PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 14/ 24 /PBI/2012 TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 14/ 24 /PBI/2012 TENTANG

KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengantisipasi dinamika perkembangan perekonomian regional dan global, industri perbankan perlu meningkatkan ketahanan dan daya saing;

b. bahwa peningkatan ketahanan dan daya saing perbankan nasional memerlukan struktur perbankan yang kuat;

c. bahwa struktur perbankan yang kuat dapat dicapai antara lain melalui penataan struktur kepemilikan bank melalui kebijakan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur kembali kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat …

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4962);

3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4867);

MEMUTUSKAN …

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak termasuk Kantor Cabang Bank Asing.

2. Kepemilikan Tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu)

Bank.

3. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang:

a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;

b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Perusahaan …

4. Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya.

5. Fungsi Holding adalah suatu fungsi yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali berupa Bank yang berbadan hukum Indonesia atau Pemerintah Republik Indonesia untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya.

Pasal 2

(1) Setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan

bagi:

a. Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah; dan

b. Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (Joint Venture Bank).

Pasal 3

(1) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):

a. telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank; atau

b. melakukan …

b. melakukan pembelian saham Bank lain sehingga yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank,

maka yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

a. merger atau konsolidasi atas Bank-Bank yang dikendalikannya;

b. membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan; atau

c. membentuk Fungsi Holding.

(3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun:

a. sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, bagi pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a;

b. setelah pelaksanaan pembelian saham Bank lain yang mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali dari Bank yang dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan:

a. sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, bagi pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a;

b. setelah …

b. setelah pelaksanaan pembelian saham Bank lain yang mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali dari Bank yang dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (5) Berdasarkan permintaan Pemegang Saham Pengendali dan Bank-Bank yang dikendalikannya, Bank Indonesia dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila menurut penilaian Bank Indonesia permasalahan yang dihadapi Pemegang Saham Pengendali dan/atau Bank-Bank yang dikendalikannya cukup kompleks sehingga menyebabkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 4

(1) Bank yang melakukan merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan insentif berupa:

a. pelonggaran sementara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM);

b. perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);

c. kemudahan pembukaan kantor cabang; dan/atau

d. pelonggaran sementara penerapan Good Corporate Govenance

(GCG).

(2) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.

Pasal 5

(1) Bentuk badan hukum Perusahaan Induk di Bidang Perbankan adalah Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

(2) Perusahaan Induk di Bidang Perbankan hanya dapat melakukan kegiatan penyertaan, yang mencakup penyediaan jasa manajemen dalam rangka meningkatkan efektifitas konsolidasi, strategi usaha, dan optimalisasi keuangan kelompok usaha yang dikendalikannya.

(3) Perusahaan Induk di Bidang Perbankan berada 1 (satu) tingkat di atas Bank-Bank yang dikendalikannya secara langsung.

(4) Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dapat berdiri sendiri sebagai 1 (satu) badan hukum atau berupa Perusahaan Induk di Bidang Keuangan (Financial Holding Company) yang mengkonsolidasikan lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 6

(1) Fungsi Holding hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali berupa Bank yang berbadan hukum Indonesia atau instansi Pemerintah Republik Indonesia.

(2) Fungsi Holding dipimpin oleh:

a. Salah satu anggota direksi pada Bank yang menjadi Pemegang Saham Pengendali;

b. Salah satu pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi instansi Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 7

(1) Pemegang Saham Pengendali yang memilih untuk membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan wajib menyampaikan rencana pelaksanaan pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan pengalihan saham dari Pemegang Saham Pengendali kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.

(2) Proses pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan yang berlaku mengenai akuisisi Bank Umum dan pembelian saham Bank Umum.

(3) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan berdasarkan kewajiban dalam ketentuan ini dikecualikan dari ketentuan yang berlaku bagi calon pemegang saham Bank untuk menyesuaikan kepemilikan sahamnya dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepemilikan saham Bank Umum.

Pasal 8

(1) Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pengurus Perusahaan Induk di Bidang Perbankan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

(2) Bank yang membentuk Fungsi Holding wajib menyampaikan informasi dan dokumen pendukung mengenai pelaksana Fungsi Holding dan rencana pelaksanaannya kepada Bank Indonesia.

Pasal 9 …

- 9 -Pasal 9

(1) Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan Fungsi Holding wajib memberikan arah strategis dan mengkonsolidasikan laporan keuangan Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya.

(2) Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan terhadap Fungsi Holding sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan Bank.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan Fungsi Holding baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

(1) Bank-Bank dengan Pemegang Saham Pengendali yang sama wajib menyusun rencana pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

(2) Bank yang akan diakuisisi oleh pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Bank lain wajib menyampaikan rencana pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia pada saat mengajukan izin akuisisi.

(3) Rencana pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat paling kurang cara yang dipilih, rencana tindak, dan jadwal waktu pelaksanaannya.

(4) Rencana …

(4) Rencana pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat disusun dan disampaikan oleh masing-masing Bank atau bersama-sama oleh beberapa Bank dengan Pemegang Saham Pengendali yang sama dan wajib ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Bank serta diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali tersebut.

(5) Bank-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia setiap triwulan terhitung sejak persetujuan Bank Indonesia atas rencana pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(6) Rencana pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada:

a. Bank Indonesia, Up. Departemen Pengawasan Bank (DPB), dialamatkan ke Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi bank umum konvensional yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

b. Bank Indonesia, Up. Departemen Perbankan Syariah (DPbS), dialamatkan ke Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi bank umum syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau

c. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

Pasal 11

(1) Pemegang Saham Pengendali yang tidak melakukan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang melakukan pengendalian dan dilarang memiliki saham dengan hak suara pada masing-masing Bank lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham Bank.

(2) Bank-Bank dengan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat kepemilikan saham dan hak suara yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham Bank.

(3) Bank-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menatausahakan jumlah kelebihan saham di atas 10% (sepuluh perseratus) milik Pemegang Saham Pengendali sebagai saham tanpa hak suara sampai dengan saham dimaksud dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 12

Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib mengalihkan kelebihan saham di atas 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada pihak lain paling lama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 13

Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan :

1. sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. sanksi dalam penilaian aspek Good Corporate Governance pada penilaian tingkat kesehatan Bank.

Pasal 14

(1) Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 1 (satu) Bank namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa larangan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada seluruh bank di Indonesia untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pemegang Saham Pengendali untuk tetap mengalihkan kelebihan saham di atas 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

Pengurus Perusahaan Induk di Bidang Perbankan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4642) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam rangka Konsolidasi Perbankan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4642) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 18

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar …

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Desember 2012

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 284

DPNP

PENJELASAN ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 14/ 24 /PBI/2012 TENTANG

KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA

UMUM

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia pertama kali diterbitkan pada bulan Oktober 2006. Dalam kurun waktu 6 tahun setelah penerbitan Peraturan Bank Indonesia tersebut, bank-bank telah melakukan konsolidasi pada masing-masing kelompok usahanya.

Konsolidasi perbankan merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Dengan konsolidasi perbankan diharapkan terjadi peningkatan economic of scale dari bank-bank di Indonesia dan peningkatan efektivitas pengawasan bank, khususnya melalui pengawasan bank secara terkonsolidasi.

Sementara itu, rencana integrasi sektor keuangan ASEAN pada tahun 2020 yang memungkinkan bank-bank dengan kualifikasi tertentu (Qualified ASEAN Banks – QAB) bebas beroperasi di kawasan ASEAN, akan meningkatkan persaingan antara bank-bank nasional dengan bank-bank dari kawasan ASEAN.

Untuk mengantisipasi integrasi sektor keuangan regional dan global tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan nasional, baik melalui akselerasi konsolidasi

perbankan …

perbankan maupun upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan bank, kualitas pelaksanaan good corporate governance, maupun meningkatkan permodalan Bank.

Namun demikian, perlu disadari bahwa ketahanan dan daya saing perbankan yang kuat sangat dipengaruhi dan membutuhkan dukungan struktur perbankan yang kuat pula. Struktur perbankan yang kuat menjadi kerangka dasar yang diharapkan mampu mendukung peningkatan perekonomian nasional, yang antara lain dapat dicapai melalui penataan struktur kepemilikan bank.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dinilai perlu untuk melakukan penyempurnaan atas kebijakan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia yang selama ini telah diterapkan. Penyempurnaan dilakukan dengan memberikan alternatif penyesuaian struktur kepemilikan saham Bank melalui pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan maupun pelaksanaan fungsi holding, serta penyesuaian-penyesuaian lainnya yang mendukung.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Ayat (1)

Sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), bagi Pemegang Saham Pengendali yang berbentuk badan hukum, pengertian Pemegang Saham Pengendali adalah sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate shareholders).

Sejalan dengan itu, pengertian mengenai telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung juga mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Ayat (2)

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini, apabila Pemegang Saham Pengendali memiliki lebih dari 2 (dua) Bank dan diantaranya terdapat beberapa Bank dengan prinsip kegiatan usaha yang sama, maka kepemilikan atas Bank-Bank dengan prinsip kegiatan usaha yang sama tersebut tidak memperoleh pengecualian. Sebagai contoh: Pemegang Saham Pengendali yang telah memiliki 1 (satu) Bank konvensional dan 1 (satu) Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang kemudian mengakuisisi Bank berdasarkan Prinsip Syariah, maka Pemegang Saham Pengendali tersebut wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan atas kedua Bank berdasarkan Prinsip Syariah tersebut.

Huruf b …

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bank Campuran dalam ketentuan ini adalah Bank yang didirikan dan dimiliki oleh bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia, yang telah memperoleh izin usaha sebelum mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini komposisi pemegang sahamnya masih tetap terdiri dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia. Sejalan dengan penjelasan dalam huruf a, apabila Pemegang Saham Pengendali Bank Campuran memiliki lebih dari 1 (satu) Bank lain bukan Bank Campuran, maka kepemilikan atas Bank-Bank bukan Bank Campuran tersebut tidak memperoleh pengecualian. Sebagai contoh: Pemegang Saham Pengendali yang telah memiliki 1 (satu) Bank Campuran dan 1 (satu) Bank lain bukan Bank Campuran yang kemudian mengakuisisi Bank lain, maka Pemegang Saham Pengendali tersebut wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan atas kedua Bank yang bukan Bank Campuran tersebut.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas. Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan merger atau konsolidasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang merger atau konsolidasi Bank Umum. Huruf b

Dengan ketentuan ini maka Bank-Bank yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali tersebut tetap ada sebagaimana semula, namun saham yang semula dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Pemegang Saham Pengendali dialihkan kepemilikannya kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan. Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) …

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kewajiban pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan sebagai badan hukum Indonesia diberlakukan bagi Pemegang Saham Pengendali berupa:

a. Perorangan dan badan hukum non-bank yang berkedudukan di dalam negeri; dan/atau

b. Perorangan dan badan hukum yang berkedudukan di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perusahaan Induk di Bidang Keuangan (Financial Holding Company) adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung

seluruh …

seluruh aktivitas perusahaan keuangan yang menjadi anak perusahaannya.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang adalah instansi yang berwenang menangani Bank-Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Rencana pelaksanaan pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dilaporkan dalam Rencana Bisnis Bank dan dituangkan secara detil dalam Rencana Pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan Rencana Pengalihan Saham dari Pemegang Saham Pengendali kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan.

Dokumen pendukung yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia meliputi, antara lain:

a. berita acara Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank;

b. rancangan anggaran dasar pendirian Perusahaan Induk di Bidang Perbankan;

c. rancangan akta pengalihan saham Bank; dan

d. daftar …

d. daftar calon pengurus Perusahaan Induk di Bidang Perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepemilikan saham Bank Umum, calon pemegang saham Bank wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya dengan batas maksimum kepemilikan saham pada saat menjadi pemegang saham Bank. Dengan ketentuan ini maka seluruh saham Pemegang Saham Pengendali dapat dialihkan kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan Induk di Bidang Perbankan untuk menyesuaikan kepemilikan sahamnya apabila setelah pengalihan saham tersebut Bank yang dimiliki tidak memenuhi kriteria tingkat kesehatan Bank dan penilaian good corporate governance sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepemilikan saham Bank Umum.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) …

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan saham Bank adalah saham Bank yang memiliki hak suara.

Ayat (2)

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini tidak mempengaruhi pencatatan akuntansi maupun permodalan

Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah pihak di luar kelompok usaha dan atau keluarga sampai dengan derajat kedua dari Pemegang Saham Pengendali yang bersangkutan. Pengalihan saham dari Pemegang Saham Pengendali kepada pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Akuisisi Bank Umum dan Pembelian Saham Bank Umum.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan penilaian tingkat kesehatan Bank adalah penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai:

a. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, untuk Bank Umum Konvensional; dan

b. Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, untuk Bank Umum berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 14 …

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bank" adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5382

Syukni Tumi Pengata, S.H.

WARENS & PARTNERS LAW FIRM

Address : Jl. Sisingamangaraja No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta 12120

Office : +62 21 727 800 11 ext. 28

Fax : +62 21 727 800 10

Website : http://www.warenslaw.com/home.php

Mobile : 0858 8371 4556, 0812 8728 6164

Email : Stpengata.advocates, tumi

Y M : mylegalofficer

Pin : 3277768c

Twitter : @stpengata

Company Profile : https://docs.google.com/open?id=1nUEAmVmq1jdLpbyqVjFQR977oHVdkBEBhubfNA1tTbVt0LEBwa2oDoKaEixo

2 thoughts on “PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 14/ 24 /PBI/2012 TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA

  1. Pingback: Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia | AuliaRahman's Blog

  2. Pingback: Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia « Technology for human being!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s