggris sebagai tolak ukur kemampuan menggunakan bahasa Inggris bagi guru mata pelajaran lain masih pada kategori yang secara umum rendah. Hal ini bisa dibuktikan melalui data statistik, maupun pengalaman di lapangan yang sehari-hari bertemu dengan guru-guru, terutama guru-guru Bahasa Inggris.
•    Pertama, mengirim Guru untuk mengikuti kursus Bahasa Inggris jangka pendek yang apabila menkursuskan guru 6 bulan nanti sudah bisa ngajar pakai Bahasa Inggris padahal sangat tidak cukup. Mengikutsertakan Guru pada pelatihan yang bersifat sporadic yang menurut Ahli seharusnya dilakukan pelatihan secara cermat sesuai dengan kebutuhan untuk memampukan anak berpikir bukan hanya memampukan anak-anak menang lomba olimpiade.
•    Jika ada pelatihan gabungan rata-rata jumlah pesertanya melebihi kapasitas pelatihan untuk skill berkisar 50-100 bahkan Ahli pernah dihadapkan pada 200 Guru di satu provinsi untuk bisa mengajar dalam Bahasa Inggris dan itu dari SD, SMP, SMA, SMK. Waw saya bilang, “Kalau pekerjaan ini diserahkan kepada pelatih unggul dari negara lain sekalipun dia tidak akan bisa melakukannya” karena di dalam 5 hari diminta membisakan lebih dari 100 orang untuk ngajar pakai Bahasa Inggris ketika dia diajak ngomong how are you today i’m fine saja susah, dan hal ini patut menjadi perhatian yang sangat mendalam dari Pemerintah.

•    Dalam hal ini seolah-olah unsur kemampuan berbahasa adalah satu-satunya yang diperlukan padahal ada unsur pedagogi dalam mengajar bidang lain dalam bahasa asing yang tak kalah pentingnya misalnya tehnik merangsang berpikir dalam Bahasa Inggris, sudahkah teman-teman guru dalam Bahasa Indonesia melakukan hal tersebut sehingga kemudian bisa mentransferkan itu dalam Bahasa Inggris. Kemudian tehnik memancing siswa untuk menyampaikan kembali apa yang diajarkan dan seterusnya. Meminta siswa untuk mampu bertanya adalah sesuatu yang tidak mudah dan tidak bisa dilakukan dengan kemampuan berbahasa yang terbatas, bahkan ketika Bahasa Indonesianya pun itu tidak mudah. Bagaimana dengan bahan ajar? Bahan ajar di tiga dari tiga mata pelajaran, mata pelajaran Matematika, mata pelajaran IPA, dan mata pelajaran Bahasa Inggris.
•    Kelas 7 SMP, SMP Kelas 1 semester 1, ini adalah buku pelajaran IPA yang mana di sebelah kiri ada dalam Bahasa Indonesia, di sebelah kanan ada dalam Bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya adalah contoh Matematika di mana diterjemah 100% dan teman-teman Ahli yang sering mengajar privat RSBI mengatakan, “Bu Itje ini apa ya bu ya, kok anak-anak SMP kelas 1 disuruh belajar kaya gini, bahasa Inggris, ini bahasa Inggrisnya rem sama bahasa Inggrisnya ini, itu banyak yang salah dalam teknis”. Lantas secara kontradiktif, pelajaran bahasa Inggrisnya, berikutnya. Karena guru bahasa Inggris atau orang-orang yang menulis materi bahasa Inggris menganut bahwa di SD itu belum ada pelajaran bahasa Inggris maka pelajaran bahasa Inggrisnya sesimpel ini, how are you today, I am fine thank you, what is your name?.
•    Ditinjau dari segi pedagogi pengajaran dalam dua bahasa penerjemahan menimbulkan kebingungan bagi anak dalam berpikir. Apakah isi yang harus dikuasai atau bahasa? Bahasa adalah alat berpikir. Pada saat kita menyampaikan sesuatu kita memutuskan di otak kita, bahasa apa yang kita pakai untuk menyampaikan sesuatu yang sedang kita pikirkan. Ahli lebih gampang loncat dari bahasa Inggris ke bahasa Malang sebenarnya, daripada ke bahasa Indonesia.
•    Salah kaprah menggunakan bahasa Inggris seperti ini, tiada hari tanpa belajar, no day no learning, no learning no day. “Oh, goodness. Brave!’, aku

malu datang terlambat, I am a shame. Capailah cita-citamu setinggi langit, reach your aspiration in is a sky high, what is it?.
•    Kurikulum internasional apa itu? Di banyak negara sekolah-sekolah berkelas dunia (world class school), the world class school itu digunakan di banyak tempat. Jadi Ahli pikir pada saat pertama kali Ahli mendengarkan bahwa world class school itu tidak ada, ada. Justru orang tidak menggunakan internasional karena istilah internasional digunakan untuk sekolah-sekolah yang menampung anak-anak dari berbagai kewarganegaraan. Maka jika di Jakarta International School menampung anak-anak dari berbagai warga negara dan sekolah-sekolah di Inggris yang disebut international school adalah anak-anak imigran yang belum bisa berbahasa Inggris maka mereka harus masuk ke international school itu terlebih dahulu atau sekolah-sekolah swasta yang memang sengaja dibuat sangat elit dengan menggunakan apa yang disebut IB.
•    IB atau International Bachaloreat di Indonesia sudah ada 36 sekolah International Bachaloreat yang membeli lisensi dari International Bachaloreat dan semuanya adalah sekolah swasta. Yang memang layak-layak saja kalau swasta mah karena itu memang didanai sendiri.
•    Yang dipahami sekolah RSBI, kurikulum internasional adalah Cambridge, padahal itu adalah kurikulum untuk tes yang dijual oleh salah satu unit pelayanan dari University of Cambridge dan bukan dari sistem universitas Cambridge. Tetapi adalah Cambridge International Examination Centre.
•    Kesimpulan, pertama, adalah Undang-Undang yang menyangkut sekolah tidak dapat dievaluasi pada tataran dokumen tanpa menyentuh implementasi dan output, tidak mungkin. RSBI, SBI, dilandasi oleh Undang-Undang yang tidak berpihak kepada keadilan dalam perolehan kesempatan untuk mendapat mendidikan yang merata. Karena persiapannya yang kurang cermat, maka evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan SBI, RSBI, sporadis, tidak holistik, dan cenderung membuat sekolah menerjemahkan kata internasional dengan bahasa Inggris dan keterampilan-keterampilan ekstrakulikuler lainnya.
•    Jika dilihat dari praktek pelaksanaan proses penyelenggaraan program RSBI, maka muncul persepsi bahwa program ini merupakan kebohongan publik. Karena masyarakat yang mempercayakan pendidikan anaknya

kepada sekolah RSBI, sebagian besar hanya mengerti bahwa RSBI membedakan anak-anak mereka dari kelompok anak-anak yang lain yang tergolong kurang cerdas tanpa kritis terhadap proses pembinaan berbagai aspek kecerdasannya. Yang banyak dituntut orang tua saat ini adalah transparansi sistem keuangan, bukan sistem pendidikannya.
•    Bagi kebanyakan anak Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa kedua setelah bahasa ibu. Dalam jangka waktu tertentu, posisi bahasa Indonesia sebagai baghasa persatuan dikhawatirkan akan menjadi bahasa kaum bawah yang membedakan mereka dari anak-anak dari kelompok elite terpelajar.
•    Mari kita berhenti melihat pendidikan di Indonesia, sebagaimana orang buta meraba gajah. Mari kita lihat secara holistik bahwa kita menyiapkan anak-anak Indonesia yang akan mengemban amanah Undang-Undang Dasar dan Pancasila pada zaman mereka, bukan saat ini.

7.  Daoed Joesoef
•    Ahli sangat menentang sistem pembelajaran di RSBI dan SBI, dan karena itu Ahli menuntut supaya Pemerintah secepatnya membubarkan, meniadakan keberadaan kedua lembaga pendidikan tersebut dari bumi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Ahli menuntut pembubaran RSBI dan SBI berdasarkan beberapa alasan nalariah. Pertama, ada cara pembelajaran di kedua lembaga persekolahan itu yang terang-terangan melanggar konstitusi yaitu penggunaan bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris, sebagai bahasa pengantar formal dalam pembelajaran fak-fak eksakta tertentu antara lain matematika dan fisika. Yang dilanggar adalah Pasal 36 dari UUD 1945 asli yang berbunyi, “Bahasa negara, ialah bahasa Indonesia.”
•    Memang tidak ada pasal atau ayat konstitusi kita yang secara eksplisit menyebut bahwa bahasa nasional kita, yaitu Bahasa Indonesia, harus pula dijadikan bahasa pengantar dalam pembelajaran di sekolah-sekolah negeri. Namun ada pasal yang menegaskan bahwa, Ahli quote, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.” This quote. Ini adalah bunyi Pasal 31 ayat (2), Ahli menganggap wajar sekali bahkan merupakan satu keniscayaan bila pengajaran di sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah

nasional menggunakan bahasa nasional sebagai bahasa pengantar resmi. Negeri merdeka di mana pun di dunia ini, jadi ditataran internasional melakukan hal ini untuk membuktikan self respect selaku negara berdaulat dan bangsa yang merdeka.
•    Ahli menuntut pembubaran RSBI dan SBI berdasarkan alasan nalariah kedua. Penggunaan bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pembelajaran, terang-terangan tanpa tedeng aling-aling telah mengkhianati Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah yang secara resmi kita nobatkan dan akui merupakan tonggak sejarah kedua dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
•    Bahwa pada tanggal 28 Oktober di tahun 1928 itu, sekumpulan pemuda-pemudi terpelajar kita mengadakan sumpah, berupa pilihan kesatuan wilayah yaitu bertumpah darah satu. Pilihan kesatuan politis, berbangsa satu, dan pilihan kesatuan budaya, menjunjung tinggi bahasa persatuan yang semuanya disebut Indonesia dengan hikmat dan kebanggaan.
•    Pilihan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan punya makna yang mendalam dan pengertian yang sungguh mendasar. Bahasa merupakan ekspresi dan prestasi kultural yang terpenting dari komunitas human adalah bahasa yang melambangkan konsensus yang mendasari suatu komunitas dan sebagai media komunikasi yang mengkondisikan kehidupan bersama. Untuk menunjukkan bobot kekuatan suatu bahasa sebagai ekspresi dari suatu konsensus dan media komunikasi, akan Ahli utarakan renungan dari Aristoteles.
•    Menurut filosof besar ini, bila makhluk-makhluk binatang diberi kemampuan alami oleh sang pencipta alam semesta untuk mengutarakan, mengungkapkan rasa gembira, dan kemarahan melalui bunyi suara, hanya makhluk manusia yang berkemampuan berkat bunyi suara yang disepakati untuk mengkomunikasikan buah pikirannya tentang apa yang konstruktif atau destruktif tentang baik atau buruk, tentang tepat atau keliru, tentang adil atau tak adil, dan dengan begitu menempatkan komunitas human dalam perumahan atau kompleks permukiman.
•    Bahasa adalah ekspresi dari pilihan bebas manusia dengan kata lain, bahasa merupakan suatu fakta kebiasaan yang disepakati oleh para penggunanya di tengah-tengah keanekaragaman bentuk linguistik yang

menyatakan pikiran sama, konsep yang sama. Berkat fungsi kultural dari bahasa, manusia-manusia dapat memperluas domain dari hak kewajiban mereka, yaitu menentukan masalah-masalah kepemilikan, menerapkan nilai dari benda-benda dan mengatur hubungan dependensi yang menimbulkan berbagai bentuk kekuasaan. Pendek kata, bahasalah yang merupakan faktor utama dari kesatuan dan persatuan. Melalui bahasa terwujud apa yang kini disebut identitas kultural dari suatu komunitas human, sebab pada akhirnya manusia terbentuk lebih banyak oleh bahasa ketimbang bahasa terbentuk oleh manusia.
•    Dengan kata lain, keindonesiaan manusia Indonesia, baik selaku makhluk (human) maupun dan lebih-lebih selaku warga negara (citizen), pada akhirnya dibentuk oleh Bahasa Indonesia. Remark ini menjadi pengantar bagi alasan nalaria Ahli yang ketiga, yang mendasari tuntutan Ahli untuk membubarkan RSBI dan SBI secepat mungkin sebelum terlambat.
•    Para perumus dan pengambil keputusan politik untuk membangun RSBI dan SBI, adalah telah keliru. Orang-orang Inggris dan Amerika maju, bukan karena mereka berbahasa Inggris, tetapi berhubung mereka menghayati nilai-nilai kemajuan zaman dan melalui jalur pendidikan formal, membiasakan anak didik mereka sedini mungkin untuk menggali, mengenal, mempelajari, menguasai, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai yang diakui berguna bagi dia, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi bangsa, dan negaranya.
•    Dalam pembiasaan kultural yang konstruktif inilah bangsa Inggris dan Amerika yang bangga pada kenasionalannya masing-masing. Sudah tentu menggunakan bahasa Inggris, bahasa nasional mereka, bahasa sehari-hari mereka, bahasa ibu mereka sebagai media komunikasi. Namun, tetap saja yang membuat anak-anak Inggris dan Amerika bisa maju, bukan karena penggunaan bahasa Inggris itu, tetapi kemampuan menghayati dan menerapkan nilai-nilai kemajuan yang dibelajarkan tadi dalam kehidupan sehari-hari.
•    Bahwa bahasa Inggris bagi orang Amerika dan orang Australia sebenarnya tidak sama. Hanya penggunaan hampir serupa, paling sedikit berbeda dalam ucapan dan tulisan. Lalu, bahasa Inggris yang mana yang Ahli pakai, yang harus kita pakai. Ahli pernah menghadiri konferensi internasional, di

mana hadir guru besar Amerika dan guru besar Inggris. Guru besar Amerika menyeletuk, “I don’t understand what are you speaking about.” Orang Inggris mengatakan, “Of course sir, because I speak English not American.” Dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran Matematika misalnya, anak didik kita sekaligus dibebani oleh dua masalah pokok yang cukup pelik hingga menekan physical, menimbulkan masalah psikologis yang sebenarnya tidak perlu.
•    Pertama, masalah penguasaan sistem matematika yang dalam dirinya sudah merupakan vak, yang tidak gampang dipahami apalagi dikuasai penalarannya. Kedua, untuk memahami matematika dengan baik, anak didik harus berani bertanya. Namun, bagaimana bisa merumuskan pertanyaan yang tepat dalam bahasa Inggris yang bukan merupakan bahasa hidupnya sehari-hari, sedangkan matematika pada dasarnya merupakan suatu bahasa akademik tersendiri. Matematika sekaligus merupakan vak instrumental dan vak final.
•    Matematika adalah vak final karena ia merupakan suatu pengetahuan tersendiri di antara pengetahuan-pengetahuan lain yang perlu dipelajari dan dikuasai. Matematika adalah vak instrumental, berhubung ia diberikan untuk bisa memahami ilmu pengetahuan lain, yaitu fisika, kimia, dan lain-lain.
•    Dilihat dari sudut guru juga ada masalah, guru yang lancar berbahasa Inggris tidak dengan sendirinya membuat dia tambah mahir dalam bermatematika, baik matematika sebagai mata pelajaran instrumental dan mata pelajaran final. Maka, Ahli khawatir cara pembelajaran yang khas internasional di RSBI dan SBI akan berdampak negatif. Kalaupun tidak destruktif bagi kita semua, anak didik menjadi minder, bermentalitas inlander, hilang kebanggaan nasionalnya. Sedangkan mereka ini, secara natural yang akan menjadi andalan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa-masa mendatang.
•    Ada cerita, seorang ibu yang katanya kaget mendengar anaknya mengucapkan, “I hate the Bahasa,” saya benci bahasa, maksudnya Bahasa Indonesia. Rupanya dalam batin anak ini, dia sungguh menyesal tidak dilahirkan sebagai anak Inggris. Bagaimana anak ini bisa diharapkan menjadi warga negara andalan, menjadi generasi penerus di negeri tercinta ini, dia salah asuhan, tapi salah siapa?

•    Ada pemenang nobel dari Jepang yang tidak menguasai dengan baik bahasa Inggris, tetapi ternyata mampu menguasai dengan baik ilmu fisika, dan karena itu diberi hadiah nobel. Ahli tahu benar, tidak sedikit lulusan S1 dari ITB dan fakultas teknik kita lainnya, mampu meraih gelar doktor atau Ph.D dengan predikat cum laude, bahkan summa cum laude di lembaga pendidikan tinggi luar negeri. Padahal kita semua tahu bahwa para pelajar di bidang ilmu-ilmu eksakta dan kealaman pada umumnya relatif lemah berbahasa Inggris, tapi mereka bisa menguasai vak-vak yang berat itu oleh karena dijelaskan dalam bahasa ibu mereka, dan dia bisa menanyakan persis apa yang tidak dia ketahui.
•    Lalu apakah sebenarnya ukuran yang tepat dari ke internasionalan sistem pendidikan nasional? Mengapa bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar? Mengapa tidak bahasa Perancis atau bahasa Jerman? Padahal prestasi keilmuan dan teknologi dari pembelajaran di kedua negara Eropa Barat ini tidak lebih rendah daripada prestasi keilmuan dan teknologi di negara-negara Anglo-Saxon yang berbahasa Inggris.
•    Jepang dan Cina yang kini mulai kita kagumi kemajuan ipteknya, tidak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pembelajaran di sekolah-sekolah mereka. Sungguh patut disesalkan mengapa pemerintah nasional penguasa negara kita yang justru memelopori penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pembelajaran di sekolah-sekolah yang didirikan dan dikelolanya. Kalau hal ini dijalankan oleh lembaga pendidikan swasta, mungkin masih pantas dimaafkan. Jangan heran kalau di negeri tercinta ini mulai menyusup persekolahan asing yang tidak hanya dilakukan oleh pihak swasta asing, tetapi pemerintah asing itu sendiri, walaupun tidak secara terang-terangan.
•    Di Perancis, Ahli belajar di sana 8,5 tahun. Setahu Ahli, jangankan orang asing, swasta nasional saja tidak diizinkan mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan. Pendidikan adalah urusan prerogatif, monopolistik dari pemerintah sebab pendidikan nasional di sana tidak hanya bertujuan membentuk manusia Perancis yang cerdas, tetapi bertujuan sekaligus menempa anak Perancis menjadi citoyen, menjadi citizen, menjadi warga negara yang handal, yaitu yang kukuh berbudaya nasional, berbudaya France.

•    Ahli menuntut pembubaran RSBI dan SBI berdasarkan alasan nalariah yang lain lagi, yaitu yang keempat. Alasan ini tampil di benak Ahli setelah mengetahui bahwa standar pendidikan negara maju yang dipakai sebagai pedoman pembelajaran di RSBI dan SBI adalah standar kompetensi salah satu sekolah terakreditasi di negara-negara anggota OECD yaitu Organization for Economic Cooperation and Development.
•    Sikap ini sungguh belahak, menertawakan. OECD adalah sebuah organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan dari negara-negara industrial maju. Keanggotaanya tertutup bagi negara-negara belum maju, termasuk Indonesia. Jadi dengan memandang standar ke sana, apakah kita menganggap perlu menyiapkan anak-anak Indonesia untuk bisa diterima sebagai pegawai di lembaga itu?
•    Ahli tahu persis bahwa di semua negara maju anggota OECD, lembaga pendidikannya dipertahankan bersifat nasional. Artinya menggunakan bahasa nasional masing-masing sebagai bahasa pengantar, pembelajaran vak apa saja. Kalau pun mereka berusaha memperbaiki atau meningkatkan mutu pendidikan nasionalnya atas pertimbangan apa pun, mereka berkonsultasi kepada UNESCO, bukan kepada OECD, yaitu lembaga PBB yang bertugas khusus mengurus dan menangani masalah-masalah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan, dan kaitannya satu sama lain.
•    Indonesia adalah anggota penuh dari UNESCO, punya duta besar tersendiri di UNESCO yang pada asasnya direkrut dari para pejabat di jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengapa kita tidak menelaah saja publikasi dari lembaga dunia ini? Yang dengan setia dan terbuka memuat hasil-hasil seminar, simposium, dan pendapat perorangan dari para ahli di bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan. Untuk apa kita menjadi anggota lembaga prestisius ini? Untuk apa kita dengan setia membayar iuran keanggotaan kalau kita tidak berniat memanfaatkan ide-ide cemerlang yang dipaparkan dan digodok di lembaga ini.
•    Masih ada alasan nalariah kelima yang mendasari tuntutan Ahli untuk membubarkan RSBI dan SBI. Pendidikan sudah ditetapkan oleh konstitusi dan konstitusional sebagai salah satu jalur pemerataan, peningkatan akal budi warga kita, jadi menerapkan asas egaliter dalam pelaksanaan pendidikan. Sedangkan melalui aneka keistimewaan yang ditopang oleh

aneka jenis pendanaan yang sudah mulai dipertanyakan efektivitas dan penggunaannya, RSBI dan SBI dengan sengaja menimbulkan kekastaan di kalangan warga yang justru mau dihapus oleh revolusi kemerdekaan nasional, bahkan telah dirintis egalitarisme itu ke arah mana sejak sebelum kemerdekaan oleh beberapa tokoh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia Willem Iskander di Tapanuli Selatan dalam sekolah guru yang dibinanya, Muhammad Safe’i di Minang Kabau, dengan di Indonesia never has school dan Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswanya.
•    Kastanisasi yang dilakukan oleh RSBI dan SBI dengan sengaja menyiapkan dua jenis pokok warga negara, kelompok pertama dibuat cerdas begitu rupa hingga kelak bisa menjadi peserta aktif dalam proses pembangunan nasional dengan segala imbalannya. Kelompok kedua disiapkan menjadi sekadar menjadi penonton belaka dalam proses pembangunan nasional tidak di wongke.
•    Mengingat hal ini dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri, sekolah pemerintah, berarti pemerintah telah melanggar asas demokrasi pendidikan, yang ukuran pelaksanannya adalah kenaikan mutu pendidikan yang semakin tinggi untuk jumlah anak didik yang semakin banyak, dan dalam jumlah yang semakin banyak ini terdapat anak-anak dari kalangan keluarga yang tidak berada dari keluarga miskin, dengan kata lain tidak dibenarkan adanya komersialisasi pendidikan, di jenjang pendidikan mana pun.
•    Jika Ahli menuntut pembubaran RSBI dan SBI secepat mungkin, bukan berarti Ahli menolak usaha peningkatan mutu pendidikan kita ke taraf internasional, juga jangan disimpulkan bahwa Ahli tidak setuju pada pembelajaran bahasa asing, termasuk bahasa Inggris di lembaga pendidikan kita, baik pemerintah maupun swasta, baik di pusat maupun daerah.
•    Pemerintah harus berusaha meningkatkan mutu pendidikan karena selain hal ini telah diamanatkan di konstitusi, juga demi penghargaan real dari negara bangsa lain terhadap bobot intelejensi, dan kecakapan teknologi dari warga kita di kancah pergaulan internasional di mana globalisasi yang kian merajalela. Yang Ahli tentang adalah cara yang dipilih dan standar yang dipakai dalam usaha peningkatan mutu tersebut. Cara dan standar yang Ahli anggap terlalu simplistis.

•    Para pendiri dan penyelenggara sistem pembelajaran di RSBI dan SBI tidak punya kearifan untuk membedakan, tidak punya kearifan untuk membedakan antara memahami (to comprehend) dan membenarkan (to justify). Apa yang kita pahami baik di negeri lain, betapa pun majunya tidak dengan sendirinya bisa dibenarkan untuk diterapkan begitu saja di negeri kita ini. Jadi harus dibedakan antara memahami dan to justify.
•    Bila lembaga pendidikan betul-betul hendak dijadikan bagian organik dari bangsa, memang seharusnya begitu, hendaknya perlu disadari bahwa keberhasilan kerjanya lebih banyak ditentukan oleh kebudayaan nasional, di mana lembaga pendidikan berada secara alami ketimbang oleh pedagogik yang secara artifisial dimasukkan ke dalam sistem pendidikan. Ahli pun tidak menolak bahasa asing di sekolah, bahasa-bahasa asing memang pantas dibelajarkan di sekolah tetapi sebagai mata pelajaran biasa di samping fak-fak lainnya, bukan lalu difungsikan sebagai bahasa pengantar pembelajaran menggantikan Bahasa Indonesia.
•    Menurut ukuran UNESCO, lembaga PBB yang mengurus kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia sudah memenuhi syarat bahasa modern karena Bahasa Indonesia sudah bisa dipakai untuk membahas hal-hal dan tema yang abstrak seperti ilmu pengetahuan dan filosofi.
•    Memang kadang-kadang di telinga kita ada kedengaran campuran kita pakai, atom, neuron, proton, tapi kan itu memang datang dari luar negeri, tidak perlu kita terjemahkan. Sama dengan kalau orang Inggris harus menerjemahkan cempron atau lemper. Tidak bisa dalam bahasa Inggris itu harus dalam Bahasa Indonesia. Jadi bahasa gado-gado itu bukan ukuran bahwa bahasa itu tidak sempurna karena kita ambil yang keasliannya.
•    Bahasa asing perlu dipelajari karena ia merupakan jendela dunia ( the window of the world) yang dapat memperluas pengetahuan visi kita sehingga tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung. Hanya kita perlu selektif dalam mengadakan pilihan bahasa mana yang perlu dipelajari dan dijenjang pendidikan yang mana. Sebab di dalam memilih itu, kita sebenarnya menentukan bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita sendiri melihat kita dalam tataran dunia tersebut. Putusan yang kita ambil

dengan sendirinya menjadi koordinat bagi langkah kita maju ke depan, ukuran apakah kita sudah melenceng dari tujuan semula atau tidak.
•    Ahli telah mengalami nikmat penguasaan bahasa asing yang dahulu ahli peroleh ketika duduk di bangku sekolah menengah berbahasa Belanda di zaman kolonial. ahli anak tiga zaman, bahasa Belanda, Inggris, France, dan German yang diajarkan di Milo yaitu kepada saya. Ternyata sangat membantu Ahli dalam memperluas visi kehidupan, mendalami semua pengetahuan yang dipaparkan dalam bahasa-bahasa tersebut.
•    Aristoteles murid yang setia dari Plato sangat mengagumi Plato. Walau begitu dia mengatakan “Amicus Plato, sed magis amica Veritas, saya mencintai Plato, tapi saya mengkritiknya karena saya lebih cinta pada kebenaran.”
•    Analog dengan itu Ahli mengatakan, “Amicus magistrum sed magis amica Veritas, Ahli cinta pada pemerintah tapi lebih cinta pada kebenaran,” dan kebenaran itu sesuai tadi yang disebut dalam sumpah.

8.   H. A. R. Tilaar
•    Keahlian dalam filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan, masalah SBI dan RSBI ini di dalam hubungan dengan negara Indonesia tidak terlepas dari perubahan global dewasa ini. Yang kedua, Indonesia mempunyai filsafah pendidikan yang unggul dalam menghadapi perubahan global seperti yang telah dirumuskan oleh founding fathers kita, Ki Hajar Dewantara yang berkaliber internasional.
•    Melihat perubahan global yang terjadi dewasa ini, di mana pendidikan tidak terlepas dari perubahan ini. Penelitian internasional mengenai perubahan global itu banyak sekali. Ahli ambil salah satunya adalah buku yang diterbitkan tahun yang lalu oleh Laurence Smith, The World in 2050. Di sana dia jelaskan mengenai empat masalah yang dihadapi dunia:

1.    Pertambahan penduduk.
2.    Keterbatasan sumber daya alam.
3.    Perubahan iklim.
4.    Globalisasi.
•    Ahli tidak menjelaskan mengenai pertumbuhan penduduk, keterbatasan sumber daya alam, dan perubahan iklim. Ini semuanya merupakan masalah di dalam  Perundingan Rio Tenty bulan depan di Rio de Janeiro.

Bagaimanakah masalah globalisasi? Bagaimanakah posisi Indonesia di dalam menghadapi perubahan global ini? Ada empat kemungkinan. Pertama, kita dihanyutkan oleh arus globalisasi. Kedua, kita bisa melawan arus globalisasi. Jadi kita pakai koteka semua di sini, itu kita menentang arus globalisasi. Ketiga, kita berposisi sebagai kandang burung, kita bersiul-siul, tetapi kita di dalam kurungan burung, tidak bisa bikin apa-apa, sebagai penonton. Atau kita mencari identitas bangsa kita sebagai bangsa yang besar di mana kita berada.
•    Di dalam ini kita lihat dulu negara kita ini, bangsa kita ini mempunya tiga modal yang sangat besar, yaitu:

1.    Kekayaan alam atau modal sumber daya alam.
2.    Kekayaan budaya atau modal kebudayaan.
3.    Modal sumber daya manusia.
•    Kita kembali ke roh Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Bab XVI yang mengatur mengenai pendidikan nasional. Kita ingat di dalam sejarah, pembentukan Bab XIII ini yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dengan anggota-anggotanya, Prof. Dr. Husein Jayadiningrat, Prof. Dr. Asikin, Prof. Ir. Ruseno, Prof. Dr. Ki Bagus Hadikusumo, dan KH. Masykur. Ketuanya adalah Ki Hajar Dewantoro.
•    Kembali kepada ajaran Ki Hajar Dewantoro yang menjiwai perumusan Bab XIII ini. Kita ketahui Bab XIII ini ketika dimajukan oleh panitia kecil pada 16 Juni 1945 ke Sidang Pleno Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan diterima secara aklamasi. Kita ketahui Ki Hajar Dewantoro menjadi Menteri Pendidikan Nasional yang pertama.
•    Inti dari teori kebudayaan Ki Hajar Dewantoro ialah Teori Trikon, yaitu konvergensi, konsentrasi, dan kontinuitas. Apa yang dimaksudkan dengan teori konvergensi, teori kontinuitas, dan teori yang ketiga ini. Di sini akan kita lihat di mana tempatnya SBI yang telah ditolak oleh Bapak Daud Yusuf.
•    Jiwa dari Bab XIII ini ialah pendidikan berdasarkan kepada kebudayaan nasional. Ini adalah ajaran inti Ki Hajar Dewantoro dan oleh sebab itu, kekeliruan ketika kebudayaan itu dilemparkan ke pariwisata menjadi komoditifikasi. Ini disebabkan karena pemikiran mengenai kebudayaan itu telah dikomersialisasikan. Terjadi komoditifikasi, komersialisasi akibat pemikiran liberalisme dan korporatisasi pendidikan nasional dan kekeliuran

ini sudah di revisi oleh pemerintah dengan kembalinya kebudayaan ke habitat pendidikan. Karena pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Pendidikan nasional berdasarkan kebudayaan nasional, tidak ada tempat yang lain.
•    Roh pendidikan nasional, pertama adalah pendidikan berdasarkan kepada kebudayaan nasional. Kedua, kebudayaan terus berkembang secara kontinuitas. Ketiga, pengakuan atas kebudayaan sendiri dalam mengadopsi unsur-unsur kebudayaan asing. Inilah filsafat kemerdekaan kebudayaan dan bukan koordinasi.
•    Dewantara mengatakan bahwa perjuangan nasional kita itu bukan hanya kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan ekonomi dan kemerdekaan kebudayaan. Kemerdekaan kebudayaan artinya kita mengakui akan nilai kebudayaan sendiri dan bukan disamakan dengan kebudayaan yang lain, inilah hukum konfrendensi, mengakui akan kebudayaan masing-masing di dunia ini, tetapi semua kebudayaan itu menuju kepada satu arah titik yaitu kemanusiaan. Jadi bukan sebaliknya, SBI itu menghilangkan indentitas sejarah budaya masing-masing, dia menuju kepada satu kebudayaan yaitu kebudayaan OECD. Jadi inilah dosa besar yang dibikin oleh SBI dan RSBI. Kita mempunyai kebudayaan yang tinggi bukan kebudayaan jiplakan seperti yang kita gunakan sebagai dasar mendirikan SBI. Kebudayaan dan pendidikan itu berkembang dalam dunia global berdasarkan trikon ini. Jadi inilah yang kita harus pegang, dan mengapa SBI itu bertentangan dengan roh Undang-Undang Dasar 1945? Pertama, dia menggunakan benchmark dari negara-negara industri OECD. Kedua, SBI tidak mengakui kemerdekaan kebudayaan. Dan ketiga, menggerus nasionalisme dan rasa sosial peserta didik. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh bapak pendidikan nasional yang dirumuskannya secara asli dalam bahasa Belanda.
•    Dewantara merumuskan mengenai pendidikan nasional sebagai berikut. Saya bacakan dalam bahasa Belanda meskipun bahasa Belandanya bengkok barangkali. Tentunya Pak Daud mengerti betul ini, (Ahli menggunakan bahasa Belanda). Ini adalah rumusan asli dari Dewantara mengenai masalah ini. Kalau sekolah-sekolah kita hanya semata-mata ditujukan kepada pembinaan intelek, hanya semata-mata, atau memperluas

ilmu pengetahuan, maka akan lahirlah manusia-manusia yang tanpa jiwa (Ahli menggunakan bahasa Belanda). Oleh sebab itu, mempunyai pengaruh yang sedikit sekali kepada pembentukan watak dari manusia Indonesia dan pada pembentukkan perasaan sosial. Nah sekarang kita mengembor-gemborkan pendidikan watak, tetapi kalau pendidikan nasional kita itu hanya mementingkan intelek kita itu, maka ini akan bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar Pendidikan mengenai pendidikan nasional.
•    Jadi SBI dan RSBI itu jelas-jelas bertentangan dengan roh Undang-Undang Dasar 1945.
•    Roh pendidikan nasional yang sejalan dengan perkembangan ilmu pendidikan kritis, yang modern dewasa ini yang baru sekitar berumur dua dekade. Bangsa-bangsa yang besar mempunyai pemikiran-pemikiran yang kaliber gede seperti berhasil mengenal Paulo Freire, Bapak revolusi pendidikan di dunia atau Amerika mengenal Kiro atau Apple atau Canada mengenal Kichen Ru tetapi kita mengenal Dewantara yang jauh lebih besar, sebab pemikiran-pemikiran terdahulu yang kritis ini jauh sebelumnya telah dirumuskan oleh pendidik nasional kita, Ki Hajar Dewantara.
•    Ini merupakan suatu kebanggaan, kita mempunyai ahli-ahli feodal kritis, generasi muda yang ada sekarang seperti Saudara Lodipart yang menganjurkan mengenai pemikiran modern di dalam ilmu pendidikan, itu sejalan sebenarnya dengan apa yang telah diajarkan oleh Dewantara, 90 tahun yang lalu. Seperti kita lihat misalnya, bagaimana bangsa-bangsa dewasa ini, di dalam arus feodalisasi tetap mempertahankan nasionalitas. Kita lihat apa yang terjadi di Eropa sekarang ini, pemikiran sosialisme yang sedang tumbuh atau Arab Spank yang melanda negara-negara Arab dewasa ini. Ajaran mengenai keberadaan kebudayaan nasional itu telah diajarkan oleh Dewantara, 90 tahun yang lalu. Inilah kebanggaan kita, dan kebanggaan ini jangan di gerus oleh pemikiran yang keliru, mendirikan SBI atau RSBI, yang menafikan kebudayaan Indonesia.
•    Fedoalisasi ini menolak paham liberalisme. Oleh sebab, paham ini menganjurkan atau kita lihat di dalam arus yang tadi melalui arus globalisasi, globalization is without soul, globalization is antinode. Ini yang diajarkan oleh Prof. Retser dari Univeristy of Maryland. Pendidikan tidak terjadi dalam ruang kosong, tetapi dalam ruang yang berbudaya. Yang

kedua, pengakuan akan budaya setiap bangsa yang unik, merupakan kerendahan berbudaya. Inilah yang disebut identitas suatu bangsa, atau karakter bangsa, yang berdasar kepada kebudayaan bangsa. Dan inilah yang kita maksudkan dengan pendidikan karakter bangsa Indonesia. Dan Bapak Daud Jusuf mengatakan, “Hasil dari pendidikan nasional bukan hanya kemajuan intelek, tetapi culture personality, culture man, and culture born.” Inilah yang kita tuju dengan pendidikan nasional.
•    Pertama, teori trikon dalam perkembangan kebudayaan. Teori konverdensi mengakui akan titik tolak yang bukan sama, tetapi tujuan yang sama, ini merupakan asas kemerdekaan kebudayaan, bukan bahasa Inggris atau budaya OECD, atau bukan ISO 9000, tetapi kebudayaan Indonesia sebagai titik tolak di dalam pembangunan bangsa kita ini.
•    Yang kedua, asas konsentrasi. Kita selalu bertolak dari akar budaya kita sendiri, kebudayaan sendiri bukan kebudayaan asing. Sebab kalau kita mengambil kebudayaan asing sebagai titik tolak, maka yang terjadi keterasingan budaya atau (suara tidak terdengar jelas), kita terserabut dari akar kita, dan kita menjadi the lonely crowd, manusia yang terasing.
•    Ketiga, kontinitas. Kebudayaan kita berkembang, tidak menutup diri dari hal-hal yang positif dan namakan dan terluar. Oleh sebab itu, kita memerlukan kreatifitas, inovasi, entrepreneur, jadi bukan saja entrepreneur pribadi, tapi juga untuk social entrepreneur untuk mengembangkan kebudayaan kita. Dan itu juga berarti kebudayaan pendidikan nasional.
•    Sebagai kesimpulan, pertama, Pemerintah telah melihat kekeliruan dalam era reformasi, yaitu sejak 2011 yang lalu, kebudayaan telah kembali ke habitat pendidikan nasional. Dengan demikian seharusnya, renstra diknas 2009-2012 perlu direvisi. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri lebih menjelaskan lagi, yaitu mengenai pendidikan dan kebudayaan, aslinya pendidikan. Oleh sebab, pendidikan itu infulsif di dalam kebudayaan nasional.
•    RSBI, yang menghasilkan man of intellect bukan man of culture, seperti yang dirumuskan oleh Bapak Daud Jusuf. Yang kita tuju adalah manusia yang berkarakter Indonesia, bukan berkarakter Inggris. Ketiga, paham liberalisme pendidikan yang berdasarkan kepada kekuataan pasar, yang mendasari pendidikan nasional SBI, diganti dengan pendidikan yang

mengikuti roh UUD 1945, yaitu man of Indonesian culture yang berjiwa gotong royong, bukan berjiwa persaingan yang saling mematikan, ini adalah prinsip Neo Darwisnisme Sosial hanya yang kuat, hanya yang kaya yang berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, tetapi semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

9. Darmaningtyas
•    Ahli setuju dengan Saksi dari Pemerintah bahwa yang menjadi domain uji materi ini adalah pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Tetapi saksi agak berbeda sedikit, menurut saksi, PP maupun Permendiknas, terutama yang mengatur mengenai RSBI, itu tetap relevan karena keduanya itu merupakan implementasi dari undang-Undang. Semua yang belajar hukum tahu bahwa Undang-Undang hanya bisa diimplementasikan melalui PP dan juga permen karena itu relevan. Dan menanggapi beberapa argumen tentang ketidakkonsistenan atau ketidaksinkronan antara pasal yang mengatur RSBI dengan Undang-Undang Dasar, itu terutama kalau kita lihat dari Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009. Sekali lagi bahwa itu adalah relevan dengan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas karena itu bagian dari implementasi UU Sisdiknas.
•    Kalau kita lihat di permendiknas itu, dari segi konsep jelas bahwa di RSBI itu adalah sekolah yang mempunyai taraf nasional tetapi diperkaya dengan mutu tertentu yang berasal dari negara-negara OECD atau Organization for Economic Coorporation and Development, atau negara maju lainnya. Pertanyaannya adalah sistem pendidikan negara OECD yang mana yang akan dipakai untuk memperkaya? Karena semua tahu Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Inggris, Jerman, Perancis, dan lain-lain, memiliki sistem pendidikan masing-masing, mereka tidak tunggal sistem pendidikannya. Sehingga bila kita mengacu salah satu negara misalnya Amerika, pertanyaannya mengapa kita mengacu pada Amerika? Tapi bila kita merujuk pada semua anggota OECD, berarti kita menciptakan sistem pendidikan yang gado-gado.
•    Kecuali itu, orientasi negara-negara OECD juga keliru besar ketika negara-negara tersebut sekarang mengalami krisis, Amerika Serikat, Uni Eropa mengalami krisis berkepanjangan dan saya kira semua tahu bahkan Jepang, Australia termasuk negara yang mengalami yang sekarang ini

mengalami peningkatan angka pengangguran. Jadi kalau kita ingin mengacu ke sana, apakah kita akan mengantarkan bangsa Indonesia juga jatuh ke dalam keterpurukan atau paling tidak krisis ekonomi?
•    Ahli lebih menghargai negara-negara seperti Brazil, Cina, India, negara-negara yang termasuk negara berkembang, tapi mereka bangga dengan kulturnya sendiri dan sekarang mereka menjadi kekuatan ekonomi besar di dunia, begitu. Sehingga Ahli kira mereka tidak bangga dengan bahasa Inggrisnya, tetapi mereka bangga dengan kultur dan bahasanya sendiri dan sekarang kita tahu bahasa Mandarin justru kita impor. Jadi, menurut Ahli jauh lebih elegan kalau kita mengembangkan Bahasa Indonesia kita dan memperkuat perekonomian kita, lalu bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia dan ingin belajar Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia diimpor. Mereka impor untuk dipelajari supaya mereka ketika datang ke Indonesia, itu sudah mahir berbahasa Indonesia.
•    Kedua, masih di dalam permendiknas itu. Tujuan RSBI atau SBI yang hanya diarahkan untuk meningkatkan daya saing, salah satunya dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu, dan bentuk penghargaan internasional lainnya. Ini sungguh mereduksi makna konstitusi negara yang mengamanatkan pencerdasan bangsa karena tugas pencerdasan jauh lebih tinggi daripada sekedar mengumpulkan piala atau medali. Bila sekedar untuk mendapatkan medali, tidak perlu membentuk RSBI atau SBI, tapi cukup membuat program yang seperti yang dilakukan oleh Prof. Yohanes Surya yang sudah terbukti mampu mengantarkan putera-puteri Indonesia memperoleh medali perunggu hingga emas di tingkat internasional, tanpa harus mengorbankan hak konstitusi warganya. Malah konon kabarnya program Prof. Yohanes Surya ini kurang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah.
•    Ketiga, soal kurikulum yang menerapkan satuan kredit semester (SKS) untuk SMP dan SMK atau SMA, sementara yang non-SBI memakai sistem paket. Menurut saya ini jelas menciptakan dua sistem pendidikan, jadi tidak satu sistem pendidikan seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar. Apalagi ketika harus mempergunakan proses pembelajaran di negara-negara OECD atau negara maju lainnya, jelas tidak sejalan dengan amanat para founding fathers kita karena para founding fathers kita,

terutama bisa kita lacak dalam subpanitia pendidikan dan pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dengan para anggotanya terdiri dari Prof. Husein Jayadiningrat, Prof. Asikin, Prof. Rusinal, Prof. H. Agus Hadikusumo, dan Kiai H. Maskur. Mereka merumuskan mengenai landasan pendidikan ke depan, yang kemudian itu disahkan menjadi bahan dari perumusan Pasal 29 sampai Pasal 32 UUD 1945. Diantaranya mengamanatkan.
1. Dalam garis-garis adab perikemanusiaan seperti terkandung dalam pengajaran agama, maka pendidikan dan pengajaran nasional dan bersendi agama dan kebudayaan bangsa, serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat.
•    Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya, kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan bangsa dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembang atau memperkaya kebudayaan.
•    Bila SBI justru mengamanatkan untuk mengadopsi proses pembelajaran di negara-negara OECD atau negara maju lainnya, maka SBI itu ahistoris karena rumusan yang dibuat oleh kelompok subpanitia pendidikan dan pengajaran itulah yang menjadi dasar rumusan Pasal 29 sampai Pasal 32 UUD 1945.
•    Penggunaan bahasa asing atau bahasa Inggris atau bahasa asing lain sebagai pengantar untuk mata pelajaran, kecuali untuk mata pelajaran bahasa pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah, dan muatan lokal, jelas bertentangan dengan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 yang telah berikrar, “Bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu yaitu tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan Bahasa Indonesia.”
•    Sumpah pemuda itu ingin menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa modern. Kemampuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa modern telah diakui oleh UNESCO karena menurut UNESCO Bahasa Indonesia telah

mampu untuk membahas hal-hal yang sifatnya abstrak. Pasal 36 UUD 1945 juga secara tegas menyatakan, “Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.”
•    Institusi pendidikan sebagai institusi tempat bersemainya seluruh warga wajib mengemban amanat konstitusi untuk mempertahankan dan mengembangkan keberadaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bukan justru mengabaikan lantaran rasa minder dan ingin mengembangkan bahasa lain, terutama Inggris. Indonesia perlu meniru negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, atau negara-negara Asia Timur lainnya yang selalu bangga dengan bahasa dan kebudayaannya. Kalau kita ke Thailand, kita susah sekali mendapatkan tulisan dalam huruf latin, mereka semua dalam huruf Thai. Tetapi kita tahu produk Thailand, produk pertaniannya merajai di Indonesia. Jadi, Ahli kira kalau mau menginternasional tidak harus dengan mengorbankan bahasa kita.
•    Lalu legal policy yang mengatur bahwa SBI juga diberikan hak untuk mempekerjakan tenaga asing sebagai pendidikan paling banyak 30% dari keseluruhan jumlah pendidik, jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Pertama, persoalan ini, undangan untuk guru asing itu sendiri merampas hak untuk bekerja yang seharusnya dimiliki oleh warga Indonesia. Kedua, tidak mungkin tercipta keadilan di dalam SBI karena guru dari warga asing jelas akan dibayar 10 kali lipat dari guru warga negara Indonesia.
•    Dengan diizinkannya bangsa asing menjadi tenaga pendidik di seluruh Indonesia, sesungguhnya kita telah menyerahkan kedaulatan kita kepada bangsa asing. Sebab para tenaga pendidik asing tersebut tentu akan membawa nilai-nilai yang mereka anut di negara asal mereka untuk ditanamkan kepada murid-murid di Indonesia dan nilai-nilai tersebut belum tentu sejalan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya di Indonesia persoalan pendidikan itu justru diserahkan kepada bangsa asing. Dengan demikian, jelas bahwa RSBI dan/atau SBI bertentangan dengan UUD 1945.
•    Legal policy masih kaitannya dengan Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 yang  memberikan  kebebasan  kepada  SBI  untuk  memungut biaya

pendidikan, untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar yang didasarkan pada RP/RKS dan RKAS, jelas bertentangan dengan konstitusi Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Mengingat SBI itu juga dikembangkan di tingkat pendidikan dasar yaitu SD dan SMP.
•    Keenam, Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yang mengamanatkan bahwa pengelolaan SBI legal policy sebagai implementasi dari Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yang mengamanatkan bahwa pengelolaan SBI harus menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000 versi terakhir, jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan tugas negara adalah mencerdaskan bangsa.
•    Tugas mencerdaskan itu adalah tugas luhur atau lebih bersifat kenabian. Tugas kenabian itu tidak memperhitungkan untung-rugi secara materiil, tapi pertimbangan utamanya adalah seberapa banyak warga Republik Indonesia yang telah tercerdaskan. Dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO versi terakhir, berarti SBI bukan sebagai bagian upaya pemerintah mencerdaskan warganya, tapi menempatkan institusi pendidikan sebagai barang komoditas.
•    Oleh karena itu, pengelolaannya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen industri. Ini jelas melenceng sekali dari konstitusi negara bahwa tugas negara adalah menjamin hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu secara adil dan merata.
•    Ketujuh, legal policy yang mengamanatkan agar SBI menjalin kemitraan dengan sekolah unggul di dalam dan/atau negara lain, sesungguhnya SBI telah melakukan stratifikasi atau yang saya sebut sebagai pengkastaan antarsekolah. Bahwa sekolah-sekolah unggul menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah unggul dan sekolah-sekolah pinggiran melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah pinggiran pula. Padahal pendidikan itu adalah arena terbuka untuk membangun integrasi sosial maupun bangsa, bukan untuk menciptakan segregasi sosial berdasarkan status ekonomi maupun sosial. Sistem pendidikan yang mendorong tumbuhnya segregasi sosial tersebut sudah ditolak di banyak negara, termasuk oleh Amerika Serikat yang liberal itu. Tapi justru hal yang ditolak oleh banyak negara itu sekarang dikembangkan oleh pemerintah melalui SBI maupun RSBI.

•    Kedelapan, amanat bahwa SBI untuk mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi tingkat nasional dan/atau internasional pada aspek ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, juga mereduksi makna pendidikan nasional yang dimaksudkan untuk mencerdaskan bangsa. Bila bangsa sudah cerdas, maka prestasi tingkat nasional dan internasional itu adalah konsekuensi logis atau merupakan hasil kecerdasan, bukan menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan utama adalah cerdasnya seluruh warga Indonesia.
•    Argumentasi bahwa SBI dimaksudkan untuk menampung anak-anak yang memiliki kecerdasan lebih atau pandai juga gugur ketika pada realitasnya yang dilabeli RSBI itu adalah sekolah-sekolah yang sejak masa Orde Baru dulu unggul atau favorit. Artinya tanpa dilabeli dengan RSBI pun, sekolah-sekolah itu sudah unggul dan telah menjadi pilihan bagi warga yang pintar untuk dimasuki. Hanya saja ketika belum dilabeli RSBI atau SBI, sekolah-sekolah tersebut dapat diakses oleh seluruh warga tanpa hambatan ekonomi, sekarang setelah dilabeli dengan RSBI, itu menjadi sulit bagi semua warga. Tidak ada hal yang siginifikan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah-sekolah yang sudah unggul sejak dulu itu ketika dilabeli RSBI, kecuali 2 hal.

1.    Menggelontorkan uang ratusan juta rupiah dengan dana pinjaman dari luar negeri.
2.    Memberikan   kebebasan   kepada  sekolah-sekolah  tersebut untuk melakukan pungutan kepada murid.
•    Ini bahaya dari SBI. Setelah menyimak substansi Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, serta membaca Permendiknas 78/2003 sebagai bentuk implementasi dari Pasal 50 ayat (3), maupun melihat praktik di lapangan dan mendengarkan keluhan masyarakat mengenai mahalnya biaya pendidikan di RSBI. Maka RSBI maupun SBI merupakan anak haram dalam sistem pendidikan nasional karena memang tidak punya dasar konstitusi yang jelas, tidak bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, serta tidak memperlakukan pendidikan serta memperlakukan pendidikan sebagai komoditas, maka RSBI itu tidak patut dilanjutkan.
•    Selain penjelasan di atas, beberapa hal di bawah ini dapat memperkuat argumen Pemohon mengenai pentingnya dibatalkannya RSBI.

3.    RSBI/SBI membuat warga minder sejak dini karena menganggap bahwa yang modern, yang maju, dan yang hebat hanyalah mereka yang menguasai bahasa Inggris saja. Sehingga mereka cenderung akan mengutamakan penguasaan bahasa Inggris dengan mengabaikan keberadaan Bahasa Indonesia terlebih bahasa daerah. Padahal kita tahu Perancis bangsa yang sangat bangga dengan bahasanya, tetapi produk pesawat mereka Airbus menjadi saingan terberat dari Boeing yang produk Amerika yang berbahasa Inggris. Jadi, tidak ada relevansi antara penguasaan bahasa Inggris dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saksi dari bahasa tadi sudah menjelaskan yang paling penting adalah semangat untuk maju atau (suara tidak terdengar jelas).
4.    RSBI melihat kemajuan berdasarkan pandangan yang keliru, yaitu pembelajaran sesuatu dalam bahasa Inggris dianggap sebagai yang paling hebat. Padahal Inggris dan Amerika Serikat maju bukan karena bahasa Inggris, tapi karena menghayati kemajuan dan bernalar secara ilmu pengetahuan. Ketika Fisikawan Jepang peraih hadiah Nobel juga dikenal sebagai orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Perancis sampai sekarang dikenal sebagai negara yang amat bangga dengan bahasanya sendiri, tapi sekali lagi produk pesawat Airbus mereka menjadi saingan terberat dari Boeing.
5.    RSBI mengingkari Sumpah Pemuda yang menjadikan semangat Bahasa Indonesia sebagai bahasa modern.
6.    RSBI berbahaya karena menghancurkan geo-nasionalisme seperti yang dibawa oleh Sumpah Pemuda dan RSBI ini mendorong ke arah tekno-nasionalisme, sementara itu ilmu pengetahuan harus bebas dari rasialis. Jadi tidak boleh bahwa hanya yang berbahasa Inggris yang akan unggul dan percaya atau tidak, RSBI secara perlahan akan memerosotkan mutu pendidikan nasional, bagaimana logikanya? Sederhana saja. Diajar dengan Bahasa Indonesia kadang-kadang diselingi bahasa daerah supaya lebih mudah ditangkap, daya serap murid tidak pernah mencapai 80%, apalagi diajar dengan bahasa Inggris, yang mengajar bingung, yang diajar juga tambah bingung, pasti daya serapnya turun di

bawah 60%. Akhirnya lama-lama RSBI dan SBI justru memerosotkan kualitas pendidikan nasional.

SAKSI PARA PEMOHON 1. Retno Listyarti
•    Saksi menjadi guru pertama tahun 1994 dan sampai dengan 1997 mengajar di SMA Labschool Rawamangun. Kemudian, pada tahun 1997 menjadi pegawai negeri dan ditempatkan di SMP Negeri 69, Jakarta Barat. Pada tahun 2000, mutasi ke SMA Negeri 13, Jakarta, sampai sekarang guru di SMA 13, Jakarta Utara yang berstatus RSBI. Alumni SMA Negeri 13, masuk SMA 13, tahun 1986. Lulus dari sekolah itu pada tahun 1989. Pada saat SD, saksi sudah mendengar bahwa SMA 13 adalah sekolah unggul, sekolah hebat, sehingga saksi menginginkan waktu itu untuk bersekolah di sana. Ketika SMP, berjuang untuk tembus di sana karena ketika itu masuk ke SMA Negeri 13 sudah sangat sulit, sehingga kompetensi untuk nilai sangat tinggi.
•    Ketika saksi masuk sekolah bayar SPP Rp. 5.000,00 per bulan, dan tidak membayar uang masuk sama sekali. Tapi kualitas pengajaran di sekolah itu sangat luar biasa, dan berdasarkan pengamatan, alumninya, mereka semua menjadi manusia yang sukses dan unggul. tahun 1994 sampai 1997, saksi pernah dobel mengajar di Labschool Rawamangun, dan juga menjadi honorer di SMA Negeri 13. Ketika itu, SMA 13 juga belum bayarannya, belum mahal. Saat itu bayarannya Rp 35.000,00, kalau dihitung dari lulus 13 sampai mengajar, sebenarnya kenaikan itu adalah wajar berdasarkan inflasi.
•    Saksi sempat tidak mengajar di sana karena ketika itu menjadi PNS dan tidak bisa mendobel karena mengajar di daerah Grogol. Sementara SMA 13 berada di daerah Tanjung Priuk karena terlalu jauh, tidak mau lagi menjadi honorer di sana dan murni menjadi pegawai negeri di SMP Negeri 69 sampai kemudian meyakinkan diri untuk pindah ke almamater.
•    Ketika pindah pada tahun 2000, SMA Negeri 13 Jakarta sudah memungut bayaran ketika itu adalah Rp150.000,00. Rp150.000,00, dan itu cukup tidak naik beberapa saat, sampai pada tahun 2005. SMA Negeri 13 karena tidak ada negeri lain yang unggulan, tentu di utara. Sehingga SMA 13, yang

menurut saksi sudah unggul sebelum di RSBI juga, kemudian di RSBI-kan. Ketika menjadi RSBI, di situlah mulai bayaran terus naik, sebenarnya tidak kalau dibanding dengan RSB lain masih termasuk murah, di sekolah Saksi sekarang Rp. 600.000,00. perubahan drastis adalah pada benda-benda atau istilahnya fasilitas. Kalau dahulu mungkin tidak ada wifi, sekarang sudah ada, sehingga kita semua di SMA Negeri 13 itu bisa mengakses internet di manapun.
•    Dahulu ketika mengajar pada tahun 2000, belum ada pendingin ruangan, tapi kemudian setelah menjadi RSBI muncullah pendingin ruangan. Dahulu, tidak ada klinik di mana dokter ada seminggu dua kali, tapi sekarang kami punya klinik dan siapa saja, guru, murid, yang mau berobat bisa pada dua hari dalam satu minggu itu. Dahulu tidak ada LCD di kelas, Tapi, sekarang seluruh LCD berada di ruangan kelas, bahkan sekarang di seluruh ruangan kelas kami ada CCTV yang bisa dipantau oleh kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah dari ruangannya.
•    Yang pertama adalah bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris diajarkan oleh guru asing, kemudian kimia, fisika, biologi, dan satu lagi matematika. Itu baru menggunakan guru native untuk kelas internasional. Tetapi untuk kelas RSBI, khusus untuk pelajaran bahasa Inggris juga diajarkan oleh guru native. Guru native pun harus mereka yang berkebangsaan ditentukan juga Eropa dan minimal adalah Australia. Kami pernah menggunakan Filipine, dan itu dinyatakan tidak sesuai dengan mutu, jadi diganti dari Australia. tidak tahu kenapa disebut native, tapi di situ memang disebutkan bahwa dilengkapi oleh guru native. Native itu memang mengajar bahasa, antara lain bahasa, tetapi bahasa yang dimaksud di sini memang bahasa Inggris. Sedangkan untuk empat mata pelajaran lain, itu campuran, kalau mau ujian baru mengundang guru asing, tapi kalau Ujian Cambridge, tapi kalau pembelajaran biasa khusus sekolah kami. Sebenarnya kalau RSBI lain masih menggunakan guru asing, tapi kalau SMA Negeri 13 tidak menggunakan guru-guru kami, tapi diminta memberikan pengantar bahasa Inggris. Jadi, untuk guru yang kemudian tidak bisa memang di dileskan, waktu itu selama satu tahun di LIA Kelapa Gading. Untuk Bahasa Indonesia kurang, kemudian pelajaran sosiologi tidak ada di kelas internasional. Kelas internasional juga tidak belajar IPS, tidak belajar Ekonomi, tidak belajar

Geografi. Mereka hanya belajar PKN, Agama, lima mata palajaran tadi yang saya sebut TIK mereka belajar teknologi informasi, tapi tidak belajar pelajaran-pelajaran IPS.
•    Kalau kelas RSBI itu kami menggunakan namanya KTSP Plus. KTSP Plus itu sebenarnya kalau KTSP berlaku untuk seluruh sekolah regular yang bukan RSBI, tapi kami ada nilai tambah. Nilai tambah disesuaikan dengan budaya dan kondisi sekolah memang. Misalnya, di SMA nilai plusnya adalah kami kebetulan sekolah berbudaya lingkungan, kemudian karena kami sudah rintis bahkan sebelum RSBI untuk peduli lingkungan. Yang kedua adalah sekolah bersih transparan dan profesional atau kami menyingkatnya dengan BTP. Itu adalah dua keunggulan kami.
•    Terakhir, kami mengembangkan keunggulan itu adalah maritim. Karena kami berada di pinggir teluk Jakarta, sehingga kami kemudian mengambil ciri khas daerah dan itu baru di rintis tahun yang lalu, yaitu maritim. Itu kami sebut sebagai kurikulum KTSP Plus, tapi kalau untuk kelas internasional selain KTSP, dia masih memperoleh yang disebut dengan Curiculum Cambridge. Cambridge itu, mereka harus beli buku-buku sendiri. Buku-bukunya itu ya buku Cambridge, dan berbahasa inggris. Buku-buku itu kalau untuk dua puluh paket saja, misalnya semester lalu yang saksi tahu, pembeliannya Rp. 123.000.000,00 itu ditransfer karena memang itu pembeliannya melalui Cambridge, setiap orang, setiap bulan 20 paket siswa tadi untuk lima mata pelajaran, Rp.123.000.000,00. Karena saksi melihat kwitansinya untuk pembayaran itu. Tetapi mereka punya ujian, yaitu Ujian Cambrigde, Ujian Cambridge untuk mata pelajaran yang lima tadi, satu orang, satu mata pelajaran Rp. 1.400.000,00 setiap semester. Saksi tidak bisa memberikan data pasti. Tetapi beberapa siswa yang masih korespodensi dengan saksi via email.
•    Dari sisi pembelajaran memang mengajar di RSBI maupun di kelas internasional sama. Ketika harus menggunakan media film, ketika harus menggunakan media-media lain seperti internet atau bermain peran dan lain-lain, semua persis sama. Baik itu kelas internasional maupun RSBI. Tapi kalau mata pelajaran IPA tadi, kan untuk kelas internasional semua berbeda jumlah jam. Karena mereka tidak belajar IPS, tapi hanya belajar IPA. Sehingga seluruh mata pelajaran IPA itu lebih banyak.

•    Hanya saja tampaknya perlakuan istimewa dan permakluman sering dilakukan di kelas internasional, RSBI untuk SMA hanya sepuluh di DKI. Sehingga kami memang suka saling mengobrol terutama guru yang satu mata pelajaran dengan saksi. Memang jauh berbeda bayarannya, tapi kalau di SMA 13 dari sepuluh sekolah itu, SMA 13 yang terendah yaitu Rp 7.000.000,00 uang masuknya dengan uang bulanan sebesar Rp 600.000,00 per orang.

2. Musni Umar
•    Sewaktu menjadi Ketua Komite SMA 70 periode 2009 – 2011, serta sebagai orang tua siswa SMA 70 RSBI, dan SMA 6 non-RSBI tentang praktik rintisan sekolah bertaraf internasional di sekolah tersebut.
•    SMA 70 adalah sekolah unggulan, terletak di kawasan Kebayoran Baru berdekatan dengan SMA 6, kedua-duanya adalah sekolah unggulan. Yang salah di dalam masalah RSBI itu, sekolah unggulan ditempelkan RSBI. Seperti SMA 70, kemudian menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik.
•    Adapun permasalahan yang ditimbulkan, pertama adalah permasalahan pemerataan pendidikan. Pendidikan di Indonesia sejatinya adalah untuk semua (education for all).
•    Oleh karena itu, harus bisa diikuti oleh seluruh bangsa Indonesia, murah dan berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Akan tetapi dalam implementasi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, tidak mewujudkan adanya unsur pemerataan pendidikan.
•    Pertama. Dari segi nama, Sekolah Bertaraf Internasional. Orang miskin itu ada budaya rendah diri, dengan nama internasional itu sendiri orang enggak mau masuk. Jadi artinya ini memang nama internasional itu menimbulkan persoalan. Seperti yang saksi sampaikan, sekolah yang sudah unggulan, sudah baik ditempelkan. Jadi akhirnya tidak menghasilkan yang namanya pemerataan pendidikan.
•    Kedua. Dari aspek pembayaran yang disebut Sumbangan Peserta Didik Baru (SPDB), sebelumnya disebutkan adalah iuran peserta didik baru, kemudian sumbangan rutin bulanan, anak-anak miskin mustahil bisa bersekolah di sekolah RSBI. Ketika anak saksi sekolah di sana, di RSBI,

harus mencicil. Saksi pernah menjadi anggota DPR walaupun tidak lama, dosen, doktor, dan saksi harus melakukannya seperti itu, apalagi orang-orang miskin.
•    Sebagai contoh di sini kelas regular. Sumbangan peserta didik baru di SMA 70 adalah Rp11.200.000,00,. Saksi mengajar di UIN Syarif Hidayatullah, itu tidak sebesar itu pembayarannya. Apalagi di UNAS juga sekolah swasta, tidak sebesar itu. Ini sekolah negeri yang dibiayai oleh pemerintah, dibiayai oleh Pemerintah DKI yang sangat banyak uangnya, kenapa mahal seperti itu?
•    Kemudian sumbangan rutin bulanan Rp425.000,00, menurut saksi ini juga mahal. Kelas CB akselerasi sumbangan peserta didik baru Rp11.200.000,00. Kemudian sumbangan rutin bulanan Rp1.000.000,00. Kelas internasional tahun pertama pembayarannya Rp31.000.000,00. Kemudian tahun kedua pembayarannya Rp24.000.000,00. Tahun ketiga pembayarannya Rp18.000.000,00. Besarnya jumlah pembayaran pada sekolah RSBI merupakan bukti bahwa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional telah menjadi sarana komersialisasi pendidikan. Padahal SMA 70 dan sekolah-sekolah pemerintah yang berlabel RSBI sudah mendapat pembiayaan besar dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
•    Permasalahan kedua adalah keadilan dalam pendidikan. Pendidikan seharusnya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai sila kelima Pancasila. Sekolah pemerintah yang mengemban amanat mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak boleh ada kastanisasi, diskriminasi, dan ketidakadilan, akan tetapi RSBI telah menciptakan ketidakadilan.
•    Pertama. Ketidakadilan antara siswa yang kaya dan yang miskin. Sebagaimana dikemukakan di atas, hanya mereka yang kaya yang bisa memasuki pendidikan RSBI yang sangat mahal dibanding sekolah non-RSBI. Sebagai perbandingan SMA 6, kebetulan anak saksi sekolah di situ, istri saksi juga sekolah di situ. Sekarang ini peserta didik baru Rp5.900.000,00, bandingkan dengan Rp11.200.000,00 tadi.
•    Kedua. Ketidakadilan antarkepala sekolah dan guru-guru PNS di sekolah berlabel RSBI dan non-RSBI. Sebagai gambaran besaran gaji guru PNS dan karyawan PNS sesuai peraturan pemerintah yang menggunakan

anggaran APBN dan APBD bahwa penghasilan seorang guru, gaji pokok sekitar Rp4.000.000,00, tunjangan kinerja daerah Rp3.500.000,00, tunjangan remunerasi Rp2.500.000,00, sertifikasi Rp3.000.000,00.
•    Dengan adanya RSBI, maka orang tua siswa melalui komite harus membayar lagi honor kepala sekolah, guru-guru PNS, dan karyawan PNS. Setiap pertengahan bulan di tempat saksi pernah menjadi ketua komite, harus membayar tunjangan dan hari raya, padahal tidak ada dasar hukumnya. Katanya kesepakatan antara komite dan sekolah, ini bentuk lain dari kastanisasi pendidikan.
•    Sebagai gambaran, Kepala Sekolah SMA 70 menerima honor dari komite. Kelas reguler sebelumnya ada yang memberitahukan pada saksi, ketika komite memutuskan Rp. 20.000.000,00 per bulan tambahannya. Kemudian utusan datang ke rumah saksi sebelumnya sampai Rp. 34.000.000,00 per bulan. Kemudian kelas Internasional, ini laporan dari orang tua pada saksi, juga menerima kepala sekolah itu Rp. 5.000.000,00, kemudian dari kelas CB juga menerima Rp. 5.000.000,00 per bulan.
•    Ketiga, ketidakadilan antarsekolah. Sama-sama sekolah Pemerintah, segala kebutuhan pembiayaan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD, seperti pembangunan gedung sekolah, renovasi, biaya telepon, listrik, ATK, tetapi RSBI mendapat Rp. 500.000.000,00 per tahun, katanya sudah turun sebagiannya, kemudian bantuan operasional pendidikan (BOP) Rp. 75.000,00 per siswa, dan bisa memungut biaya yang sangat mahal dari orang tua.
•    Keempat, dengan orang tua siswa. RSBI adalah program Pemerintah, tetapi yang menanggung biaya RSBI dan sangat mahal adalah orang tua siswa, masyarakat sebagai gambaran. Total anggaran pendapatan dan belanja sekolah SMA 70 sekitar Rp15 miliar, sebanyak Rp. 10,3 miliar bersumber dari orang tua, pemerintah menanggung biaya Rp 4,7 miliar. Ini tidak adil dengan kualitas RSBI seperti yang saksi gambarkan tadi, serta pengelolaan keuangan yang jauh dari standar internasional.
•    Ketiga permasalahan kualitas pendidikan, untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas internasional tidak harus menggunakan nama Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional. Menggunakan nama RSBI dan SBI pada sekolah-sekolah pemerintah telah menyesatkan

masyarakat. Realitas menunjukan bahwa RSBY tidak berkorelasi dengan peningkatan kualitas di sekolah. Kalau barometer untuk mengukur berkualitas tidaknya sekolah, dari Ujian Nasional dan ujian seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, maka SMA Negeri berlabel RSBI belum terbukti lebih berkualitas dibanding sekolah non-RSBI.
•    Bukti pertama, tingkat kelulusan tertinggi SMA di DKI Jakarta Tahun 2011 adalah pertama SMA Santa Ursula Lapangan Banteng. Kedua, SMA Kristen 1 BPK Penabur. Ketiga, SMA Labschool Kebayoran, ketiganya adalah sekolah swasta.
•    Bukti kedua, kelas internasional di SMA 70 Tahun 2010 pernah dua siswa tidak lulus ujian nasional gelombang pertama.
•    Bukti ketiga, hampir 100% siswa SMA 70 sesudah naik kelas, kelas 13 ikut bimbingan belajar di luar sekolah, bahkan ada yang sudah masuk bimbingan belajar mulai dari kelas XI. Logikanya kalau tujuan RSBI untuk meningkatkan kualitas supaya melebihi standar nasional, maka seharusnya siswa-siswi tidak perlu ikut bimbingan belajar. Akan tetapi, kita bisa bayangkan berapa orang yang lulus kalau tidak ikut bimbingan belajar. Jadi orang tua sudah membayar mahal, anaknya harus bimbingan belajar lagi.
•    Bukti ke empat, lebih menukik lagi bahwa untuk bisa masuk ITB, hampir tidak ada kaitannya dengan RSBI. Contohnya, anak saksi sekolah di SMA 6 Bulungan, Jakarta Selatan, sekolah non-RSBI. Bisa lulus ujian masuk ITB karena sejak naik kelas XI sudah ikut bimbingan belajar, dan makin dekat ujian nasional, dan ujian masuk ITB, makin intensif bimbelnya. Demikian juga anak saksi yang sekolah di SMA 70, bisa diterima belajar di University Of Malaya karena memenuhi syarat, yaitu nilai ujian nasional di atas rata-rata 8 dan TOEFL-nya mencapai 587. Itu dicapai karena sangat intensif ikut bimbingan belajar, serta kursus Bahasa Inggris sejak SD, SMP, dan SMA, jadi tidak ada kaitannya dengan RSBI.
•    Permasalahan pengelolaan keuangan. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sejatinya dalam pengelolaan keuangan harus berlandaskan transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi yang dialami, dilihat, dan disaksikan di RSBI SMA 70 jauh panggang dari api.
•    Padahal sebagaimana dikemukakan di atas, mayoritas pembiayaan RSBI SMA 70 bersumber dari masyarakat atau orang tua, akan tetapi tidak ada

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sejak proses pemilihan ketua komite tidak disajikan laporan pertanggung jawaban keuangan dengan berbagai alasan yang dibuat. Di RSBI SMA 70 paling tidak terdapat lima penerimaan uang, pertama melalui rekening Komite SMA 70 di Bank Mandiri untuk pembayaran SPDB dan RSB. Kedua, menerima langsung uang dari orang tua atau siswa di loket sekolah, baik pembayaran SPDB maupun RSB. Ketiga, penerimaan dan pengeluaran kelas internasional. Keempat, penerimaan dan pengeluaran kelas CB. Kelima, penerimaan dan pengeluaran dari pemerintah, seperti bantuan operasional pendidikan dan pembayaran listrik, telp, dan sebagianya.
•    Dari lima penampungan uang di SMA 70 yang diketahui dan bisa dikontrol oleh Komite SMA 70 hanya satu rekening di Bank Mandiri, yaitu dari kelas reguler. Selain itu pengurus komite sama sekali tidak mempunyai akses untuk mengetahui apalagi melakukan kontrol sesuai fungsi komite.
•    Oleh karena tidak ada transparansi dan akuntabilitas, maka melalui salah seorang orang tua siswa SMA 70 yang bekerja di BPKP DKI Jakarta, kami mohon bantuan untuk dilakukan audit investigasi. Hasilnya amat mengejutkan karena walaupun yang diaudit sangat terbatas, terdapat uang orang tua di rekening liar diduga rekening pribadi kepala sekolah sebesar Rp1,2 miliar yang tidak dicatat dan tidak tercatat dalam pembukuan sekolah ataupun komite.
•    BPKP mengatakan, “Ini hanya kesalahan administrasi.” Sementara komite berpendapat sebaliknya, ada indikasi tindak pidana korupsi, kalau tidak dilakukan audit, uang itu pasti hilang. Keinginan komite untuk membenahi keuangan sekolah yang mayoritas bersumber dari masyarakat, dilakukan dengan menyurat kepada kepala BPKP DKI supaya dilakukan audit investigasi dan dibuatkan tata kelola keuangan SMA 70 yang pasti berguna bagi RSBI lainnya. Meminta kepada kepala sekolah tidak boleh menerima langsung uang dari orang tua siswa dan sumbangan, tetapi semuanya harus melalui bank. Komite supaya mempunyai akses untuk mengontrol penerimaan dan penggunaan uang dari kelas internasional, kelas CB akan tetapi semuanya tidak diterima oleh kepala sekolah.
•    Kelima, RSBI sekolah di atas sekolah. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 Bab 13 tentang   Pendidikan   dan   Kebudayaan   menegaskan   bahwa negara

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Seharusnya biaya pendidikan di semua jenjang yang dilaksanakan oleh pemerintah murah dan berkualitas karena pembiayaannya sudah ditanggung oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Akan tetapi di era reformasi ini pembayaran itu justru mahal.
•    Ini contoh bahwa guru-guru itu menerima honor dari komite. Terus kemudian itu contoh bahwa kepala sekolah menerima Rp. 20.000.000,00, juga tidak ada dasar hukumnya tapi kita harus membayarnya. Kemudian terus lagi contohnya, itu juga rekapitulasi. Sampai komite harus membayar penanggulangan tawuran. Jadi semua dibayar oleh komite dan itulah sebabnya mengapa mahal. Surat kepala sekolah karena ada yang mengatakan bahwa kepala sekolah tidak tahu menahu tentang pembayaran. Itu buktinya kepala sekolah menulis surat kepada orang tua supaya membayar untuk menerima rapor itu harus membayar tentang SPDB atau pun RSB.
•    SMA 70 Jakarta puluhan tahun sudah berdiri dan dikenal sebagai sekolah unggulan, sekolah favorit. Setelah ditetapkan sebagai RSBI tak ubahnya ada sekolah di atas sekolah. Kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, guru-guru dan karyawan PNS, sudah digaji negara. Adanya RSBI orang tua siswa melalui komite sekolah harus lagi menggaji mereka. Begitu juga penyediaan fasilitas gedung, ruangan kelas, komputer, dan sebagainya, sudah ditanggung negara, orang tua harus lagi ikut menanggung. Alasan diadakannya RSBI untuk meningkatkan kualitas di atas standar nasional, kenyataannya tidak bisa dicapai karena guru-gurunya itu-itu juga, kurikulumnya tidak ada perubahan yang signifikan, dan budaya sekolah tidak berubah. Maka jangan heran kalau kualitas RSBI masih seperti yang dulu sebelum menjadi RSBI.
•    Yang beda ada layanan sertifikat internasional yang merujuk kepada Cambridge University, tetapi tidak berkaitan dengan peningkatan kualitas dan konsekuensinya harus membayar mahal karena memakai nama Cambridge dan mendapat sertifikat dan guru bahasa Inggris yang sudah

tentu harus mengeluarkan devisa, padahal Saksi/Ahli dari Pemerintah menegaskan RSBI untuk menyetop keluarnya devisa.
•    Penutup. Alasan adanya RSBI untuk memberi layanan kepada anak-anak pintar sebenarnya tidak relevan karena sekolah yang berlabel RSBI dan NonRSBI sudah didikrikan kelas CB, kelas akselerasi. Mereka yang cerdas diarahkan masuk ke kelas itu dengan masa pendidikan yang dipercepat untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.
3. Heru Narsono
•    Sekolah kami dimulai pada tahun 2007. Anak kami diterima di SD IKIP Rawamangun melalui tes penyaringan. Setelah satu setengah bulan kemudian kami diundang dan dikumpulkan di aula dan disodorkan kertas kosong yang diatasnya diberi materai untuk kesediaan membayar uang masuk Rp. 6.200.00,00 dengan SPP Rp. 150.000,00 per bulan. Pada saat itu, terjadi keributan dan kami menyatakan keberatan. Akibat dari keberatan itu, kami yang diikuti oleh beberapa orang tua murid yang lain, mulai timbul intimidasi yang terjadi terhadap anak-anak kami.
•    Intimidasi itu terkoordinir dan spontan yang dilakukan oleh sesama teman kelasnya. Di kelas sampai ada yang mengatakan, “Eh, kamu jangan sok ngatur deh, belum bayar saja mau ngatur-ngatur!” Itu kalau terjadi, mereka pada saat kerja kelompok. Yang kedua, “Kalau lu mau masuk kelas pintar, bayar dulu dong!” jadi, di sekolah kami ini ada kelas unggulan, kelas orang pintar, kelas tidak pintar, dan kelas yang kurang pintar, di luar ada juga kelas akselerasi. Dan ketiga, ada anak kami dibilang, “Bayar dulu dong, entar kalau kita enggak bisa jalan kalau enggak bayar, kita enggak bisa jalan-jalan, payah lu!” dan yang paling miris terjadi di kelas 3, murid yang bernama Ajeng Kristina Abigail, sekarang kelas 4C mendapat ejekan yang bersifat sara dari teman sekelasnya. Dia mengatakan, “Hei, Kristen miskin, kalau lu enggak bayar sekolah, kelas kita nanti tidak bisa ikut belajar di luar kelas!” Itu yang di antara sesama murid. Dan tidak cukup dari itu, dengan itu guru pun ikut mengintimidasi putra-putri kami. Di depan kelas mereka mengatakan, “AC kelas akan dimatikan karena sekolah tidak punya uang untuk bayar listrik.” Setelah itu, “Bagi murid yang belum membayar uang sekolah tidak boleh ikut kegiatan sekolah.” Dan kadang terucap, “Sekolah ini bagus, pakai AC, terkenal, RSBI, jadi boleh dong kalau dimintai bayaran.

Kalau mau gratis, ya sekolah di tempat lain saja, di sekolah yang biasa-biasa saja, jangan di sini!” Dan lebih miris lagi, “Profesi guru di sekolah kami sudah menjadi debt collector, sering menagih langsung ke murid di depan kelas sambil berkata, “Zaman sekarang tidak ada yang gratis, di Jakarta kencing saja bayar, apalagi sekolah RSBI. Kalian kan sekolah diantar pakai mobil, punya rumah, dan pakai Hp, masa kalian enggak mau bayar uang sekolah? Yang enggak bayar uang sekolah, tidur di kolong jembatan saja!”
•    Kemudian, guru kalau menjelang terima rapor akan mengatakannya, “Bagi yang tidak membayar uang sekolah, rapornya akan ditahan.” Sehingga ada mobilisasi orang tua murid mengantre di depan loket untuk membayar uang sekolah karena mereka khawatir rapornya akan ditahan.
•    Dan terakhir, bulan kemarin, ada anak kelas 6 yang bernama Farhan. Untuk mengikuti ujian susulan, itu dipersulit karena dia ikut susulan karena dia baru kena demam berdarah, sampai dia nangis di rumah dan mengeluh kepada orang tuanya. Tidak cukup dengan guru-guru mengintimidasi anak kami, kemudian dilakukan juga oleh komite sekolah. Di komite sekolah, mereka memampangkan atau mengumumkan daftar nama pembayaran uang sekolah di tempat yang strategis, contohnya di pintu gerbang, di depan kelas, di mana di dalam daftar pembayaran tersebut tercantum juga nama-nama murid yang tidak atau belum membayar. Sesudah itu, tidak mengizinkan beberapa murid untuk mengikuti kegiatan pelantikan pramuka. Padahal di dalam pramuka mengandung banyak nilai-nilai pendidikan berkarakter.
•    Yang kedua, tidak mengizinkan Safa, kelas V, untuk mengikuti pelajaran matematika dengan cara diusir dan disuruh belajar di luar kelas. Kebetulan juga disaksikan oleh pihak Komnas Anak, perlindungan anak yang kebetulan waktu itu berkunjung ke sekolah.
•    Ketiga, menghalangi murid bernama Punoti, Bungade, Kevin, Safa masuk ke sekolah, mereka dicegat di gerbang sekolah. Baru memperboleh masuk ke kelas setelah seluruh murid yang lain telah masuk ke ruang kelas masing-masing. Tidak cukup dari pihak orang tua, dari sesama murid, dari komite, dari guru, pihak dinas kecamatan pun ikut mengintimidasi orang tua murid dengan mengumumkan kepada seluruh warga sekolah bahwa kami orang tua murid yang tidak membayar dicap sebagai kelompok pengacau,

mungkin karena sikap kami yang tidak mau membayar banyak diikuti oleh orang tua murid yang lainnya.
•    Yang kedua yang miris sekali di birokrasi Dinas Pendidikan, meminta kepada Gubernur DKI untuk menghentikan atau mencabut kami sebagai warga DKI, surat dengan suku dinas.
•    Yang ketiga, memerintahkan kepala sekolah agar mengeluarkan anak-anak kami dari sekolah sesuai dengan surat Instruksi Kepala Seksi Dinas Kecamatan 001 Tahun 2010 juga terlampir, sehingga menggembok atau menyegel sekolah agar kami tidak dapat mengadakan kegiatan di sekolah yang biasanya kami suka melakukan hari Sabtu, ada fotonya juga, dan kami juga mengalami diskriminasi terhadap anak kami, anak kami dihambat untuk dapat turut mengevaluasi hasil KBM putra putri kami dengan cara tidak diberikannya soal-soal yang telah diujikan, sehingga kami tidak mengetahui kebenaran hasil dari anak-anak kami.
•    Kedua, dianulirnya anak-anak yang sudah diterima melalui tes dikarenakan orang tua murid yang bersangkutan tidak mampu melunasi pada waktu yang sudah ditentukan, itu tertulis di surat Inspektorat Nomor 482 juga terlampir.
•    Dan ketiga, pindahnya salah satu murid kelas III D bernama M. Arif Rahman pada tahun 2010 ke sekolah lain dikarenakan sering ditagih atau diminta pembayaran uang sekolah oleh komite sekolah dan pihak sekolah sehingga membuat ketidaknyamanan dan rasa malu siswa tersebut.
•    Keempat, tidak diperkenankan putra-putri kami mengikuti remedial atau perbaikan sehingga nilai putra-putri kami di rapor tidak maksimal.
•    Kelima, tidak diberikannya kesempatan kepada murid-murid yang tidak membayar uang sekolah untuk mengikuti lomba-lomba yang diadakan di tingkat lokal, kecamatan, kota madya, maupun provinsi karena kami sudah diberi tahu si A yang ikut, si B yang ikut, kami tidak tahu dan tidak pernah terjadi penyaringan.
•    Keenam, adanya kelompok kelas, yaitu kelompok kelas yang diperuntukkan bagi anak pintar, kelas anak kurang pintar, dan kelas anak tidak pintar. Kami pun juga sudah menanyakan kepada dinas dengan surat kami Nomor 5207-11 tertanggal 20 Juli 2011 juga terlampir.

•    Kurikulum, sama dengan sekolah reguler lainnya tidak berbeda. Mata pelajarannya maupun baik KTSP-nya, bahkan di reguler yang lain yang tidak RSBI ada keunggulan lokal yaitu ekskul angklung dan tari tradisional, kami juga sudah melampirkan buktinya. Dan manajemen rapor, ada rapor yang ditulis, menggunakan pensil, bahkan ada yang dikosongkan, penempatan nilai pada rapor tidak transparan, kami sudah juga melayangkan surat kepada pihak dinas tahun 2009 bulan April tanggal 6 dan tanggal 29, tapi sampai saat ini kami tidak pernah mendapat jawabannya.
•    Manajemen sekolah, tidak ada rotasinya guru yang sudah 15 tahun sampai 30 tahun bertugas di sekolah tersebut, dalam kurun waktu 4 tahun dari 2007 hingga 2011, telah mengalami pergantian kepala sekolah sebanyak lima kali, di mana kami sampai saat ini tidak tahu alasan dari pemindahaan tersebut dan berdampak merugikan putra-putri kami dalam mengikuti KBM di sekolah.
•    Pihak sekolah membuat anggaran fiktif yang bernama kelebihan jam mengajar itu juga terjadi di sekolah kami, Pak Musli dari SMA 70, sehingga orang tua murid harus menanggung beban anggaran sebesar Rp750.000.000,00 per tahun, namun sejak diterimanya surat Inspektorat Pemerintah Nomor 482 Tanggal 16 April 2010, butir tiga, oleh pihak sekolah menyiasati dengan mengubah pos anggaran KJM tersebut menjadi pos anggaran insentif guru yang nilainya berkisar sama.
•    Tidak transparansinya pengelolaan manajemen dan tata kelola dana pendidikan, baik dana dari APBN, APBD, block grant, dan dana masyarakat berpotensi timbul perilaku korup di tingkat satuan pendidikan.
•    Materi kurikulum, anak-anak kami selama lima tahun ini diberikan pendidikan yang menggunakan buku-buku yang meterinya tidak pantas untuk anak-anak SD, karena buku-buku tersebut berisi kekerasan, perselingkuhan serta mengajarkan kepada murid-murid bagaimana caranya merusak rumah tangga orang dan sadisme. Buku pelajaran PLBJ juga kami cantumkan disini untuk kelas satu sampai kelas lima, penerbit Widya Utama. Kami juga sudah menanyakan ke pihak dinas, tapi dari Tahun 2010 juga tidak ada tanggapan karena sekolah ini adalah sekolah RSBI, maka anak-anak kami menggunakan buku cetak lebih dari satu macam dalam

mengikuti KBM di sekolah, di mana sering membuat murid bingung dikarenakan isi informasi buku yang satu dengan yang lainnya berbeda dan membuat anak-anak tidak dapat memperoleh kepastian informasi yang benar. Contoh di buku IPS, Agama Hindu masuk ke nusantara pada abad pertama, di buku yang satu, pada abad keempat. Kemudian, kitab Kartajaya pada masa Kerajaan Kediri, di buku yang satu pada Kerajaan Tarumanegara, Masjid Baiturrahman Tahun 1607-1636 dibangun, di buku yang satu abad 15. Dan masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang membinggungkan putra-putri kami dalam menempuh ilmu.
•    Mengenai permasalahan mutu, buku, dan proses pengadaanya, kami sudah mencoba dan berpartisipasi dengan menanyakan kepada kepala dinas pendidikan, dengan Nomor Surat 49, tanggal 27 Juli 2008, dan Nomor 55 tanggal 14 Agustus 2008. Tapi, sampai saat ini juga tidak mendapat jawaban. Untuk hasil tahun 2011, kami sudah melayangkan juga kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, mengenai hal-hal sebagai berikut.
•    Mempertanyakan hasil evaluasi RSBI, kami melalui surat Nomor 43 tanggal 3 Mei 2011 sampai sekarang belum juga dijawab. Sesudah itu, kedatangan Bapak Menteri ke sekolah anak kami secara mendadak tahun 2010 yang sampai hingga saat ini, kami tidak tahu apa maksud dan tujuan, serta hasilnya. Sehingga menjadi bahan candaan di antara orang tua murid, seperti permainan jelangkung, di mana dalam permainan jelangkung itu ada ucapan, “Jelangkung, jelangkung, datang tidak diundang, dan pulang tidak diantar.” Kami sudah menanyakan surat kami ke Nomor 51, tanggal 24 Oktober tahun 2011, belum juga dijawab.
•    Kami sebagai stakeholder dari jalannya pendidikan di Jakarta, khususnya dan di Indonesia umumnya, merasakan dan mengalami sesunguhnya pemerintah belum mampu memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan karena kami harus diwajibkan atau dibebankan membayar mahal untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan dan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, konstitusi, wajib belajar 9 tahun.
•    Di sekolah RSBI, hampir 90% muridnya mengikuti bimbel di luar sekolah, sehingga dapat dikatakan bahwa sekolah RSBI tidak dapat menjamin

tentang mutu yang diberikan dan menjamin untuk mendapatkan hasil akhir pendidikan yang berkualitas karena untuk mendapatkan itu, anak-anak kami harus bimbel di luar sekolah. Di sekolah RSBI, peserta didiknya yang berasal dari lingkungan di sekitarnya sedikit sekali. Sehingga menutup warga sekitarnya untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan secara gratis. • Keempat, menimbulkan potensi konflik sosial atau kastanisasi. Di antara satu dengan yang lainnya, seperti tawuran atau penyerangan sekolah regular terhadap sekolah RSBI

[2.3]     Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar Keterangan dari Pemerintah pada persidangan tanggal 6 Maret 2012 serta telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. UMUM
Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, karena pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya dalam ayaf (3) disebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada visi dan misi pendidikan nasional serta kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan nasional. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat yang memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk daya saing pendidikan Indonesia dalam skala global. Dalam era informasi dan komunikasi saat ini, manajemen produksi dan sumber daya manusia bertumpu pada teknologi digital dan jejaring (networking) dengan orientasi global. Hal ini

menuntut perlunya pergeseran prioritas dan diversifikasi sasaran program pendidikan dengan pendekatan Inovatif dan kreatif yang memungkinkan Indonesia dapat berperan aktif dalam percaturan global tanpa kehilangan jati diri.

II.   KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a.    perorangan warga negara Indonesia;
b.    kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c.    badan hukum publik atau privat; atau
d.    Iembaga negara.
Kemudian dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD
1945.
Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan Nomor 010/PUU-111/2005 merumuskan secara Iebih ketat pengertian dan batasan tentang persyaratan legal standing berdasarkan hak konstitusional Pemohon, yaitu :
1.    adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2.    hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
3.    bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4.    adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
5.    adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima kriteria tersebut tidak dapat dipenuhi secara kumulatif, maka Pemohon dapat dipastikan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian (perkara) ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 50 ayat (3) UU MK menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf intemasional. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pembukaan, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 36 UUD 1945, sehingga pemberlakuan pasal tersebut menimbulkan kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional bagi para Pemohon.
Untuk mengetahui apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi, perlu dicermati dalil-dalil Pemohon dan dikaitkan dengan kriterial persyaratan legal standing sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II1/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005.
Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menurut mereka hak konstitusionalnya dirugikan secara langsung atas berlakunya Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, yaitu:
1.    Pemohon I (Andi Akbar Fitriyadi) adalah warga negara Indonesia dan orang tua dari AI Zufaryaskur Akbar, pada tanggal 25 Mei 2010 melakukan pendaftaran untuk tahun ajaran 2010-2011 di SD Negeri 02 Menteng, Jakarta Pusat, yang berstatus RSBI. Pemohon mengurungkan pendaftaran anaknya Al Zufaryaskur Akbar setelah mendapat informasi dari Petugas Penerimaan Siswa Baru SD Negeri 02 Menteng bahwa kegiatan siswa di sekolah tersebut sebagian dibiayai oleh orang tua siswa.
2.    Pemohon II (Nadia Masyukuria) adalah warga negara Indonesia dan orang tua dari Nabilah, siswa SMP Negeri 1 Jakarta yang berstatus RSBI, Uzair Adli, dan Naurah Hanani, Siswa SD Negeri 02 Menteng, Jakarta Pusat, yang berstatus RSBI. Nabilah menjadi korban kebijakan pihak SMP Negeri 1 Jakarta (RSBI), yang telah memungut Sumbangan Rutin Bulanan (SRB) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sumbangan Peserta

Didik Baru (SPDB) sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) yang diberitahu setelah proses belajar mengajar berjalan dua bulan. Pihak sekolah tidak pernah menanggapi permohonan keringanan biaya yang diajukan oleh Pemohon II. Biaya atau sumbangan pendidikan yang memberatkan Pemohon II juga terjadi di SD Negeri 02 Menteng, Jakarta Pusat, tempat Uzair Adli dan Naurah Hanani sekolah.
3.    Pemohon III (Milang Tauhidia) adalah warga Negara Indonesia dan orang tua dari Muhammad Aufa Athallah dan Muhammad Adil Berjuang. Muhammad Aufa Athailah, siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Jakarta (RSBI). Walaupun bersekolah di RSBI, tetapi faktanya berada di kelas regular yang AC-nya sering mati dan gurunya kurang berkualitas, sernentara kelas RSBI AC-nya selalu berfungsi dan guru gurunya berkualitas. Muhammad Adil Berjuang, siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Jakarta, ditempatkan pada kelas RSBI, hat mana membebani Pemohon III karena wajib membayar Sumbangan Rutin Bulanan (SRB) dan Sumbangan Peserta Didik Baru
(SPDB).
4.    Pemohon IV (Jumono) adalah warga negara Indonesia dan orang tua siswa, karyawan dan menjabat sebagai Sekretaris Aliansi Orang Tua Murid Peduli Pendidikan Indonesia (APPI).
5.    Pemohon V (Lodewijk F. Paat) adalah warga negara Indonesia, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta dan aktif di Koalisi Pendidikan.
6.    Pemohon VI (Bambang Wisudo) adalah warga negara Indonesia dan aktivis Pendiri Sekolah Tanpa Batas dan melakukan advokasi bidang pendidikan.
7.    Pemohon VII (Febri Hendri Antoni Arif) adalah warga negara Indonesia, bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesian Corruption Watch (ICW) dengan Jabatan Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik yang aktif melakukan advokasi bidang pendidikan. Pemerintah memberikan tanggapan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut ini.
1. Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon, baik sebagai perorangan maupun sebagal anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, tidak secara spesifik (khusus) menyebutkan atau menjelaskan hak

dan/atau kewenangan konstitusional apa dari para Pemohon yang dirugikan atas keberlakuan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, padahal Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU MK mensyaratkan uralan spesifik dan jelas mengenal hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tidak memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.
2.    Para Pemohon tidak mempunyai hak konstitusional atas berlakunya Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, karena yang mempunyai hak konstitusional dengan ketentuan pasal tersebut adalah setiap anak Indonesia yang masih dalam usia sekolah. Sedangkan Pemohon I s.d. Pemohon IV adalah orang tua siswa dan Pemohon V s.d. Pemohon VII adalah aktivis. Dengan kata lain, Para Pemohon tidak mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam kaitannya dengan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Pemohon I s.d. Pemohon IV sebenarnya menurut hukum hanya dapat bertindak dalam pengajuan permohonan pengujian ini untuk mewakili anak-anak mereka yang masih dalam usia sekolah dan hal itu harus disebutkan secara tegas dalam permohonan.
3.    Pemohon I s.d. Pemohon IV dengan kedudukan sebagai orang tua siswa, lebih tepatnya anak-anak para Pemohon, tidak mempunyai halangan sama sekali untuk masuk ke satuan pendidikan bertaraf intemasional (RSBI), karena RSBI bersifat terbuka dan tidak diskriminatif. Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tidak memberikan pembatasan berdasarkan kemampuan ekonomi, orang kaya atau miskin sama sama mempunyai hak untuk masuk RSBI. Masuk RSBI adalah hak konstitusional setiap anak Indonesia. Bagi siswa (peserta didik) yang tidak mampu secara ekonomi akan diberikan bantuan pendidikan dan/atau beasiswa oleh Pemerintah. Dengan kata lain Pemohon I s.d. Pemohon IV tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, karena Pasal tersebut tidak memuat hambatan atau pembatasan bagi anak-anak para Pemohon untuk masuk RSBI. Oleh karena itu, Pemohon I s.d. Pemohon IV tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing)

untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945.
Sementara   Pemohon  V  s.d.   Pemohon  VII   tidak mempunyal kepentingan dengan berlakunya Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, karena mereka tidak berkedudukan sebagai orang tua dan tidak mempunyal anak untuk masuk RSBI. Pemohon V s.d. Pemohon VII adalah  aktivis  dart  lembaga  swadaya  masyarakat yang tidak mempunyai kaitan dengan penyelenggaraan RSBI. Oleh karena itu, Pemohon V s.d. Pemohon VII tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945. 4.  Tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara berlakunya Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas dengan kerugian konstitusional yang faktual atau potensial akan terjadi terhadap para Pemohon. Seharusnya para Pemohon mempunyai tujuan (causa) yang jelas dengan mengajukan permohonan pengujian tersebut, agar mereka menjadi Pemohon yang beritikad baik. Pemberlakuan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tidak menimbulkan atau akan menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon. Ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tidak menghilangkan, mengurangi, atau menghambat hak anak-anak dari para Pemohon untuk masuk RSBI. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka menurut pendapat Pemerintah bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945.

III.     PENJELASAN PEMERINTAH ATAS POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN
Merujuk pada permohonan, para Pemohon pada pokoknya menyatakan alasan permohonan bahwa satuan pendidikan bertaraf intemasional:
1.    bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa;
2.    bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
3.    menimbulkan dualisme sistem pendidikan di Indonesia;
4.    merupakan bentuk baru Iiberalisasi pendidikan;

5.    menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan; dan
6.    berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.
Selanjutnya, para Pemohon menyatakan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pembukaan, Pasal 28C ayat (1), Psal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 36 UUD 1945. Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas berbunyi: “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf intemasional”.
Berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945 tersebut, terlebih dahulu Pemerintah menjelaskan mengenai satuan pendidikan atau sekolah bertaraf intemasional (SBI). SBI yang saat ini masih berupa rintisan (RSBI) adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP), dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan). Indonesia sampai saat ini belum memiliki sekolah bertaraf intemasional.
Tujuan penyelenggaraan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi dari negara maju; daya saing komparatif tinggi (kemampuan untuk menyebarluaskan keunggulan Iokal yang tidak dimiliki oleh negara lain di tingkat intemasional); kemampuan bersaing dalam berbagai lomba intemasional dan/atau bekerja di luar negeri; kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing Iainnya; kemampuan berperan aktif secara intemasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia; kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional.
Dewasa ini terdapat kecenderungan kuat dari negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan satuan pendidikan atau sekolah bertaraf internasional, walaupun penyebutannya berbeda-beda, misalnya di kawasan Asia seperti Singapura, Malaysia, Philipina, Cina, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan sebagainya, untuk menghasilkan lulusan   yang memiliki   kemampuan dan

daya saing global. Sekolah bertaraf internasional ini menjadi pusat-pusat unggulan pendidikan (centre of excellence) dan sekaligus menjadi model bagi sekolah-sekolah lainnya untuk memajukan diri, sehingga kualitas, relevansi, dan proses pendidikan Indonesia mendapat pengakuan secara intemasional. Pada tahun ajaran 2009/2010 jumlah sekolah pada jenjang pendidikan dasar 173.118 dan menengah 19.435 sehingga berjumlah 192.553 sekolah, sedangkan jumlah sekolah berstatus RSBI di seluruh Indonesia saat ini mencapai 1.343 sekolah, dengan rincian SD sebanyak 239, SMP sebanyak 351, SMA sebanyak 363, dan SMK sebanyak 390. Siswa RSBI berasal dari seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan orang mampu atau kurang mampu secara ekonomi dengan penerimaan siswa baru dilaksanakan berdasarkan potensi akademik. Misalnya, sebanyak 27,96% untuk SMP RSBI tahun 2011 dari seluruh siswa tidak dikenakan pungutan biaya uang pangkal dan sebanyak 13,74% tidak dipungut biaya bulanan (bukti terlampir). Mereka yang tidak dikenakan pungutan adalah siswa yang berasal dari kelompok masyarakat yang tingkat ekonominya belum memadai (kurang mampu). RSBI menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Namun, dalam forum intemasional bagi mata pelajaran tertentu dapat menggunakan bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya sebagai bahasa pengantar. Bahkan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Sejarah, dan muatan lokal harus menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Dalam penilaian hasil belajar, siswa RSBI diperlakukan sama dengan siswa sekolah lainnya, yaitu sama-sama wajib mengikuti ujian nasional, untuk menilai pencapaian kompetensi. Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Peran aktif itu hanya dapat terlaksana jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang memiliki daya saing global. Untuk itu, salah satu Iangkah yang ditempuh adalah menyelenggarakan RSBI yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki:
a.    kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan yang diperkaya dengan standar kompetensi tertentu dari negara maju;
b.    daya saing komparatif tinggi;
c.    kemampuan bersaing dan berperan aktif secara global, baik dalam berbagai lomba maupun kerja; dan

d. kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris, serta menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi tanpa kehilangan jadi din sebagai bangsa Indonesia.
Selanjutnya,   Pemerintah   memberikan   penjelasan   dan/atau tanggapan
terhadap pokok permohonan pengujian yang diajukan oleh para Pemohon
sebagai berikut ini.

A. SATUAN     PENDIDIKAN     BERTARAF     INTERNASIONAL TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN SEMANGAT MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
1. Untuk melaksanakan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka .mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”, yaitu UU No Sisdiknas. Undang-Undang ini menegaskan fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, seluruh pengaturan yang dimuat dalam UU Sisdiknas secara filosofis, substantif, dan normatif diarahkan pada pencerdasan kehidupan bangsa.
Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan kebijakan dan program program pendidikan yang mampu mewadahi keberagaman kemampuan peserta didik agar potensi masing-masing peserta didik berkembang secara optimal sehingga menjadi manusia yang badman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulla, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Ragam kemampuan anak tersebut dapat diwadahi dalam satuan pendidikan atau program yang memang sengaja dirancang untuk itu. Oleh karena itu, pemberian layanan pendidikan yang beragam bukanlah suatu diskriminasi tetapi justru merupakan layanan pendidikan yang diperlukan untuk mewadahi kenyataan adanya keragaman taraf kemampuan yang membutuhkan pula beragam layanan pendidikan.

2.    Standar Nasional Pendidikan (SNP) harus dipahami dengan tepat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 angka 1: “Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia”. Ketentuan ini, secara operasional harus dimaknai bahwa akan ada sejumlah sekolah yang belum mencapai kriteria SNP; yang sudah memenuhi SNP; dan yang melampaui SNP. Hal ini memiliki implikasi bahwa sekolah-sekolah yang masih dibawah SNP harus diusahakan memenuhi SNP, dan yang telah memenuhi SNP harus diberi peluang dan fasilitasi untuk melampaui SNP.
Pendidikan nasional secara bertahap harus menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UU Sisdiknas, yang pada gilirannya akan mampu membangun kehidupan bangsa yang cerdas. Dalam kaitan ini, semua RSBI harus didorong dan difasilitasi untuk secara bertahap menjadi sekolah bertaraf intemasional yang tidak lain dari satuan pendidikan nasional yang memiliki kinerja dan budaya mutu unggul baik dalam proses maupun hasil lulusannya. Dengan demikian, satuan pendidikan yang difasilitasi untuk menjadi sekolah yang kualitasnya di atas SNP itulah yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Intemasional (RSBI).
3.    Sistem Pendidikan Nasional harus selalu adaptif terhadap perkembangan lingkungan eksternal terutama perubahan lingkungan secara global. Dengan kata lain, frasa bertaraf internasional harus dimaknai sebagai patok-duga (benchmark) yang berfungsi untuk memacu peningkatan mutu pendidikan nasional. Adalah suatu kekeliruan apabila frasa bertaraf intemasional dipahami secara konotatif sebagai merendahkan SNP. RSBI sangat mengutamakan kemampuan peserta didik sesuai kecerdasannya dan tidak mengutamakan faktor ekonomi, tetapi lebih mengutamakan potensi kemampuan anak antara lain kecerdasan, bakat, dan minat yang beragam. Keberagaman dalam potensi dan kemampuan itu yang perlu diwadahi dengan Iayanan pendidikan yang beragam agar masing-masing mencapai kemampuan secara optimal. Dalam penerimaan peserta didik baru di SMP dan SMA

RSBI, nilai UN peserta didik dijadikan pertimbangan utama. Dalam rangka memberikan layanan optimal diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Namun, tidak berarti bahwa kriteria memadai itu selalu dimaknai dalam bentuk uang sehingga dianggap mahal. Beban ini harus menjadi tanggung jawab utama dari penyelenggara pendidikan (Pemerintah dan pemerintah daerah), khususnya untuk biaya investasi dan biaya operasi.
4. Pengaturan dan penyelenggaraan RSBI tidak bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa dan rasa nasionalisme sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan UU Sisdiknas, tetapi justru memberi kesempatan bagi peserta didik yang mempunyai potensi dan kemampuan di atas rata-rata untuk mengembangkan diri menjadi manusia cerdas sebagai harapan bangsa di masa depan agar bangsa Indonesia dapat berdiri setara dan bersaing dengan bangsa lain dalam kehidupan global.
Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa penyelenggaraan pendidikan
nasional adalah tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Oleh karena itu, Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tidak bertentangan dengan
semangat mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. SATUAN   PENDIDIKAN   BERTARAF   INTERNASIONAL TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
1. Negara Republik Indonesia dibentuk, antara lain, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian, Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang babas memilih pendidikan dan pengajaran. Ketentuan pasal-pasal tersebut meletakkan landasan sistem pendidikan nasional untuk memberikan layanan pendidikan yang beragam sesuai keragaman kemampuan, kecerdasan, minat, dan bakat peserta didik (siswa).   Layanan   pendidikan   yang   beragam   bertujuan untuk

memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana telah disahkan dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, antara lain, meliputi prinsip nondiskriminasl dan kepentingan yang terbaik bagi anak.
2.    Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Hak-hak Anak. Pasal 5 UU Sisdiknas menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 6 menentukan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Untuk menjamin pemenuhan hak warga negara tersebut, Pasal 11 menetapkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan Iayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. RSBI diselenggarakan atas amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas.
3.    Sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Sisdiknas, pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Ayat (3) menentukan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf intemasional pads semua jenjang pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Negara telah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari APBN dan APBD.
4.    Pasal 9 UU Sisdiknas menyatakan bahwa -masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini memberikan landasan bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1), pendanaan pendidikan menjadi tanggung

jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan. pendidikan dari masyarakat antara lain dapat berupa sumbangan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan. Sehingga dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan RSBI merupakan hal yang legal dan wajar sesuai dengan kemampuan masing-masing.
5.    Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pemerintah telah menjabarkan tujuan tersebut ke dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetis. Untuk merealisasikan maksud tersebut kebijakan pembangunan pendidikan nasional disusun secara konkrit, terencana dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun 2010-2014 adalah peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik (guru dan dosen); peningkatan mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan lulusannya; pemberdayaan kepada sekolah dan pengawas sekolah; penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa; pengembangan pendidikan yang bisa membentuk manusla berjiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha; penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan; peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan; penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dibidang pendidikan; penyediaan buku teks berkualitas dan murah; rasionalisasi pendanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; penguatan kemitraan strategis antara dunia pendidikan dengan masyarakat dan dunia usaha; penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal; akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana; dan penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
6.    Dalam rangka memenuhi kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan

dalam upaya peningkatan layanan bagi masyarakat, yaitu meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. Layanan pendidikan melalui RSBI merupakan salah satu strategi jangka panjang yang visioner dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Untuk itu pemerintah telah memberikan dukungan dan pembinaan kepada semua satuan pendidikan termasuk RSBI antara lain: (a) pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian; (b) peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (c) peningkatan kualitas manajemen sekolah; (d) pelaksanaan pendidikan karakter, (e) pengembangan bahan ajar; (f) subsidi biaya operasional; (g) subsidi biaya investasi sekolah (Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi, dll); dan (h) pengiriman siswa, pendidik dan tenaga kependidikan dalam forum intemasionai. Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional adalah tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tidak bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. [Bahkan apabila Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi kekosongan pegangan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan visioner].

C. SATUAN     PENDIDIKAN     BERTARAF     INTERNASIONAL TIDAK
MENIMBULKAN DUALISME SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA
1. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,  nonformal,  dan  informal pada setiap jenjang dan jenis

pendidikan. Satuan pendidikan hanya merupakan bagian dari sistem pendidikan, yaitu sekolah. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar (SD dan SMP), pendidikan menengah (SMNSMK), dan pendidikan tinggi. Sementara jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. RSBI adalah strategi untuk mencapai mutu yang unggul serta tahapan menuju sekolah bertaraf intemasional. Dengan demikian RSBI merupakan satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional.
2.    Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menyatakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf interasional. Ketentuan pasal tersebut telah jelas dan tegas menggarisbawahi bahwa yang dikembangkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah satuan pendidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan bukan merupakan sistem tersendiri karena RSBI adalah satuan pendidikan yang sudah mencapai stdndar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan tertentu.
3.    RSBI menggunakan kurikulum yang mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan substansi dan proses pembelajaran di negara maju. RSBI sama sekali tidak menggunakan kurikulum dari negara lain, tetapi menggunakan kurikulum nasional sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pemerintah telah mengembangkan kerangka dasar kurikulum yang dijadikan acuan dalam mengembangkan kurikulum di satuan pendidikan RSBI.
4.    Dalam menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, kurikulum RSBI sama dengan kurikulum sekolah Iainnya yang dilakukan melalui

program pendidikan karakter, penguatan jati diri bangsa dan semangat
ke-bhinneka tunggal ika-an. Berdasarkan uraian di atas, RSBI merupakan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf intemasional yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional tidak menimbulkan dualisme sistem pendidikan di Indonesia.

D. SATUAN   PENDIDIKAN   BERTARAF   INTERNASIONAL TIDAK MERUPAKAN BENTUK BARU LIBERALISASI PENDIDIKAN
1.    Pasal 50 ayat (1) UU Sisdiknas menentukan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara dalam ayat (3) ditentukan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf intemasional pada semua jenjang pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan, termasuk RSBI, merupakan tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta tidak diserahkan kepada mekanisme pasar.
2.    Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kemudian Pasal 48 ayat (1) menentukan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Untuk melaksanakan ketentuan pasal pasal tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) menyatakan anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam APBN dan APBD setiap tahun anggaran sekurang kurangnya dialokasikan 20% dari belanja negara dan belanja daerah. Oleh karena itu, tidak benar penyelenggaraan RSBI merupakan bentuk baru liberalisasi (neoliberalisasi).
3.    Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD

1945. Anggaran pendidikan tersebut diberikan kepada semua satuan pendidikan, termasuk RSBI. Dengan demikian tidak benar bahwa telah terjadi liberalisasi dalam penyelenggaraan RSBI; Dari uraian di atas, jelas bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk RSBI, merupakan tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian, RSBI tidak merupakan bentuk baru liberalisasi pendidikan di Indonesia.

E. SATUAN   PENDIDIKAN   BERTARAF   INTERNASIONAL TIDAK
MENIMBULKAN DISKRIMINASI DAN KASTANISASI DALAM BIDANG
PENDIDIKAN
1.    Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut UU Sisdiknas
adalah bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagaman, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4. Prinsip ini didasarkan pada UUD 1945, khususnya Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan setiap orang berhak babas dart perlakuan yang bersifat diskriminatif dan Pasal 26 ayat (2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Universal yang menegaskan bahwa pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar.Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini mewamai rumusan norma dalam pasal demi pasal UU Sisdiknas.
2.    Secara psikologis peserta didik (siswa) dapat dibedakan dalam kelompok peserta didik yang berkemampuan kurang, peserta didik yang berkemampuan sedang, dan pesera didik yang berkemampuan tinggi. Keadaan ini telah diwadahi oleh UU Sisdiknas, Pasal 32 antara lain dengan adanya pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik emosional, mental, sosial, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Perbedaan kondisi ini menuntut diversifikasi perlakuan dalam pemberian layanan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik. Jika peserta didik yang mempunyal potensi

kecerdasan atau bakat yang tinggi tidak memperoleh Iayanan pendidikan yang sesuai dengan tingkat kecerdasannya, justru merupakan perlakuan yang tidak adil. Layanan pendidikan yang berdiversifikasi sesuai dengan potensi atau tingkat kecerdasan peserta didik bukanlah suatu diskriminasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 bahwa memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda bukanlah diskriminasi.
3.    Pengembangan RSBI dilakukan secara bertahap. Bagi sekolah yang belum mampu menyelenggarakan RSBI secara keseluruhan dapat memulai dengan satu kelas dan secara bertahap dikembangkan untuk seluruh kelas dalam satuan pendidikan. Pentahapan pengembangan tersebut disesuaikan dengan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan kemampuan manajemen sekolah. Dalam kondisi ini, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi sekolah yang bersangkutan agar seluruh kelas dalam satuan pendidikan itu memenuhi persyaratan menjadi RSBI.
4.    Penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf intemasional atau RSBI tidak akan menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi, karena pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas. Karena itu setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan di RSBI. Bagi yang tidak mampu secara ekonomi disediakan kuota sekurang-kurangnya dua puluh persen dari jumlah peserta didik, dan mereka mendapat bantuan pendidikan atau beasiswa dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tidak menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

F. SATUAN     PENDIDIKAN     BERTARAF     INTERNASIONAL TIDAK BERPOTENSI MENGHILANGKAN JATI DIRI BANGSA INDONESIA YANG
BERBAHASA INDONESIA

1.    Pasal 33 ayat (1) UU Sisdiknas menentukan secara tegas bahwa Bahasa Indonesia sebagal bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Kemudian ayat (3) menentukan bahwa bahasa asing dapat digunakan sebagal bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan menetapkan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan jaminan bahwa bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia, sedangkan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing bagi peserta didik. Kata “dapat” pada Pasal 33 ayat (3) UU Sisdiknas menunjukkan pilihan bukan keharusan.
2.    Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU Sisdiknas bahwa satuan pendidikan tertentu, termasuk RSBI, dapat menggunakan bahasa Inggris dan/atau bahasa asing Iainnya sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Dalam praksisnya, semua RSBI yang ada menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama.
3.    Penggunaan bahasa Inggris dan/atau bahasa asing Iainnya sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik di RSBI tidak berpotensi menghilangkan jati diri bangsa yang berbahasa Indonesia, Masih banyak aspek lain seperti wawasan kebangsaan, rasa, dan perilaku kebangsaan Iainnya seperti genetik, budaya, kebiasaan, keyakinan agama, iklim sekolah, yang menjadi determinan pembentukan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Rasa kebangsaan dan cinta tanah air tidak harus dimaknai secara sempit, tetapi rasa kebangsaan dan cinta tanah air harus ditumbuhkembangkan dalam konteks hidup berdampingan antar bangsa/negara dalam kehidupan global. Kemampuan peserta didik di bidang bahasa Inggris danlatau bahasa asing lainnya tidak mengurangi komitmen periindungan  terhadap   Bahasa   Indonesia.   Perlindungan Bahasa

Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dilakukan melalui berbagai usaha seperti pembinaan, penelitian, pengembangan, dan pengajaran bahasa Indonesia. Bahkan upaya pengembangan dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa intemasional membutuhkan sumber daya manusia Indonesia yang menguasai bahasa asing.
4.    Salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan ini, diberikan pelajaran bahasa Inggris danlatau bahasa asing lainnya agar bangsa Indonesia mampu berkomunikasi secara aktif dan memiliki wawasan yang luas dalam pergaulan intemasional.
5.    Indonesia sebagai bangsa memiliki banyak kearifan dan keunggulan lokal di berbagai bidang yang bermakna sebagai jati diri bangsa. Kearifan dan keunggulan lokal tersebut dapat meningkatkan peradaban, harkat, dan martabat manusia sehingga Iayak disebarluaskan dan dipromosikan ke dunia intemasional. Penyebarluasan dan promosi kearifan dan keunggulan lokal itu menjadi media pengenalan jati diri bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, diperlukan penguasaan bahasa asing.
Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tidak berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia tidak akan pemah mempunyai strategi visioner di bidang pendidikan untuk mewujudkan insan Indonesia cerdas dan berwawasan internasional.
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana diutarakan di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:
1.    Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
2.    Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing);

3.    Menolak permohonan pengujian para Pemohon (void) seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
4.    Menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5.    Menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional totap mempunyal kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun demikian apabila Ketual Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Selain itu, Pemerintah menghadirkan 5 (lima) orang ahli dan 6 (enam) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan tanggal 20 Maret 2012, tanggal 11 April 2012, tanggal 24 April 2012, tanggal 2 Mei 2012, dan tanggal 15 Mei 2012, sebagai berikut: AHLI PEMERINTAH 1. Slamet
•    Penyelenggaraan pendidikan selalu dituntut untuk pertama meningkatkan pemerataan kesempatan yang meliputi persamaan kesempatan, aksesibilitas, keadilan atau kewajaran. Kedua, meningkatkan mutu, relevansi, kolaborasi, dan juga daya saing. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi baik internal maupun eksternal.
•    Secara filosofis, SPI menganut pandangan eksistensialisme dan esensialisme sekaligus. Pandangan eksistensialisme menyatakan bahwa pendidikan harus mengembangkan eksistensi peserta didik dan bukan merampasnya. Eksistensi peserta didik berbeda-beda dalam dimensi jiwa dan raganya sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang memiliki perbedaan. Sehingga meskipun peserta didik diberi peluang yang sama, akan selalu ada perbedaan pencapaian prestasi belajar. Pendidikan harus mampu menjamin keadilan atau kewajaran. Keadilan mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang

empunya. Keadilan mengandung implikasi adanya perbedaan perlakuan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik, misalnya adalah adil atau wajar secara etis moral, jika peserta didik diperlakukan menurut kemampuan bakat dan minatnya.
•    Adalah adil pula jika demi membuka akses dan pemerataan kesempatan, peserta didik yang menonjol prestasinya dari daerah-daerah tertentu menurut standar kelompoknya diberikan peluang untuk mencapai suatu jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan hal yang sama juga berlaku untuk mengangkat status anak-anak yang kurang beruntung.
•    Kemudian pandangan esensialisme menyatakan bahwa pendidikan harus berfungsi untuk memajukan masyarakat bukan steril darinya dan karenanya harus selaras dengan kebutuhan, yaitu kebutuhan masyarakat baik, lokal, nasional, regional, maupun internasional. Kapanpun Indonesia sangat memerlukan peserta didik yang memiliki kecerdasan untuk mengelola kekayaan sumber daya di Indonesia yang sangat melimpah menjadi … selain itu juga menjadi warga negara yang berjati diri Indonesia dan menjadi warga dunia yang secara proaktif ikut memajukan dunia. Tentu saja hal ini memerlukan SDM yang berkualitas tinggi dan sekolah bertaraf internasional, dan SBI merupakan salah satu wadahnya. Dengan demikian, SBI memiliki semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
•    Sebenarnya penyelenggaraan satuan pendidikan yang dirancang bermutu tinggi sudah diselenggarakan sejak Pelita I sampai sekarang. Dalam kurun waktu tersebut sejumlah istilah sekolah telah digunakan untuk menamakan sekolah-sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah yang bermutu tinggi bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata.
•    Sekolah kita pada dasarnya kita kategorisasikan menjadi 3, yaitu adalah sekolah yang di bawah standar nasional pendidikan disebut standar pelayanan minimal, kemudian sekolah yang sesuai dengan standar nasional pendidikan yaitu SSN, dan sekolah yang telah melampaui standar nasional pendidikan disebut SBI. Pengkategorian sekolah menjadi SBM, SSN, SBI bukan dimaksudkan untuk mengkastanisiasi sekolah, tetapi lebih dimaksudkan untuk memberi bantuan atau fasilitasi atau intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kategori sekolah. Jadi intervensinya tidak satu cara untuk semua atau satu ukuran untuk semua

dalam bahasa inggrisnya adalah one size for all, tetapi lebih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kategori sekolah yang bersangkutan.
•    Sekolah-sekolah yang telah dinyatakan sebagai RSBI harus melakukan upaya-upaya untuk melampaui SMP dan mencari pengayaan yang dilakukan melalui strategi patok duga atau benchmarking dengan sekolah-sekolah unggul atau sekolah-sekolah favorit baik dari dalam maupun luar negeri. Perlu disampaikan di sini, arti SBI masih banyak disalahartikan dan kemungkinan itu karena kurangnya komunikasi kebijakan secara merata kepada semua stakeholders dalam pendidikan, dan juga bisa juga karena kurang akurat dalam melakukan komunikasi kebijakan, bisa juga karena kurang konsisten dalam melakukan komunikasi kebijakan.
•    Bahwa SBI sekolah bertaraf internasional itu sama dengan standar nasional pendidikan plus pengayaan. Standar nasional pendidikan itu adalah jati diri Indonesia, adalah karakteristik Indonesia, karenanya sebenarnya SBI pada dasarnya yang pokok adalah standar nasional pendidikan plus tambahan. Karena pada dasarnya pendidikan di Indonesia tidak steril dengan perkembangan global. Oleh karena itu kita tidak boleh “Katak di bawah tempurung” mengaku sudah hebat, tetapi sesungguhnya ketika kita benchmarking kita bandingkan dengan sekolah-sekolah dari negara maju kita kalah jauh. Oleh karena itu kita tidak tergolong orang yang sekedar hanya preservative melulu, tapi juga mempunyai budaya atau kultur progresif di mana standar nasional pendidikan plus tambahan-tambahan dan tambahan-tambahan itu kita cari melalui benchmarking terutama adalah sekolah-sekolah yang lebih hebat dari Indonesia ini.
•    Semua SBI harus memenuhi persyaratan standar nasional. Diharapkan melampaui tetapi kalau kita itu menunggu sampai sekolah-sekolah itu melampaui, kita hitung, pernah itu hitung-hitungan dengan Pak Indra Jati, 50 tahun lagi barangkali, kalau semuanya diharapkan memenuhi karena dana kita terbatas.
•    Karena itu, dipilihlah beberapa sekolah dan akhirnya sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk menjadi RSBI, ternyata dia masih harus menambah berbagai standar-standar, baik itu standar sarana-prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan karena pada dasarnya mereka masih memerlukan tambahan dana. Itulah sebabnya, semua sekolah yang sudah ditunjuk RSBI itu ada

kenaikan biaya tetapi memang untuk melengkapi itu. Karena selama ini memang belum sempurna seluruhnya untuk menjadi RSBI.
•    Ada standar kompetensi lulusan, standar isi atau kurikulumnya, kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana, standar pembiayaan, standar proses, standar pengelolaan, dan juga standar penilaian. semua harus dilampaui oleh siapa pun yang menamakan RSBI. Dan sebelum dia ditunjuk menjadi RSBI diverifikasi dulu, apakah memang sudah memenuhi standar nasional pendidikan atau belum
•    RSBI memang namanya sekolah bertaraf internasional, harus tidak boleh steril dengan perkembangan global.
•    Semua SBI itu harus memahami, menghayati, dan juga melaksanakan perkembangan-perkembangan global yang diinternalisasikan ke SBI. sudah bukan rahasia lagi karena berbagai perkembangan dunia, perkembangan global, itu kita sudah merasakan kalau kita tidak melakukan langkah-langkah proaksi, kita akan tertinggal dengan sendirinya.
•    Bahwa SBI itu pada dasarnya untuk anak-anak di atas rata-rata. Dan karena itu memang tidak layak kalau anak-anak di atas rata-rata diperlakukan seperti anak-anak yang mungkin kurang pintar. Itu adalah melanggar hak asasi manusia, kita harus memperlakukan sesuai dengan kodratnya perbedaan individu.
•    Pada dasarnya penyelenggaraan SBI memang sudah sejak awal direncanakan untuk bisa menghadapi era globalisasi, yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang benar-benar tidak hanya mampu tapi juga sanggup untuk berkolaborasi, bekerja sama dan juga bersaing dengan negara-negara lain yang kita sudah bukan barang asing lagi, di mana di Indonesia kalau tidak menyiapkan diri, seperti Malaysia, seperti Singapor kita akan dilanda oleh sejumlah ribuan mahasiswa asing yang akan ke Indonesia, dan itu sudah diratifikasi dalam WTO karena saya juga tidak tahu kenapa dahulu salah satunya WTO itu adalah list-nya adalah pendidikan, yang harus diinternalisasikan, itu sebentar lagi kita tidak bisa menolak karena pada dasarnya, pada time, pada waktu saat itu kita tidak bisa apa-apa karena memang sudah, kita sudah meratifikasinya.
•    Indonesia juga harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, bukan untuk sekedar globalisasi, tapi untuk bisa mampu mengelola sumber

daya yang ada di Indonesia. Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang jumlahnya 230 juta, itu kalau tidak dikelola dengan baik, beban.
•    Berdasarkan alasan-alasan tersebut, SBI penting dikembangkan di Indonesia, yang tentu saja harus berangkat dari kondisi dan kepentingan nasional saat ini, dan yang akan datang, yang mampu mempertebal nasionalisme dan yang mengembangkan keunggulan lokal, berdasarkan pilar-pilar kesatuan dan kesatuan Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi, juga berbagai kebutuhan-kebutuhan nasional atau karakteristik nasional itu juga kita penuhi melalui SBI ini. Pengembangan SBI diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas, berjati diri Indonesia, dan juga bisa berkolaborasi, dan berkompetisi secara sehat, baik pada tingkat regional, internasional, melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan SBI.
•    Pada dasarnya pendirian SBI, pengembangan SBI punya visi-misi juga tujuan, tetapi semua yang ditulis di sini pada dasarnya adalah menginduk kepada visi-misi dan tujuan pendidikan nasional, tidak pernah kita akan menyimpang dari itu karena itu adalah titik tolak kita bangsa Indonesia.
•    RSBI adalah rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Karena memang pada dasarnya sekolah-sekolah yang ada memang kita rintis supaya menjadi SBI dengan ukuran-ukuran yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan yang intinya adalah mengembangkan muatan lokal, jati diri Indonesia, diperkaya dengan muatan-muatan regional dan internasional yang dilakukan melalui benchmarking atau penyandingan, atau pembandingan dengan sekolah-sekolah yang lebih bagus dari kita, khususnya di luar negeri.
•    Pengayaan bukanlah yang utama, tapi adalah standar nasional pendidikan yang pokok. Pengayaan kalau memang kita kalah, kita perkaya. Tapi pada bidang-bidang yang kita ada, mereka ada. Yang kita punya, mereka tidak punya, tidak perlu karena itu pendidikan kita sudah mempunyai keunggulan komparatif yang tidak ada di negara lain.
•    Bahwa SBI sama dengan standar nasional, sebagai jati diri Indonesia plus pengayaan atau mungkin pendalaman, atau mungkin penambahan.

2. Indrajati Sidi
•    Rangking negara-negara lainnya sebagai ilustrasi disampaikan dalam tabel 1, dari tabel 1 terlihat dengan jelas korelasi yang sangat kuat antara daya saing suatu bangsa dengan index pembangunan bangsa dan income per capita bangsa tersebut. Index pembangunan suatu bangsa atau HDI ditentukan atas dasar penilaian 3 sektor pembangunan yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kita harus membangun pendidikan yang berkualitas yang dapat meningkatkan daya saing bangsa artinya pendidikan yang mencerdaskan yang kemudian akan meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan bangsa kita.
•    Kita melihat bagaimana sungguhnya para guru melakukan dialog-dialog dengan anak-anak, bagaimana anak-anak sungguh-sungguh dalam menerima pembelajaran, bagaimana ICT dimanfaatkan, bagaimana joyful learning, active learning dimanfaatkan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita dapat memiliki sekolah-sekolah berkualitas lebih banyak lagi yang dapat akses oleh siswa-siswa kita yang tentunya mencerdaskan dan dapat mengangkat daya saing bangsa dalam dunia global yang pada akhirnya mensejahterakan bangsa, yang jelas sekolah seperti ini pasti tidak murah dan pada saat itu anggaran depdiknas belumlah 20%, dan berbagai masalah-masalah yang kita hadapi bukan hanya mutu tetapi berbagai tantangan yang ada. Tetapi kita harus berbuat dan melangkah, tidak bisa menunggu sampai semuanya sempurna baru berbuat, akan sangat-sangat terlambat.
•    Indonesia memang mempunyai situasi yang sangat unik, tantangan pembangunan pendidikan sangatlah besar dengan spektrum masalah yang luas jika diukur dari jenjang pendidikan masih banyak guru-guru kita yang belum mempunyai kualifikasi untuk menjadi pendidik yang kompeten. Ini adalah presentasi guru-guru bersertifikat pendidik terhadap jumlah guru, kita masih terbatas yang ikut sertifikasi sedang dilakukan.
•    Kedua, sisa guru belum memenuhi syarat disertifikasi masih ada kira-kira 861.000 guru, tantangan dari guru saya kita masih banyak. Lebih dari 20% guru-guru kita masih missed match. Artinya mengajar bukan pada bidang studi yang dikuasainya, di beberapa tempat masih ditemuai kekurangan guru, sekolah-sekolah kita masih banyak yang perlu direhabilitasi, dan

seiring dengan bertambahnya penduduk sekolah-sekolah baru pun harus dibangun.
•    Tidak semua sekolah-sekolah kita mempunyai sarana, prasarana seperti laboratorium ataupun perpustakaan yang memadai. Belum lagi pengelolaan pendidikan dalam moda desentralisasi memberikan banyak tantangan yang harus diselesaikan dengan cepat antara lain capacity building pengelola pendidikan di daerah, dilain pihak kita sudah berhadapan dengan tantangan global yang tidak bisa dielakan lagi artinya selain menyelesaikan berbagai masalah pendidikan yang ada kita juga harus menyiapkan peserta didik kita untuk dapat bersaing dalam dunia global meneruskan estafet pembangunan bangsa.
•    Sebenarnya anak-anak Indonesia telah dididik oleh banyak kurikulum, jadi kita sebenarnya anak-anak Indonesia tidak hanya dididik oleh satu kurikulum. Banyak kurikulum pada kenyataannya luar dan dalam negeri, banyak putra-putri Indonesia mengikuti pendidikan di luar negeri seperti di Australia, Jerman, Amerika, Inggris, Jepang, dan lain sebagainya. Ketika mereka kembali ke Indonesia ijasah dan transkrip akademi mereka diteliti untuk kemudian diakui, diakredetasi oleh Depdiknas dengan berbekal pengakuan Depdiknas mereka dapat melanjutkan pendidikannya di Indonesia.
•    Hal ini merupakan praktik yang umum di dunia internasional, di dalam negeri pun sebagian dari anak-anak Indonesia mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Gontor atau yang sejenis, yang memiliki kurikulum yang berbeda atau KMI (Kuliatul Mu’alimin Al-Islamiah) berbeda dengan kurikulum nasional Alumni Gontor pun diterima, diakui diberbagai negara seperti Mesir, Saudi Arabia, Malaysia, dan negara lainnya. Oleh karena itu dengan melihat spektrum masalah pada saat itu tantangan bangsa, dana yang ada, situasi pendidikan kita, dan dunia global yang tidak bisa dielakkan maka berbagai kebijakan kemudian ditempuh untuk mulai membangun sekolah-sekolah berkualitas yang dapat memberikan kemampuan bagi anak-anak Indonesia bersaing dalam dunia global. Kebijakan tersebut antara lain membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia mengikuti pendidikan di sekolah internasional yang ada di Indonesia yang semula

diperuntukan hanya untuk orang asing saja. Ini bagaikan sekolah di luar negeri tetapi lokasinya di dalam negeri.
•    Membangun sekolah nasional plus, yaitu sekolah-sekolah dengan kurikulum nasional yang diberi muatan plus, seperti teknologi informasi dan komunikasi, desain, komunikasi visual, Inggris, dan lain sebagainya. Konsep ini pada umumnya diikuti oleh sekolah-sekolah swasta yang ada. Kenapa konsep ini kita laksanakan, Karena kalau kita memulai dari awal membangun sekolah baru, recruit new teacher dan semuanya, kita enggak ada uang, uangnya akan habis diserap untuk itu semua, tapi kita memanfaatkan yang ada, kita revitalisasi, kita tingkatkan untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak kita yang kemudian dilakukan continuous improvement.
•    Dan pada tahun 2006 pemerintah mulai membangun rintisan sekolah berstandar internasional. Semua kebijakan ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, untuk mencerdaskan bangsa, mengangkat harkat dan martabat bangsa, tetap berakar pada budaya bangsa, serta untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam percaturan dunia global, menunggu semuanya siap dan sempurna akan sangat-sangat terlambat. Kita perlu melangkah dan berbuat membangun sekolah-sekolah yang berkualitas yang dapat diakses oleh semua anak bangsa.
•    Penggunaan kata internasional bukan dimaksudkan untuk menghilangkan budaya bangsa atau karena kita tidak percaya diri atau ikut-ikutan kurikulum negara lain, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa mutu pendidikan yang diberikan haruslah mampu memberikan kompetensi yang mencerdaskan peserta didik sekaligus dapat bersaing dengan mutu pendidikan negara mana pun tanpa menghilangkan jati diri bangsa.
•    RSBI dibangun dengan konsep untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, yang berdaya saing, yang dapat diakses oleh siapa saja melalui proses seleksi. Dia menggunakan kurikulum nasional yang diperkaya. Tidak melupakan akar budaya bangsa, justru dalam era global ini nasionalisme dan jati diri bangsa harus diperkuat dan yang utama.
•    RSBI justru bagian dari upaya pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dengan benchmark yang jelas. Tetap menjaga nasionalisme dan karakter bangsa, pemerintah pusat dan daerah berkontribusi dalam pembiayaan

RSBI tidak menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat. Dia tidak boleh diskriminatif, berbagai skema pembiayaan bagi siswa tidak mampu telah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah RSBI.
•    Tidak ada masalah dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau English as a second language. Gontor dan berbagai pesantren telah menggunakan sejak lama bahsa Inggris dan bahasa Arab dalam proses belajar mengajar dan sama sekali tidak melunturkan nasionalisme atau jati diri bangsanya.
•    Sebagai salah seorang dosen yang ikut menatar para kepala sekolah RSBI pada beberapa kesempatan saya melihat semangat dan antusiasme yang besar untuk mencapai mutu yang tinggi yang kita lihat dari capaian ujian nasional, olimpiade, lomba-lomba, atau melanjutkan ke perguruan tinggi terkemuka di dalam dan di luar negeri.
•    Kalaupun dalam tataran pelaksanaan masih dijumpai kelemahan, maka kelemahan tersebut kita perbaiki dan sempurnakan bersama. Kita melakukan continuous improvement, sehingga RSBI menjadi SBI yang disegani, yang menjadi andalan bangsa, yang dapat diakses oleh semua peserta didik. Justru pada RSBI inilah siswa-siswa cerdas dari teman-teman kita yang kurang mampu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.
3. Ibrahim Musa
•    Pertama, latar belakang pembiayaan pendidikan. Dalam literature, paling tidak ada konsepsi. Ada dua konsep tentang pendidikan, yaitu pendidikan sebagai investasi dan pendidikan sebagai konsumsi.
•    Pendidikan dikatakan sebagai investasi karena melalui pendidikan, seorang memperoleh kompetensi yang digunakan sebagai modal untuk meningkatkan penghasilan di masa yang akan datang. Biaya pendidikan merupakan investasi yang akan menghasilkan keuntungan secara ekonomi dan nonekonomi dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perolehan dari bunga bank. Ini konsep dasar perhitungan ekonominya.
•    Pendidikan dikatakan juga sebagai konsumsi. Karena melalui pendidikan, seseorang bukan sekadar memperoleh kompetensi untuk modal kerja, tapi juga untuk mendapatkan kepuasan waktu memenuhi mata pendidikan, kemudian kebanggaan selama mengikuti pendidikan. Malahan untuk tingkat

pendidikan dasar, program pendidikan dinggap sebagai hak asasi, dan kewajiban negara untuk memelihara dan mengembangkan potensi, dan pribadi anak bangsa, sehingga menjadi program wajib belajar. Itulah dasarnya wajib belajar itu merupakan kewajiban dari pemerintah.
•    Terlepas dari anggapan bahwa pendidikan sebagai investasi atau pun konsumsi, pendidikan merupakan kegiatan produksi kompetensi yang dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan sumber daya pendidikan yang mencakup sumber belajar, yaitu guru, kurikulum, bahan ajar. Kemudian sarana dan fasilitas belajar, yaitu ruangan tempat belajar, komputer, sarana praktik, laboratorium, dan perpustakaan, serta dukungan administrasi dan manajemen.
•    Untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu sebagai prestasi ataupun konsumsi, diperlukan dukungan sumber daya pendidikan yang memenuhi persyaratan standar nasional pendidikan seperti dicantumkan dalam Pasal 35 UU Sisdiknas. Yang merupakan jaminan agar dapat terjadi proses pembelajaran yang efektif, produktif, menyenangkan, dan memberdayakan peserta didik.
•    Persyaratan pembiayaan pendidikan bagi penyelenggaraan pendidikan sebagai investasi dan konsumsi dengan standar nasional atau pun standar internasional, mempunyai implikasi terhadap sistem pendanaan pendidikan. Selain untuk menjamin mutu layanan pendidikan pada tingkat suatu pendidikan, sistem layanan pendidikan harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penyediaan, pengalokasian, penggunaan, dan pengelolaan dana pendidikan. ditegaskan dalam Pasal 47, Pasal, 48, dan Pasal 49.
•    Prinsip keadilan berupa kebijakan tentang keberpihakan dan keringanan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam pendanaan pendidikan. Prinsip kecukupan berupa kebijakan tentang dana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.
•    Prinsip berkelanjutan adalah sistem pendanaan pendidikan yang menjamin keberlangsungan proses pendidikan sehingga peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai waktu yang telah ditentukan.
•    Prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi mengacu pada sistem pengelolaan dan penggunaan dana pendidikan yang menjamin dicapainya

hasil pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun finansial.
•    Sistem pendanaan pendidikan yang sesuai dengan upaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, serta memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, keberlanjutan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengadaan, pengalokasian, penggunaan, dan pengolahan pendanaan menuntut perlu dikembangkannya rumus pendanaan pendidikan yang visioner. Rumus pendanaan pendidikan yang visioner memuat komponen pembiayaan dan satu pembiayaan pendidikan yang memungkinkan dicapainya mutu layanan dan kegiatan pendidikan sesuai standar nasional, serta memudahkan penggunaannya oleh penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dan pengelola pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.
•    Kedua adalah tentang bagaimana mengembangkan rumus pendanaan? Karena ini dengan memahami konsepnya rumus ini, baru kita bisa memahami mengapa biaya pendidikan bertaraf internasional harus seperti
itu?
•    Ada dua pendekatan yang dapat dipakai dalam pengembangan rumus pendanaan pendidikan. Pendekatan pertama, bertolak dari kemampuan penyediaan dana pendidikan secara historis. Historical funding formula, dengan menggunakan jumlah peserta didik, headcount (hitung per kepala) sebagai dasar pengalokasian dana pendidikan kepada setiap satuan pendidikan.
•    Aplikasi dari rumus pendanaan pendidikan berdasarkan pendekatan historis dan jumlah peserta didik menyatakan dalam bentuk alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja untuk investasi dan operasional, yang kita sebut namanya line item budgeting sudah dirinci, biaya operasional dirinci berdasarkan jenis pengeluaran berupa gaji upah pegawai, belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung dan peralatan, dan belanja perjalanan.
•    Walaupun pendidikan berbasis pengeluaran, menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasikan komponen pembiayaan mana yang mempengaruhi kinerja pendidikan secara signifikan. Informasi tentang kurangnya dana operasional, misalnya personalia atau nonpersonalia, tidak dapat secara

langsung menjelaskan komponen biaya operasional yang mana yang menyebabkan kurangnya efektifnya penyelenggaraan pendidikan.
•    Untuk mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasikan komponen pembiayaan mana yang paling mempengaruhi kinerja pendidikan digunakan pendekatan pengembangan rumus terhadap pendanaan pendidikan berbasis kegiatan, yaitu pengembangan rumus pendidikan berbasis kegiatan yang dinamakan activity led funding formula yang menggunakan bobot pekerjaan penuh penyelenggara pendidikan berdasarkan persyaratan kurikulum pendidikan sebagai dasar pengalokasian dana.
•    Crunch [Sic!] Alexander dalam Mcmahon, mengenai bukunya, Financing Education Overcoming in Efficiency and in Quality, menyarankan agar dalam menyusun rumus pendanaan yang berkeadilan, perlu menggunakan pendekatan berbasis kegiatan yang memenuhi persyaratan;

a.    Kecukupan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pokok pembelajaran.
b.    Pemerataan antarsekolah.
c.    Upaya penyeragaman fiskal untuk mengatasi perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat.
d.    Penyelenggaraan program pendidikan khusus dan program remedial.
e.    Faktor diseconomy soft skill, seperti kecilnya jumlah peserta didik karena letak geografis terpencil.
f.    Kemampuan pemerintah yang terbatas.
g.    Perbedaan tingkat kemahalan antarwilayah.
•    Rumus pendanaan pendidikan berbasis kegiatan disusun berdasarkan asumsi akan hubungan fungsional antara kegiatan pokok pendidikan, sarana pendidikan, satuan harga pendidikan, dan kebijakan tentang mekanisme pendanaan dalam kegiatan produksi pendidikan. Penyelenggaraan kegiatan pokok pendidikan atau kegiatan belajar-mengajar, kemudian penyelenggaraan ekstrakulikuler, pemberian pembimbingan, pengawasan, tidak akan optimal jika tidak didukung dengan sarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal. Sarana pendidikan yang bermutu dapat diperoleh jika memenuhi syarat biaya satuan pendidikan sesuai harga barang dan jasa di pasar secara nasional atau pun regional.

•    Berdasarkan hasil studi dan simulasi, biaya satuan pendidikan untuk SMP sesuai standar nasional pendidikan dengan siswa 300 orang, 12 rombongan belajar, kurikulum pendidikan menggunakan sistem kredit semester yang 120 semester adalah Rp8.730.000,00 untuk per anaknya atau sekitar US$940 per siswa per tahun, yaitu untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pokok pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan. Biaya tersebut menjadi Rp9.900.000,00 atau sekitar US$1.100 jika ditambah dengan biaya untuk beasiswa siswa miskin dan dana kompensasi mutu berupa biaya remedial. Biaya satuan ini kurang dari 25% biaya satuan SD negeri di Chicago, Amerika Serikat, yang efisien pada tahun 1995, yaitu sekitar US$4.845,49, dengan gaji guru US$37.914,52 per tahun atau sekitar US$3.100 per bulan, dengan siswanya, SD tersebut, siswanya 704.
•    Hasil studinya Lena Safile dan teman-temannya yaitu measuring school efficiency using school level data dalam school based financing dari (suara tidak terdengar jelas). Studi ini dilaksanakan pada tahun 1997. Biaya satuan pendidikan untuk sampai di kota adalah seperti dilakukan dalam tabel berikut hanya di sana kurang jelas, tapi di sini dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa untuk komponen gaji gurunya yaitu Rp3.600.000,00, kemudian untuk sarana pendidikan Rp1.670.000,00, kemudian penunjang KBM, kemudian tata usaha dan operasi administrasi Rp1.540.000,00, kegiatan ekstrakurikuler Rp1.092.00,00, jumlahnya Rp8.073.000,00, ditambah dengan biaya kompensasi kemiskinan yaitu Rp540.000,00, per siswa. Kemudian, untuk biaya remedial yaitu Rp720.000,00, per siswa dengan jumlahnya Rp9.900.000,00.
•    Biaya penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 1 RSB Surakarta. Profil biaya satuan yang disajikan dalam sidang Mahkamah ini merupakan salah satu contoh biaya penyelenggaraan pendidikan pada SMP yang merupakan rintisan untuk dikembangkan menjadi berstandar internasional yang ada di kota Surakarta. Tujuan sajian adalah untuk memberikan perbandingan dengan biaya satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Data ini dikumpulkan langsung pada bulan Desember 2011 pada tahun yang lalu.
•    Fasilitas pendidikan yang ada, struktur biaya pendidikan pada SMP Negeri 1 Surakarta yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional, mencakup

biaya operasi personalia dan nonpersonalia seperti biaya untuk guru, sarana dan prasarana, dan kegiatan ekstrakurikuler. Fasilitas pembelajaran mencakup bahan bangunan, perspustakaan, lahannya yaitu seluas 12 atau 1,2 hektare, 12.000 meter persegi atau per anaknya per anak per pegawai jatahnya 20,9 meter persegi. Lahan yang terbangun 3 koma atau kira-kira 6 meter 6,38 meter persegi per siswa, lahan untuk fasilitas lapangan bermain, olahraga, sarana belajar 9.000 meter atau kira-kira 16,4 meter persegi per siswa, kemudian lahannya masih hak pakai dari Pemda kotamadya.
•    Memperhatikan fasilitas pendidikan pada SMP Negeri I Surakarta, memang sudah mengenai SMP dan layak untuk dikembangkan menjadi bertaraf internasional. Tadi luas tanahnya 1,2 hektare untuk 550 siswa dan seterusnya. dan ini kemudian dengan memiliki satu siswa memiliki 15 buku untuk 7 mata pelajaran, memiliki lab, dan sebegainya. Dan setiap ruangan mempunyai LCD sendiri.
•    Struktur biaya pendidikan. Struktur biaya pendidikan pada SMP Negeri I Surakarta, disusun berdasarkan struktur standar nasional pendidikan. SMP itu ada 8 standarnya, jadi ternyata dihitung berdasarkan struktur standar nasional pendidikan itu, ditambah standar lingkungan, dan standar biaya. Ini yang merupakan yang SMP plus X-nya. X-nya di sini adalah standar lingkungan dan standar budaya. Dua komponen struktur biaya pendidikan tersebut merupakan ciri khas dari SMP Negeri I Surakarta yang dikembangkan menjadi berstandar internasional. biaya pendidikan pada SMP Negeri I Surakarta adalah seperti dirangkum dalam tabel berikut.
•    Di sini standar isi, jadi biaya yang dipergunakan untuk standar isi itu Rp8.000.000,00. Untuk standar proses Rp296.000.000,00. Standar kompetensi kelulusan Rp207.000.000,00. Standar pendidikan Rp250.000.000,00 yaitu termasuk gaji. Standar sarana-prasarana Rp1,2 miliar. Kemudian, standar pengelolaan Rp155.000.000,00. Standar pembiayaan, nah ini gaji guru, Rp2,4 miliar termasuk standar pembiayaan. Standar penilaian, Rp171.000.000,00. Standar lingkungan Rp114.000.000,00. Standar budaya Rp50.000.000,00, sehingga jumlahnya Rp5,7 miliar dan biaya satuan secara keseluruhan Rp10.377.000,00. Kalau dikeluarkan gaji gurunya, maka standar biaya operasi nonpersonalia adalah RP5.700.000,00. Biaya satuan ini mendekati biaya satuan total, termasuk

biaya untuk kompensasi kemiskinan dan kompensasi mutu yaitu Rp9.900.000,00 dibandingkan dengan SMP.
•    Jika dibandingkan dengan biaya satuan SMP dengan siswa 300 orang, pelajar yang memiliki lab IPA, lab bahasa, lab komputer, dan ruang serba guna yaitu Rp8.700.000,00, tidak termasuk biaya kompensasi kemiskinan, biaya satuan pada SMP Negeri I Surakarta yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional, memang sedikit lebih tinggi dari SMP. Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya tambahan standar lingkungan dan standar budaya yang satuan di luar biaya untuk gaji guru juga sedikit lebih tinggi dibandingkan biaya SMP di kota yaitu Rp5.013.000,00 per siswa per tahun.
•    Sebagai satuan pendidikan yang dikembangkan untuk menjadi bertaraf internasional dan sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (1) bahwa tambahan biaya untuk investasi, biaya operasi personalia dan nonpersonalia pada satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan local, dapat bersumber dari: satu, penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Dua, orang tua atau wali peserta didik. Tiga, masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik. Empat, pemerintah. Lima, dari pemerintah daerah. Enam, dari pihak asing yang tidak mengikat. Dan tujuh, dari sumber lain yang sah.
•    Secara keseluruhan, dana pendidikan yang ada atau yang digunakan pada SMP Negeri I Surakarta ini adalah Rp5,7 miliar, ini bersumber dari APBD kota yaitu (suara tidak terdengar jelas) Rp2,4 miliar. Kemudian, BKMKS yaitu RP100.000.000,00. Jumlahnya adalah 44% jadi Rp2,5 miliar ini mewakili 45% dari seluruh anggaran, yang bersumber dari BOS, yang katanya BOS akan memenuhi semua biaya personel. Dari pusat itu Rp445.000.000,00, dari provinsi, Rp431.000.000,00, yang jumlahnya 15% jadi Rp343.000.000,00 per tahun atau sekitar 15%. Jadi, dana BOS itu baru hanya mencukupi untuk 15%. Kemudian, dari masyarakat yang akumulasi melalui komite sekolah, berupa sumbangan penerimaan awal tahun Rp662.000.000,00 atau 12%, dan bulanan yaitu Rp1,6 miliar atau 29%. Jumlahnya adalah Rp2,3 miliar, yang seluruhnya 41% dari seluruh anggaran yang bersumber dari masyarakat.

•    Sekolah Dasar Negeri Menteng 1, menempati satu unit gedung standar yang dipakai bersama dengan Taman Kanak-Kanak Negeri Besuki, dengan jumlah ruang kelas sebanyak 13 lokal, dan daya tampung siswa dengan ketentuan tentang rasio murid dan guru. Gedung SD Negeri Menteng 01, dibangun pada tahun 1934, kondisinya saat ini, bangunan utama, secara kondisi belum berubah, namun masalah kebersihan dan keindahan gedung ini tetap terpelihara.
•    Fasilitas pembelajaran terdiri dari ruang teori, ruang kelas, 13 unit ruang kelas, ruang lab satu unit, perpustakaan satu unit, lab bahasa satu unit, ruang kepala sekolah satu unit, ruang guru satu unit, ruang komputer satu unit, ruang koperasi sekolah satu unit, jumlah siswa 417 orang terdiri dari 13 ruang belajar. Guru tetap 19 orang, dan guru honor 6 orang, didukung oleh 9 tenaga administrasi.
•    Struktur biaya pendidikan, struktur biaya pendidikan SMP Negeri 1 Jakarta, disusun berdasarkan struktur kegiatan pokok di struktur biaya pendidikan ini dapat dilihat langsung seperti di dalam tabel 4. Dari data tabel 4 ini, diketahui bahwa jumlah dana yang ada pada SD Negeri 1 ini adalah Rp3,2 miliar dan biaya per siswa per tahun adalah Rp7.700.000,00. Biaya satuan operasional ini lebih rendah, dari biaya satuan hasil simulasi untuk SMP di kota, yaitu Rp8.073.000,00 per siswa per tahun.
•    Dalam euforia kebebasan kampanye politik, kita menyaksikan janji-janji muluk para politisi untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, bahkan hingga pendidikan menengah gratis. Namun dalam kenyataannya, setelah terpilih menjadi wakil rakyat, atau pun kepala pemerintahan, janji tersebut sulit untuk dipenuhi terutama apabila ingin melaksanakannya sesuai biaya satuan pendidikan, yang memenuhi ketentuan SNP. Dari hasil studi simulasi, rumusan satuan pendidikan dan fakta di lapangan, kebutuhan daya yang diperlukan sebagai pendidikan dasar gratis, jauh dari ketersediaan dana.
•    Pada tahun 2011, PDB kita ada Rp7,125 triliun. Anggaran penerimaan belanja negara tahun 2011 tersebut, yaitu Rp1,124 triliun, anggaran pendidikan 20%, yaitu sekitar Rp127 triliun. Sedangkan kebutuhan dana bagi penyelenggaraan pendidikan untuk Rp26.800.000,00, anak SD. Kemudian, Rp12.200.000,00, untuk anak SMP/Tsanawiyah, jumlahnya

adalah sebesar Rp416 triliun. Dan dana ini untuk memenuhi dana penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar yang gratis tersebut, diperlukan anggaran sebesar 5,8% dari PDB atau 35% dari APBN dan APBD.
•    Kesimpulan, pertama, biaya penyelenggaraan RSBI masih dalam kerangka struktur biaya pendidikan berdasarkan SNP. Yang kedua, tidak ada liberalisasi pendidikan di SBI. Pemerintah dan pemerintah daerah, membiayai sesuai dana yang tersedia dan masyarakat membantu dalam pendanaan sesuai keinginan akan mutu layanan pendidikan yang bertaraf Internasional.
•    Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, tidak melarang ketentuan pembukaan dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Masalah yang sesungguhnya bukanlah liberalisasi pendidikan SBI, tetapi rendahnya alokasi dana pendidikan untuk mengenai SNP. Berdasarkan keterbatasan anggaran, salah satu alternatif untuk menjamin ketersediaan kecukupan dana bagi penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar sesuai SNP yang sepenuhnya dibiayai oleh negara, perlu terapkan pajak pendidikan sebagai bagian dari pajak kekayaan secara progresif yang memayungi peran serta masyarakat dalam pendana pendidikan dasar dalam rangka wajib belajar.
•    Pajak pendidikan secara progresif adalah penetapan pajak dengan tarif yang beda, baik keluarga yang berpenghasilan kecil atau yang mempunyai kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti keluarga prasejahtera di mana mereka tidak akan dikenai pajak pendidikan.
•    Di pihak lain bagi yang mempunyai penghasilan tinggi, memiliki kekayaan yang besar, akan dikenai pajak pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, akan ada jaminan bahwa masyarakat miskin akan mendapatkan pelayanan pendidikan secara gratis karena biaya pendidikan mereka ditanggung melalui pajaknya orang kaya.
•    Di negara maju seperti Amerika Serikat, biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun dari TK sampai kelas XII ditanggung bersama oleh pemerintah federal, pemerintah daerah, dan masyarakat di tingkat distrik. Biaya pendidikan oleh masyarakat di tingkat distrik dilaksanakan dengan penerapan pajak kekayaan profit tax secara progresif yang ditetapkan oleh

dewan pendidikan distrik, yang dipilih oleh rakyat secara langsung, bahkan kepala dinas pendidikan school distrik school district superintendence dipilih oleh pendidikan distrik, bukan ditunjuk oleh gubernur.
•    Mekanisme pendidikan dasar gratis seperti ini, tentu dapat kita terapkan di Indonesia. Jika Amerika bisa, tentu kita bisa, asalkan kita memiliki kesadaran, kemauan, keikhlasan untuk berpihak kepada kepentingan rakyat yang banyak.
4. Udin S. Winataputra
•    Dalam konteks pemikiran untuk pendidikan, kita selalu melihat persoalan pendidikan tidak dalam kacamata yang atomistic, tetapi kita, kami selalu melihat persoalan secara systemic, secara eklektik.
•    Pendidikan dari pandangan reconstructive philosophy of education yang selalu mengajak para pengamat untuk melihat persoalan ini secara utuh dari cara pandang filosofi perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Pertama adalah kerangka cara pandang kami. Yang kedua adalah bagaimana sistem pendidikan nasional dalam perspektif pencerdasan kehidupan bangsa. Bagaimana pentingnya koherensi eklektik dengan menggunakan cara pandang reconstructive philosophy of education. Dan yang terakhir bagaimana pendidikan bertaraf internasional dilihat sebagai satu modus di dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip yang diterima di dalam dunia pendidikan, di dalam sistem pendidikan nasional.
•    Sistem pendidikan nasional merupakan dimensi yang selalu menjadi wahana dalam ilmu pendidikan yang merupakan ontologi dan sekaligus aksiologi dari pendidikan. Ilmu pendidikan sebagai wahana yang sangat normatif, tetapi juga deskriptif, serta filosofis, dan selalu melihat persoalan pendidikan tidak dalam kacamata hari ini, tetapi pendidikan harus dilihat dari kacamata hari esok.
•    Dalam perspektif sistem pendidikan nasional dan dalam konteks ilmu pendidikan nasional, kita sudah sama-sama memahami bahwa berbagai teori psikologi telah diadopsi sebagai cara pandang yang digunakan dalam ilmu pendidikan. Misalnya, bahwa di dalam ilmu pendidikan kita sudah mengadopsi teori tentang potensi, tentang heredity, tentang aptitude. Untuk itu, maka sistem pendidikan telah memegang satu kredo, dan ini berlaku

secara universal. Kredo ini merupakan akademi convictions, sekaligus bagi para ahli pendidikan.
•    Dunia pendidikan telah menerima kredo bahwa pendidikan harus memperlakukan anak didik dalam konsepsi individual differences dan pendidikan harus diperlakukan sebagai layanan yang merupakan educational differentiation yang mewajibkan sistem pendidikan memberikan layanan pendidikan yang beragam sesuai dengan keragaman potensi dan lingkungan peserta didik.
•    Proses pendidikan mengadopsi aneka layanan. Seperti diketahui bahwa kita juga mengadopsi prinsip-prinsip individuals and interaction, independent learning, homogeneous grouping, selfish learning, continuous progress, automatic promotion, remedial program, accelerated learning, semua itu sudah menjadi bagian yang inheren dalam sistem pendidikan di seluruh dunia.
•    Dalam konteks Indonesia, Bapak Pendidikan Nasioanal Ki Hajar Dewantara menerima prinsip individual differences dan educational differentiation ini. Sebagaimana beliau katakan di dalam dokumen bahwa pendidikan harus ditujukan untuk memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak didik yang kita diselaras dengan dunianya. Selanjutnya bahwa pendidikan sebagai alat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya keadaan, beliau menggunakan istilah natuurlijke. lebih lanjut ditegaskan oleh Ki Hajar bahwa pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka menjadi manusia sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
•    Oleh karena itu, maka layanan pendidikan tidak bisa dan tidak boleh dilakukan dengan cara serba sama, yang tepat adalah melayani kodrat beserta didik yang berbeda satu dari yang lainnya adalah yang berbeda keadaan jiwa asli menurut kodratnya itu seperti dikatakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah layanan yang berdiversifikasi.
•    Konsepsi pendidikan yang memperlakukan massa sebagai individu (individual education of the mass), di mana sekelompok anak peserta didik dianggap dan diberi perlakuan yang sama harus diubah menjadi pendidikan masal untuk individu (mass education of individual), di mana dalam

kelompok setiap anak diperlakukan secara individual sehingga dapat dilayani sesuai dengan kemampuannya.
•    Prof. Suyanto, Ph.D. yang mewakili Pemerintah pada saat memberikan opening statement bahwa bila dipetakan secara statistik massa, anak peserta didik akan berdistribusi normal menurut kurva, di mana sebagian kecil akan yang berkemampuan kurang, sebagian besar berkemampuan sedang, dan sebagian kecil berkemampuan tinggi.
•    Layanan pendidikan yang berdiversifikasi menurut kemampuannya secara kelompok, malah seharusnya layanan secara individual merupakan suatu keniscayaan. Yang harus dihindari adalah membiarkan masing-masing individu atau kelompok besar tetap berada pada kelompoknya.
•    Proses pendidikan yang baik adalah proses pemberdayaan dan pembudayaan peserta didik yang memungkinkan setiap individu ada kelompok beserta didik bergerak semakin meningkat menjadi berkemampuan lebih baik. Itulah salah satu makna dari upaya proses pencerdasan bangsa.
•    Dalam konteks itulah, mengapa UU Sisdiknas, sebagaimana termaktub imperatif sekolah bertaraf internasional, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, sekolah dengan keunggulan lokal. Semua itu diangkat dari suasana kebatinan Pembukaan UUD 1945 tentang Pencerdasan Kehidupan Bangsa yang secara filosofis digagas oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pendidikan yang sesuai dengan kodrat dan keadaan anak, kesempurnaan hidup keadaan jiwa yang asli, serta mendidik anak sebagai upaya mendidik bangsa. Seperti itulah ilmu pendidikan secara filosofis melihat hakikat peserta didik dan layanan pendidikan dalam konstruksi, konsistensi, dan koherensi pemaknaan penerapan individual differences dan educational differentiation melalui bentuk diversifikasi layanan pendidikan.
•    Pada bagian lain juga dirujuk beberapa konsep pendidikan lifelong learning, kemandirian belajar, menghargai perbedaan individu lain. Semua itu sejatinya merupakan implikasi dari diterimanya kredo pendidikan, yakni individual differences dan educational differentiation, yang perlu diwujudkan dalam bentuk diversifikasi layanan pendidikan. ada paradoksal, kadang-kadang ada paradoksal yang dilihat oleh masyarakat pada umumnya.

•    Bahwa konstruksi filsafat pendidikan nasional harus diliat secara utuh dan koheren dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi dasarnya. Konstruksi gagasan utuh, instrumentasi, dan Praksis Pendidikan Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila seyogianya dikaji dan dipahami dengan menggunakan kerangka filosofi eklektik deconstructed philosophy of education.
•    Bahwa konstruksi filsafat Pancasila yang menjadi dasar pendidikan nasional, merupakan konstruksi pemikiran eklektik atau multidimensional, yang menempatkan manusia Indonesia dalam konteks kohesi dan koherensi hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan dengan manusia lain secara adil dan beradab guna membangun keutuhan Indonesia melalui penerapan semangat musyawarah mufakat menuju perwujudan keadilan sosial yang paripurna. Karena itu, makna satu sistem pendidikan nasional yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (3), secara philosophic mengandung makna eklektik multidimensional. Karena itu, secara philosophic sukar dipahami oleh siapa pun untuk mengatakan bahwa konsepsi bertaraf internasional merupakan perwujudan dari satu atau dua filsafat keilmuan itu. Karena itu, keseluruhan konsep, instrumentasi, dan praksis pendidikan nasional seyogianya didudukkan dalam konteks pemikiran eklektif Pancasila dan UUD 1945.
•    Pendidikan nasional sebagai proses pemberdayaan dan pembudayaan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 seyogianya dimaknai secara philosophic dan continuum eclectic. Perenialisme, yakni filosofi yang menekankan pada pewarisan nilai luhur (truth, goodness, beauty). Esensialisme yang menekankan pada conservation of culture, progresivisme yang menekankan pada pemberdayaan individu, dan rekonstruksionisme yang meletakkan, yang menekankan pada pembangunan masyarakat secara interaktif. Karena itu, konsepsi sekolah bertaraf internasional seyogianya dipahami secara filsafat pendidikan eklektik dalam rangka diversifikasi layanan pendidikan untuk mewadahi perwujuddan individual differences dan educational differentiation, yang telah menjadi jiwa dari Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.

•    Tentang pengunaan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa dalam rangka rintisan sekolah bertaraf internasional. Secara filosofis keilmuan pendidikan tidak akan berpotensi menghilangkan jati diri bangsa karena masih banyak aspek wawasan, rasa, dan perilaku kebangsaan yang lainnya, seperti genetik, kebiasaan, keyakinan agama, iklim sekolah, budaya masyarakat yang tidak dimanifestasikan dalam bahasa yang menjadi determinan dalam pembentukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
•    Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tetap menjadi bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya hanya digunakan sebagai komunikasi keilmuan yang bersifat universal dalam komunikasi sosial dan dalam konteks pergaulan antarbangsa, seperti selalu dipesankan oleh Bung Karno, nasionalisme Indonesia harus ditumbuhkembangkan dalam taman sarinya kehidupan antarbangsa.
•    Dari sudut pandang konstruksi keilmuan dan filsafat pendidikan sebagai berikut.
•    Pertama, keseluruhan upaya negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memerlukan sistem pendidikan yang memberi peluang bagi berkembangnya layanan pendidikan berdiversifikasi. Dalam konteks pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai individu yang memiliki kodrat, perbedaan, kemampuan, seindividual. Sebagai alat dan masyarakat, komponen bangsa, dan warga negara yang harus prospektif, visioner. Oleh karena itu, secara filosofi keilmuan pendidikan dan secara psikologi pedagogis dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, adalah ide dan instrumentasi satuan bertaraf internasional, secara filosofis dan keilmuan, konsisten dan koheren, dengan semangat negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena hal itu merupakan salah satu bentuk diversifikasi layanan pendidikan yang dirintis untuk mewadahi perbedaan kemampuan peserta didik. Yang kedua, ide dan instrumentasi satuan pendidikan bertaraf internasional, secara filosofis dan keilmuan, konsisten dan koheren, dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui rintisan penyediaan diversifikasi layanan pendidikan sesuai dengan perbedaan kemampuan peserta didik yang praksisnya perlu terus disempurnakan. Yang ketiga, ide dan instrumentasi

satuan pendidikan bertaraf internasional, secara filosofis dan keilmuan, konsisten dan koheren, dan konsepsi satu sistem pendidikan yang mewadahi keberagaman layanan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Yang keempat, ide dan instrumentasi satuan pendidikan bertaraf internasional secara filosofis dan keilmuan pendidikan, konsisten dan koheren dengan konsepsi individualisasi layanan pendidikan yang justru sangat diperlukan untuk pemberdayaan potensi peserta didik secara optimal. Yang kelima, ide dan instrumentasi satuan pendidikan bertaraf internasional secara filosofis dan keilmuan pendidikan, konsisten dan koheren, dengan konsepsi pendidikan masal untuk individu yang serba aneka (mass education of individual) bukan pendidikan yang memperlakukan kelompok peserta didik secara serba sama (individual education of the mass). Jadi, hal itu bukan suatu diskriminasi, apalagi sebagai kastanisasi yang secara keilmuan dan konsep pendidikan, nomenklatur itu malah tidak dikenal. Yang terakhir adalah ide dan instrumentasi satuan pendidikan bertaraf internasional, satuan pendidikan secara filosofis dan keilmuan pendidikan tidak berpotensi menghilangkan jati diri bangsa yang Berbahasa Indonesia karena bahasa pengantar pendidikan tetap Bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Inggris hanya digunakan sebagai komunikasi keilmuan dalam konteks antarbangsa.
•    Sebagai kesimpulan akhir, bahwa secara filosofis dilihat dari filsafat dan ilmu pendidikan dan suasana kebatinan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, konsepsi dan praksis instrumentasi sekolah bertaraf internasional harusnya sudah konsisten dan koheren atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan nilai moral dan norma, serta visi yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal yang oleh Pemohon dirujuk.
5. Yohannes Gunawan
•    Permohonan ini adalah Pengujian Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas terhadap Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal dari UUD 1945.
•    Berpegang pada Pasal 50 ayat (3) versus Pembukaan dan beberapa pasal di dalam UUD 1945. Pertama, jika pasal ini belum dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di situ disebutkan

bahwa Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
•    Bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi. Di dalam Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, sekali lagi, jika ini belum dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi, maka di sana dikemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, tidak menggunakan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan. Jadi bahwa Mahkamah Konstitusi betul-betul harus melihat Pasal 50 ayat (3) versus Pembukaan dan UUD 1945. Jadi, tidak menggunakan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan.
•    Perkara di Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, ternyata tidak saja Undang-Undang, melainkan peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang yang dimohonkan sebagai dasar pertimbangan. Antara lain, ada 10 macam peraturan perundang-undangan lain selain undang-undang dan juga peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri, bahkan kebijakan dari sebuah sekolah di sekolah bertaraf internasional.
•    Yang digunakan sebagai bahan pertimbangan selain UU Sisdiknas, itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, di halaman 12 yang tidak jelas relevansinya. Yang kedua, Undang-Undang tentang APBN, halaman 11 dalam permohonan. Undang-Undang tentang Pajak, halaman 10 dalam permohonan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 11 tentang Ratifikasi International Covenant on Economic, and Social, Cultural Rights, halaman 26 dan 35. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP (Standar Nasional Pendidikan), halaman 24. Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009. Rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional, lihat halaman 19. Konsep Ditjen Mandikdasmen, halaman 29. Kebijakan SMPN 1 RSBI Jakarta tentang sumbangan rutin bulanan dan sumbangan peserta didik baru, lihat halaman 11 permohonan.
•    Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa berbagai argumentasi yang dikemukakan dalam perkara ini, yang menggunakan peraturan perundang-undangan selain  Pasal 50 ayat (3)  UU  Sisdiknas sebagai dasar

pertimbangan, tidak boleh diterima di dalam perkara ini. Selain itu, penggunaan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, misalnya peraturan pemerintah untuk mendukung argumentasi Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas bahwa bertentangan dengan UUD 1945 mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang itu pun bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukan merupakan kompetensi absolut dari Mahkamah Konstitusi.
•    Yang kedua, masalah substansi dari Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas ini. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, di sana dikemukakan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
•    Di dalam penjelasan resmi UU Sisdiknas itu tidak ada penjelasan autentik terhadap Pasal 50 ayat (3). Jadi, kalau kita ada keraguan, atau tidak jelas, atau tidak lengkap, tidak bisa kita kemudian memberikan penafsiran sendiri terhadap Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tersebut.
•    Yang kedua, kalau ini tidak berhasil, rechtsvinding (penemuan hukum), menyediakan konstruksi hukum yang terdiri dari yang pertama adalah konstruksi argumentum a contrario, yang kedua adalah konstruksi analogis, dan yang ketiga adalah konstruksi penghalusan hukum (rechtsverfijning).
•    Dengan menggunakan penafsiran gramatikal, yaitu berdasarkan arti atau kata kalimat, kemudian penafsiran autentik berdasarkan penjelasan resmi dalam Undang-Undang, dalam hal ini UU Sisdiknas dan tidak menggunakan undang-undang lain. Serta penafsiran sistematis juga dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Sisdiknas tidak menggunakan peraturan perundang-undangan yang lain, maka diperoleh pengertian Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas sebagai berikut.
•    Yang pertama, kata sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan berarti bahwa tidak semua satuan pendidikan harus bertaraf internasional.
•    Yang kedua, bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah harus menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional pada semua jenjang. Berarti harus diselenggarakan pendidikan bertaraf internasional

pada jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi.
•    Yang ketiga, “… satuan pendidikan yang bertaraf internasional,” kalimat itu berarti bahwa satuan pendidikan tersebut menggunakan standar internasional setelah standar nasional pendidikan yang sifatnya wajib dipenuhi.
•    Pasal 35 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyatakan, “Adanya standar nasional,” jadi ini adalah nasional pendidikan. Artinya, dia berlaku baik sekolah bertaraf nasional maupun sekolah bertaraf internasional harus memenuhi Pasal 35 ayat (1) UU Sisdiknas, yaitu kewajiban satuan pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan tanpa kecuali tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) UU Sisdiknas yang mengatur bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan, yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
•    Bahwa kalau sebuah satuan pendidikan bertaraf internasional, bukan berarti bahwa standar nasional pendidikan ini tidak berlaku. Kalau semua satuan pendidikan mau menyelenggarakan pendidikan di Indonesia, maka tidak terkecuali harus memenuhi kedelapan standar nasional pendidikan ini.
•    Selanjutnya, penjelasan Pasal 35 ayat (1), jadi UU Sisdiknas menyatakan bahwa peningkatan kedelapan standar itu harus dilakukan secara berencana dan berkala. Dan di situ, di dalam penjelasan resmi Pasal 35 ayat (1) dikemukakan bahwa peningkatan itu adalah untuk meningkatkan pertama, keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia. Jadi ini diamanatkan oleh penjelasan resmi autentik dari Pasal 35 ayat (1) UU Sisdiknas, yang berlaku juga bagi sekolah bertaraf atau satuan pendidikan bertaraf internasional. Jadi harus dikembangkan secara berencana dan berkala untuk meningkatkan keunggulan lokal. Jadi artinya satuan pendidikan bertaraf internasional harus meningkatkan keunggulan lokal, harus membela kepentingan nasional, harus berkeadilan, dan harus juga menjalankan atau memenuhi daya saing bangsa atau kompetisi antar bangsa.

•    Dengan demikian berdasarkan penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU Sisdiknas, standar nasional pendidikan satuan pendidikan yang bertaraf internasional maupun yang bertaraf nasional harus ditingkatkan secara berencana dan berkala untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa. Adalah masuk akal apabila satuan pendidikan yang ditingkatkan pada taraf internasional, maka digunakan standar pendidikan dari taraf internasional demi kepentingan kompetisi antarbangsa.
•    Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa satuan pendidikan bertaraf nasional yang hendak menghasilkan pelaut. Maka satuan pendidikan tersebut diwajibkan memenuhi standar yang ditetapkan atau oleh International Maritime Organization atau IMO. Jika tidak dipenuhi standar IMO tersebut, maka para pelaut tersebut akan ditolak bekerja sebagai pelaut baik di perusahaan nasional maupun di perusahaan, apalagi di perusahaan yang sifatnya internasional.
•    Di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, sekarang ada 3.100 lebih perguruan tinggi di Indonesia, maka sudah terdapat belum sampai dua telapak tangan artinya di bawah 10, ada perguruan-perguruan tinggi yang sudah masuk di dalam kancah atau memenuhi standar internasional. Diantaranya adalah saya kira Universitas Gadjah Mada di mana Prof. Mahfud sebagai anggota MBA-nya, dia Universitas Gadjah Mada sudah pada taraf internasional dengan 270 program studi, 55.000 mahasiswa, dan anggarannya 3 kali anggaran Sultan Yogyakarta. Upaya untuk mencerdaskan bangsa sehingga mampu berkompetisi secara global adalah upaya yang mulia dan terlampau naif apabila dikatakan bahwa upaya tersebut adalah upaya yang neoliberalisme. Adapun keunggulan lokal kepentingan nasional dan keadilan sebagaimana dimaksud di atas, jadi tadi saya sebutkan bahwa Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa baik satuan pendidikan nasional maupun internasional, itu harus dikembangkan untuk memenuhi keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa.
•    Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka keragaman potensi daerah dan lingkungan. Itu ada di dalam Pasal 36 UU Sisdiknas ayat (3) huruf d. Jadi, tidak benar bahwa semuanya berstandar

OECD atau negara maju. Justru keragaman potensi daerah dan lingkungan menurut ketentuan UU Sisdiknas, saya tidak menggunakan Undang-Undang lain, itu harus menjaga keragaman potensi daerah dan lingkungan, termasuk satuan pendidikan yang bertaraf internasional yang beroperasi di Indonesia.
•    Masih di dalam Pasal 36, di dalam ayat (3) huruf j bahwa kurikulum disusun dalam kerangka persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Ini berlaku bagi sekolah nasional maupun sekolah bertaraf internasional.
•    Selanjutnya, Pasal 37, memang di dalam permohonan disebutkan bahwa karena satuan pendidikan tersebut bertaraf internasional, dikhawatirkan bahwa kemudian pendidikan agama, iman, dan takwa itu lekang dari peserta didik. Hal ini, secara hukum, tidak diperkenankan. Pasal 37 UU Sisdiknas, kurikulum pendidikan dasar dan menengah, wajib memuat pendidikan agama, dua, pendidikan kewarganegaraan, diwajibkan oleh undang-undang. Kemudian, wajib juga ilmu pengetahuan sosial, wajib juga seni dan budaya. Jadi, tidak mungkin lekang karena ini kewajiban yang ditetapkan oleh UU Sisdiknas.
•    Kurikulum pendidikan tinggi karena tadi sekolah bertaraf atau satuan pendidikan pada taraf internasional, bisa juga pada perguruan tinggi. Maka, di perguruan tinggi, menurut UU Sisdiknas, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama. Yang kedua, adalah pendidikan kewarganegaraan. Bahkan, sekarang kalau saya tidak khilaf, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini ditambah dengan pendidikan Pancasila. Di sini, huruf kecil. Karena itu, ini nama generik. Karena itu, nama mata kuliahnya bisa berbunyi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
•    Kemudian, penjelasan Pasal 37 tentang UU Sisdiknas, Yang Mulia, pendidikan agama ini resmi dari UU Sisdiknas, penjelasan autentik, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa pada Tuhan YME, serta berakhlak mulia. Ini berlaku baik sekolah nasional maupun internasional.
•    Pendidikan kewarganegaraan dimaksud membentuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air, berlaku untuk sekolah nasional maupun internasional, jika dia beroperasi di Indonesia. Bahan kajian mencakup Bahasa Indonesia,

bahasa daerah, dan bahasa asing, dengan pertimbangan bahwa bahasa asing, terutama bahasa Inggris, merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa dengan internasional lalu Bahasa Indonesia menjadi tercerabut karena bahkan bahasa daerah itu diwajibkan di dalam UUSisdiknas.
•    Dengan demikian berdasarkan standar nasional pendidikan tersebut, standar kecerdasan bangsa dan peningkatannya pada peserta didik satuan pendidikan bertaraf nasional dan internasional adalah sama karena semuanya harus memenuhi SNP, pengembangannya pun harus berdasarkan UU Sisdiknas. Jadi, tidak benar kalau dikatakan bahwa yang bertaraf nasional, maka tingkat kecerdasannya itu kemudian lebih rendah daripada yang bertaraf internasional karena standar minimalnya semuanya sama.
•    Dengan demikian, tidak benar dan menyesatkan apabila dinyatakan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan semangat dan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena pernyataan ini menyatakan bahwa kalau tidak bertaraf internasional, maka kecerdasan bangsa itu akan tidak terwujud.
•    Keberadaan satuan pendidikan bertaraf internasional, telah mengakibatkan pengingkaran terhadap kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tidak terbukti karena semuanya harus memenuhi delapan standar minimum dan pengembangannya pun sama.
•    Kesimpulannya pertama, penggunaan Undang-Undang selain yang sedang diuji, dilarang dilakukan sebagai dasar pertimbangan. Berdasarkan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini belum dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini menggunakan berbagai macam peraturan perundang-undangan selain peraturan perundang-undangan lain, selain yang sedang diuji sebagai dasar pertimbangan. Bahwa peraturan pelaksanaan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas dan peraturan lainnya bertentangan dengan UUD 1945.

•    Pengujian peraturan perundang-undangan lain, selain Undang-Undang, jika memang terdapat pertentangan dengan UUD 1945, bukan kompetensi absolut dari Mahkamah Konstitusi, sehingga ini harus diajukan di pengadilan yang cocok untuk ini. Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, tidak hanya mengatur tentang jenjang pendidikan dasar dan menengah, tapi juga mengatur tentang jenjang pendidikan tinggi. Sehingga adalah tidak adil jika ada permohonan dari bidang pendidikan jika tidak ada permohonan dari jenjang pendidikan tinggi, namun jenjang pendidikan tinggi terkena akibat pelarangan satuan pendidikan tinggi bertaraf internasional. Sehingga Ahli berpikir kembali, bagaimana beberapa perguruan tinggi yang sudah masuk di taraf internasional.
•    Yang berikutnya karena standar internasional pendidikan dan peningkatannya berlaku, baik untuk satuan pendidikan bertaraf nasional maupun satuan pendidikan bertaraf internasional, maka tidak benar pernyataan bahwa penyelanggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan semangat dan kewajiban negara untuk mencerdaskan bangsa.
•    Yang berikutnya, secara murni, artinya tanpa menggunakan peraturan perundang-undangan lain, Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tidak bertentangan dengan Pembukaan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 UUD 1945.
•    Yang terakhir, apabila kemudian dapat dibuktikan bahwa peraturan pelaksanaan dari Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945, janganlah kemudian Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Lebih baik peraturan pelaksanaan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, yang diubah agar sesuai dengan UUD 1945. Sekali Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Pasal 50 ayat (3), maka pendidikan bertaraf internasional selamanya tidak akan pernah diwujudkan di Indonesia.
SAKSI PEMERITAH 1. Suprapto
•   Saksi sebagai Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta.

•    Pelaksanaan RSBI SMP Swasta Mandiri. Jadi RSBI ini adalah RSBI Mandiri. Apa yang dimaksud RSBI Mandiri adalah seluruh biaya dan sebagainya adalah tidak dari Pemerintah, melainkan diusahakan dari sekolah itu sendiri dengan menggalang dari orang tua siswa, maupun wali siswa.
•    Sekolah dapat menerima bantuan dari manapun, namun sifatnya bebas tidak terikat, dan hal ini belum pernah didapat baik dari luar negeri, maupun yang lainnya karena sifatnya adalah bebas mono suko.
•    Pelaksanaan penyelanggaraan memberikan subsidinya adalah dengan subsidi silang. Apa yang dimaksud subsidi silang adalah mereka yang mampu bisa menyampaikan yang lebih, mereka yang kurang, bisa membayar seikhlasnya. Bahkan mereka yang memiliki kartu keluarga miskin, kalau di Kota Yogyakarta itu ada Gakin, keluarga misikin itu bebas dari semua pungutan apa pun, termasuk istilahnya Rp1,00 pun tidak membayar.
•    Yang dijadikan dasar untuk itu hanya BOS, yaitu bantuan dari Pemerintah yang bersifat BOS itu, yang dijadikan dasar untuk memberikan bantuan pendidikan kepada sekolah. Selanjutnya, bagi orang tua yang tidak mau membayar, dalam arti menyatakan tidak mampu, maka sekolah mengadakan kajian khusus, dan mengadakan kunjungan ke rumah atau home visit.
•    Dari pernyataan itu, dari kenyataan itu ada yang menyampaikan hal itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Artinya, dia memiliki fasilitas yang dianggap cukup, tapi mengaku keluarga miskin. Ini untuk sekolah swasta cukup jeli menghadapi seperti itu. Tapi ending-nya, akhirnya terjadi istilahnya pendekatan yang persuasif. Artinya, anak tersebut tetap sekolah seperti biasa, demikian juga orang tuanya diberi penjelasan, dan akhirnya pelaksanaannya adalah tidak ada perbedaan bagi siswa yang orang tuanya mempunyai tanggung jawab di sekolah yang belum diselesaikan tersebut.
•    Hanya saja nanti pada akhirnya, kalau dia sudah lulus dan sebagainya, dipersilakan untuk mempertimbangkan tanggung jawab yang telah disampaikan itu. Namun, andai kata terjadi sesuatu hal, ya sekolah sifatnya minta doa restu, mudah-mudahan bapak, ibu orang tua siswa, nanti kalau putranya sudah sukses, punya ekonomi yang banyak, silakan sumbangkan

ke SMP Muhammadiyah 2 atas nama pribadi, tapi untuk sekolah, bukan untuk guru dan karyawan, apalagi kepala sekolah. Jadi istilahnya, datang baik, pergi juga dinyatakan dengan baik, dan terima kasih atas perhatiannya menyesekolahkan di sekolahan kami. Inilah yang dijaga dengan toleransi yang berkarakter Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
•    Sekolah tetap melaksanakan dan menerima siswa yang mempunyai cacat inklusi, maupun cacat layanan khusus, itu pun juga kami buka. Nah, untuk itu ternyata tidak ada masalah. Nah, dengan adanya seperti ini, maka kerja sama dengan Dikpora (Dinas Pendidikan Olahraga) itu adalah yang mengelola anak-anak inklusi, dan hal ini di tempat kami ada seorang. Dan dengan adanya pendekatan persuasif, tidak ada masalah juga.
•    Ada istilah RSBI by class. Sehingga dapat dibandingkan antara yang RSBI yang sudah dikelola swasta itu, maupun dengan yang swasta murni. Keduanya tidak pernah terjadi sesuatu yang signifikan, artinya yang kontradiksi, artinya terjadi pengelompokan atau hal-hal yang sifatnya diskriminasi karena saya perlakukan sama. Cuma kepala sekolah harus sering dan guru, karyawan harus sering memberikan layanan bahwa kamu adalah semuanya sama, dalam arti pelayanan.
•    Selanjutnya sekolah juga memiliki program budaya lokal ke internasional. Jadi di sekolahan kami pada saat setelah ulangan bersama itu, maka baik RSBI maupun lainnya adalah terjun ke dunia pertanian mulai dari membajak, mengolah tanah, dan sekaligus nanti diceritakan mulai dari penanaman sampai dengan jadi makanan. Itu diceritakan yang RSBI nanti juga sharing dengan yang lain. Jadi tukar, tukar laporannya itu dan hal ini adalah menambah wacana suatu sekolahan tersebut, di mana bisa muatan lokal diangkat menjadi internasional, sehingga anak, “Oh, caranya menanam padi seperti ini,” lalu kalau di Inggriskan seperti ini, “Oh, caranya membudidayakan salak pondok seperti ini.” Lalu kalau itu diperkenalkan kepada orang asing harusnya demikian ini.
•    Demikian juga cara mendeteksi adanya lapisan-lapisan tanah yang ada di Pantai Parangtritis itu kan luar biasa hebatnya. Sehingga di situ anak-anak satu malam dua hari itu, mulai dari siang dan malam itu kami ajak, “Lihatlah angin yang berhamburan kerasnya,” seperti itu. Kalau itu ditangkap, “Kamu belajar dengan bahasa asing dengan teori-teori dari luar, kamu akan bisa

mengolah itu temuan lokal akan menjadi temuan internasional.” Dan ini pun di Bantul sudah ada namanya penemuan tenaga angin dengan kincir angin. Suatu hal yang menarik. Bahkan pada waktu terjadi RSBI terjadi adanya outbound itu saya mempredikisi, nanti, andai kata kita terjadi tsunami, lalu apa yang kamu terjadi? Apa yang kamu lakukan? Karena apa? Gelombang laut itu punya kekuatan luar biasa. Ini teorinya kalau di Indonesia enggak ada, tapi kalau teorinya berasal dari bahasa asing itulah perlunya kamu belajar bahasa asing. Dan kebetulan selang satu minggu itu, terjadi tsunami di Aceh dan terjadi gempa bumi di Jogja. Ini sungguh-sungguh terjadi.
•    Belum lagi pendidikan karakteristiknya kami tanamkan mulai dari penanaman keagamaan sejak mereka masuk di pintu gerbang sampai di dalam, yaitu seluruh all activities students adalah stopping. Yang ada adalah membaca Quran bersama-sama baik guru, karyawan, dan seluruhnya, sehingga pintu gerbang ditutup hanya untuk menenangkan jiwa untuk menjadi pendidik yang baik bagi guru, untuk menjadi siswa yang baik sebelum ilmu itu masuk, ditata dulu mentalnya dengan keagamaan. Bisa dibuktikan, dari jam 07.00 sampai dengan jam 07.40 menit.
•    Yang bedanya bahwa anak RSBI itu semakin PD, artinya baik dari segi kemampuan berbeda ditambah dengan materi kebahasaannya itu. Dan di samping itu dari pihak masyarakat senang terhadap program tersebut, walaupun dengan sistem pelayanan menggunakan tes disaring. Karena masuk ke RSBI itu diharapkan sesuai dengan petunjuk itu adalah nilai rata-ratanya 7,0. Walaupun nanti ada anak yang cacat fisik dan lain-lain, boleh, ndak masalah, pengertiannya itu begini, yang saya terima itu dan yang saya yakini. Bahwa RSBI itu adalah SSN Plus. Plusnya itu apa saja? Boleh budaya, boleh science, boleh apa pun, misalnya ada olimpiade lain-lainnya, itu biasanya dicarikan dari RSBI dulu, setelah itu tidak mampu baru dilimpahkan ke yang lainnya. Olimpiadenya itu kan ada dua macam. Ada olimpiade khusus yang RSBI, ada olimpiade yang umum. Nah, untuk itu kalau olimpiade yang RSBI harus yang RSBI, Yogyakarta menyampaikan seperti itu, dan di Yogyakarta ada dua. Satu, SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, yang kedua adalah SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta. Artinya dari ada bola kabar seperti itu, kita wacanakan, lalu kita bicara dengan persyarikatan. Karena SMP Muhammadiyah 2 itu di bawah persyarikatan,

lalu dari persyarikatan mengadakan pendekatan, akhirnya dapat mendapatkan tugas seperti itu, bedanya itu kalau yang umum itu sekitar Rp. 200.000,00-an, kalau yang RSBI Rp250.000,00. Karena kelasnya juga beda. Siswanya beda, Jadi kami memang mengusahakan kalau bisa kerja sama dengan perguruan tinggi itu guru yang ada di situ itu dilatih bicara bahasa Inggris yang bagus, lalu mengajar yang bagus, sehingga guru itu mempunyai kemampuan plus. siapa tahu dia mendapatkan tugas atau menjadi guru asing di negara kita 2. Akhmad Solihin
•    Saksi sebagai Kepala SD RSBI Menteng 01, Jakarta Pusat,
•    Di SDN RSBI Menteng 01 dalam proses PPDB, sekolah tidak melakukan pemungutan biaya pendaftaran alias gratis. Karena semua pendaftaran dilakukan secara online. Untuk syarat-syarat PPDB berpedoman pada keputusan kepala dinas antara lain tentang umur dan berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan. Jadi, tidak hanya bagi orang-orang yang dekat dengan sekolah saja, tetapi semua orang yang memenuhi persyaratan secara administratif. Selama ini rasio pendaftar dengan daya tampung tidak seimbang, pengalaman kami biasanya rasio itu bisa mencapai satu berbanding lima. Oleh karena itu, SDN Menteng 01 Jakarta mengadakan proses seleksi. Materi Seleksi tersebut disusun oleh tim yang terdiri dari guru-guru TK dan guru-guru kelas 1 yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang materinya disesuaikan dengan kurikulum taman kanak-kanak. Setelah proses seleksi dilakukan, nilai hasil seluruh peserta di-upload ke website PPDB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, untuk diolah dan ditentukan kelulusannya oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Setelah itu baru diumumkan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru melalui website PPDB DKI. Ini jelas bahwa hasil seleksi PPDB ini tidak ada hubungannya dengan masalah sumbangan peserta didik baru atau hal apapun mengenai keuangan. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa pendaftaran peserta didik baru dipungut biaya, itu adalah sebuah kebohongan besar karena proses ini selalu dipantau terus oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan bersifat online. PPDB di SDN Menteng 01 biasanya dilaksanakan pada bulan Mei sebelum tahun pelajaran baru dimulai.

•    Bahwa isu komersialisasi di RSDBI. Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta bahwa untuk memenuhi biaya operasional dan pemenuhan sarana prasarana sekolah demi memenuhi standar RSBI, maka SD RSBI Menteng 01 dapat menghimpun atau meminta sumbangan pendidikan dari masyarakat peduli pendidikan. Kami ingin sampaikan bahwa yang disebut masyarakat peduli pendidikan itu tidak hanya orang tua murid, tetapi kita juga menghimpun kepedulian dari dunia usaha dan dunia industri yang ada di Jakarta ini.
•    Kegiatan menghimpun atau meminta sumbangan pendidikan dari masyarakat ini dilakukan oleh komite sekolah, bukan oleh kepala sekolah maupun oleh guru. Dan sumbangan itu bersifat tidak memaksa atau bersifat sukarela. Ketentuan mengenai besarnya sumbangan masyarakat peduli pendidikan orang tua siswa adalah hasil musyawarah antara komite sekolah dengan orang tua siswa berdasarkan pada program sekolah yang dibahas pada komite sekolah. Pelaksana rapat komite sekolah oleh pengurus komite sekolah bersama dengan orang tua siswa peserta didik baru, dilakukan pada bulan Oktober, sementara penerimaan kelas 1 itu dilakukan pada bulan Mei dan Juni. Oleh karena itu, jadi ini jelas bahwa tidak ada hubungan antara penerimaan peserta didik baru dengan sumbangan yang diberikan oleh orang tua. Walaupun pada saat rapat komite sekolah ditentukan rata-rata jumlah sumbangan setiap siswa, tetapi realitanya yang ada tidak semua sumbangan sama karena kita menganut sistem subsidi silang. Artinya bahwa yang punya membantu yang tidak punya, yang kaya membantu yang miskin. Ini menjadi sistem di SDN RSBI Menteng 01. Bahkan ada siswa yang kita gratiskan, sama sekali dalam pembiayaan pendidikan dan keperluan siswa yang bersangkutan justru dibantu oleh sekolah, seperti buku-buku dan alat-alat pelajaran lainnya. Kepada siswa yang bersangkutan pun kita perlakukan sama dengan siswa yang lain tanpa membeda-bedakan, bahkan karena mereka mempunyai potensi dibidang tertentu seperti olahraga, maka mereka sering mewakili sekolah untuk berkompetisi mengikuti kegiatan dan lomba sesuai dengan kemampuan dan talenta yang dia miliki.
•    Nilai-nilai yang dijadikan dasar untuk semua mata pelajaran pun sama, yaitu berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Apalagi kalau kita lihat pelajaran PKN dan IPS ada kompetensi dasar khusus yang membahasa tentang konsep dan implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kami juga mempunyai program yang kami sebut dengan belajar ke sumber belajar langsung. Misalnya, siswa kami ajak belajar langsung ke lembaga-lembaga negara, seperti KPU, DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Komnas HAM. Hal itu dimaksudkan agar siswa mendapatkan pengalaman langsung dari sumbernya dan tidak bersifat teoritik saja dalam belajar. Untuk pelajaran IPA dan Matematika memang diseimbangkan dengan Balinglo, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, kami tekankan tidak meninggalkan bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar anak mampu berkompetisi ketika mengikuti ajang kompetisi di tingkat internasional. Kita tahu bahwa salah bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Oleh karena itu, anak-anak kita kita bekali salah satu bahasa itu.
•    Dalam program sekolah kita pun rutin mengadakan upacara bendera pada hari Senin dan hari-hari besar nasional bahkan dalam lomba tata upacara bendera, RSBI beberapa kali menjadi juara dalam kompetisi. Hal ini membuktikan bahwa RSBI tetap mempunyai jiwa nasionalis dan cinta tanah air yang tinggi.
•    Pada pelajaran seni musik, kami juga mengajarkan lagu-lagu wajib dan lagu-lagu daerah. Kami juga mempunyai grup musik tradisional betawi (Gambang Kromong) yang merupakan musik tradisional betawi. Bahkan beberapa kali grup musik Gambang Kromong itu bisa mengiringi kompetisi lomba Abang dan None di Jakarta. Ini membuktikan bahwa SD RSBI Menteng 01 Jakarta adalah pelestari budaya bangsa yang mempunyai nasionalisme yang tinggi. Kami juga mengajarkan seni tari tradisional Indonesia, di samping tari kreasi yang baru. Bahkan delegasi SDN Menteng 01 Jakarta sudah beberapa kali keluar negeri di bawah AOV, yaitu sebuah lembaga di bawah UNESCO PBB sebagai duta budaya bangsa Indonesia untuk mengikuti festival dan kompetisi di tingkat internasional dengan hasil yang menurut kami luar biasa, tiga kali, tahun 2011-2012, dan tahun 2012 pula duta budaya dari SD Menteng 01 selalu mendapatkan Awards dan best performance.

•    Yang keempat, dikatakan bahwa RSBI miskin dengan prestasi. Ingin kami sampaikan bahwa untuk memfasilitasi pengembangan diri siswa secara optimal, sekolah membuat program yang bersifat akademik dan mampu non akademik. Dalam hal prestasi SDN RSBI Menteng 01 pun meraih peringkat terbaik. Mulai dari tingkar lokal, nasional, regional asia Tenggara dan juga internasional. Misalnya, di dalam olimpiade sains dan math mendapat medali perunggu. Kemudian kejuaraan karate pelajar se-Asia, mendapatkan medali emas. Kejuaraan perenang tingkat pelajar tingkat nasional mendapatkan berpuluh-puluh medali emas dan kejuaraan Robotic Asean di Singapore kita juga mendapatkan best performance. Belum lagi prestasi yang di tingkat kotamadya maupun prestasi yang sangat banyak jumlahnya dan tentu saja tidak ada waktu bagi kami untuk menjelaskan di sini dan itupun dilaksanakan SD RSBI di provinsi lain, Yang Mulia. Informasi ini kami dapatkan karena SD RSBI di Indonesia itu mempunyai net working.
3. Popo Riyadi
•    Saksi sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.
•    RSBI adalah salah satu bentuk inovasi dan percepatan dalam peningkatan mutu pendidikan serta pemberian layanan pendidikan yang merupakan pengkategorian satuan pendidikan yang masih menjadi bagian sistem pendidikan nasional.
•    Adanya RSBI di SMP 1 Kota Magelang, juga memberikan semangat kepada masyarakat Magelang, dan para peserta didik untuk lebih berprestasi, baik itu di bidang akademik maupun di bidang nonakademik. Dengan adanya RSBI ini justru kualitas sekolah kami semakin meningkat karena kualitas para pendidik, tenaga kependidikan, orang tua serta peserta didik menjadi lebih baik dan lebih terpacu untuk memajukan sekolah. Adanya RSBI di SMP 1 Kota Magelang adalah merupakan satu model pembelajaran para pendidik. Pendidik kami akan semakin aktif, kreatif, inovatif untuk merangsang peserta didik, mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin. Model-model presentasi, diskusi kelompok, e-learning, dan lain sebagainya merupakan model pembelajaran yang dilakukan di sekolah kami.
•    Selanjutnya bidang manajemen sekolah juga semakin baik, sehingga keterlibatan   para   stakeholder   sekolah   juga   semakin meningkat,

kepercayaan masyarakat lebih baik. Hal ini berdampak positif terhadap layanan pendidikan karena kami melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Memberdayakan masyarakat yang transaparan, yang partisipatif, sehingga manajemen di SMP 1 Kota Magelang juga didokumentasikan dalam bentuk video best practice oleh Direktorat di SMP dan dijadikan model manajemen secara nasional.
•    RSBI di SMP 1 Kota Magelang menyebabkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terus ditingkatkan. Sehingga dapat memberikan layanan yang semakin berkualitas, yang berdampak pula kepada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Seperti kompetensi profesional para pendidik kami dalam keahliannya semakin meningkat. Kompetensi pedagogisnya, metode pembelajarannya semakin meningkat pula. Adapun warga masyarakat Magelang pun berhak untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan tidak hanya masyarakat Magelang tetapi masyarakat sekitarnya. Apabila pendaftar lebih banyak dari daya tampung, maka kami melaksanakan seleksi. Rata-rata pendaftar di tempat kami lebih dari 500 orang. Padahal kami hanya menerima 168 orang, sehingga kami harus melaksanakan seleksi.
•    Bahwa satuan pendidikan RSBI bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanggapan kami, SMP Negeri 1 Magelang melaksanakan pendidikan yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia. Memberikan kebebasan peserta didik untuk berekspresi, mengembangkan ide-ide kreatif, berkarya, mengembangkan budaya bangsa ini, dan tidak ada perbedaan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Antara lain yang kami lakukan pada mata pelajaran Agama, kami melakukan juga dalam kurikulum kami ada pelajaran Pendidikan Agama, semua agama kami layani. Pelajaran PKN diharapkan mengembangkan jiwa kebangsaan. Setiap hari Senin, hari-hari besar, kami pun juga melakukan upacara bendera agar jiwa kebangsaan juga tetap terjaga. Pada mata pelajaran Seni dan Budaya, juga tetap kami lakukan, kita ajarkan, diharapkan tetap menjaga budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Pelajaran Bahasa Jawa karena kami di Jawa Tengah, harapan bahasa ibu tetap terjaga, serta menjaga warisan budaya bangsa ini.

•    RSBI SMP 1 Kota Magelang lebih mengembangkan kepribadian peserta didik yang utuh dengan pendidikan karakter yang dilaksanakan dengan terintegrasi dengan mata pelajaran. Pada kegiatan sehari-hari diharapkan semakin meningkatkan kepribadian peserta didik untuk menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, tanggung jawab, jujur. Hal ini yang kami lakukan dengan pengembangan kepribadian dengan layanan bimbingan konseling, layanan ekstrakurikuler, layanan manajemen. Pengembangan disiplin, tanggung jawab dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan, bela diri, pencak silat, karate, dan lain sebagainya. Pengembangan karir masa depan anak-anak, kami ada kegiatan yang namanya carrier day. Pengembangan sosial, ada social activity. Pengembangan kreativitas siswa dengan kegiatan small project, dan masih banyak lagi.
•    Yang ketiga, bahwa RSBI menimbulkan dualisme sistem pendidikan di Indonesia. Tanggapan kami bahwa RSBI di SMP 1 tidak menggunakan kurikulum internasional, tetapi menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP 1 Kota Magelang. Di SMP 1 Kota Magelang dalam pembelajaran sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Hanya terbatas pada mata pelajaran Matematika, IPA, disampaikan dengan bilingual. Artinya dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bukan sepenuhnya bahasa Inggris. Maksimal 30% untuk bahasa Inggrisnya. Di SMP 1 Kota Magelang tidak membeli lisensi akreditasi dari luar negeri, dari IBO, dari Cambridge, tidak. Kami melaksanakan kurikulum nasional dengan tes ujian nasional, dan juga tes ujian yang dibuat oleh direktorat PSMP, bukan dari luar negeri.
•    Bahwa RSBI adalah bentuk baru liberalisme pendidikan. Tanggapan kami bahwa di SMP 1 Kota Magelang tidak melakukan pungutan kepada orang tua, tetapi orang tua berpartisipasi dalam bentuk sumbangan secara ikhlas yang dinyatakan dalam bentuk tulisan sendiri. Bukti terlampir surat pernyataan contoh orang tua. Orang tua menulis sendiri pernyataan ditulis sendiri, tidak dibuatkan blangko oleh sekolah.
•    RSBI di SMP 1 Kota Magelang membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang miskin, jelas yang tidak mampu jelas tidak menyumbang. Yang mampu saja ada yang tidak menyumbang. RSBI SMP 1 Kota Magelang mengusahakan beasiswa untuk siswa-siswa yang tidak mampu, antara lain

beasiswa miskin, beasiswa prestasi, bahkan transpor siswa. Kami berusaha bekerja sama dengan Bank Kota Megelang, dengan alumni, dengan masyarakat, bahkan bapak/ibu guru pun, serta karyawan juga ikut memberikan beasiswa kepada anak-anak kami.
•    OSIS SMP 1 Kota Magelang melaksanakan kepedulian sosial dalam bentuk social activity. Membantu orang-orang miskin. Pakaian dibantu, buku, kacamata dibantu, bahkan rumah orang tua yang tidak mampu pun dibedah, modal usaha diberikan dalam rangka untuk mengembangkan sosial anak-anak peserta didik kami, jadi sumbangan dari orang tua itu adalah yang mau menyumbang.
•    Bahwa RSBI menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan. Tanggapan kami RSBI di SMP 1 Kota Magelang dalam mengadakan seleksi penerimaan peserta didik baru dengan mendasarkan pada tes tertulis mata pelajaran, tes tertulis terpadu, dan bonus prestasi kejuaraan, tidak mendasarkan pada kemampuan finansial orang tua serta besaran sumbangannya, serta tidak dilaksanakan tes wawancara untuk mengukur kemampuan orang tua tidak kami lakukan. RSBI di SMP 1 Kota Magelang dalam penerimaan siswa baru tidak diskriminatif termasuk juga tidak membeda-bedakan keluarga mampu, miskin, ras, suku, golongan, agama, Pejabat DPR, dan lain sebagainya tidak. Bukti terlampir pada leaflet PPDP yang kami aturkan. RSBI di SMP 1 Kota Magelang tidak mendiskriminasikan dalam pembagian kelas, kelas dibagi-bagi yang pintar, yang kurang, dan seterusnya tidak. Tetapi dilaksanakan secara acak dan rata dalam kemampuannya sehingga diharapkan siswa saling memberi dan menerima satu sama dengan yang lainnya.
•    Yang ke enam, bahwa RSBI berpotensi menghilangkan jati diri bangsa yang berbahasa Indonesia. Tanggapan kami RSPI di SMP 1 Kota Magelang dalam pembelajaran sehari-hari menggunakan Bahasa Indonesia, mata pelajaran matematika, dan IPA tadi maksimal hanya 30% untuk Bahasa Inggrisnya.
•    Adanya RSBI prestasi di SMP 1 Kota Magelang semakin bagus terbukti sebelumj RSBI nilai ujian nasional diperingkat ke 5 tingkat Provinsi Jawa Tengah tetapi setelah RSBI selalu menjadi peringkat 1 Provinsi Jawa Tengah bahkan di tingkat nasional Tahun 2009/2010 kami bisa mencapai

peringkat 5 Nasional, dan tahun terakhir kemarin 2010/2011 peringkat 3 Nasional untuk sekolah negeri. Prestasi yang lain, Yang Mulia. kalau sebelum RSBI kami belum pernah mendapatkan prestasi tingkat professional sekarang alhamdullah meski baru beberapa kali sudah mencapai tingkat internasional. Medali Emas Olimpiade Nasional kami raih juga, Medali Perak Olimpiade, Medali Perunggu, Olimpiade tingkat nasional bahkan tingkat internasional pun kami mendapatkan yakni Aero International Robotic Olimpiade. Kami pernah anak-anak kami ke Turki untuk presentasi Lomba Robotic International, Matematika juga tingkat internasional.
•    Adapun perbedaan SSN dan RSBI secara umum kami aturkan bahwa RSBI prinsipnya adalah standar nasional pendidikan, sama tetapi ada penguatan, ada lebihnya. Lebihnya antara lain di standar kompetensi lulusan. Kalau SNN standar kompetasi lulusan itu hanya 22 poin tetapi RSBI selain selain 22 ditambah 2 poin lagu. Itu adalah kompetensi dalam bidang IT. Yang kedua, kompetensi di ketangguhan, kreatifitas, kedisiplinan, itu yang kalau
lebih.
•    RSBI jelas kemampuan dalam bidang bahasa asing, bahasa inggris lebihdibandingkan sekolah standar nasional. Yang ke tiga, yang lebih lagi adalah kemampuan dalam bidang ICT. ICT tidak hanya digunakan untuk belajar ICT tetapi ICT sudah dimanfaatkan untuk mengakses pembelajaran.
•    Prestasi yang lain anak kami juga diundang oleh a British Council ke Taiwan karena kegiatan connecting classroom online, ini adalah prestasi. Anak kami diundang juga untuk lomba internasional lukis di Singapore. Hal ini menunjukan bahwa RSBI banyak kelebihannya.
•    Di standar proses bahwa active learning merupakan andalan kami. Anak-anaklah yang aktif untuk belajar dengan memanfaatkan e learning, electronic learning-nya. Di standar penilaian, Yang Mulia, kami tidak mengambil penilaian dari luar negeri, kami memanfaatkan penilaian berbasis online meskipun masih dalam rintisan dan kami memanfaatkan penilaian dan diuji oleh Direktorat PSNP.
Di standar pengelolaan kami memiliki sister school dengan sekolah-sekolah lain di dalam negeri. Di luar negeri ada tetapi tidak harus di luar negeri.

4. Prastowo
•    Kepala SMA Negeri 1 Tangerang, salah satu SMA RSBI di Provinsi Banten yang berlangsung sejak dari tahun 2006. Saksi ditugaskan sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tangerang sejak sekolah tersebut ditetapkan sebagai RSBI, sehingga mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang utuh tentang sebelum RSBI itu berjalan dan setelah RSBI itu berjalan.
•    SMA Negeri 1 Tangerang ini bahwa sebelum ada RSBI, itu ada dua kelas khusus yang intinya adalah mempersiapkan anak-anak yang memiliki potensi lebih dibandingkan yang lainnya untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya.
•    Kemudian pada tahun 2006, saksi ditugaskan di sekolah tersebut. Oleh pak walikota, saksi diberikan arahan supaya menyukseskan program RSBI ini. Kemudian kami ini mengadakan bincang-bincang seperti ini, ya di komunitas kami. Jadi apa sih itu RSBI? Kemudian bagaimana strategi kita gitu, untuk mencapai itu.
•    Ada beberapa hal yang menjadi garis bawah kami sebagai kepala sekolah waktu itu. Yang pertama, RSBI itu adalah sebagai suatu peningkatan mutu. Jadi, di kami itu sudah ada dua kelas yang dianggap mutunya jauh lebih baik dibandingkan dengan kelas-kelas yang lainnya karena kami ada 21 kelas, itu dua kelas ini adalah cikal bakal dari sekolah yang dikatakan peningkatan mutu.
•    Tapi setelah ada RSBI, kami sepakat bahwa itu akan dilebur, standar pelayanannya adalah sama dengan dua kelas itu. Sehingga sampai sekarang ini kami tidak lagi mengenal ada kelas RSBI atau seluruhnya pelayanannya adalah sama, yaitu kelas RSBI. Itu kami laksanakan sejak tahun pelajaran 2007. Setelah kami pelajari betul-betul, kami menggunakan pelayanan yang sama untuk semua kelas. Sehingga kalau di dalam Pemohon itu mengatakan ada semacam perbedaan, di kami sudah tidak ada perbedaan sejak tahun 2007.
•    Bahwa walaupun RSBI biaya pendidikan tidak boleh mahal, maka kami akan menghitung ulang. Dua kelas itu yang awalnya adalah ada uang sumbangan awal tahun, besarnya ada yang Rp3.500.000,00 sampai Rp7.000.000,00, SPP-nya juga lumayan besar.

•    Sejak tahun 2007 sampai sekarang, setiap siswa baru itu di sekolah kami cukup membayar SPP Rp350.000,00 dan uang OSIS yang ditetapkan oleh OSIS, yaitu Rp120.000,00 per tahun. Sehingga siswa baru yang masuk ke sekolah kami, itu cukup membayar Rp470.000,00 dan ini merupakan harga yang cukup terjangkau. Karena di Tangerang ini rata-rata semua sudah punya motor dan cicilan motor tahun itu kira-kira Rp. 500.000,00. Jadi saksi kira jauh lebih murah dibandingkan dengan cicilan motor di sekolah kami dan alhamdulillah sampai tahun ini, kami masih bisa mempertahankan pembiayaan seperti tersebut. Dan ternyata pembiayaan kami ini juga banyak sekali dibantu oleh alumni, ya oleh APBD, dan sebagainya.
•    Di Tangerang itu ada dua cirinya siswa tidak mampu, yaitu pertama, dia memiliki namanya kartu multiguna. Kartu yang dikeluarkan pemerintah daerah bahwa siswa tersebut tidak mampu dan itu wajib dibebaskan. Lalu yang kedua adalah yang memang meminta secara khusus kepada kami bahwa anak ini tidak mampu. Dan itu kami sudah lakukan dengan tidak terlalu banyak berbelit birokrasi, cukup menghadap kepada sekolah, kemudian dibuktikan dengan surat pengantar dari kelurahan, maka dia sudah pasti dijamin dari bukunya dan seragamnya, itu dibebaskan oleh kami.
•    Dari tahun 2008, pembelajaran kami menggunakan Bahasa Indonesia dan tidak menggunakan bahasa Inggris diperkenalkan sebagai terminologi keilmuan. Artinya apa? Istilah-istilah tertentu yang khas bahasa Inggris, itu wajib dikuasai oleh anak-anak.
•    Kemudian juga, kami juga memperkenalkan Bahasa Indonesia ini ke komunitas di luar negeri. Karena kebetulan kami ini memiliki sister school di Australia dan kami memilih sekolah yang mengajarkan Bahasa Indonesia di sana, yaitu di Bunbury dan juga di Macksville. Dalam kerja sama kami ini, kami diminta untuk mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris budaya untuk mereka dan mereka kami minta untuk mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris di kami, sehingga kerja sama ini, kedua-duanya sangat menguntungkan.
•    Kemudian juga kami mempunyai kewajiban untuk sister school ini adalah untuk mengajarkan budaya-budaya Indonesia kepada mereka. Sehingga mereka kalau datang ke Indonesia, itu wajib menampilkan apa yang

dipelajari ketika kita datang ke sana. Jadi, kalau kita datang ke Australia, kita mengajarkan misalnya tari Saman. Nanti mereka kunjungan ke kami, mereka harus menampilkan tari Saman itu. Ketika mereka datang ke Indonesia, mereka wajib berbahasa Indonesiadan sebaliknya.
•    Kemudian juga bahwa andai kata ada gugatan bahwa RSBI itu katanya bisa mengurangi rasa kebangsaan, saya kira sudah dijelaskan oleh ahli-ahli terdahulu seperti di sekolah kami. KPSP kami, kurikulum kami, dan ini kami lampirkan, Mahkamah yang kami hormati ya. Itu sama dengan sekolah-sekolah lain, hanya ada pengayaan ya, pengayaan yaitu dari Cambridge. Jadi, caranya adalah kami mengadakan pemetaan. Cambridge punya apa, kita punya apa. Ternyata hanya sedikit bedanya kami itu dengan Cambridge itu, yaitu dalam hal kedalamannya.

5.    Sulasim
•    Saksi adalah orang tua siswa yang bernama Maulana Aziz Aryadinata kelas XII IPA 4 SMA Negeri 1 Tangerang.
•    Sekolah RSBI dan biayanya masih terjangkau oleh saksi, yaitu uang SPP-nya Rp350.000,00 per bulan dan uang OSIS Rp120.000,00 per tahun, dan saksi berharap kelak nanti mendapat beasiswa sekolah ke luar negeri.
•    Saksi sebagai orang tua hanya bisa memfasilitasi dan men-support keinginan dia. Sekarang anak saksi diterima jalur PMDK di UIN Jakarta.
6.    Agus Salim
•    berdasarkan pengalaman, dalam workshop atau bimbingan teknis yang diikuti secara rutin oleh kami para RSBI merupakan sebuah kegiatan koordinasi, simbolisasi, evaluasi, dan pembinaan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh PSMP telah dijelaskan secara tegas bahwa pengkualifikasian menjadi tiga kategori itu, antara lain sekolah yang mutunya dibawah SMP disebut SBM atau sekolah potensial, sekolah yang mutunya memenuhi atau sama dengan SMP disebut SSN, dan tiga, sekolah yang mutunya melampaui SMP disebut SBI. Sedangkan RSBI adalah sekolah landasan yang dikembangakan untuk menjadi SBI.
•    SMP 1 Lumajang berpendapat bahwa pengkualifikasian tersebut bukan dimaksudkan untuk membeda-bedakan sekolah satu dengan sekolah yang lainnya, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memberikan pembinaan dan evaluasi pada akhir tahun kegiatan sesuai dengan kebutuhan setiap

kategori sekolah tersebut, khusus SMP 1 Lumajang yang masih berkategori RSBI diharapkan bahkan diwajibkan mampu melampaui atau standar nasional SMP dengan mengembangkan diri melalui back marking dengan sekolah-sekolah unggul dari dan dalam atau luar negeri dengan tidak meninggalkan atau menghapus jati diri sekolah yang sudah ada sesuai dengan kearifan dan keunggulan lokal.
•    SMP Negeri 1 Lumajang di Lereng Gunung Semeru Lumajang, tepatnya di Jalan H.O.S. Tjokroaminoto 159, Lumajang. Sejak tanggal 8 Februari 2008 dengan SK Nomor 230/C3/Kep/2008 telah ditetapkan sekolah berkategori RSBI. RSBI adalah think globally and act locally. Dalam implementasi pelaksanaan program RSBI Lumajang di majelis sekolah kami, kami menjalankan SMP plus yang diperdalam, diperkaya, dikembangkan, dan diperluas atau think globally dengan tetap berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika, serta mempertahankan dan melestarikan keunggulan lokal atau act locally.
•    Sebuah gambaran think globally dan act locally, kami klaim ini satu-satunya SMP yang memiliki kreativitas, inovasi, bagaimana cara mengkomparasi antara seni tradisional dengan IT. Ketika itu kami melihat bahwa anak kami yang sudah gandrung dengan IT terasa seni gamelan luar biasa di luar mereka. Seni gamelan dianggap sebagai seni yang ndeso, miliknya orang tua, yang sudah out of date, ini cukup memperihatinkan. Maka kami dewan-dewan guru mencoba untuk mengkreasi bagaimana anak-anak ini tetap senang dengan dunia IT, dengan cara tidak dengan juga senang dengan dunia gamelan yang tradisional, maka muncullah gamelan kita yang kita sebut gamelan IT.
•    Tidak ada ISO yang kami miliki ISO:9001 2008, kami tunjukkan di masyarakat bahwa SMP 1 Lumajang merupakan sekolah yang bisa melayani masyarakat dengan baik, maka kami oleh Pak Bupati Lumajang diberikan sebuah penghargaan sebagai pelayan publik tingkat kabupaten yang baik. Dengan demikian masyarakat semakin gandrung dengan kami, “Oh, ini toh RSBI, yang berbudaya, tingkat kelembagaan prestasi, tingkat gurunya prestasi, tingkat anak prestasi.” Jadi RSBI yang kami miliki adalah RSBI yang benar-benar RSBI yang berbudaya.

•    Berkaitan dengan penggunaan bahasa. Kami tetap menjunjung tinggi penggunaan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang bisa menunjukkan bangsanya. Bahasa daerah yang bisa menunjukkan bahasa adalah kebudayaannya. Dinamika perkembangan bahasa internasional, kami berpendapat bahwa jangan sampai menggusur sebagian besar dari siswa/siswi kami.
•    Pendidikan muatan lokal kami lestarikan seiring dengan tetap eksisnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Di sekolah kami, bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib dibiasakan dua jam per minggu bagi kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Bahasa Mandarin sebagai muatan lokal pilihan dibelajarkan dua jam per minggu bagi kelas VII. Bahasa Arab sebagai muatan lokal pilihan, dibelajarkan dua jam per minggu. Bagi kelas VIII, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib, dibelajarkan empat jam dan lima jam untuk kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Bahasa Indonesia lima jam per minggu bagi kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX.
•    Pembelajaran bahasa lokal, bahasa Jawa, bahasa nasional, Bahasa Indonesia, dan bahasa asing, bahasa Inggris, Mandarin, dan Arab, dibelajar secara berimbang dalam rangka pelestarian bahasa lokal dan nasional. SMP 1 Lumajang tidak mengukur kualitas pembelajaran dari penguasaan bahasa asing saja, akan tetapi dari bahasa daerah dan Bahasa Indonesia. SMP 1 Lumajang menyadari baik bahasa daerah maupun bahasa nasional tidak akan pernah dikesampingkan dalam pelajaran di sekolah. Dengan pemaknaan bahasa yang ditempatkan dengan semestinya, yakni bahasa daerah untuk membangun identitas kedaerahan, bahasa nasional untuk membangun identitas nasional dan semangat cinta tanah air, bahasa asing dibangun dimaknai sebagai langkah mempersiapkan siswa menjadi bagian dari warga masyarakat dunia (think globally).
•    RSBI ini memang benar-benar melakukan program yang benar-benar bagus. Maka sayang kalau kami harus mendengarkan bahwa beberapa hal yang terkait masalah-masalah persoalan RSBI itu harus diangkat setinggi-tingginya.

[2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat tanpa tanggal bulan Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:
A.    KETENTUAN UU SISDIKNAS YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas.
Adapun bunyi Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yaitu: “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional
B.    HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP
PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU SISDIKNAS
Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, pada pokoknya sebagai berikut:
1.    Satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan semangat UUD Tahun 1945, khususnya berkaitan dengan kewajiban negara mencerdaskan kehidupan bangsa, kewajiban negara tidak hanya berkaitan dengan dibuatnya UU Sisdiknas namun juga berkaitan dengan penjaminan hak-hak warganegara dapat terealisasi. Negara berkewajiban untuk menyiapkan segala fasilitas dan anggaran yang cukup sehingga warganegara dapat mengakses pendidikan dengan baik dan layak. (vide Permohonan a quo halaman 25-26).
2.    SBI dan RSBI adalah bentuk liberalisasi pendidikan, jiwa dan semangat RSBI dan SBI merupakan komersialisasi pendidikan dengan membawa para penyelenggara pendidikan sebagai pelaku pasar. Pemerintah yang seharusnya menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan hanya ditempatkan sebagai fasilitator. (vide Permohonan a quo halaman 33).

3.    SBI dan RSBI menimbulkan dualisme sistem pendidikan karena sistem pendidikan nasional menjadi sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan bertaraf internasional. Bahwa kedua sistem pendidikan tersebut memiliki perbedaan yaitu sekolah bertaraf internasional menggunakan kurikulum internasional dan menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa inggris sebagai pengantar. Pemerintah juga harus mengeluarkan biaya untuk membeli lisensi kurikulum dari pihak asing yang berdampak pada menambah beban biaya pendidikan. Sedangkan sekolah umum atau nasional menggunakan kurikulum nasional dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. (vide Permohonan a quo halaman 28).
4.    Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional berpotensi menghilangkan jati Diri Bangsa Indonesia Yang Berbahasa Indonesia. Penggunaan Bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar telah merusak kompetensi berbahasa Indonesia dari Siswa (kajian Hywel Coleman konsultan pendidikan British Council dan pengajar pada Universitas Leeds Inggris Tahun 2011). Mestinya Indonesia menyiapkan siswa berwawasan internasional yang bangga terhadap budaya bangsanya. Bahwa bahasa Inggris memang diakui sebagai bahasa internasional, namun hal itu tidak mengurangi kewajiban negara melalui sistem pendidikan nasional untuk memelihara dan mengembangkan dan menggunakan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. (vide Permohonan a quo halaman 40-41).
5.    Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan. Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu dan tidak dibatasi secara diskriminatif oleh ekonomi, kedudukan sosial seseorang, namun di dalam prakteknya seleksi yang dilakukan oleh SBI dan RSBI tidak saja memperhatikan kemampuan intelektual namun juga menyeleksi kemampuan finansial dari orangtua calon siswa. Hal ini karena pihak RSBI atau SBI memungut uang pangkal, uang gedung dan uang pendidikan.Bahwa larangan adanya diskriminasi dalam bidang pendidikan diatur dalam Pasal 13 Kovenan PBB tentang Hak ekonomi, Sosial, Budaya. Bahwa upaya memperoleh pendidikan yang bermutu adalah hak asasi setiap orang. Maka setiap bentuk diskriminasi terhadap

warga negara termasuk dalam bidang pendidikan dapat dikategorikan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ketentuan ini secara tegas diatur Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau UU HAM (vide Permohonan a quo halaman 35-38). 6. Dengan adanya istilah bertaraf internasional yang seringkali diterjemahkan sebagai asing atau non indonesia maka hal ini kemudian akan berdampak kepada aspek penggunaan kurikulum asing. Bahwa kurikulum menurut Nunan, 1987 didefinisikan sebagai produk yang diajarkan, proses untuk mendapatkan materi dan metodologi, atau sebagai fase perencanaan suatu program. Sedangkan menurut Jack C. Richards, 1996, kurikulum merupakan filosofi, tujuan, desain dan implementasi suatu program. Bahwa pada saat filosofi, tujuan dan desain program diimpor dari negara lain. Dalam hal ini negara-negara OECD, maka filosofi, tujuan dan desain program belum tentu sesuai dengan keadaan Indonesia. Situasi dan kondisi negara-negara OECD tidak akan pernah sama dengan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara kurikulum merupakan proses pengembangan, revisi, perawatan dan pembaharuan yang bersifat terus menerus dan bersiklus sepanjang kurikulum itu masih ada. Dengan demikian, suatu kurikulum tidak mungkin dapat mentah-mentah digunakan tanpa proses adaptasi, apalagi tanpa melibatkan input dari guru-guru dan terutama siswa sebagai hasil proses itu sendiri. (vide Permohonan halaman 29)

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 UUD 1945, yang berbunyi:
–    Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”
–    Pasal 28E ayat (1), UUD 1945, yang berbunyi, “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan

kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”
–    Pasal 281 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan di hadapan hukum, dan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
–    Pasal 31 (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi, “Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”
–    Pasal 31 (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.
–    Pasal 36 UUD 1945, yang berbunyi, “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”.
C.   KETERANGAN DPR RI
Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.  Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon
Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a.    perorangan warga negara Indonesia;
b.    kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c.    badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.” Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.
Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:
a.    kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
b.    hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.
Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:
a.    adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;
b.    bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
c.    bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d.    adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e.    adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.
Mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki legal standing dengan penjelasan sebagai berikut:
1.    DPR berpendapat tidak ada hak atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 yang telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. DPR juga tidak melihat adanya hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, juga tidak melihat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan keberlakuan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas.
2.    Bahwa dalil para Pemohon tentang adanya kerugian yang dialaminya sebenarnya bukan/tidak disebabkan oleh norma yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan a quo, karena telah jelas bahwa Pasal 53 ayat (3) UU SIsdiknas menentukan jenjang pendidikan bertaraf internasional bukan merupakan satu-satunya satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, sehingga setiap orang harus mendapatkan pendidikan dalam satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Pasal 53 ayat (3) UU Sisdiknas merupakan pengembangan dari satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk menjadi bertaraf internasional dan bersifat pilihan atau alternatif sehingga tidak ada kewajiban bagi setiap orang untuk mendapatkan pendidikan di satuan pendidikan bertaraf internasional tersebut. Dengan tidak mendapatkan pendidikan di sekolah bertaraf internasional, setiap orang masih dapat menempuh pendidikan di satuan pendidikan lainnya   dengan mutu

pendidikan yang berstandar nasional sesuai dengan kemampuan sosial ekonomi setiap orang (Pasal 35 UU Sisdiknas). 3. Berdasarkan uraian-uraian di atas, DPR berpendapat para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional. Oleh karena itu kami memohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
D. PENGUJIAN UU SISDIKNAS
Terhadap permohonan pengujian Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:
1.    Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu salah satu aspek pembangunan nasional yang dilaksanakan saat ini adalah pembangunan di bidang Pendidikan guna mencerdasakan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan suatu usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2.    Untuk menjalankan amanat UUD 1945, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pedidikan Nasional. Pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional,

dan global perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
3.    Selanjutnya dalam rangka menghadapi era globalisasi yang tidak mungkin lagi dihindari, pembentuk Undang-undang mengantisipasi dengan membuat sejumlah kebijakan yang diharapkan mampu menyiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi kompetisi global. Kebijakan yang paling strategis adalah dengan merintis penerapan program pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah yang memungkinkan lulusannya siap berkiprah dalam kancah percaturan dan kompetisi global. Sekolah tersebut kemudian disebut sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau yang lebih dikenal SBI dan RSBI. Penyelenggaraan RSBI/SBI tidak bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi justru memperkuat dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu berkompetisi dan tidak tertinggal dengan system pendidikan di negara lain. Dalam UU Sisdiknas Pasal 53 ayat (3) disebutkan secara eksplisit “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.
4.    Dalam permohonannya para Pemohon beranggapan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan semangat UUD 1945, khususnya berkaitan dengan kewajiban negara mencerdaskan kehidupan bangsa, seharusnya negara berkewajiban untuk menyiapkan segala fasilitas dan anggaran yang cukup untuk warga negara sehingga dapat mengakses pendidikan dengan baik dan layak, DPR tidak sependapat dengan para Pemohon dan DPR berpandangan bahwa hak pendidikan adalah hak asasi setiap manusia yang telah dijamin dalam pembukaan UUD 1945 maupun dalam batang tubuh, sehingga setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, memilih pendidikan dan pengajaran [Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945], prinsip pendidikan adalah untuk semua, setiap warganegara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Program wajib belajar merupakan realisasi hak untuk memperoleh pendidikan dan mengadakan pemerataan kesempatan pendidikan.

5.    Lebih lanjut perlu dijelaskan bahwa RSBI dan SBI tidak menimbulkan anggapan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan, karena seleksi penerimaan calon siswa yang dilakukan oleh SBI dan RSBI memperhatikan kemampuan intelektual dan mengedepankan kompetensi calon siswa. Sekolah bertaraf internasional dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional diperuntukan bagi setiap orang dengan tidak ada pengecualian bahkan untuk orang yang tidak mampu dibebaskan dari pungutan biaya sekolah, hal ini sejalan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, bahkan di sekolah bertaraf internasionaldiwajibkan untuk mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik WNI yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 % dari jumlah seluruh peserta didik. Dengan demikian anggapan para Pemohon bahwa SBI dan RSBI adalah bentuk liberalisasi pendidikan, jiwa dan semangat RSBI dan SBI merupakan komersialisasi pendidikan dengan membawa para penyelenggara pendidikan sebagai pelaku pasar hal tersebut tidak dapat dibenarkan.
6.    Demikian pula dengan penggunaan kurikulum, Pasal 35 Undang-Undang a quo telah menjawab tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan baik secara nasional maupun global. UU Sisdiknas mengatur bahwa sistem pendidikan mengacu kepada standard nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasar Pasal 36 Undang-Undang a quo ditentukan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional. Oleh sebab itu sistem pendidikan pada setiap jenjang pendidikan hendaknya mengacu pada standard nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut anggapan adanya dualisme sistem pendidikan adalah tidak tepat. Kurikulum telah disusun, dikembangkan, diperluas, diperdalam melalui adaptasi dan adopsi indicator pendidikan dari negara-negara maju. Sehingga setiap peserta didik mempunyai kualitas kompetensi sesuai standar nasional pendidikan namun diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara OECD atau

negara maju lainnya. Jadi harus memenuhi standar nasional terlebih dahulu kemudian dikembangkan menjadi bertaraf internasional, hal ini bukan berarti kurikulum nasional lebih rendah mutunya daripada kurikulum asing. Hasilnya diharapkan siswa-siswa SBI dan RSBI memiliki daya saing komparatif yang tinggi yang dibuktikan dengan kemampuan menampilkan keunggulan lokal di tingkat internasional.
7.    Salah satu landasan yang digunakan untuk merumuskan sistem pendidikan nasional antara lain adalah landasan sosial dan budaya. Dari sisi sosial dan budaya pendidikan adalah wahana untuk membentuk manusia Indonesia yang berbudaya dan berdaya. Pendidikan merupakan perangkat sosial yang penting bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang beradab. Peserta didik dididik untuk menghargai budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu dalam proses belajar dan mengajar di SBI dan RSBI tetap menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa pengantar bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional hanya bagi mata pelajaran tertentu (sistem Billingual). Kemudian untuk pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan sejarah, dan muatan lokal tetap menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.
8.    Anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menimbulkan diskriminasi. Pengertian diskriminasi hendaknya memperhatikan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap batasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada Pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Menurut DPR, Undang-Undang a quo tidak membedakan manusia atau masyarakat atas dasar hal-hal tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo tidak bersifat diskriminatif dan terkait dengan

pengujian Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, DPR berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma oleh satuan pendidikan yang bersangkutan yang menimbulkan anggapan adanya diskriminisasi dalam bidang pendidikan.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, DPR berpendapat tidak terdapat pertentangan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 UUD 1945.
Demikian keterangan DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:
1.    Menyatakan para Pemohon a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2.    Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima
3.    Menyatakan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 UUD 1945.
4.    Menyatakan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.5]     Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2012 dan Pemerintah pada tanggal 12 Juni 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.6]     Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala
sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1]     Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon
adalah menguji Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disingkat UU Sisdiknas), terhadap Pembukaan, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2]     Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3]     Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4]      Menimbang bahwa  permohonan  Pemohon adalah  untuk menguji
konstitusionalitas norma yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum [legal standing) Pemohon

[3.5]     Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
a.    perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
b.    kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c.    badan hukum publik atau privat; atau
d.    lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
a.    kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b.    adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a.    adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b.    hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c.    kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d.    adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e.    adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7]      Menimbang bahwa para Pemohon adalah sebagai perorangan warga
negara Indonesia adalah para pembayar pajak [bukti P-8) yang hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas;

[3.8]     Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.6], dan
paragraf [3.7] di atas, serta dihubungkan dengan kerugian para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya peraturan yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yang apabila permohonan dikabulkan ada kemungkinan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan terpulihkan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu menurut Mahkamah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.9]     Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Makamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yang selengkapnya menyatakan, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan

pendidikan yang bertaraf internasional bertentangan dengan konstitusi dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1.    Satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2.    Satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan dualisme sistem pendidikan;
3.    Satuan pendidikan bertaraf internasional adalah bentuk baru liberalisasi pendidikan;
4.    Satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan;
5.    Satuan pendidikan bertaraf internasional berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32 serta Ahli: Winarno Surahmad, Sudijarto, Darmin Vinsensius, Abdul Chaer, Bagus Takwin, Itje Khadijah, Daud Jusuf, H.A.R. Tilaar, Darmaningtyas dan saksi Retno Listyarti, Musni Umar serta Heru Narsono yang keterangannya telah termuat dalam bagian duduk perkara;

[3.12]   Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah
telah mendengarkan keterangan secara lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah dan DPR yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat pertentangan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 36 UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pemerintah mengajukan ahli: Slamet, Indra Djati Sidi, Ibrahim Musa, Udin Winataputra, Yohanes, dan saksi Suprapto, Akhmad Solikhin, Popo Riyadi, Prastowo, Sulasim, dan Agus Salim, yang telah didengar keterangannya di depan persidangan yang keterangannya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.14]   Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama
permohonan para Pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR, serta memeriksa bukti-bukti tertulis, para saksi serta para ahli yang diajukan oleh para Pemohon dan Pemerintah, hal pokok yang dipersoalkan dalam permohonan a quo adalah apakah kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional adalah bertentangan dengan konstitusi?

[3.15]   Menimbang bahwa menurut Mahkamah, mencerdaskan kehidupan
bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …UUD 1945 juga menentukan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa [vide Pasal 31 ayat (3)], setiap warga negara berhak mendapat pendidikan [vide Pasal 31 ayat (1), dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya [vide Pasal 31 ayat (2)]. Di samping itu, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya adalah termasuk hak asasi manusia [vide Pasal 28C ayat (1)] yang perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhannya adalah menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah [vide Pasal 28I ayat (4)]. Oleh karena demikian pentingnya pendidikan dalam perspektif UUD 1945, Undang-Undang Dasar menentukan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah [vide Pasal 31 ayat (4)]. Pada tingkat Undang-Undang, Pasal 3 UU Sisdiknas juga menentukan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Mahkamah dalam Putusan Nomor 012/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 halaman 58, berpendapat bahwa ” … Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya.” Selain itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009, pada halaman 385, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, “… sistem pendidikan nasional bukan semata hanya mengatur penyelenggaraan kesekolahan belaka. Bidang pendidikan terkait dengan hak asasi lain yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak, pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab”.

[3.16]   Menimbang   bahwa   dengan   dasar   filosofis   dan konstitusional
sebagaimana diuraikan di atas, pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan kebangsaan yang sangat penting yang menjadi tanggungjawab negara. Di samping terkait dengan tanggung jawab untuk memenuhi hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas secara adil, negara juga bertanggung jawab untuk membangun dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berkarakter sesuai dengan dasar falsafah negara. Pendidikan harus diarahkan dalam rangka memperkuat karakter dan nation building, dan tidak boleh lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa yaitu jatidiri nasional, identitas, dan kepribadian bangsa serta tujuan nasional untuk mencerdaskan   kehidupan   bangsa.   Tegasnya,   melalui   pendidikan dan

pembudayaan, bangsa Indonesia senantiasa harus berjuang untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia Indonesia berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap perjuangan bangsa harus dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraannya. Oleh karena itu pendidikan nasional Indonesia harus berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila yang harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua jenis dan jenjang pendidikan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan yang ditanamkan tidak hanya pada penguasaan kognitif tetapi yang lebih penting pencapaian afektif;

[3.17]   Menimbang bahwa Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menentukan bahwa
pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua norma yang terkandung dalam pasal a quo, yaitu: i) adanya satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan ii) adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. Tidak ada penjelasan dalam UU Sisdiknas mengenai makna satuan pendidikan yang bertaraf internasional itu. Pemerintah dalam keterangannya menerangkan bahwa sekolah bertaraf internasional (SBI) yang saat ini masih berupa rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP), dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan). Tujuan penyelenggaraan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi dari negara maju; daya saing komparatif tinggi (kemampuan untuk menyebarluaskan keunggulan Iokal yang tidak dimiliki oleh negara lain di tingkat internasional); kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional dan/atau bekerja di luar negeri; kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing Iainnya; kemampuan berperan aktif secara internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia; kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional. Menurut keterangan Pemerintah,

standar negara maju yang dimaksud adalah standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya. Dewasa ini terdapat kecenderungan kuat dari negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan satuan pendidikan atau sekolah bertaraf internasional, walaupun penyebutannya berbeda-beda. SBI ini menjadi pusat-pusat unggulan pendidikan (centre of excellence) dan sekaligus menjadi model bagi sekolah-sekolah lainnya untuk memajukan diri, sehingga kualitas, relevansi, dan proses pendidikan Indonesia mendapat pengakuan secara intemasional. Menurut Pemerintah Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Peran aktif itu hanya dapat terlaksana jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang memiliki daya saing global.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan kerangka filosofis dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan konsepsi SBI sebagaimana dimaksudkan dalam UU Sisdiknas, Mahkamah dapat memahami maksud baik pembentuk Undang-Undang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar peserta didik memiliki daya saing tinggi dan kemampuan global, karena Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Walaupun demikian, menurut Mahkamah maksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tidak semata-mata mewajibkan negara memfasilitasi tersedianya sarana dan sistem pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama dengan negara-negara maju, tetapi pendidikan harus juga menanamkan jiwa dan jati diri bangsa. Pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI dan SBI akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam konteks tersebut diatur pula dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang menyatakan bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah, “…sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah,” dan ayat (3) yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang salah satunya berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan. Walaupun RSBI adalah sekolah nasional yang sudah

memenuhi SNP, dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan), tetapi tidak dapat dihindari pemahaman dan praktik bahwa yang menonjol dalam RSBI (sebagaimana terungkap dalam keterangan para saksi dan ahli di persidangan) adalah bahasa internasional atau lebih spesifik bahasa Inggris. Mahkamah tidak menafikan pentingnya penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris bagi peserta didik agar memiliki daya saing dan kemampuan global, tetapi menurut Mahkamah istilah “berstandar Internasional” dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, dengan pemahaman dan praktik yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia. Kehebatan peserta didik yang penekanan tolok ukurnya dengan kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris adalah tidak tepat. Hal demikian bertentangan dengan hakikat pendidikan nasional yang harus menanamkan jiwa nasional dan kepribadian Indonesia kepada anak didik Indonesia. Menurut Mahkamah output pendidikan yang harus menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia global dan memiliki kemampuan berbahasa asing, tidak harus diberi lebel berstandar internasional. Di samping tidak ada standar internasional yang menjadi rujukan, istilah “internasional” pada SBI/RSBI sebagaimana dipahami dan dipraktikkan selama ini dapat melahirkan output pendidikan nasional yang lepas dari akar budaya bangsa Indonesia. Apabila standar pendidikan diukur dengan standar internasional, artinya standar yang dipergunakan juga oleh negara-negara lain (walaupun menurut keterangan pemerintah RSBI tetap harus memenuhi standar nasional) hal demikian bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional yang harus membangun kesadaran nasional yang melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

[3.19]   Menimbang bahwa selain terkait dengan masalah pembangunan jati diri
bangsa sebagaimana diuraikan di atas, dengan adanya pembedaan antara sekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk terhadap siswanya. Menurut Mahkamah pembedaan perlakuan demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan

antarpeserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah. Mahkamah memahami bahwa pemerintah harus memberi ruang untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih, sehingga diperlukan perlakuan khusus pula dalam pelayanan pendidikan terhadap mereka, namun pemberian pelayanan yang berbeda tersebut tidak dapat dilakukan dengan model SBI/RSBI karena pembedaan perlakuan antara SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI, menunjukan dengan jelas adanya perlakuan negara yang berbeda antarsekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI dan antarsiswa yang bersekolah di kedua sekolah tersebut, baik dalam fasilitas pembiayaan, sarana dan prasarana serta output pendidikan. SBI/RSBI mendapat segala fasilitas yang lebih dan hasil pendidikan dengan kualitas rata-rata yang lebih baik dibanding sekolah yang non-SBI/RSBI. Implikasi pembedaan yang demikian, mengakibatkan hanya sekolah yang berstatus SBI/RSBI saja yang menikmati kualitas rata-rata yang lebih baik, dibanding sekolah yang tidak berstatus SBI/RSBI, sementara sekolah yang berstatus SBI/RSBI adalah sangat terbatas. Menurut Mahkamah, hal demikian merupakan bentuk perlakuan berbeda yang tidak adil yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Jika negara, hendak memajukan serta meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai oleh negara, maka negara harus memperlakukan sama dengan meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi semua sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga menghapus pembedaan perlakuan antara berbagai sekolah yang ada. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali dan tanpa pembedaan. Akses ini dapat terbuka apabila sistem yang dibangun diarahkan untuk seluruh warga negara, dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara. Menurut Mahkamah pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya pembedaan perlakuan dan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan merata;
[3.20] Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, pada faktanya, para siswa yang bersekolah pada sekolah yang berstatus SBI/RSBI harus membayar

biaya yang jauh lebih banyak dibanding sekolah non-SBI/RSBI. Hal demikian terkait dengan adanya peluang SBI/RSBI memungut biaya tambahan dari peserta didik baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah. Dengan kenyataan demikian menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI. Walaupun terdapat perlakuan khusus dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak dengan latar belakang keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk mendapat kesempatan bersekolah di SBI/RSBI, tetapi hal itu sangat sedikit dan hanya ditujukan pada anak-anak yang sangat cerdas, sehingga anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi yang kurang cerdas karena latar belakang lingkungannya yang sangat terbatas, tidak mungkin untuk bersekolah di SBI/RSBI. Menurut Mahkamah, hal demikian disamping menimbulkan pembedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan. Pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Hal demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Terlebih lagi terhadap pendidikan dasar yang sepenuhnya harus dibiayai oleh negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jatidiri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi;
[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]     Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2]     Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo; [4.3]     Permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:

1.    Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
1.1.    Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.2.    Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2.    Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad

Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Harjono

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Hakim Konstitusi Achmad Sodiki memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut:
Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasionaf.
Unsur unsur yang terdapat Pasal tersebut di atas ialah:
a.    Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
b.    Menyelenggarakan
c.    Sekurang kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan
d.    Untuk dikembangkan menjadi
e.    Satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo, menurut para Pemohon dianggap:
1.    Bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa,
2.    Bertentangan dengan kewajiban Negara mencerdaskan kehidupan bangsa.
3.    Menimbulkan dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia.
4.    Bentuk baru liberalisasi Pendidikan.
5.    Menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan.
6.    Menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.

1.   Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 , Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar     dst.  Pengujian ini
dimaknai oleh Mahkamah sebagai pengujian yang bersifat formil yakni yang menyangkut proses dibentuknya undang-undang dan dapat pula sebagai pengujian yang bersifat materiil yakni yang menyangkut materi undang

undang. Pangujian terhadap Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo bersifat materiil. Dengan demikian harus dilihat apakah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo, mengandung pertentangan dengan Pembukaan dan/ atau pasal-pasal dalam UUD.
2.    Jika dilihat dari redaksi/kalimat Pasal tersebut, tidak ada kata-kata yang dapat dimaknai bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan enam hal yang menjadi keberatan para Pemohon. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, merupakan hak pemerintah dan pemerintah daerah yang dijamin oleh undang-undang. Mengusahakan satu sistem pendidikan nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Bagaimana mungkin mendirikan sekolah yang bertaraf internasional mendapat tuduhan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa? Justru sekolah sekolah yang bertaraf internasional dalam makna sekolah yang mutunya tinggi sekarang menjadi idaman setiap keluarga yang mempunyai anak. Sebaliknya bersekolah di sekolah yang tidak bermutu adalah pemborosan uang, waktu, dan pikiran.
3.    Bahwa tidak ada juga unsur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo yang dapat dimaknai menimbulkan dualisme pendidikan nasional, karena kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional juga. Juga tidak ada kata kata dalam pasal tersebut yang dapat dimaknai liberalisasi, diskriminasi, atau hal yang yang menyinggung jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Jika ada upaya yang lebih serius mengajarkan bahasa asing (bahasa Inggris) itupun tidak lepas dari praktek pengajaran bahasa Inggris yang selama ini kurang berhasil. Berapa ribu mahasiswa di perguruan tinggi walaupun telah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun sejak SMP dan SMA tetap saja tidak menguasai bahasa tersebut dengan baik. Kita harus mampu meneladani para tokoh tokoh bangsa Indonesia yang merintis kemerdekaan menguasai berbagai bahasa asing dengan baik, berkat pendidikan yang bermutu, baik Bahasa Inggris, Belanda maupun Perancis. Penguasaan bahasa yang baik memungkinkan memahami literatur-literatur bahasa asing yang mencerdaskan mereka dan menyadarkan mereka akan pentingnya

kemerdekaan dari penjajahan. Ketakutan mempelajari bahasa asing dengan dalih kehilangan jati diri bangsa yang berbahasa Indonesia, adalah berlebihan. Orang belajar bahasa asing bukan dimaksudkan untuk mengenyahkan bahasa Indonesia, tetapi karena kebutuhan akan bahasa tersebut, untuk kehidupan yang lebih baik. Buktinya karena penguasaan bahasa yang kurang baik, kita lebih banyak mengekspor pekerja-pekerja kasar ke luar negeri. Menyedihkan juga, betapa banyak tenaga dosen yang tidak mampu menulis artikel dalam jurnal internasional yang terakreditasi karena kendala bahasa asing, sehingga tidak dapat memenuhi jabatan guru besar. Apakah kewjiban demikian dianggap menggerogoti jati diri bangsa? Dalam era globalisasi ini kita bukan hanya menjadi warga negara Indonesia tetapi juga warga dunia yang harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan warga dunia lainnya. Penilaian bahwa penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar untuk berkomunikasi dalam proses belajar-mengajar akan menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia adalah ketakutan yang berlebihan. Bahkan di banyak pesantren, perguruan tinggi agama negeri atau swasta para santri dan mahasiswa diwajibkan berbahasa Arab atau bahasa Inggris tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berbahasa Indonesia. Salah satu Pemerintahan Kabupaten di Jawa Timur malah berani mewajibkan bahasa Mandarin diajarkan di sekolah-sekolah, sekali lagi hal ini bukan untuk mengenyahkan bahasa Indonesia, tetapi karena menyadari semata-mata untuk menangkap masa depan mereka yang lebih baik, karena besarnya pengaruh China di bidang ekonomi.
4. Jika yang dimasalahkan adalah perkataan pendidikan yang bertaraf internasional, hal itu merupakan masalah nomenklatur. Penggunaan kata internasional untuk menunjukkan keinginan yang kuat agar kita mempunyai pendidikan yang bermutu tinggi. Sama halnya kalau kita mendapati barang yang dilabeli “kualitas eksport”, atau “ini barang import”, maksudnya hanya ingin menunjukkan kualitas yang baik. Banyak survei internasional yang menunjukkan bahwa banyak perguruan tinggi kita berada pada ranking rendah. Adalah wajar dalam dunia yang hampir tidak mengenal batas ini, kita bercita-cita mempunyai pendidikan yang bermutu tinggi yang diakui oleh dunia internasional. Di negara-negara maju pendidikan yang bermutu telah menjadi industri yang banyak memberikan lapangan kerja bagi warga negaranya. Dari

praktek selama ini banyak lowongan beasiswa belajar pada perguruan di luar negeri tinggi yang baik kualitasnya, tidak bisa dipenuhi oleh anak didik kita karena kelemahan bahasa asing.
5.    Apabila perkataan “bertaraf internasional” dalam Pasal a quo dikatakan menimbulkan multi interpretasi, sehingga dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum maka solusinya bukan dengan cara membatalkan pasal tersebut, tetapi Mahkamah memberikan penafsiran yang sesuai dengan konstitusi. Seperti yang dikatakan oleh Hans Kelsen bahwa … that judicial review of legislation on the basis of very vague and unclear constitutional human rights is problematic because a high degree of law-making power will be transferred from legislature to the court. Ini berarti Mahkamah diberi wewenang oleh pembuat undang-undang untuk memberikan tafsiran yang tepat sesuai dengan konsitusi. Hal-hal yang ideal memang sering kali tidak lepas dari kekaburan, tetapi hal demikian tidak selalu menimbulkan ketidakpastian hukum, karena seperti yang dikatakan oleh Jozeph Raz: Complete realization of the ideal is impossible in part, because some vagueness is inescapable. Having said this, it is worth noting that linguistic vagueness (.e.g, legal standart formulated in vague languange) does not in all cases lead to legal indeterminacy”.
6.    Sulit memahami dari konteks yuridis mana dari pasal tersebut mengandung makna liberalisasi atau diskriminasi karena apa yang dikemukan sebagai keberatan para Pemohon adalah gejala-gejala dalam dunia praktek pada sebagian penyelenggaraan sekolah yang bertaraf internasional, bukan normanya yang mengandung arti liberalisasi atau diskriminasi. Pengujian atas norma bukanlah pengujian atas praktek norma tersebut yang merupakan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Mungkin normanya sudah baik tetapi prakteknya tidak sama baiknya dengan norma tersebut, hal itu tidak mungkin dibatalkan. Misalnya semua orang percaya bahwa filosofi kita yang disebut Pancasila baik, tetapi banyak praktek korupsi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pertanyaannya apakah Pancasilanya yang harus diganti? Contoh lain, Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Jika menteri-menteri yang diangkat tersebut ternyata kurang bagus prestasinya apakah Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 yang dibatalkan atau menterinya yang harus diganti. Jelas

rumusan pasal yang baik tidak selalu diikuti dengan praktek yang baik. Mengapa orang tidak kembali pada pendapat salah seorang founding fathers kita, sekalipun UUD kurang sempurna, yang penting ada semangat yang baik untuk melaksanakannya. Dari perjalanan pelaksanaan undang-undang orang dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk bangsa ini. Yang kurang baiklah yang yang harus diperbaiki.
7.    Demikian juga Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo, jika dalam praktek didapati hal hal yang tidak baik, maka yang diperbaiki prakteknya dan atau peraturan pelaksanaannya, bukan membatalkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo, karena. yang didalilkan oleh para Pemohon adalah kasus-kasus konkrit. Jika yang menimbulkan kastanisasi peraturan pelaksanaannya atau kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan di bawah Undang-Undang (misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen) maka wewenang pembatalannya berada pada Mahkamah Agung.
8.    Dalam praktek Mahkamah telah banyak menolak pengujian terhadap kasus konkrit yang diajukan sebagai berikut:

8.1.    Putusan Nomor 77/PUU-X/2012 Menurut Mahkamah, alasan Pemohon tersebut berkaitan dengan kasus konkret, sedangkan terhadap pengujian suatu norma yang bersifat abstrak tidak boleh berdasarkan alasan kasus konkret; (halaman 17)
8.2.    Putusan Nomor 85/PUU-IX/2011. Permohonan Pemohon yang memohon penambahan frasa, “termasuk putusan bebas” dalam Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 bukanlah masalah konstitusionalitas norma, melainkan masalah penerapan hukum; (halaman 51).
8.3.    Putusan Nomor 85/PUU-IX/2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bahwa ketentuan Pasal 244 KUHAP yang juga dimohonkan oleh Pemohon untuk dinyatakan sesuai dengan UUD 1945, tetapi dalam penerapannya terhadap putusan bebas juga ada yang dimohonkan pemeriksaan kasasi bukanlah masalah konstitusionalitas norma, melainkan masalah penerapan hukum; (halaman 51)
8.4.    Putusan Nomor 82/PUU-IX/2011 Pemohon memohon kepada Mahkamah   untuk   menjatuhkan   putusan   sela, memerintahkan

Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menghentikan atau menunda hukuman pidana penjara dan denda kepada Pemohon, serta menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan. Mahkamah mempertimbangkan bahwa permohonan putusan provisi Pemohon tersebut tidak tepat menurut hukum karena dalam Pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti menghentikan atau menunda eksekusi pidana penjara dan denda kepada Pemohon serta menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan;
8.5.    Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010 bahwa, dalam Pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti menghentikan sementara proses pembahasan rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8.6.    Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan penerapan Pasal 160 KUHP telah membatasi ruang gerak Pemohon sebagai aktivis dan politisi dalam mengeluarkan pendapat dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan terhadap diri Pemohon baik kelak terbukti maupun tidak terbukti, merupakan pembunuhan karakter terhadap diri Pemohon sekaligus pembunuhan karir politik Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut bukan berkaitan dengan konstitusionalitas norma, melainkan berkaitan dengan kerugian yang diderita sebagai akibat penerapan hukum yang tidak tepat; (halaman 72).
8.7.    Putusan Nomor 12/PUU-VII/2009. Bahwa Mahkamah juga sependapat dengan Pemerintah dan DPR RI yang menilai persoalan yang dihadapi Pemohon sejatinya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma hukum atau norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, melainkan merupakan masalah penerapan norma hukum, baik norma hukum yang terkandung dalam UU Kepabeanan maupun norma hukum terkait Putusan Pengadilan yang tidak dapat dieksekusi; (halaman 76).
8.8.    Putusan Nomor 6/PUU-VII/2009, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun masih banyak iklan rokok yang melanggar aturan jam tayang

dan melanggar etika sebagaimana yang dikemukakan para Pemohon, namun hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan pelaksanaan dari suatu peraturan.
9.    Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka jelas bahwa apa yang diajukan oleh para Pemohon adalah kasus-kasus konkrit, bukan langsung mengenai konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu mengabulkan permohonan para Pemohon akan berdampak pada ketidakpastian hukum, karena Mahkamah dalam berbagai keputusan tersebut di atas telah menolak permohonan yang merupakan kasus konkrit.
10.    Pembatalan Pasal tersebut juga akan berdampak kerugian pada upya mencerdaskan bangsa karena:

10.1.    RSBI/SBI masih dalam bentuk percobaan pilot proyek (cermati kata-kata … untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasionaf.) maka pembubaran RSBI/RSI merupakan keputusan yang prematur yang akan banyak menimbulkan kerugian atas investasi anggaran belanja negara yang digunakan untuk membiayai pilot proyek tersebut, serta menggagalkan upaya perbaikan mutu pendidikan pada umumnya.
10.2.    Pemerataan pendidikan yang bermutu tinggi akan semakin sulit dicapai dan akan memperluas jurang perbedaan kualitas pendidikan (Jawa Bali dan di luar Jawa Bali) antar daerah di Indonesia pada umumnya.Dalam jangka panjang justru akan menimbulkan diskriminasi mutu pendidikan antara daerah yang telah maju pendidikannya dengan daerah yang belum maju pendidikannya yang tidak terjembatani. (Perhatikan kata kata “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan”). Untuk daerah daerah luar Jawa merupakan kesempatan emas untuk memajukan pendidikannya karena sekolah yang bermutu tidak terkonsentrasi di Jawa saja.
10.3.    Penghapusan RSBI/SBI justru menyuburkan larinya anak-anak ke luar negeri untuk mencari pendidikan yang bermutu tinggi, sementara upaya peningkatan mutu pendidikan dalam negeri tidak mendapat sambutan dengan tangan terbuka. Padahal semakin bermutunya pendidikan dalam

negeri akan semakin berdampak positif pada sektor-sektor lain,kita semakin manjadi tuan di negeri sendiri.
11. Hal-hal yang menjadi kelemahan RSBI dan SBI sebenarnya dapat diperbaiki tanpa membatalkan upaya perbaikan mutu pendidikan lewat RSBI dan SBI. Mengharapkan peningkatan mutu pendidikan secara instant dan sekaligus sempurna serta memuaskan semua orang adalah mustahil. Perbaikan mutu pendidikan merupakan investasi jangka panjang, justru RSBI/SBI merupakan upaya nyata dan hasil positif perbaikan pemerataan mutu pendidikan, sekalipun masih mengandung kelemahan. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, seharusnya permohonan ini ditolak.
PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Fadzlun Budi S.N.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s