Gugatan PTUN Bupati Aceng M Fikri yang PREMATUR

Oleh ; Syukni Tumi Pengata. SH (Advokat pada Warens & Partners Law Firm, IKA PERMAHI )

Disclaimer : Tulisan ini ditujukan sebagai sarana pengetahuan dan pendidikan hukum. Khususnya untuk Mahasiswa Hukum, masyarakat awam yang sedang berurusan di Pengadilan PTUN dan Praktisi hukum. Bukan suatu pendapat hukum, hanya opini profesional, tidak dapat dijadikan rujukan hukum tanpa sebelumnya berkonsultasi dengan Advokat atau penulis. Setiap pengutipan diijinkan dengan mematuhi kaidah-kaidah penulisan.

image

Babak baru nasib Bupati Aceng M Fikri telah memasuki ranah pengadilan PTUN. Mendagri Gamawan Fauzi langsung merespon dengan menyatakan gugatan tersebut tidak memenuhi syarat ( http://news.detik.com/read/2012/12/27/163523/2128115/10/mendagri-gugatan-aceng-tak-penuhi-syarat).  Sedangkan menurut kubu Bupati Aceng, memenuhi syarat.

Menurut saya, sebelum kita sampai ke kesimpulan apakah gugatan Bupati Aceng memenuhi syarat atau tidak, perlu dilakukan telaahan sebagai berikut :

1. Apa objek gugatan PTUN Bupati Aceng ?
Mengambil referensi dari Detik.com, karena saya tidak memiliki copy gugatan Bupati Aceng adalah rekomensi DPRD Kabupaten Garut atas pemecatan Bupati Aceng.

2. Apa objek gugatan PTUN menurut UU PTUN ?
Dalam sengketa PTUN, Tergugatnya adalah Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diatur dalam pasal 1 angka 12 UU No 51 tahun 2009. KTUN yakni penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara dan bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum terhadap orang atau badan hukum perdata (PT, Yayasan dan Koperasi).

Apakah rekomendasi DPRD Kabupaten Garut termasuk KTUN? Pandangan saya tidak. Karena belum bersifat FINAL disebabkan rekomendasi DPRD tersebut harus diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia apakah diterima atau ditolak yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah.

Dalam hal ini, benar pendapat Mendagri bahwa Gugatan PTUN Bupati Aceng tidak memenuhi syarat. Istilah saya gugatan yang PREMATUR.

One thought on “Gugatan PTUN Bupati Aceng M Fikri yang PREMATUR

  1. Menurut saya bukan prematur tp Objek Sengketa bukan Objek Sengketa TUN karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan TUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PTUN. Prematur kalau gugatannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 48 UU PTUN terkait adanya upaya administrasi yang disediakan terhadap Keputusan TUN yang jadi objek sengketa.

    Salam hangat,
    Hendi S

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s