Gak mau ikut terjebak debat soal pilkada jakarta, soalnya bukan KTP Jakarta, saya KTP Depok.

Jadi Saya Tidak memiliki legal standing kata para pengamat hukum.

Sebelum anda mau ikut debat pilkada jakarta, tolong lihat KTP anda, jika anda sama seperti saya, bukan warga Jakarta, lebih baik diam, daripada menambah dosa dan panas suasana.

#lgbijakmautidur

View on Path

#pathdaily

Buat seorang teman yang terjebak teori konspirasi sidang Ahok disetting Jokowi.

“Majelis Hakim nya saja sampai 5 orang, khan sidang pidana hanya 3 orang, ini pasti diatur nih Tum! “.

Ini penjelasannya bung :

Pada dasarnya, jumlah hakim yang beracara pada saat persidangan itu disesuaikan dengan pengadilan tempat ia beracara dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya. Menurut Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

 

Adapun yang dimaksud dengan hakim berdasarkanPasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

 

Jumlah hakim saat memeriksa dan memutus perkara di pengadilan yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman:

 

(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

 

Jadi, pada dasarnya, jumlah hakim yang ditentukan oleh UU Kekuasaan Kehakiman itu adalah sekurang-sekurang 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Contoh undang-undang menentukan lain di sini adalah jumlah hakim dalam pengadilan anak. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU 3/1997”) maupunPasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (undang-undang yang pada 30 Juli 2014 akan mencabut UU 3/1997), hakim memeriksa dan memutus perkara anak baik dalam tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi dengan hakim tunggal.

 

Selain itu, pengaturan jumlah hakim ini dapat juga kita lihat pengaturannya dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

 

1.    Hakim di Mahkamah Konstitusi (“MK”)

MK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden [Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi – “UU 8/2011”]. Susunan MK itu sendiri berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU 8/2011 terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.

 

Pada dasarnya, MK memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno MK dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, akan tetapi kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK [Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi].

 

2.    Hakim di Mahkamah Agung

Jumlah hakim Mahkamah Agung saat memeriksa dan memutus perkara dapat kita temukan pengaturannya dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:

 

“Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim”

 

Kemudian, dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa apabila majelis bersidang dengan lebih dari 3 (tiga) orang hakim jumlahnya harus selalu ganjil.

 

3.    Hakim di Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

 

Dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar majelis hakim selalu berjumlah ganjil.

 

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya hakim saat memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang. Namun bisa jadi kurang atau lebih dari tiga orang, sesuai dengan jenis perkara yang diadili dan diputus oleh hakim yang bersangkutan. Namun, yang ditekankan dalam pengaturannya adalah jumlah hakim itu harus ganjil.

Sumber : hukumonline.com

View on Path

Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

 

(1)   Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

(2)    Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

(3)   Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4)    Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. – with Nyda

View on Path

Kepada Yth.
Uda Uni Alumni FH. Univ. Andalas
Para Senior, Teman & Junior

Dengan ini Kami mengajak Alumni (Advokat) untuk bergabung bersama Tim Kuasa Hukum Ahli Waris (Almh) Shinta Agustina dalam rangka penyelesaian permasalahan penolakan pemakaian kartu BPJS Almarhumah di RS. Siloam Jakarta secara probono.

Terkait hal tersebut, Kami bermaksud untuk mengundang Alumni (Advokat) menghadiri pertemuan yang akan diadakan :

Hari/Tgl : Sabtu, 26 November 2016

Waktu : 15.00 WIB – selesai

Tempat : Kantor Advokat TumiLawyers, Depok Town Square, Lt. UG, Blok US.7 No.9, Jl. Margonda Raya No.1, Kota Depok.

Agenda : Gelar perkara, perumusan strategi tim & penandatanganan surat kuasa tim Advokat

Kelengkapan :
– KTP
– BA Sumpah Advokat
– Kartu Advokat
Harap dapat diemailkan (scan) kepada Kami di alamat : tumi@tumilawyers.com

Kami sangat mengharapkan kehadiran Alumni (Advokat) mengingat betapa besarnya jasa Almarhumah sebagai Dosen kita semua.

Akhir kata, Kami mengucapkan beribu terima kasih atas kesediaan Alumni (Advokat) untuk bergabung dan menghadiri pertemuan tersebut.

Catatan : Bagi yang masih magang Advokat diperkenankan ikut dan masuk dalam surat kuasa khusus.

Hormat Kami,
Tim Kuasa Hukum Ahli Waris (Almh) Shinta Agustina

Ketua : Syukni Tumi Pengata – BP: 04.140.005 – Telp & WA : 081287286164

Sekretaris : Feby Sonya Melisa – BP: 07.140.027 – Telp & WA 082111698774

View on Path